Abstrak: Latar Belakang : Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga Negara, sejak era desentralisasi daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan sistem kesehatan. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah terpencil yaitu kecamatan Kotawaringin Lama yang menghubungkan dengan Kabupaten Lamandau dan Sukamara, daerah terpencil ini menjadi strategis dan adanya perusahaan besar di wilayah kecamatan tersebut. Untuk memenuhi pemerataan pembangunan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah membangun Rumah Sakit Kutaringin didasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 440/1616/KD.B tanggal 22 April 2015. Salah satu dokumen yang belum tersedia adalah perencanaan Sumber Daya Manusia dan langkah-langkah pemenuhannya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan tersusunnya kebutuhan Sumber Daya Manusia RSUD Kutaingin dari segi jumlah dan jenis serta cara pemenuhannya Metode : Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan metode kualitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yaitu para pemangku kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat Hasil : Perencanaan SDM yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan kebutuhan SDM RSUD Kutaringin mengacu Standar Pelayanan Miniman rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 adalah 67 orang dan kebutuhan sesuai dengan perhitungan menggunakan ABK selama 5 tahun perencanaan adalah tahun 2021 sebanyak 45 orang, tahun 2022 sebanyak 47 orang, tahun 2023 sebanyak 49 Orang, tahun 2024 sebanyak 53 orang dan tahun 2025 sebanyak 58 orang. Pemenuhan SDM RSUD Kutaringin akan berasal dari puskesmas penyangga di wilayah kecamatan Kotawaringin Lama dan Kabupaten Kotawaringin Barat lainnya serta tambahan rekrutmen tenaga yang belum tersedia. Anggaran yang tersedia untuk pemenuhan SDM RSUD Kutaringin belum mencukupi. Kesimpulan: Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan perhitungan formula dan sesuai ABK lebih efisien dan rekrutmen pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi, dari hasil perhitungan untuk tahun 2021 dibutuhkan 45 orang. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dapat segera melakukan perekrutan SDM Rumah Sakit Kutaringin dengan melakukan usulan CPNS, P3K atau dengan mekanisme Tenaga Kontrak Daerah. Regulasi kontrak dokter spesialis harus dibuat khusus untuk menarik minat dokter spesialis. Upaya untuk memenuhi jenis SDM Rumah Sakit Kutaringin Dinas Kesehatan juga bisa melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam bentuk kerjasama peningkatan kompetensi dan mengusulkan ke Kemenkes untuk penugasan kerja dokter spesialis di Rumah Sakit Kutaringin melalui Program WKDS atau PGDS

Abstrak: SDM kesehatan mempunyai peran yang strategis dalam pelayanan kesehatan dan terus diupayakan oleh pemerintah agar tersedia secara memadai baik dari sisi jumlsh, jenis, dan kualitasnya serta terdistribusi secara merata. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi titik kritis bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan transisi demografi (penduduk menua) dan transisi epidemiologi serta dalam pencapaian target UHC dan SDG's

Abstrak:

Abstrak: Pendahuluan : Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan gigi. Adanya kenyataan bahwa penularan covid -19 mudah terjadi di ruang praktek dokter gigi, sehingga pelayanan ini untuk sementara waktu sempat dihentikan. RSKGM FKG UI sebagai rumah sakit pendidikan yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan dan pendidikan harus membuka layanannya kembali. Tujuan : Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi mengenai kesiapan sumber daya yang ada pada RSGM (pendidikan) untuk dapat melakukan pelayanan kedokteran gigi yang aman pada era pandemi Covid-19. Metode : Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis hasil observasi di rumah sakit dan wawancara dengan informan terpilih. Hasil : Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang ada di RSKGM FKG UI adalah SDM, fasilitas, peralatan dan teknologi, APD, obat dan bahan. SDM yang terbesar adalah peserta didik baik peserta didik program profesi dan spesialis. RSKGM FKG UI membuat ruang tekanan negatif yang rasional, serta mengatur pemakaian dental unit. Pembahasan : Sebuah rumah sakit khusus gigi dan mulut pendidikan harus siap membuka pelayanan kembali dengan melakukan modifikasi alur pelayanan, modifikasi ruang, penambahan peralatan dan teknologi, modifikasi jadwal SDM (peserta didik) agar tetap berfungsi sebagai tempat pendidikan dokter gigi dan dokter gigi spesialis. Kesimpulan : RSKGM FKG UI menjadi model contoh pendidikan kedokteran gigi, dan bagaimana dokter gigi berpraktek pada masa pandemi, serta sebagai sarana untuk menghasilkan dokter gigi yang berkompeten, dan juga pelayanan kedokteran gigi yang kondusif, aman dan disiplin sesuai dengan kondisi normal baru masa pandemi Covid-19.

