Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Wiwik Trapsilowati, Sugeng Juwono Mardihusodo, Yayi Suryo Prabandari, dan Totol Mardikanto
BPSK Vol.18, No.1
Surabaya : Balitbangkes Kemenkes RI, 2015
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nadia Putri Maretta; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Ede Surya Darmawan, Adang Bachtiar, Mira Miranti Puspitasari, Utang Wardaya
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu penyakit yang menjadi 60% penyebab kematian di Indonesia. DM tipe 2 dapat dilakukan pencegahannya yaitu dengan melakukan deteksi dini pada kelompok tanpa gejala dan prediabetes. Adanya Posbindu PTM menjadi salah satu wadah kegiatan untuk menyebarluaskan upaya deteksi dini DM tipe 2 di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Posbindu PTM di wilayah kerja Puskesmas Pancoran Mas Depok pada tahun 2020. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Didapatkan informan sebanyak 11 orang dengan latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk melakukan crosscheck atau validasi data informan. Hasil: Belum semua Kelurahan di wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Depok memiliki Posbindu PTM dan pelaksanaanya masih belum optimal dalam menjangkau warga usia produktif (usia >15 tahun). Di masa pandemi Covid 19 pelaksanaan Posbindu PTM dihentikan. Permasalahan yang ditemui pada kesiapan variabel input yaitu ketersediaan SDM yang kurang memadai dan kompetensi kader yang tidak merata, keterbatasan dana operasional, sarana dan prasarana yang kurang memadai, tidak tersedianya petunjuk teknis bagi kader, dan kurangnya dukungan dari instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian dari kesesuaian variabel proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, aktuasi, kontrol dan evaluasi masih harus dimaksimalkan yaitu dengan melakukan kolaborasi lintas sektoral dengan memaksimalkan peran masing-masing pihak yang terlibat. Pada capaian output indikator kuantitas pelaksanaan Posbindu PTM sudah berjalan sesuai panduan, namun pada indikator cakupan pemeriksaan faktor risiko DM tipe 2 dan cakupan rujukan masih belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kesimpulan: Pemberdayaan Posbindu PTM dalam upaya pencegahan DM tipe 2 belum berjalan optimal yang berakibat pada belum optimalnya temuan dini pada kelompok yang rentan menderita DM tipe 2. Disarankan agar semua pihak yang terlibat untuk berkolaborasi meningkatkan peran masing-masing di dalam pemberdayaan Posbindu PTM sebagai upaya pencegahan DM tipe 2
Background: The existence of Posbindu PTM has become a place for activities to disseminate early detection efforts for type 2 diabetes in the community. The purpose of this study was to investigate the implementation of empowerment Posbindu PTM. Method: This study use a qualitative approach. It was found 11 informants from different backgrounds. Result: The implementation is still not optimal in reaching productive age communities. During in Covid 19 situation, the Posbindu PTM was stopped. Problems encountered in the readiness of input variables are the availability of inadequate human resources and uneven competence of cadres, limited operational funds, inadequate facilities and infrastructure, unavailability of technical instructions for cadres, and lack of support from government and private agencies. Then from the suitability of the process variables ranging from planning, organizing, actuation, control and evaluation still have to be maximized, namely by conducting cross-sectoral collaboration by maximizing the role of each party involved. At the achievement of the output indicator the quantity of Posbindu PTM has been running according to the guidelines, but the indicator coverage of risk factors for DM type 2 and referral coverage has not been achieved in accordance with the targets set by the Department of Health. Conclusion: The empowerment of Posbindu PTM in preventing type 2 DM has not run optimally. It is recommended that all parties involved to collaborate increase their respective roles in empowering Posbindu PTM to prevent DM type 2
T-5892
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Triska Alya Muthiah; Pembimbing: Indang Trihandini; Penguji: Martya Rahmaniati Makful, Dian Kristiani Irawaty
Abstrak:
