Abstrak: Pengelolaan obat adalah salah satu aspek manajemen rumah sakit yang sangat penting dalam usaha pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukitinggi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan proses pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan selama ini belum berjalan dengan baik terlihat dari masih tingginya angka kekosongan obat pada tahun 2017 yaitu 7,6% dari 421 jenis obat setiap bulannya dan jumlah obat kadaluwarsa yaitu sebesar 10,45% yang seharusnya 0%. Perencanaan dengan memprioritaskan pembelian kelompok VA, EA dan NA perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan obat. Untuk mencegah tingginya jumlah obat kadaluwarsa adalah dengan penghitungan jumlah obat yang dipesan berdasarkan penghitungan ROP dan Safety Stock. Kelompok VA merupakan kelompok dengan prioritas utama dalam pengadaan terdiri dari 10 macam obat dengan NS 500cc infus sebagai obat terpenting dalam kelompok. NS 500 cc infus membutuhkan Safety Stock 23.400 sebesar dengan nilai ROP 34.860.
Kata Kunci : Penglolaan, pengendalian, farmasi, obat

---

Drug management is one important aspect of hospital management. This study is aiming at analysing drug management in pharmacy unit National Stroke Hospital Bukittinggi. This case study was using qualitative approach. The study revealed that drug management and monitoring controlling were not well performed. A high percentage of drug stock out in 2017 was found 7,6% out of 421 drugs item each month, while number of expired drugs was high, reaching 10,45% compared to 0% as target.. Planning to prioritize purchasing of drugs using VA, EA and NA drug need to implement in order to prevent stock out. To avoid expired drug, hospital need to purchased based on ROP and Safety Stock. VA group is the highest priority that include 10 drug item where NS 500 cc infusion fluid is the top one in the group. NS 500 cc infusion fluid would need Safety Stock as much as 23.400 number as Safety Stock and ROP 34.860.
Keywords : Management, control, pharmacy, drug

Abstrak: Instalasi Farmasi Rumah Sakit merupakan salah satu unit Revenue Center di rumah sakit. Banyaknya bagian terkait unit tersebut dalam proses kegiatannya, baik secara internal maupun eksternal rumah sakit, membuat manajemen rumah sakit sebaiknya memikirkan sistem pengelolaan yang tepat dan terintegrasi pada siklus manajemennya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di IFRS Provita Jayapura pada tahun 2020 berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016, adalah terimplementasi sebagian dengan rata-rata capaian skoringnya adalah 73%. Hal yang paling baik terimplementasi adalah proses pada kegiatan penyimpanan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh IFRS Provita. Sedangkan yang tidak terimplementasi adalah proses perencanaan baik perencanaan anggaran ataupun perencanaan kebutuhan obat tahunan. Hasil penelitian menyarankan bahwa manajemen sebaiknya segera membuat regulasi tentang perencanaan anggaran dan kebutuhan obat tahunan yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dan dapat dievaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan saat operasional rumah sakit berjalan

---

Hospital Pharmacy Installation is one of the units in the hospital which is often categorized as a Revenue Center unit. The large number of related parts, both internal and external to the hospital, in the process of activities at the Hospital Pharmacy Installation, makes management better think about a good and integrated management system in the management cycle. This research is a qualitative research with analytical descriptive design. The results of this study show that the implementation of the management of pharmaceutical preparations, medical devices and medical consumables at IFRS Provita Jayapura based on Permenkes No. 72 of 2016 is partially implemented with an average score of 72%. The best thing to implement is the process of storage activities and infrastructure owned by IFRS Provita, while what is not implemented is the planning process, either budget planning or annual drug demand planning. The results of this study suggest that management should immediately make regulations regarding budget planning and annual drug needs that are integrated with related parties and can be evaluated for their implementation in the current year when hospital operations are running.

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan vaksin COVID-19 di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data dalam penelitian ini dengan melakukan triangulasi sumber yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan melakukan observasi proses pengelolaan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan telaah dokumen.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan rantai dingin vaksin diPuskesmas Kecamatan Cakung tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam. Analisa data dalam penelitian inidengan melakukan triangulasi sumber yaitu dengan berbagai macam informan yangmemiliki latar belakang tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, dan triangulasimetode dengan melakukan observasi pelaksanaan penyimpanan vaksin di Puskesmasdan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada variabel input, SOP yangdigunakan dalam pengelolaan rantai dingin vaksin di Puskesmas Kecamatan Cakungbelum diperbaharui sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini, masih terdapat SDMyang kurang disiplin dalam mengelola rantai dingin vaksin, sarana dan prasarana belumterpenuhi, pemantauan suhu di hari libur belum dilakukan oleh petugas pengelolalogistik vaksin. Oleh karena itu, Puskesmas Kecamatan Cakung perlu mereview danmemperbaharui SOP yang berlaku, diadakannya pemantauan berkala terhadappelaksana pengelola logistik vaksin, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan,membuat jadwal rutin untuk pemantauan suhu di hari libur.
Kata kunci:Pengelolaan, Rantai dingin vaksin, Gambaran.