---

Introduction : The COVID-19 pandemic has greatly affected dental health services. Due to the fact that it is easy to transmit COVID-19 in the dentist's office, this service has been temporarily suspended. RSKGM FKG UI as a teaching hospital that functions as a service and education provider must reopen its services. Objective: This study aims to obtain information about the readiness of existing resources at the RSGM (education) to be able to provide safe dental services during the Covid-19 pandemic era. Methods: This research is a qualitative descriptive with a case study approach, analyzing the results of observations in hospitals and interviews with selected informants. Results: From the results of the study, it was found that the available resources at RSKGM FKG UI are human resources, facilities, equipment and technology, PPE, drugs and materials. The largest human resources are students, both professional and specialist program students. RSKGM FKG UI creates a rational negative pressure room, and regulates the use of dental units. Discussion: A special dental and oral education hospital must be ready to reopen services by modifying the service flow, modifying space, adding equipment and technology, modifying the schedule of human resources (students) so that it continues to function as a place for dentistry and dental specialist education. Conclusion: RSKGM FKG UI is a model example of dental education, and how dentists practice during a pandemic, as well as a means to produce competent dentists, as well as dental services that are conducive, safe and disciplined in accordance with the new normal conditions during the Covid pandemic. -19.

Abstrak: Program pengendalian Tuberkulosis (TB) di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun hingga tahun 2013, prevalensi TB pada tahanan masih lebih besar dibandingkan dengan prevalensi TB pada populasi umum. Selain itu, TB masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada tahanan. Komitmen politik pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga perlu diteliti guna mengetahui dimensi yang menghambat pelaksanaan program. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga dimensi komitmen politik, yaitu komitmen verbal (expressed commitment), komitmen institusional (institusional commitment), dan komitmen pengalokasian sumber daya (budgetary commitment). Komitmen politik pemangku kepentingan belum utuh karena komitmen pengalokasian sumber daya khususnya dana belum dipenuhi dengan baik. kata kunci: tuberkulosis, komitmen politik, verbal, institusional, sumber daya

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas early warning score terhadap kejadian henti jantung pasien di instalasi rawat inap rumah sakit tingkat IV TNI AD dr.Bratanata Jambi Tahun 2019. Penelitian dilaksanakan di bulan Desember 2018 sampai April 2019 di instalasi rawat inap dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya kejadian yang tidak diharapkan berupa kejadian henti jantung mengarahkan kepada penerapan early warning score yang belum optimal. Ketidakpatuhan terhadap pengisian, pengkajian, dan pengaktifan protokol early warning score di lapangan antara lain dipengaruhi oleh maldistribusi perawat, beban kerja perawat yang tidak sesuai dengan kompetesinya, pengetahuan perawat, dan komunikasi antara perawat dengan dokter. Hambatan penerapan EWS di lapangan antara lain ketidaksesuaian jumlah perawat berbanding dengan pasien, beban kerja perawat di luar pelayanan kesehatan, dan kurangnya pengetahuan dari staf mengenai penurunan kondisi klinis pasien. Hal ini bermuara kepada standar operasional prosedur yang belum lengkap dan penyusunan pola ketenagaan yang masih belum efektif dan efisien, juga monitoring-evaluasi dan pelatihan berkesinambungan yang belum berjalan dengan baik sehingga implementasi early warning score tidak optimal. Rekruitmen pegawai sesuai dengan kompetensi dan profesionalitas, pembuatan kebijakan yang menggabungkan pola kebijakan top-down dan bottom-up, pengaturan ulang penempatan sumber daya perawat, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan implementasi early warning score.