Latar Belakang: Indonesia menghadapi permasalahan penduduk berupa jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan total fertility rate (TFR) yang lebih besar dari rata-rata ASEAN dan TFR ideal suatu negara. Penggunaan kontrasepsi, khususnya MKJP, merupakan salah satu bentuk terlaksananya program Keluarga Berencana. Namun berdasarkan hasil SDKI 2017, hanya terdapat 13,4% penggunaan MKJP. Terlihat pula bahwa dari tahun ke tahun, penggunaan kontrasepsi di Indonesia masih didominasi oleh pengguna wanita dibandingkan pria, terutama pada MKJP yaitu 13,2% diantaranya merupakan pengguna wanita dan hanya 0,2% adalah pengguna pria. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pemberdayaan wanita dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada wanita usia subur (15-49 tahun) yang telah menikah di Indonesia berdasarkan analisis data SDKI 2017. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional dan menggunakan data sekunder (data SDKI 2017). Variabel dependen penelitian ini adalah penggunaan MKJP dengan variabel independen utama adalah pemberdayaan wanita. Analisis deskriptif, bivariat dan stratifikasi digunakan untuk melihat gambaran tiap variabel dan mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen dan mengetahui variabel perancu antara hubungan tersebut. Hasil: Wanita yang berdaya memiliki risiko 1.15 [95% CI=1,03-1,27] kali lebih tinggi untuk menggunakan MKJP daripada wanita yang tidak berdaya. Diketahui bahwa variabel pendidikan wanita dan indeks kekayaan rumah tangga merupakan variabel perancu pada hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP. Kesimpulan: Penggunaan MKJP yang masih rendah merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya hubungan antara pemberdayaan wanita dengan penggunaan MKJP dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi instansi pemerintahan untuk mengembangkan kesehatan dengan berfokus pada peran wanita.
Background: Indonesia faces population problems such as a high number and rate of population growth with a total fertility rate (TFR) which is bigger than ASEAN average and ideal standard of TFR. The utilization of contraception, especially LAPMs, is one of program to ensure the implementation of family planning program. However, based on the results of the 2017 IDHS, there was only 13.4% of women used LAPMs. And from year to year, the utilization of contraception in Indonesia is still dominated by female users compared to men, especially in MKJP, namely 13.2% of them are female users and only 0.2% are male users. This study aims to examine the association between women's empowerment and the utilization of long-acting and permanent contraceptive (LAPMs) among married women aged 15-49 years in Indonesia based on analysis of IDHS data 2017. Methods: This study was a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data (2017 IDHS data). The dependent variables of this study is the utilization of LACPMs with the main independent variables were women's empowerment. Descriptive, bivariate and stratified analysis were used to see the description of each variable and to examine the association between the dependent and independent variables and to examine the confounding variables between them. Result: Empowered women had 1.15 [95% CI=1.03-1.27] times higher risk of using MKJP than powerless women. The result of this study also found that women's education and household wealth index are confounding variables in the association between women's empowerment and the utilization of LACPMs. Conclusion: The utilization of LACPMs which is low is one of the public health challenges in Indonesia. The association between women's empowerment and the utilication of LACPMs can be taken into considerations for government agencies to develop health by focusing on the role of women.
Read More
Background: Indonesia faces population problems such as a high number and rate of population growth with a total fertility rate (TFR) which is bigger than ASEAN average and ideal standard of TFR. The utilization of contraception, especially LAPMs, is one of program to ensure the implementation of family planning program. However, based on the results of the 2017 IDHS, there was only 13.4% of women used LAPMs. And from year to year, the utilization of contraception in Indonesia is still dominated by female users compared to men, especially in MKJP, namely 13.2% of them are female users and only 0.2% are male users. This study aims to examine the association between women's empowerment and the utilization of long-acting and permanent contraceptive (LAPMs) among married women aged 15-49 years in Indonesia based on analysis of IDHS data 2017. Methods: This study was a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data (2017 IDHS data). The dependent variables of this study is the utilization of LACPMs with the main independent variables were women's empowerment. Descriptive, bivariate and stratified analysis were used to see the description of each variable and to examine the association between the dependent and independent variables and to examine the confounding variables between them. Result: Empowered women had 1.15 [95% CI=1.03-1.27] times higher risk of using MKJP than powerless women. The result of this study also found that women's education and household wealth index are confounding variables in the association between women's empowerment and the utilization of LACPMs. Conclusion: The utilization of LACPMs which is low is one of the public health challenges in Indonesia. The association between women's empowerment and the utilication of LACPMs can be taken into considerations for government agencies to develop health by focusing on the role of women.
