Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pelayanan telemedicine di RSUP Persahabatan pasca pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Fluktuasi pemanfaatan layanan telemedicine yang signifikan dari puncak 596 kunjungan pada tahun 2021 hingga penurunan drastis lebih dari 50% pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan tantangan keberlanjutan yang serius. Penelitian kualitatif ini menganalisis empat dimensi: (1) konteks kebijakan dan kesesuaiannya dengan visi rumah sakit sebagai pusat rujukan nasional; (2) kesiapan sumber daya meliputi SDM, infrastruktur teknologi, dan SOP; (3) proses implementasi mencakup alur layanan, koordinasi antarunit, dan persepsi tenaga medis; serta (4) hasil dan keberlanjutan produk layanan. Temuan diharapkan mengidentifikasi kesenjangan antara implementasi lokal dengan mandat transformasi kesehatan nasional, khususnya integrasi, dan keamanan data kesehatan. Penelitian ini relevan untuk merumuskan strategi implementasi telemedicine yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berkeadilan, selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang transformasi teknologi kesehatan.

This study aims to evaluate the implementation of telemedicine policy at RSUP Persahabatan hospital post COVID 19 pandemic using the CIPP model (Context, Input, Process, Product). The significant fluctuation in telemedicine service utilization from a peak of 596 visits in 2021 to a drastic decline exceeding 50% in subsequent years indicates serious sustainability challenges. This qualitative research analyzes four dimensions: (1) policy context and its alignment with the hospital's vision as a national respiratory referral center; (2) resource readiness including healthcare personnel, technological infrastructure, and standard operating procedures; (3) implementation process encompassing service flow, inter-unit coordination, and medical staff perceptions; and (4) product outcomes and service sustainability. The findings are expected to identify gaps between local implementation and national health transformation mandates, particularly integration and health data security. This study is relevant for formulating sustainable, integrated, and equitable telemedicine implementation strategies, in line with the Ministry of Health Regulation Number 12 of 2025 regarding health technology transformation.

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tinggi, tetapi kualitas pengungkapan K3 dalam laporan keberlanjutan perusahaan belum banyak dievaluasi. Penelitian ini bertujuan menilai kualitas pengungkapan K3 pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas pengungkapan tersebut. Penelitian menggunakan metode campuran dengan desain sekuensial eksplanatori terhadap laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan laporan keuangan dari 28 emiten kelapa sawit selama periode 2022–2024. Kualitas pengungkapan diukur menggunakan indeks yang dikembangkan berdasarkan standar GRI 403:2018 dan POJK No. 51/POJK.03/2017. Analisis kuantitatif dilakukan secara univariat, bivariat, dan multivariat, dilanjutkan analisis tematik kualitatif terhadap narasi pengungkapan K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kualitas pengungkapan K3 sebesar 61,25 dengan variasi antarperusahaan yang besar. Pengungkapan didominasi informasi kebijakan, sistem, dan program (leading indicators), sementara data hasil aktual seperti angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (lagging indicators) masih terbatas. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa kerangka pelaporan, external assurance, dan leverage memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Sebaliknya, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan independensi dewan komisaris tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pengungkapan K3 lebih ditentukan oleh tata kelola pelaporan, kredibilitas informasi, dan akuntabilitas eksternal daripada karakteristik ekonomi perusahaan. Penguatan standar pelaporan K3 nasional dan mekanisme verifikasi independen diperlukan untuk mendorong pengungkapan K3 yang lebih substantif.

The palm oil industry is one of the sectors with a high level of occupational health and safety (OSH) risk, yet the quality of OSH disclosure in corporate sustainability reports remains underexamined. This study aims to assess the quality of OSH disclosure among palm oil companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and to identify the factors associated with disclosure quality. The study employs a mixed-methods explanatory sequential design, examining the sustainability reports, annual reports, and financial statements of 28 palm oil issuers over the 2022–2024 period. Disclosure quality is measured using an index developed based on GRI 403:2018 and POJK No. 51/POJK.03/2017. Quantitative data were analyzed using univariate, bivariate, and multivariate analyses, followed by a qualitative thematic analysis of the OSH disclosure narratives. The results show that the average OSH disclosure quality was 61.25, with considerable variation across companies. Disclosures were dominated by information on policies, systems, and programs (leading indicators), whereas actual outcome data, such as work-related accident and occupational disease figures (lagging indicators), remained limited. The multivariate analysis reveals that reporting framework, external assurance, and leverage are positively and significantly associated with OSH disclosure quality, whereas firm size, profitability, institutional ownership, and board of commissioners' independence show no significant association. These findings indicate that the quality of OSH disclosure is determined more by reporting governance, information credibility, and external accountability than by firms' economic characteristics. Strengthening national OSH reporting standards and independent assurance mechanisms are needed to promote more substantive OSH disclosure.

Penggunaan alat medis sekali pakai seperti Harmonic Scalpel pada prosedur laparoskopi berkontribusi terhadap peningkatan biaya operasional serta timbulan limbah medis, sehingga diperlukan pendekatan alternatif melalui proses ulang (reprocessing) yang perlu dievaluasi secara komprehensif dari aspek keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keberlanjutan proses ulang Harmonic Scalpel di Rumah Sakit Xberdasarkan pendekatan triple bottom line yang mencakup keselamatan pasien, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian menggunakan desain evaluatif dengan pendekatan mixed-method sequential explanatory, melalui pengumpulan data kuantitatif berupa logbook penggunaan alat, data biaya, dan volume limbah tahun 2025, serta data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 96 penggunaan Harmonic Scalpel dengan proses ulang pada 18 unit alat hingga maksimal 5 siklus (72,2%), tanpa ditemukan kejadian infeksi daerah operasi terkait, serta tingkat kepatuhan audit CSSD sebesar 96,7%. Dari aspek ekonomi, proses ulang memberikan efisiensi biaya melalui pengurangan kebutuhan alat baru, sedangkan dari aspek lingkungan mampu menurunkan limbah alat sekali pakai dari 7,68 kg menjadi sekitar 1,44 kg per tahun (±81%). Namun demikian, masih ditemukan kendala pada sistem ketelusuran yang bersifat manual dan inkonsistensi pencatatan. Secara keseluruhan, proses ulang Harmonic Scalpel dinilai layak secara keberlanjutan karena tidak ditemukan bukti peningkatan risiko selama periode observasi, efisien secara ekonomi, dan ramah lingkungan, dengan catatan diperlukan penguatan pada sistem ketelusuran, validasi mutu, serta monitoring dan audit berkelanjutan untuk menjamin kualitas dan keamanan layanan.

