Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Mirza Defriandi; Pembimbing: Doni Hikmat Ramdhan; Penguji: Mila Tejamaya, Abdul Kadir, Elsye As Safira, Zully Achmad F. Hidayat
Abstrak:
Industri farmasi tidak lepas dari pemakaian API (Active Pharmaceutical Ingredient) sebagai bahan aktif dalam produksi obat-obatan yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan pekerjanya. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan evaluasi efektivitas pengendalian pajanan API pada proses pembuatan tablet obat Dhasolone 5 mg menggunakan Prednisolone sebagai bahan aktifnya yang termasuk OHC (Occupational Hazard Category) 4 dan dapat menyebabkan gangguan hormonal dengan adanya penurunan kortikotropin. Penelitian ini merupakan survei analitik kuantitatif dengan mengambil sampel pajanan debu API Prednisolone dan dilakukan analisis laboratorium menggunakan HPLC-UV (High Performance Liquid Chromatography-Ultra-Violet) sesuai metode BV-2012-25247. Metode lainnya yang digunakan dalam penelitian ini juga mengacu pada SNI 7235:2009 untuk pengambilan sampel pajanan debu respirabel yang dilakukan analisisinya secara gravimetri. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja pada proses pembuatan tablet obat Dhasolone 5 mg, yang meliputi tahapan penimbangan, pengayakan, granulasi, pencetakan tablet dan pengemasan primer dengan mengambil sampel pajanan personal awal sebanyak 15 orang. Hasil pengukuran awal menunjukkan pajanan Prednisolone di bagian penimbangan, pengayakan, dan granulasi memiliki hasil peringkat pajanan pada kategori 4 (pajanan tidak terkendali dengan baik). Kemudian dilakukan perbaikan proses kerja melalui pemasangan enclosure system (dispensing booth) pada proses penimbangan sehingga dilakukan pengukuran pajanan personal kembali dengan hasil pengendalian tersebut efektif mengendalikan risiko pajanan pada pekerja dari rata-rata geometrik (GM) 1001,68 µg/m3 menjadi 0,446,72 µg/m3. Pada proses lainnya, pengendalian pajanan dilakukan melalui administrasi dan Alat Pelindung Diri (APD). Pengendalian melalui APD juga dikatakan efektif mengendalikan pajanan API tersebut dengan penggunaan unit PAPR (Powered Air Purifying Respirator) yang memiliki nilai APF (Assigned Protection Factor) 1.000 di atas minumum APF yang dipersyaratkan, yaitu 250. Penilaian terhadap kefektifan penggunaan PAPR ini juga dilakukan menggunakan data surrogate, yaitu data hasil pengukuran pajanan personal terhadap debu respirabel yang dilakukan pada pekerja di bagian pengayakan, granulasi, dan cetak tablet. Secara umum dari hasil pengukuran, pengendalian melalui penggunaan PAPR ini efektif mengendalikan pajanan debu respirabel (karakteristiknya sama dengan API) dengan hasil pajanan berada pada kategori 2 yang menandakan pajanan terkendali dengan baik dan memiliki probabilitas sebesar 97,8%. Sementara pengendalian secara administrasi, terdapat kesenjangan yang perlu dilakukan perbaikan melalui implementasi komunikasi bahaya API serta sosialisasi terkait prosedurnya.