S-10940
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hanifah Fitriani; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Jaslis Ilyas, Wachyu Sulistiadi, Dani Ferdian, Sakri Sabatmaja
Abstrak:
Meningkatnya AKI, AKB dan prevalensi gizi kurang pada balita menjadi masalah besardalam upaya membentuk generasi yang berkualitas. Strategi pemerintah Indonesia untukmeningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat yaitu dengan penguatan upaya kesehatandasar yang optimal dalam bentuk akselerasi pelayanan KIA, remaja dan usia lanjut yangberkualitas. Upaya tersebut digalakkan melalui peningkatan peran upaya kesehatan berbasismasyarakat (UKBM). Salah satu UKBM yang berfungsi sebagai upaya promoting danpreventif serta meningkatkan status gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak yaitu posyandu. PTAstra International TBK hadir dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dalam konsep programKampung Berseri Astra (KBA) dengan melakukan pembinaan posyandu. Menurut laporanpada pilar kesehatan PT Astra International tahun 2017 didapatkan hasil terjadi peningkatanstrata pada 11 posyandu yang tersebar pada 5 KBA di Provinsi DKI Jakarta. PembinaanPosyandu berupa intervensi kegiatan yang sama namun hasil akhir yang berbeda satu danlainnya.Penelitian kualitatif di lakukan pada 11 Posyandu yang tersebar di 5 Kampung BerseriAstra Provinsi DKI Jakarta bulan Maret sampai juni 2018. Informan berjumlah 23 Orangterdiri dari manajemen ESR PT Astra International Tbk, Manajer Program, tim pelaksanapembinaan posyandu, Lurah setempat, Kader Posyandu.untuk mendapatkan hasil yang validpeneliti melakukan triangulasi data dengan Teknik WM FGD dan telaah dokumen yangberkaitan dengan pembinaan posyandu.Hasil penelitian berdasarkan unsur input, ketercapaian sudah baik namun belumoptimal, ditemukannya kader yang belum terlatih sehingga belum kompeten dalammenyelenggarakan pelayanan posyandu, pendanaan posyandu hanya bersumber darikelurahan dan iuran pengguna, belum diinisiasikannya dana sehat. unsur proses sudahberjalan sesuai konsep program, namun belum belum optimal terkait masih lemahnyakoordinasi dengan stakeholder. Unsur Output semua posyandu sudah melakukan perbaikandalam tatakelola dan hasil kinerja posyandu, namun masih ditemukannya 5 posyandu yangcakupan <50% yaitu pada ASI Eklusif, KB dan dana sehat. Unsur outcome hasil strataposyandu bervariasi. Perbedaan hasil strata posyandu setelah dilakukan pembinaandipengaruhi oleh output, lingkungan dan Input.Kata kunci:Evaluasi Program, Posyandu, Pemberdayaan Masyarakat, CSR Perusahaan.
Read More
T-5260
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Salsabila Putri Lamiday; Pembimbing: Putri Bungsu; Penguji: Ratna Djuwita, Mugia Bayu Rahardja
S-9941
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ni Nyoman Astri Artini; Pembimbing: Evi Martha, Sutiawan; Penguji: Rita Damayanti, Rahmadewi, Noel Sita Rukmi
Abstrak:
Read More
Program peningkatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ini menjadi salah satu target pemerintah karena kontrasepsi jangka panjang memungkinkan kontinuitas penggunaan layanan Keluarga Berencana (KB) oleh pasangan usia subur (PUS). Beberapa faktor yang terkait dengan penggunaan MKJP tergantung pada lokasi penelitian, mulai dari faktor sosiodemografi, sosial ekonomi, sosial budaya sampai dengan pemberdayaan perempuan. Adapun komponen pemberdayaan perempuan adalah tingkat pendidikan, status pekerjaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan Studi ini bertujuan untuk mengetahui tren MKJP dan pemberdayaan perempuan dari 2007-2017 serta menganalisis hubungan antara pemberdayaan perempuan dengan MKJP setelah mengontrol dengan variabel sosio demografis, seperti umur ibu, perbedaan usia istri dan suami, tingkat pendidikan suami, tingkat kesejahteraan rumah tangga, daerah tempat tinggal, dan regional tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan analisis bivariat dan multivariat dengan data sekunder SDKI 2007-2017. Hasil penelitian pemberdayaan perempuan di Indonesia dan MKJP memiliki tren yang cenderung meningkat selama periode 10 tahun menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan memiliki hubungan secara statistik dengan penggunaan MKJP. Komponen pemberdayaan perempuan yang mencakup tingkat pendidikan (p=<0,01; AOR=2,01; 95% CI=1,81 – 2,43), pekerjaan (p=0,02; AOR=1,10; 95%CI=1,03 – 1,17), dan sikap positif terhadap kekerasan (p≤0,01; AOR=0,91; 95% CI=0,86 – 0,97) memiliki hubungan secara statistik dengan penggunan MKJP. Sedangkan faktor partisipasi dalam pengambilan keputusan di rumah tangga (p=0,854; AOR=0.90; 95% CI=0,86–1,13) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan MKJP. Kata kunci: MKJP; SDKI; Pemberdayaan Perempuan; KB, Kontrasepsi; Indonesia