Abstrak: Sistem kesehatan pada pandemi Covid-19 ini didorong untuk mampu beradaptasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan penyakit tersebut. Sistem kesehatan dapat bertahan dengan dukungan sumber daya yang cukup di fasilitas kesehatan terutama adanya SDMK yang memadai, terlatih dan kompeten. RSCM merupakan fasilitas kesehatan rujukan nasional dan pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RSCM telah terakreditasi nasional dan internasional. Standar akreditasi mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam pelayanan yang diberikan. Salah satu penerapan keselamatan pasien di rumah sakit adalah dengan memastikan SDMK yang ada telah terkualifikasi, terlatih dan kompeten. SDMK yang terkualifikasi, terlatih dan kompeten dapat dilakukan pemberian penugasan klinis melalui proses kredensial yang merupakan syarat dalam akreditasi rumah sakit. Penugasan klinis yang diberikan merupakan rekomendasi penilaian kompetensi dari mitra bestari dalam memastikan SDMK yang terkualifikasi, terlatih dan kompeten berdasarkan portofolionya. Pemberian penugasan klinis diajukan melalui proses kredensial. Dan kredensial ini telah dilakukan pada kelompok medik dan perawat namun belum ada kebijakan penyelenggaraan kredensial SDMK kelompok lainnnya. Radiografer adalah salah satu SDMK yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien sehingga rumah sakit harus memastikan keselamatan pasien dengan penapisan SDMK yang ada di unit layanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan penugasan klinis dalam proses kredensial, penetapan kompetensi, pengaruh penugasan klinis dalam penempatan, pengaruh penugasan klinis dalam jenjang karir dan pengaruh penugasan klinis dalam pengembangan kompetensi. Penelitian ini menggunakan teori Avedis Donabedian dengan variabel penugasan klinis yang mempengaruhi variabel penempatan, jenjang karir dan pengembangan kompetensi. Hasil penelitian didapatkan bahwa penugasan klinis Radiografer diberikan melalui proses kredensial, penetapan penugasan klinis menggunakan assessment kompetensi Radiografer, penempatan Radiografer yang diterapkan masih terdapat ketidaksesuaian dengan penugasan klinis yang diberikan, penugasan klinis Radiografer berdasarkan kompetensi dapat meningkatkan kompetensi dan insentif, dan pengembangan kompetensi tidak sepenuhnya dari penugasan klinis Radiografer yang diberikan. Kesimpulan didapatkan bahwa penerapan pemberian penugasan klinis Radiografer berdasarkan kompetensi dapat dilakukan kepada semua kelompok SDMK dengan menggunakan assessment kompetensi yang dapat diimplementasikan dalam penempatan, jenjang karir dan pengembangan kompetensi. Rekomendasi penelitian ini yaitu penyelenggaraan kredensial SDMK selain dokter dan perawat dalam pemberian penugasan klinis SDMK dapat dilakukan sehingga perlu adanya kebijakan yang mengatur dan memperkuat penyelenggaraan di fasilitas kesehatan

Abstrak: Pelayanan kesehatan diberikan secara berjenjang kecuali pada kondisi darurat. Rujukan berjenjang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada pada FKTP dan FKTRL. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Depok dan aplikasi P-Care UPT Puskesmas Sawangan, angka rujukan pada UPT Puskesmas Sawangan melebihi batas ideal yang ditetapkan BPJS Kesehatan yaitu sebesar 15%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.

Hasil Penelitian ini adalah sumber daya manusia sudah memenuhi standar minimal namun masih belum efektif untuk pelayanan kesehatan, sosialisasi dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat masih kurang, evaluasi terhadap sistem rujukan sudah baik dan sudah mulai dirasakan dampaknya, ketersediaan obat, peralatan kesehatan dan laboratorium sudah cukup baik untuk kebutuhan pelayanan kesehatan walaupun terdapat beberapa obat dan peralatan kesehatan yang tersedia sesuai pedoman. Penelitian ini menyarankan agar pihak Puskesmas, BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat mengenai pelayanan rujukan berjenjang