The pharmaceutical industry cannot be separated from the use of API (Active Pharmaceutical Ingredient) as an active ingredient in the production of medicines that can have an impact on the health of its workers. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of API exposure control in the process of making Dhasolone 5 mg drug tablets using Prednisolone as the active ingredient which belongs to OHC (Occupational Hazard Category) 4 and can cause hormonal disturbances with a decrease in corticotropin. This research is a quantitative analytical survey by taking dust exposure samples from API Prednisolone and laboratory analysis using HPLC-UV (High Performance Liquid Chromatography-Ultra-Violet) according to the BV-2012-25247 method. Another method used in this study also refers to SNI 7235:2009 for sampling of respiratory dust exposure which is analyzed gravimetrically. The population in this study were workers in the process of making Dhasolone 5 mg drug tablets, which included the stages of weighing, sifting, granulating, tablet compression and primary packaging by taking samples of initial personal exposure as many as 15 people. The results of the initial measurement showed that the exposure to Prednisolone in the weighing, sieving, and granulation section had an exposure rating of category 4 (exposure was not well controlled). Then the work process was improved through the installation of an enclosure system (dispensing booth) in the weighing process so that personal exposure measurements were carried out again with the results of this control effectively controlling the risk of exposure to workers from the geometric average (GM) of 100±1.68 g/m3 to 0 ,44±6.72 g/m3. In other processes, exposure control is carried out through administration and Personal Protective Equipment (PPE). Control through PPE is also said to be effective in controlling API exposure by using a PAPR (Powered Air Purifying Respirator) unit which has an APF (Assigned Protection Factor) value of 1,000 above the minimum required APF, which is 250. An assessment of the effectiveness of using PAPR was also carried out using data surrogate, which the measurement data of personal exposure to respirable dust carried out on workers in the sieving, granulation, and tablet compression sections. In general, from the measurement results, control through the use of PAPR is effective in controlling respiratory dust exposure (characteristics are the same as API) with the exposure result being in category 2 which indicates the exposure is well controlled and has a probability of 97.8%. While controlling administratively, there are gaps that need to be improved through the implementation of API hazard communication and socialization related to the procedure.
Read More
The pharmaceutical industry cannot be separated from the use of API (Active Pharmaceutical Ingredient) as an active ingredient in the production of medicines that can have an impact on the health of its workers. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of API exposure control in the process of making Dhasolone 5 mg drug tablets using Prednisolone as the active ingredient which belongs to OHC (Occupational Hazard Category) 4 and can cause hormonal disturbances with a decrease in corticotropin. This research is a quantitative analytical survey by taking dust exposure samples from API Prednisolone and laboratory analysis using HPLC-UV (High Performance Liquid Chromatography-Ultra-Violet) according to the BV-2012-25247 method. Another method used in this study also refers to SNI 7235:2009 for sampling of respiratory dust exposure which is analyzed gravimetrically. The population in this study were workers in the process of making Dhasolone 5 mg drug tablets, which included the stages of weighing, sifting, granulating, tablet compression and primary packaging by taking samples of initial personal exposure as many as 15 people. The results of the initial measurement showed that the exposure to Prednisolone in the weighing, sieving, and granulation section had an exposure rating of category 4 (exposure was not well controlled). Then the work process was improved through the installation of an enclosure system (dispensing booth) in the weighing process so that personal exposure measurements were carried out again with the results of this control effectively controlling the risk of exposure to workers from the geometric average (GM) of 100±1.68 g/m3 to 0 ,44±6.72 g/m3. In other processes, exposure control is carried out through administration and Personal Protective Equipment (PPE). Control through PPE is also said to be effective in controlling API exposure by using a PAPR (Powered Air Purifying Respirator) unit which has an APF (Assigned Protection Factor) value of 1,000 above the minimum required APF, which is 250. An assessment of the effectiveness of using PAPR was also carried out using data surrogate, which the measurement data of personal exposure to respirable dust carried out on workers in the sieving, granulation, and tablet compression sections. In general, from the measurement results, control through the use of PAPR is effective in controlling respiratory dust exposure (characteristics are the same as API) with the exposure result being in category 2 which indicates the exposure is well controlled and has a probability of 97.8%. While controlling administratively, there are gaps that need to be improved through the implementation of API hazard communication and socialization related to the procedure.
T-6462
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yuyun Yuniar, Max Joseph Herman
KJKMN Vol.8, No.1
Depok : FKM UI, 2013
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Souly Phanouvong ... [et al.]