---

This study aims to determine the description of Vaccine Cold Chain management inCakung Primary Health Care in 2018. The type of research used is qualitative with in-depth interview method. Analysis of the data in this study by triangulating the sourceswith various kinds of informants who have different background of main tasks andfunctions, and triangulation of methods by observing the implementation of vaccinestorage in the Puskesmas and reviewing documents. The results showed that in Inputvariables, SOP that used in the management of cold chain vaccines in Cakung DistrictHealth Centers were not updated in accordance with current policies, there were stillpeople who lacked discipline in managing cold chain vaccines, facilities andinfrastructure had not been met, temperature monitoring on holidays has not beencarried out by the logistics management officer. Therefore, the Cakung Primary HealthCare needs to review and update the applicable SOPs, holding regular monitoring of theimplementers of the vaccine logistics manager, meeting the necessary facilities andinfrastructure, creating a routine schedule for temperature monitoring on holidays.
Key words:Management, Cold Chain of Vaccine, Description.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Timur tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan desain studi cross sectional. Hasil yang didapatkan adalah sebanyak 53,4% responden memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi dan 46,6% memiliki tingkat pemanfaatan yang rendah. Variabel yang ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis yaitu pendidikan, dukungan keluarga, dukungan dokter dan manfaat Prolanis, masing-masing dengan besar p value 0,015; 0,002; 0,025 dan 0,005. Sedangkan karakteristik umur, jenis kelamin, diagnosis medis, variabel jarak dan waktu tempuh, keseriusan, kerentanan penyakit dan hambatan Prolanis tidak ditemukan hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis.
Kata kunci: Program Pengelolaan Penyakit Kronis, pemanfaatan

---

The purpose of this research is to determine factors associated with the utilization of chronic disease management program at BPJS Kesehatan, Branch Office, East Jakarta, 2015 using cross sectional method. Data was collected primary and supported by structured questionnaire. The results shows that 53.4% of respondents have a high utilization rates and 36.6% have a low utilization rate. The variables that were found to have a significant relationship with the utilization of Prolanis are education, family support, doctor support and the benefits of Prolanis, each with p value 0,015; 0,002; 0,025 and 0,005. Characteristic, accessibility to primary health care, perceive of seriousness and vulnerability of diseases, and barriers variables have no significant relationship with the utilization of Prolanis.
Keywords: Chronic Disease Management Program, utilization, primary health care

Abstrak: Peran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah plastik meliputi pengurangan sampah, pemilahan sampah dan iuran sampah. Peneitian ini bertujuan menganalisis peran masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah plastik di Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu Tahun 2022. Jenis penelitian kuantitatif dengan cross sectional dan kualitatif. Unit analisis rumah tangga dengan Jumlah sampel 198 responden. Metode sampling purposive sampling sedangkan untuk kualitatif sebanyak 6 informan terdiri dari ketua RT/RW, pengelola Bank Sampah Induk dan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Peran Masyarakat dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik di Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu masih rendah berkisar 21,2%. Hal ini berkaitan dengan tidak melakukan pemilahan sampah (62,1 %), tidak melakukan mendaur ulang atau membuat kerajinan tangan dari sampah (87,4%) dan tidak mengirim sampah ke bank sampah (75,3%). Hasil Uji statistik menunjukkan adanya hubungan signifikan antara penghasilan dan pengetahuan terhadap peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengetahuan merupakan faktor yang dominan dalam peran pengelolaan sampah plastik. Hasil wawancara mendalam beberapa informan mendapatkan hasil bahwa kepedulian masyarakat masih rendah dalam hal pemilahan sampah plastik, kurang dukungan dari lintas sektor, sarana prasarana masih kurang memadai serta perlunya adanya monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sampah plastik. Kesimpulan mendapatkan bahwa peran masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sampah plastik.

Abstrak: Tahun 2020 angka kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 221.740 kasus. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan adalah iklim keselamatan kerja. Iklim keselamatan dapat dipengaruhi oleh faktor demografi (umur, jenis kelamin, jabatan, tingkat pendidikan, dan masa kerja). Terkait dengan iklim keselamatan kerja, di PT X belum pernah dilakukan pada proyek pengelolaan alat. Proyek Y adalah pilot project pengelolaan alat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis iklim keselamatan kerja di konstruksi PT X proyek Y. Penelitian cross sectional ini menggunakan kuesioner NOSACQ-50 untuk mengukur iklim keselamatan dan wawancara untuk triangulasi dan validasi data. Total pekerja di Proyek Y adalah 114 pekerja. Semua pekerja menjadi responden kuesioner NOSACQ-50, sedangkan informan kunci terdiri dari lima orang. Tingkat iklim keselamatan kerja di konstruksi PT X proyek Y adalah 3,03 yang termasuk kategori baik. Ada perbedaan signifikan pada iklim keselamatan berdasarkan jabatan dan tingkat Pendidikan pekerja. Iklim kerja tidak berhubungan signifikan dengan umur pekerja, meskipun berhubungan signifikan dengan masa kerja

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19