Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Dana Kapitasi dari BPJS pada Puskesmas Kecamatan PPK-BLUD di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 belum dimanfaatkan dan tidak optimal dimanfaatkan . Penelitian bersifat deskriptifanalitik dengan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian merupakan dataprimer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Model Implementasi kebijakan yang dipakai adalah George C. Edward III. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan dana kapitasi BPJSpada penerapan PPK-BLUD di Puskesmas se-DKI Jakarta adalah penyaluran informasi yang jelas dan konsisiten, ketersediaan staf yang memadai, tingkat pengetahuan terkait kebijakan yang komprehensif, dan adanya SOP atau petunjuk teknisyang diterima oleh pelaksana kebijakan.

---

This study aims to determine why the capitation fund of BPJS on PPK-BLUDspublic health center in the province of Jakarta 2014 has not been used and are notoptimally utilized. The study is a descriptive analytic using qualitative methods.The research data is a primary and secondary data were collected through in-depthinterviews and document review. The policy implementation model used isGeorge C. Edward III. The things that affect the successful use of capitation fundsBPJS on the application of PPK-BLUDs PHC DKI Jakarta is distribution ofconsistent and obvious information, the availability of adequate staff, level ofknowledge related to a comprehensive policy, and technical SOP or instructionsreceived by the executor policy.

Abstrak: Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016. Metode : Kualitatif dengan Rapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkait tujuan penelitian. Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta, norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancara mendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendah menunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan proses perencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besar berlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga, pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOK dan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar. Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upaya pemerataan, porsi kapitasi 60% untuk Jasa dan 40% opersional lain, ketercukupannya berbeda perlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perlu dikaji ulang, kapitasi porsi 40% dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkan bila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikan mekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD pada puskesmas. Kata kunci : kapitasi; FKTP; Puskesmas Background: The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTP Puskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016. Method: Qualitative with Rapid Assessment Procedure, in-depth interview on 12 informant, purposive sample, related to research objectives. Results: There is a high disparity of capitation funds for puskesmas covering participants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between various puskesmas. In-depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, low capitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the proper planning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and the overwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained by procurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physician services decreases in the ratio of physicians per large participant. Conclusions and suggestions: The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1: 5000 participants need equalization effort, 60% capitation portion for services and 40% other opersional, different sufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service need to be reviewed, Capitation of 40% portion can be complementary with BOK, the rest of the budget is advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to society requirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to be pushed PPK-BLUD at puskesmas. Keywords: capitation; FKTP; Puskesmas

Abstrak: Pada sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), akan dilakukan perhitungan pencapaian kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan indikator Angka Kontak, Rasio Rujukan Non Spesialistik, dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali sebagai dasar pembayaran kapitasi. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental melalui pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan status pemberlakuan KBK konsekuensi, rasio dokter banding peserta, kelengkapan sarana prasanaran, lingkup pelayanan dan pola pengelolaan keuangan Puskesmas dengan nilai capaian KBK pada Puskesmas di wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. Dari hasil penelitian ini, nilai capaian KBK Puskesmas di Provinsi Sumatera Utara bulan Desember 2023 sebesar 2,8 atau belum bisa mencapai target nilai capaian KBK maksimal. Rasio dokter banding peserta dan kelengkapan sarana prasarana mempunyai hubungan yang signifikan terhadap nilai capaian KBK. Pemenuhan tenaga medis dokter berdasarkan jumlah peserta terdaftarnya, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sesuai kebutuhan tata laksana jenis penyakit yang dapat dilakukan di FKTP dan pengaturan distribusi peserta terdaftar perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja sesuai ketentuan Kapitasi Berbasis Kinerja.

---

In the Performance Based Capitation (KBK) payment system, the performance achievement of First Level Health Facilities (FKTP) will be calculated based on the indicators of Contact Rate, Non-Specialist Referral Ratio, and Controlled Prolanis Participant Ratio as the basis for capitation payments. This research is a non-experimental research using a quantitative approach, which aims to determine the relationship between the status of implementation of KBK consequences, the ratio of doctors to participants, fulfillment of infrastructure, scope of services and financial management patterns of Community Health Centers with the value of KBK achievements at Puskesmas in the North Sumatra Province region in 2023. From the results of this research, the KBK achievement value for Puskesmas in North Sumatra Province in December 2023 is 2.8 or has not yet reached the target maximum. The ratio of doctors to participants and fulfillment of infrastructure have a significant relationship to the KBK achievement score. Fulfillment of doctors based on the number of registered participants, fulfillment of infrastructure and arrangements for the distribution of registered participants need to be paid attention to in order to improve performance in accordance with the provisions of Performance Based Capitation.