SEATROPH-Vol.44/No.3
Bangkok : SEAMEO, 2013
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andreas Billy Falian; Pembimbing: Haryoto Kusnoputranto; Penguji: Ririn Arminsih, Didik Supriyono
Abstrak:
Pendahuluan: Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak diinginkan sebagai suara yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan gangguan non-pendengaran, seperti kondisi fisiologis, psikologis, dan komunikasi. Gangguan fisiologi dan psikologi dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Dampak fisik yang mungkin terjadi dari pajanan kebisingan, adalah kram otot, pusing, mual, muntah dan peningkatan sekresi katekolamin dan kortisol, di mana akan mempengaruhi sistem saraf yang kemudian berpengaruh pada detak jantung, dan akan meningkatkan tekanan darah. Menurut WHO, hipertensi diperkirakan menyebabkan 7.5 juta kematian, sekitar 12.8% dari total semua kematian. Hipertensi merupakan masalah kesehatan dengan prevalensi yang tinggi, yaitu sebesar 25.8%, sesuai dengan data Riskesdas 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan kebisingan >85 dB terhadap kejadian hipertensi.
Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, dengan desain penelitian potong lintang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pengolahan data dilakukan dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat dengan interval kepercayaan 95%. Dalam penelitian ini juga dilakukan tes laboratorium untuk memvalidasi dan mendapatkan data kondisi stres biologis pada pekerja melalui pengujian hormon kortisol dari air liur.
Hasil: Seluruh variabel independen memiliki faktor risiko > 1 terhadap variabel dependen. Terdapat hasil yang signifikan dari variabel independen kebisingan, lama kerja, umur, riwayat keturunan hipertensi, aktivitas fisik, penggunaan APT, indeks massa tubuh, dan kadar hormon kortisol terhadap hipertensi, melalui pengujian secara statistik dengan p value < 0.05. Sedangkan, untuk variabel perilaku merokok dan konsumsi alkohol memiliki p value > 0.05. Kebisingan sebagai variabel utama memiliki OR 19.067 melalui uji multivariat, setelah dilakukan kontrol oleh variabel perancu lama kerja, riwayat keturunan hipertensi, aktivitas fisik, penggunaan APT, dan indeks massa tubuh terhadap hipertensi.
Kesimpulan: Pekerja yang terpapar kebisingan berisiko untuk mengalami hipertensi. Pekerja yang memiliki lama kerja lebih dari lima tahun, tidak melakukan aktivitas fisik, tidak menggunakan APT, dan memiliki indeks massa tubuh yang tidak normal berisiko lebih besar untuk mengalami hipertensi.
Kata kunci: Farmasi, Hipertensi, Hormon Kortisol, Industri, Kebisingan
Read More
Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, dengan desain penelitian potong lintang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportionate stratified random sampling dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Pengolahan data dilakukan dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariat dengan interval kepercayaan 95%. Dalam penelitian ini juga dilakukan tes laboratorium untuk memvalidasi dan mendapatkan data kondisi stres biologis pada pekerja melalui pengujian hormon kortisol dari air liur.
Hasil: Seluruh variabel independen memiliki faktor risiko > 1 terhadap variabel dependen. Terdapat hasil yang signifikan dari variabel independen kebisingan, lama kerja, umur, riwayat keturunan hipertensi, aktivitas fisik, penggunaan APT, indeks massa tubuh, dan kadar hormon kortisol terhadap hipertensi, melalui pengujian secara statistik dengan p value < 0.05. Sedangkan, untuk variabel perilaku merokok dan konsumsi alkohol memiliki p value > 0.05. Kebisingan sebagai variabel utama memiliki OR 19.067 melalui uji multivariat, setelah dilakukan kontrol oleh variabel perancu lama kerja, riwayat keturunan hipertensi, aktivitas fisik, penggunaan APT, dan indeks massa tubuh terhadap hipertensi.