Background and Purpose: The use of long-acting and permanent methods (LAPMs) of contraception becomes one of the government’s efforts to ensure the continuity of family planning program. Factors associated with the LAPMs use can be contingent upon the study context or setting that includes socio-demographic, social and cultural norms, and women empowerment factors. This study aimed to examine the associations between women empowerment and the LAPMs use. Methods: This was a cross-sectional study involving 97,316 records of married women aged 15-49 years, retrieved from three rounds of the Indonesia Demographic and Health Survey (2007, 2012, and 2017). The dependent variable is the LAPMs use, whereas the main independent variables were women empowerment factors (i.e., educational level, occupational status, participation in household decision-making, attitude toward wife- beating). Adjusted associations between women empowerment and the LAMPs use were examined using binary logistic regression by controlling the influence of socio- demographic variables as potential confounders. Results: About half of women in this study were 35-49 years of age and completed primary education. The findings from multivariate analysis indicate statistically significant confounders-adjusted associations between some women empowerment factors and the LAPMs use. The increase of education level was found to be positively associated with the use of LAPMs. Working women increased the likelihood of using LAPMs by 1.10 (95%CI=1.03-1.17) times. In addition, those who approved for being beaten by their husband in any circumstance were less likely to use LAPMs (OR=0.91; 95%CI=0.86-0.97). However, participation in household decision-making was not associated with the LAMPs use. Conclusion: Women empowerment factors that included educational level, occupational status, and the attitude toward wife-beating were associated with the use of LAPMs among Indonesian married women. Therefore, improving women empowerment by increasing women’s educational level, participation in labor force, and reducing women’s vulnerability to domestic violence can increase the uptake of LAPMs. Key words: LAPMs; DHS; women empowerment; family planning; contraception; Indonesia
T-6180
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Asnet Taluke; Pembimbing: Surya Ede Darmawan; Penguji: Anwar Hasan, Bambang Setiaji
S-6652
Depok : FKM UI, 2011
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Septy Zahrawi Kirana; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Ede Surya Darmawan, Ni Made Diah PLD
Abstrak:
Read More
Posyandu merupakan sebuah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang didirikan sebagai bagian dari strategi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk memajukan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktifan Posyandu aktif di Jakarta Barat tahun 2022, yaitu faktor kader (pendidikan dan insentif), faktor Puskesmas (pendampingan tenaga kesehatan dan pembinaan), faktor masyarakat (pekerjaan ibu dan partisipasi masyarakat) dan faktor pemangku kepentingan (aparat kelurahan dan kelompok sosial). Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan purposive case study di Kecamatan terpilih dan menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara faktor kader, faktor pekerjaan ibu, pembinaan aparat kelurahan dengan keaktifan Posyandu dan terdapat hubungan antara faktor Puskesmas, faktor partisipasi masyarakat, dukungan kelompok sosial dengan keaktifan Posyandu. Keaktifan Posyandu berdasarkan data Komdat Kemenkes belum menggambarkan kondisi riil di lapangan, terutama terkait jumlah kader. Pelaksanaan Posyandu di Jakarta Barat mendapat dukungan dari Bidan Praktek Mandiri dan kerjasama dengan kader kesehatan lain seperti kader Dasawisma dan kader Jumantik.
