Pendahuluan: Sebagian besar kematian ibu dapat dicegah jika kelahiran dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Wanita yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan persalinan. Seringkali ibu hamil tidak dapat menentukan tempat persalinannya karena keputusan tersebut ditentukan suami, mertua atau anggota keluarga lainnya. Keterlambatan mengambil keputusan pada tingkat keluarga berdampak pada keterlambatan memperoleh pertolongan difasilitas kesehatan. Tujuan: Mengetahui hubungan antara partisipasi wanita dalam mengambil keputusan di rumah tangga dengan pemilihan tempat persalinan berdasarkan analisis data Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Metodologi: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan sumber data berasal dari data sekunder Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017. Sampel penelitian ini yaitu wanita usia subur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak terakhir pada tahun 2012-2017 dengan data yang lengkap yakni 14.310 responden. Data dianalisis menggunakan regresi cox dan besar pengaruh dinyatakan dalam bentuk prevalensi rasio dengan confident interval (CI) 95%. Hasil: Proporsi wanita yang melahirkan pada bukan fasilitas kesehatan sebesar 26,5%, dan sebanyak 30,7% wanita tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan di rumah tangga. Setelah mengendalikan variabel tempat tinggal dan status ekonomi. wanita yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga memiliki risiko 1,633 (95%CI 1,531-1,741) kali untuk melahirkan di bukan fasilitas kesehatan dibandingkan wanita yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga. Kesimpulan: Wanita yang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga berhubungan signifikan dengan persalinan di bukan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya promosi kesehatan mengenai hak-hak reproduksi wanita, kesetaraan gender, serta melakukan kajian mengenai daerah yang masih menyakini persalinan di dukun.

---

Background: Maternal mortality can be prevented by delivering in a health care facility. Women who are not involved in decision making are barriers to using health facilities. Pregnant women often cannot determine the place of delivery because the decision is determined by their husband, parents-in-law or other family members. The delays of decision- making at the family level results in delays in getting help at health facilities. Objective: To determine the relationship between women's participation in household decision making with the selection of place of delivery based on analysis of the 2017 Indonesian Demographic Health Survey data. Methods: Designs study was sross-sectional and data was obtained from the Indonesia Demographic Health Survey 2017. Sample was women of childbearing age 15-49 years who had given birth to the last child in 2012-2017 with complete data, total 14,310 respondents. Data were analyzed using Cox regression and the effect was expressed by prevalence ratio (PR) with a 95% confidence interval (CI). Results: The proportion of women giving birth in non-health facilities was 26.5%, and 30.7% of women were not involved in in household decision making. After controlling residence and economic status, women who did not participate in household decision making had a risk of 1,633 (1,531-1,741) times to give birth in non-health facilities compared to women who participated in household decision making. Conclusion: Women who did not participate in household decision making were significantly related to deliveries in non-health facilities. Therefore, the government needs to promote women's reproductive, gender equality, and conduct a study of regions that still birth in dukun.

"Penelitian pengembangan rancang bangun prototipe sistem informasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penularan Coronavirus Disease (Covid-19) bertujuan dapat menyajikan data dan informasi pada tingkat kelurahan atau pemerintahan desa mengenai kesiapsiagaan mitigasi munculnya kasus Covid-19. Dengan situasi status pandemi Covid-19 belum berakhir sehingga perjuangan pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19 harus terus dilakukan. Semangat gotong royong dengan kebersamaan dari semua kalangan dan semua wilayah di Indonesia menjadi modal untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah yang fleksibel berdasarkan perkembangan kasus Covid-19 yang bertujuan untuk menekan kasus Covid-19 mendorong pelibatan partisipasi masyarakat pada tingkat individu dan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19. Wujud upaya partisipasi masyarakat yaitu kesiapsiagaan pada tingkat kelurahan atau pemerintahan desa dalam pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19 merupakan upaya mitigasi munculnya kasus Covid-19. Rancang bangun prototipe sistem informasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19 menyediakan data dan informasi sebagai evidance bases aspek determinan kesehatan yang dapat memberikan gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan pada tingkat kelurahan atau pemerintahan desa menjadi pelengkap tersedianya data dan informasi secara utuh dan kompherensif untuk dasar melakukan pemantau dan evaluasi dengan data layanan kesehatan yaitu data kasus Covid-19. Pada rancang bangun prototipe sistem informasi tersebut, kejadian kasus Covid-19 dapat dianalisa berdasarkan distribusi dan sebaran kesiapsiagaan upaya partisipasi masyarakat pada tingkat kelurahan/desa. Rancang bangun prototipe sistem informasi partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19 dapat menjadi acuan pengembangan sistem informasi mengukur partisipasi masyarakat pada kondisi kegawatdaruratan.

Rasio angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih tinggi. Keluarga Berencana (KB) berkontribusi secara langsung terhadap penurunan rasio angka kematian ibu. Namun, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan angka penggunaan kontrasepsi cara modern di Indonesia masih stagnan. Belum ada definisi dan pengukuran baku mengenai partisipasi laki-laki dalam KB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tren partisipasi laki-laki dalam KB di Indonesia pada tahun 2007, 2012 dan 2017 dengan alasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang berdasarkan data pasangan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 2012 dan 2017. Subyek penelitian adalah pasangan (suami dan istri) yang berhasil diwawancarai dalam SDKI namun mereka menyatakan bahwa istrinya tidak sedang hamil dan menyatakan tidak ingin memiliki anak. Jumlah subyek penelitian sebesar 4.661 pasangan pada tahun 2007, 4.553 pasangan pada tahun 2012 dan 5.117 pasangan pada tahun 2017. Variabel bebas pada penelitian ini adalah sumber informasi KB yang diterima oleh suami baik melalui tenaga kesehatan, tenaga penyuluh KB atau media. Variabel terikat pada penelitian ini adalah partisipasi laki-laki dalam keluarga berencana yang diukur berdasarkan hasil analisis faktor dari pengetahuan suami mengenai kontrasepsi, sikap suami mengenai KB, sikap suami mengenai kontrasepsi, komunikasi pasangan mengenai KB, pengambil keputusan mengenai kontrasepsi, dan penggunaan kontrasepsi. Variabel kontrol adalah karakteristik sosial demografi pasangan. Analisis menggunakan analisis satu arah (one- way) dan analisis varians ganda (multiway Analysis of Variance-ANOVA). Dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi secara langsung antara suami dengan tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh KB berhubungan secara signifikan dengan partisipasi laki-laki dalam KB. Suami yang mendapat informasi KB dari tenaga penyuluh KB memiliki skor partisipasi yang baik daripada suami yang mendapat informasi dari tenaga kesehatan. Media tidak berhubungan secara signifikan dengan partisipasi laki-laki dalam KB. Disarankan tenaga penyuluh KB maupun tenaga kesehatan memberikan informasi KB secara langsung kepada suami dengan pendekatan yang sensitif jender.