Kesimpulan: Pekerja yang terpapar kebisingan berisiko untuk mengalami hipertensi. Pekerja yang memiliki lama kerja lebih dari lima tahun, tidak melakukan aktivitas fisik, tidak menggunakan APT, dan memiliki indeks massa tubuh yang tidak normal berisiko lebih besar untuk mengalami hipertensi.
Kata kunci: Farmasi, Hipertensi, Hormon Kortisol, Industri, Kebisingan
S-9642
Depok : FKM UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Isnaniyah Rizky; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Jaslis Ilyas, Purnawan Junadi,Ria Syafitri Evi Gantini, Lela Amelia
Abstrak:
Read More
Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi akses masyarakat terhadap Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Sebagaimana diketahui sampai saat ini kesediaan PODP di Indonesia masih 100% impor, hal tersebut menyebabkan PODP masih sulit di akses masyarakat. Permenkes No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan revisi kedua dari peraturan sebelumnya, dimana tidak adanya implementasi yang dicapai pada peraturan-peraturan sebelumnya. Pentingnya melakukan analisis kesiapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang berdampak positif dan negatif serta mampu memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan fraksionasi plasma dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi dari implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma tersebut antara lain terkait tata kelola, sistem informasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, layanan, dan politik yang didapati dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma lokal sehingga mampu menciptakan kemandirian farmasi dalam rangka mewujudkan pilar ketahanan kesehatan dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Kata kunci: Fraksionasi plasma, obat derivat plasma, farmasi
Implementing Plasma Fractionation is one of the policies carried out by the Government of Indonesia to fulfill public access to Plasma Derivative Medicinal Products (PDMPs). As is well known now, PDMPs readiness in Indonesia is still 100% imported, which causes PDMPs to be difficult for the public to access. Permenkes No. 4/2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation is the second revision of the previous regulation, where implementation has yet to be achieved in the previous regulations. The importance of conducting a policy readiness analysis is expected to provide information regarding factors that have positive and negative impacts and to be able to provide recommendations to stakeholders so that the plasma fractionation implementation policy can run well and in accordance with the set time targets. Factors that influence the implementation of plasma fractionation include governance, information systems, technology, financing, human resources, services, and politics, which are found to have an impact on the successful implementation of local plasma fractionation to create pharmaceutical independence in order to realize pillar of health resilience in health transformation in Indonesia. Key words: Plasma fractionation, derivate plasma, pharmaceutical
T-6732
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Endah Gusnita; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, R. Soeko W. Nindito D., Teuku Nebrisa Zagladin
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan secara efektif dan efisien oleh rumah sakit, termasuk dalam hal pengelolaan persediaan farmasi. Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional memiliki tantangan dalam menjaga ketersediaan obat kanker yang bernilai tinggi dan berisiko kritis. Berdasarkan data capaian indikator Rasio Beban Persediaan Farmasi terhadap Pendapatan Operasional pada periode September–Desember 2024, diketahui bahwa nilai rasio tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap sistem pengendalian persediaan farmasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas analisis ABC-VEN dalam pengendalian persediaan farmasi di RSK Dharmais. Metode: Penelitian menggunakan desain operational research dengan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan kunci serta data sekunder dari SIMRS dan laporan rumah sakit tahun 2024. Analisis dilakukan terhadap seluruh item obat yang termasuk dalam formularium rumah sakit. