Latar Belakang. Semakin tingginya kasus gagal ginjal menuntut juga peningkatan terapi hemodialisis di rumah sakit. Mengingat harga alat Hemodialisis yang cukup mahal, maka perlu bagi rumah sakit yang merencanakan pengadaan fasilitas ini untuk melakukan analisis  investasi dan penetapan tarif dengan baik. Menurut Ikhsan.A (2010) yang paling penting dalam keputusan investasi adalah keputusan penganggaran modal (capital budgeting). Metode. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Arah penelitian ini mengenai nilai ekonomis dengan suatu analisa keuangan dari suatu pengadaan alat hemodialisa. Metode analisa yang digunakan adalah capital budgeting dengan metode Discounted Payback Period, metode Net Present Value, metode Internal Rate of Return, dan metode Protability Index. Hasil. Hasil analisa yang didapatkan menunjukkan  pengadaan investasi alat hemodialisa lebih baik pengadaannya dengan sistem pinjam pakai (KSO). Ini bukan hanya menghemat dalam biaya investasi saja, akan tetapi juga menghemat biaya pemeliharaan. Hasil analisa juga menunjukkan perlunya efisiensi pada jumlah perawat dan juga perlunya peningkatan promosi untuk meningkatkan jumlah pasien tiap tahunnya. Sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan Rumah Sakit MH Thamrin Salemba terus mengembangkan upaya promosi pada unit hemodialisa dan melakukan upaya pro aktif untuk mempertahankan pasien yang ada, selain itu perlunya juga melakukan efisiensi pada sumber biaya yang ada untuk mencapai keuntungan yang optimal. Kepustakaan 32 (1995- 2010), Gambar 1, Tabel 39, Lampiran 9 Kata Kunci : Alat Hemodialisa, Investasi, Capital Budgeting.

Latar Belakang. Semakin tingginya kasus gagal ginjal menuntut juga peningkatan terapi hemodialisis di rumah sakit. Mengingat harga alat Hemodialisis yang cukup mahal, maka perlu bagi rumah sakit yang merencanakan pengadaan fasilitas ini untuk melakukan analisis  investasi dan penetapan tarif dengan baik. Menurut Ikhsan.A (2010) yang paling penting dalam keputusan investasi adalah keputusan penganggaran modal (capital budgeting). Metode. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Arah penelitian ini mengenai nilai ekonomis dengan suatu analisa keuangan dari suatu pengadaan alat hemodialisa. Metode analisa yang digunakan adalah capital budgeting dengan metode Discounted Payback Period, metode Net Present Value, metode Internal Rate of Return, dan metode Protability Index. Hasil. Hasil analisa yang didapatkan menunjukkan  pengadaan investasi alat hemodialisa lebih baik pengadaannya dengan sistem pinjam pakai (KSO). Ini bukan hanya menghemat dalam biaya investasi saja, akan tetapi juga menghemat biaya pemeliharaan. Hasil analisa juga menunjukkan perlunya efisiensi pada jumlah perawat dan juga perlunya peningkatan promosi untuk meningkatkan jumlah pasien tiap tahunnya. Sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan Rumah Sakit MH Thamrin Salemba terus mengembangkan upaya promosi pada unit hemodialisa dan melakukan upaya pro aktif untuk mempertahankan pasien yang ada, selain itu perlunya juga melakukan efisiensi pada sumber biaya yang ada untuk mencapai keuntungan yang optimal. Kepustakaan 32 (1995- 2010), Gambar 1, Tabel 39, Lampiran 9 Kata Kunci : Alat Hemodialisa, Investasi, Capital Budgeting.