The use of single-use medical devices such as the Harmonic Scalpel in laparoscopic procedures contributes to increased operational costs and significant medical waste generation, prompting the need for alternative strategies such as reprocessing that require comprehensive evaluation from a sustainability perspective. This study aimed to analyze the sustainability of Harmonic Scalpel reprocessing at Hospital X based on the triple bottom line approach, encompassing patient safety, economic efficiency, and environmental impact. An evaluative study design with a mixed-method sequential explanatory approach was employed, combining quantitative data from utilization logs, cost data, and waste volume in 2025 with qualitative data obtained through in-depth interviews, direct observations, and document reviews. The findings indicated a total of 96 Harmonic Scalpel uses, with 18 devices reprocessed up to a maximum of five cycles (72.2%), without any reported surgical site infections associated with reused devices, and a CSSD audit compliance rate of 96.7%. From an economic perspective, reprocessing significantly reduced the need for new devices, resulting in cost savings, while environmentally it reduced medical waste from 7.68 kg to approximately 1.44 kg per year (around 81% reduction). However, challenges were identified in the traceability system, which remains manual, and inconsistencies in documentation. Overall, the reprocessing of Harmonic Scalpel was found to be feasible from a sustainability standpoint, being safe for patients, cost-efficient, and environmentally beneficial, provided that improvements are made in traceability systems, quality validation, as well as continuous monitoring and auditing to ensure service quality and safety.

Pembiayaan Program Gizi di Indonesia menghadapi tantangan akibat keterbatasan ruang fiskal domestik di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan dan percepatan penurunan stunting. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur pembiayaan Program Gizi pada Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan tahun 2023-2025 berdasarkan kerangka System of Health Accounts (SHA) 2011, serta menganalisis kontribusi dan peran hibah luar negeri dalam pembiayaan program tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui telaah dokumen perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, dokumen hibah, dan laporan kinerja, serta wawancara mendalam dengan sembilan informan. Analisis dilakukan menggunakan klasifikasi SHA 2011 pada dimensi sumber pembiayaan (financing schemes), pengelola pembiayaan (financing agents), penyedia layanan (health care providers), dan fungsi pelayanan (health care functions), yang dipadukan dengan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total realisasi pembiayaan Program Gizi selama tahun 2023-2025 mencapai Rp1.431,81 miliar, terdiri atas APBN Rupiah Murni sebesar 80,05% dan hibah luar negeri sebesar 19,95%. Meningkatnya proporsi hibah dari 5,22% pada tahun 2023 menjadi 66,53% pada tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh penurunan pembiayaan APBN, bukan peningkatan nilai hibah. Hibah luar negeri berperan sebagai pembiayaan komplementer melalui dukungan terhadap kegiatan prioritas, penguatan kapasitas, penguatan sistem kesehatan, serta inovasi program. Penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme hibah terencana dan hibah langsung berimplikasi pada kepastian pembiayaan serta pencatatan dan pelaporan hibah. Penelitian menyimpulkan bahwa hibah luar negeri melengkapi, bukan menggantikan, pembiayaan domestik. Dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terbatas, diperlukan penguatan perencanaan, penyempurnaan pencatatan hibah, pemetaan fungsi yang memperoleh dukungan hibah secara signifikan, serta penyusunan strategi keberlanjutan program.

Nutrition program financing in Indonesia faces increasinag challenges due to constrained domestic fiscal space amid growing funding needs to support health system transformation and accelerate stunting reduction. This study aimed to analyze the financing structure of the Nutrition Program at the Directorate General of Primary and Community Health, Ministry of Health, during 2023-2025 using the System of Health Accounts (SHA) 2011 framework, and to examine the contribution and role of external grants in financing the program. This study employed a qualitative case study design. Data were collected through a review of planning documents, budget allocations, expenditure reports, grant documents, and performance reports, complemented by in-depth interviews with nine key informants. The analysis applied the SHA 2011 framework across four dimensions: financing schemes (FS), financing agents (FA), health care providers (HP), and health care functions (HC), followed by thematic analysis and data triangulation. The findings showed that total Nutrition Program financing reached IDR 1.43 trillion during 2023–2025, consisting of 80.05% domestic government funding and 19.95% external grants. Although the share of external grants increased from 5.22% in 2023 to 66.53% in 2025, this trend primarily reflected a substantial decline in domestic funding rather than an expansion of grant financing. External grants complemented domestic financing by supporting priority activities, strengthening institutional capacity and health systems, and introducing technical innovations. The study also found that differences between planned grants and direct grants affected funding certainty as well as grant recording and reporting. The study concludes that external grants complement rather than substitute domestic financing. Under increasingly constrained fiscal conditions, strengthening planning capacity, improving grant recording and disclosure, identifying program functions receiving significant grant support, and developing sustainability strategies are essential to support long-term nutrition program financing.