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengelompokan ABC, kelompok A berdasarkan jumlah pemakaian terdiri dari 79 item (6,11%) yang menyumbang 69,93% nilai penggunaan, dan berdasarkan nilai investasi terdiri dari 107 item (8,27%) dengan kontribusi 69,97% dari total investasi. Kelompok obat esensial mendominasi dengan proporsi 79,60% (1.030 item), diikuti oleh kelompok non-esensial 11,90% dan vital 8,50%. Kombinasi analisis ABC-VEN menunjukkan bahwa sebagian besar obat prioritas tinggi adalah obat kanker. Simulasi ITOR menunjukkan bahwa tingkat perputaran persediaan dapat ditingkatkan, sehingga manajemen stok menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan klinis. Kesimpulan: Analisis ABC-VEN terbukti efektif dalam mengidentifikasi prioritas pengendalian dan optimalisasi pengelolaan obat kanker di RSK Dharmais, serta berkontribusi dalam peningkatan efisiensi logistik farmasi rumah sakit.Background: Healthcare services are a fundamental right of every citizen and must be delivered effectively and efficiently by hospitals, including the management of pharmaceutical inventories. Dharmais Cancer Hospital, as the National Cancer Center Hospital in Indonesia, faces significant challenges in ensuring the availability of high-cost and critically important cancer drugs. Based on the performance indicator of the Pharmaceutical Inventory Cost Ratio to Operational Revenue for the period of September to December 2024, it was found that the ratio consistently failed to meet the targets set by the Ministry of Health. This condition highlights the need for an evaluation of the pharmaceutical inventory control system. Purpose: This study aims to evaluate the effectiveness of the ABC-VEN analysis in controlling pharmaceutical inventory at Dharmais Cancer Hospital. Method: This research employs an operational research design with a mixed-method approach, incorporating both qualitative and quantitative data. Primary data were collected through in-depth interviews with key informants, while secondary data were obtained from the Hospital Information Management System (SIMRS) and institutional reports from the year 2024. The analysis was conducted on all pharmaceutical items listed in the hospital formulary. Results: The results show that in the ABC classification, Class A drugs based on usage volume included 79 items (6.11%) which accounted for 69.93% of total drug usage value, while based on investment value, 107 items (8.27%) represented 69.97% of total inventory value. Essential drugs dominated the VEN classification with 79.60% (1,030 items), followed by non-essential drugs at 11.90% and vital drugs at 8.50%. The ABC-VEN matrix revealed that most high-priority drugs were cancer medications. ITOR simulation results indicated that inventory turnover could be significantly improved, leading to more efficient and responsive stock management aligned with real clinical needs. Conclusion: ABC-VEN analysis proved effective in identifying inventory control priorities and optimizing the management of cancer drugs at Dharmais Cancer Hospital, thereby enhancing pharmaceutical logistics efficiency.
T-7387
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dian Marina Intansari; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Puput Oktamianti, Supriyantoro, Prima Yunika D. Ruswanti
Abstrak:
Tesis ini membahas tentang pandangan dokter, staf farmasi, dan staf IT di RSAwal Bros Pekanbaru mengenai pelaksanaan penggunaan resep elektronik di RSAwal Bros Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denganpendekatan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode FocusGroup Discussion (FGD), Wawancara Mendalam, dan Observasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pelaksanaan pembuatan resep elektronik ditentukan darikemauan, kemampuan adaptasi dan sikap dari pengguna sistem tersebut. Komponen utama yang menunjang hal tersebut adalah kemudahan sistem yangdigunakan, kelengkapan informasi yang dibutuhkan, dan kesesuaian denganproses/alur kerja yang berlangsung.
Kata kunci : resep elektronik, e-resep, resep online, pelayanan farmasi, rumahsakit.
Read More
Kata kunci : resep elektronik, e-resep, resep online, pelayanan farmasi, rumahsakit.
B-1772
Depok : FKM UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nabilah Lailati Fajriah; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang Bachtiar, Nanda Lestari Putriawan
Abstrak:
Read More
Sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dan pendistribusian obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan Kesehatan. Diketahui bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kota Depok pada tahun 2022 adalah sebesar 84,21%, dimana angka tersebut memenuhi standar minimal 80%. Pada wilayah lain, diketahui persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 89,13%, 95,16%, dan 100%, persentase tersebut dikatakan lebih baik dari persentase yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2022. Tingkat ketersediaan obat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor input seperti keterbatasan anggaran dan faktor proses yaitu pengelolaan obat yang kurang ideal. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan obat di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber melalui wawancara dengan berbagai informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan ketersediaan obat sesuai kebutuhan untuk tiga penyakit terbesar di Kota Depok tahun 2022 adalah sebesar 85,57%, dimana persentase tersebut sudah memenuhi standar yang ada. Pengelolaan obat yang dilakukan sudah mengikuti pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan analisis beban kerja bagi SDM agar pengelolaan obat yang dilakukan dapat lebih maksimal.