ABSTRAK Kebutuhan dan anggaran obat riil di RSUD Pemangkat diakhir tahun selalu lebih besar dari anggaran obat yang disediakan di awal perencanaan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan dan anggaran obat di RSUD Pemangkat melalui metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perencanaan kebutuhan dan anggaran obat di RSUD Pemangkat tidak sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan tenaga farmasi dalam perencanaan obat dan pengelolaan perbekalan farmasi dan keterlibatan tenaga medis dalam perencanaan kebutuhan obat dan data pemakaian obat yang belum akurat. Selain itu, Rumah sakit juga belum mempunyai Standar Prosedur Operasional untuk perencanaan anggaran obat , formularium rumah sakit dan kurangnya komunikasi antara instalasi farmasi dan manajemen rumah sakit selama proses penyusunan anggaran. Akibatnya menghasilkan perencanaan anggaran dan persediaan item obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini menyarankan RSUD Pemangkat membentuk tim penyusun anggaran dan pelatihan sumber daya manusia di instalasi farmasi dan menyusun formularium rumah sakit. Instalasi farmasi dan manajemen harus selalu berkonsolidasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran obat sehingga tercapai perencanaan kebutuhan dan anggaran obat yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan operasional rumah sakit.

 ABSTRACT The real need for drug item and budget at Pemangkat Hospital has always been larger than the initiated budget at planning stage. The purpose of this study is to identify problems of drug planning and budgeting that have been implemented in Pemangkat Hospital, using qualitative method. The study shows that the drug planning and budgeting at Pemangkat hospital were not in accordance with the planning has been made. This was caused by the lack of ability of pharmaceutical personnel in the planning and management of pharmaceutical drugs, lack of involvement of medical personnel in the drug planning and inaccurate drug consumption data. The hospital also does not have Standard Operating Procedures for budget planning and hospital formularies and lack of communication between hospital pharmacy and hospital management during preparation budgeting process. Consequently, the drug budget and supply was not in accordance with the hospital needs. This study suggests that Pemangkat Hospital need to have the budgeting team, provide training for human resources in pharmacy instalation and formularies. Pharmacy instalation and the hospital management should always consolidate in the drug need planning and implementation in order to make planning and drug budgeting according to the needs and operational capability of Pemangkat Hospitals.

Analisis penerapan Penganggaran berbasis Kinerja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2025, Penelitian ini menganalisis pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (PBK) terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) ODGJ Berat di Dinas Kesehatan Kota Depok telah mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Meskipun capaian SPM tercatat mencapai 100% pada tahun 2023 dan 2024, alokasi anggaran justru mengalami penurunan signifikan: dari (0,06%) pada 2023 menjadi hanya (0,02%) pada 2024 dari total anggaran Dinas Kesehatan. Kontradiksi ini mencolok, terutama ketika prevalensi gangguan jiwa di Kota Depok masih sangat tinggi 9,1% di kalangan pegawai pemerintah dan 15,3% di masyarakat umum, angka provinsi (4,4%) dan nasional (2%). Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam penerapan PBK yang seharusnya mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan evidence-based. Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif terhadap komponen struktur, proses, dan komitmen daerah, untuk menilai apakah kebijakan penganggaran yang diterapkan sudah mendukung keberlanjutan layanan kesehatan jiwa secara substantif, bukan sekadar administratif.

Analysis of the Implementation of Performance-Based Budgeting for Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office in 2025,This study analyzes whether the implementation of performance-based budgeting (PBB) for the Minimum Service Standards (SPM) for People with Severe Mental Disorders (ODGJ) at the Depok City Health Office reflects the actual needs in the field. Although SPM achievements reached 100% in 2023 and 2024, the allocated budget experienced a significant decline—from 0.06% in 2023 to only 0.02% in 2024 of the total Health Office budget. This contradiction is striking, especially considering the high prevalence of mental disorders in Depok: 9.1% among government employees and 15.3% in the general population, far exceeding the provincial average (4.4%) and the national rate (2%). This situation highlights serious challenges in the application of PBB, which should prioritize effectiveness, efficiency, and evidence-based principles. This study adopts a comprehensive approach by examining structural components, processes, and regional commitment to assess whether the current budgeting policy supports the sustainability of mental health services in a substantive, rather than merely administrative, manner.