Posyandu (integrated health post) is one of community based primary health care with its goal to improve maternal dan child health in Indonesia. The purpose of this reasearch is to examine factors related to Posyandu’s activity in Jakarta Barat in 2022 including cadre (education dan incentive), Puskesmas (health workers assistance and coaching), community (targeted mother’s employment and community participation), and stakeholder (local government and group’s support). This research is a non experimental research with purposive case study design using qualitative data collected by focus group discussion, in-depth interview and document review. This study showed that cadre’s factor, mother’s employment and local goverments are not related to Posyandu’s activity, whereas Puskesmas, community participation and group’s support are related to Posyandu’s activity in Jakarta Barat in 2022. Posyandu’s activity data based on Komdat Ministry of Health is not representing the actual condition of Posyandu’s activity mainly in cadre’s criteria. Posyandu in Jakarta Barat has been supported by independent midwives and other health cadres.
T-6698
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dewi Ayu Puspitasari; Pembimbing: Hadi Pratomo; Penguji: Besral, Theresia Dyah Wirastri, Pribudi Nur Sitepu, Indra Murty Surbakti
Abstrak:
Read More
Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan. Kurangnya pemberdayaan perempuan dapat menyebabkan hasil negatif pada kesehatan dan kematian anak. Kesehatan anak menjadi bagian dari sustainable development goals (2030) yang dapat dilihat melalui penurunan angka kematian bayi dan balita. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap kematian balita setelah di kontrol dengan variabel umur ibu, daerah tempat tinggal, pendidikan suami, jarak lahir, paritas, status imunisasi dasar, dan berat lahir. Sampel berjumlah 16.409 perempuan berusia 15-49 tahun yang terakhir melahirkan pada periode tahun 2012-2017 diambil dari SDKI 2017. Pemberdayaan perempuan diukur dengan menggunakan indeks komposit yang dibangun dari empat indikator yaitu tingkat pendidikan, status pekerjaan, partisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan sikap istri terhadap pemukulan yang dilakukan suami dengan menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Selanjutnya, estimasi pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap kematian balita menggunakan model regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan berpengaruh secara signifikan terhadap kematian balita setelah dikontrol dengan umur ibu saat melahirkan, jarak lahir, dan berat lahir. Komponen pemberdayaan perempuan yaitu status pekerjaan (p <0,001; AOR: 1,49 ; 95% CI: 1,21-1,83) memiliki pengaruh secara statistik dengan kematian balita, sedangkan faktor tingkat pendidikan (p 0,666; AOR: 0,93; 95% CI: 0,72-1,30), partisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga (p 0,732; AOR: 1,08; 95% CI: 0,68-1,72), dan sikap istri terhadap pemukulan yang dilakukan suami (p 0,806; AOR: 1,03; 95% CI: 0,83-1,26) tidak berpengaruh secara signifikan dengan kematian balita. Hal ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kematian balita.
Women?s empowerment has generally been recognized as one of the most important factors for development. A lack of empowerment may lead to negative outcomes on child health and mortality. Child health being part of sustainable development goals (2030) can be traced through reduced infant and under five mortality rates. The present study is an attempt to examine the association between women?s empowerment and under five mortality. Sample of 16.409 women aged 15-49 years who had their last childbirth in period 2012-2017 were drawn from 2017 Indonesia Demographic and Health Survey. Composite index was considered to measure women?s empowerment. Principal Component Analysis (PCA) has been employed to measure women's empowerment using four indicators, namely education level, employment status, participation in household decision-making and attitude toward wife beating. Adjusted associations between women?s empowerment and under five mortality were examined using binary logistic regression by controlling the influence of socioeconomic and biodemographic variables as potential confounders. The findings from multivariate analysis indicated statistically significant associations between women empowerment and under five mortality after controlled by maternal age, birth interval, and birth weight. Working women were 1,49 times more likely to experienced under-five mortality (95% CI=1,21-1,83). However, education level, participation in household decision-making and attitude toward wife beating were not associated with under-five mortality. This highlights the importance of women?s empowerment by increasing women?s educational level, participation in labor force, and reducing women?s vulnerability to domestic violence in efforts to reduce infant mortality.
T-6486
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muthia Sari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Puput Oktamianti, Vetty Yulianty Permanasari, Eka Putra, Hilmi
B-1505
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