In an effort to increase the availability of public drugs, it is necessary to optimize the planning and distribution of drugs from the Regency / City Pharmacy Installation to the Health Service Unit. It is known that the percentage of Puskesmas with the availability of essential drugs in Depok City in 2022 is 84.21%, which meets the minimum standard of 80%. In other regions, it is known that the percentage of health centers with the availability of essential drugs in Bekasi Regency, Bandung Regency, and Semarang City in 2022 is 89.13%, 95.16%, and 100%, respectively, which is better than the percentage of Depok City in 2022. The level of drug availability can be influenced by various things, including input factors such as budget constraints and process factors, namely less than ideal drug management. Drug management is a process that can be evaluated and improved every year to get maximum results. Therefore, this study aims to determine the description of drug management in Depok City. The type of research used in this study is qualitative with in-depth interview method. Data validation used is source triangulation through interviews with various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that the availability of drugs as needed for the three largest diseases in Depok City in 2022 was 85.57%, where the percentage had met the existing standards. The drug management carried out has followed the guidelines of the Food and Drug Administration and the Indonesian Ministry of Health. Suggestions that can be given are to conduct a workload analysis for human resources so that drug management can be maximized.
S-11298
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Luis Yulia; Pembimbing: L. Meily Kurniawidjaja; Penguji: Dadan Erwadni, Ridwan Zahdi Sjaaf, Erdy Techrisna
T-3701
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sulastri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Helen Andriani, Vetty Yulianty Permanasari, Pamian Siregar, Ayu Amalia Rachman
Abstrak:
Read More
Pengembangan bahan baku obat dalam negeri mutlak diperlukan untuk mencapai kemandirian sektor farmasi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 guna mewujudkan hal tersebut dengan mendorong kerja sama lintas sektor. Namun demikian, hingga saat ini impor bahan baku obat masih sangat tinggi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres tersebut, khususnya pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2016 dikatakan belum berhasil (unsuccessful implementation), masih terdapat kesenjangan antara tujuan dan capaian kebijakan. Dimensi kebijakan, pengoperasian, serta perencanaan implementasi dan sumber daya belum cukup baik dalam mendukung implementasi Inpres, meskipun dimensi lain, yaitu kepemimpinan, pemangku kepentingan, dan umpan balik sudah cukup baik. Selain itu, masih terdapat sejumlah dukungan kebijakan yang diperlukan industri farmasi dalam rangka pengembangan bahan baku obat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang belum cukup baik dalam mendorong keberhasilan implementasi Inpres, peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau penyusunan kebijakan baru yang diperlukan.
The development of local drug raw materials is urgently needed to achieve the independence of Indonesia's pharmaceutical sector. The government has issued Presidential Instruction No. 6/2016 to realize this by encouraging cross-sector collaborations. However, the import of drug raw materials is still very high. For this reason, this study aims to analyze the implementation of the Presidential Instruction, particularly the execution of each Ministry/Agency's responsibilities. The research was conducted using a qualitative approach by utilizing data from in-depth interviews and document review. The research showed that the implementation of Presidential Instruction No. 6/2016 was unsuccessful; there is still a gap between policy objectives and achievements. The dimensions of policy, operations, and implementation planning and resources are not good enough to support the implementation of the Presidential Instruction, although the other dimensions such as leadership, stakeholders, and feedback are quite good. Other than that, there are several policy supports that the pharmaceutical industry still needed in order to develop drug raw materials. Therefore, it is necessary to improve the dimensions that are not good enough to encourage the successful implementation of the Presidential Instruction, review the policies that have been issued by related Ministries/Institutions and/or develop the new policies as needed.
T-6869
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