Akreditasi puskesmas merupakan instrumen penjaminan mutu yang berlaku nasional, tetapi puskesmas berakreditasi dasar masih banyak ditemukan pada wilayah dengan hambatan sistem tinggi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan capaian Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) serta menganalisis hubungan faktor struktur dan dukungan sistem terhadap PMP pada puskesmas berakreditasi dasar berdasarkan dataset Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKESI) periode 2023 sampai 2025. Penelitian menggunakan desain potong lintang dengan data sekunder puskesmas berakreditasi dasar (n = 58). Analisis dilakukan melalui statistik deskriptif, uji beda PMP menurut karakteristik puskesmas (Wilcoxon dan Kruskal-Wallis), serta uji korelasi Spearman antara faktor struktur, yaitu perencanaan dan kemudahan akses bagi pengguna layanan, tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen fasilitas dan keselamatan, manajemen keuangan, pengawasan pengendalian dan penilaian kinerja (PPPK), serta pembinaan puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota (PPODK), dengan skor PMP. Hasil menunjukkan sebaran puskesmas berakreditasi dasar terkonsentrasi di wilayah Papua dan didominasi lokasi terpencil hingga sangat terpencil. Skor total PMP relatif homogen, tetapi analisis per standar menunjukkan kelemahan yang menonjol pada peningkatan mutu berkesinambungan dan program manajemen risiko. Analisis hubungan pada skor total memperlihatkan pola yang tidak selalu konsisten antar faktor struktur sehingga interpretasi temuan diperkuat melalui penelusuran elemen penilaian. Temuan elemen menunjukkan kelemahan utama berada pada mekanisme penutupan siklus perbaikan atau closing the loop, terutama pada ketuntasan tindak lanjut rekomendasi, pelaporan kinerja, verifikasi, serta umpan balik pembinaan. Temuan ini menegaskan bahwa mutu pada puskesmas berakreditasi dasar lebih ditentukan oleh kualitas pelaksanaan siklus monitoring, umpan balik, dan tindak lanjut pada level internal melalui PPPK dan pada level eksternal melalui PPODK, dibanding sekadar pemenuhan standar administratif. Implikasi penelitian menempatkan perbaikan mutu sebagai agenda lintas level yang memerlukan penguatan pelaksanaan monitoring, umpan balik, dan tindak lanjut oleh puskesmas, LASKESI, dinas kesehatan, serta Kementerian Kesehatan agar siklus perbaikan berjalan rutin, terukur, dan berkelanjutan.

Accreditation is a national quality assurance instrument for primary health care facilities in Indonesia, yet basic-accredited puskesmas remain concentrated in settings with substantial system constraints. This study aimed to describe quality improvement performance and to examine how structural and system support factors relate to the overall quality improvement score among basic-accredited puskesmas, using the Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LASKESI) dataset from 2023 to 2025. A cross-sectional design was applied with secondary data from 58 basic-accredited puskesmas. Analyses included descriptive statistics, group comparisons by facility characteristics, and Spearman correlation tests between key structural factors and the total quality improvement score. The distribution of basic-accredited puskesmas was concentrated in Papua and was dominated by remote and very remote contexts. While the total quality improvement score appeared relatively homogeneous across facilities, standard-level results indicated prominent weaknesses in continuous quality improvement and risk management programs. Element-level review showed that the most critical gaps lay in completing the improvement cycle, particularly in follow-up completion, performance reporting, verification, and actionable supervisory feedback. These findings indicate that quality improvement in basic-accredited puskesmas is driven primarily by the functioning of routine monitoring, feedback, and follow-up mechanisms at the internal level through PPPK and at the external level through district health office supervision (PPODK), rather than administrative compliance alone.