Abstrak: Penerapan kapitasi berbasis komitmen pelayanan yang kini dikenal dengan kapitasi berbasis kinerja (KBK) merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional. Telah banyak publikasi yang menyajikan studi kasus di tingkat FKTP mengenai faktor apa saja yang berkontribusi atau menghambat pencapaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang membuat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mencapai target KBK, dengan menggunakan desain Literature Review. Basis pencarian literatur yang digunakan adalah Google Scholar dan GARUDA. Dari jumlah pencarian 917 artikel, setelah menghilangkan duplikasi, menyaring dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, didapatkan hasil akhir 11 artikel dengan hampir seluruhnya menggunakan desain kualitatif berupa studi kasus. Hasil penyaringan literatur disajikan dengan diagram PRISMA. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah SDM yang cukup, tersedianya sarana dan prasarana yang cukup, dana di Puskesmas yang cukup serta tersalurkan dengan baik, dan adanya kodifikasi penyakit untuk meningkatkan pelayanan yang optimal, merupakan kondisi yang membuat tercapainya target KBK. Faktor yang dianggap menyulitkan tercapainya KBK antara lain ketersediaan SDM yang belum tercukupi, sarana dan prasarana yang belum memadai, ketersediaan dana yang belum tercukupi , jumlah peserta yang terlalu banyak atau melebihi standar kapasitas di FKTP dan kebijakan target yang dianggap terlalu tinggi oleh FKTP.

---

The implementation of service commitment-based capitation which is now known as Capitation Based Commitment (CBC) is an effort to improve the quality of services in the National Health Insurance scheme. There have been many publications that present case studies at the FKTP level regarding what factors contribute to or hinder achievement. This study aims to identify the factors that make First Level Health Facilities achieve the KBK target, using the Literature Review design. The literature search bases used are Google Scholar and GARUDA. From the number of searches for 917 articles, after eliminating duplication, filtering using inclusion and exclusion criteria, the final results obtained are 11 articles with almost all of them using a qualitative design in the form of case studies. The results of the literature screening are presented with a PRISMA diagram. The results of the study indicate that a sufficient number of human resources, the availability of adequate facilities and infrastructure, sufficient funds at the Puskesmas and well channeled, and the codification of diseases to improve optimal services, are conditions that make the KBK target achievable. Factors that are considered difficult to achieve KBK include the number of participants who are too many or exceed the capacity standard in FKTP and target policies that are considered too high by FKTP.

Abstrak:

---

Abstrak: Pada Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 telah ditetapkan besaran kapitasi Rp.8.000-Rp.10.000 pada klinik pratama. Besaran kapitasi tersebut akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan sehingga terdapat perbedaan pada setiap klinik. Besarankapitasi yang telah ditetapkan tersebut tidak disesuaikan berdasarkan faktor risiko kesehatan pada setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian kecukupan besaran kapitasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2013 pada Klinik X, Y, dan Z. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Analitik Observasional dan desain studicross sectional. Hasil pada penelitian ini adalah besaran kapitasi pada klinik XRp.3,697.62, Klinik Y Rp.3,744.38, dan Klinik Z Rp.9,732.06, serta terdapat perbedaan besaran kapitasi berdasarkan faktor usia dan jenis kelamin individu. Berdasarkan hasil penghitungan besaran kapitasi tersebut dapat diketahui bahwa secara umum besaran kapitasi berdasarkan ketetapan Permenkes No 69 tahun 2013 telah sesuai. Akan tetapi, besaran kapitasi berdasarkan ketetapan tersebut perludisesuaikan berdasarkan faktor risiko kesehatan karena terdapat perbedaan besarankapitasi berdasarkan usia dan jenis kelamin.Kata Kunci: Kapitasi, Klinik, Faktor Risiko, Permenkes Nomor 69 Tahun 2013

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Layanan Operasional Kabupaten Wonosobo tahun 2017. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sebanyak 50,6% FKTP terlambat dalam pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor sumber daya manusia, sarana dan kelengkapan berkas klaim yang berperan dalam keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian adalah petugas Puskesmas dan BPJS Kesehatan yang berhubungan dengan pengajuan klaim non kapitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi FKTP yaitu tidak adanya pelatihan kepada sumber daya manusia pengajuan klaim, berkas klaim yang tidak lengkap dan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang tidak tepat waktu yang menyebabkan motivasi berkurang. Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yaitu BPJS Kesehatan dapat memberikan pelatihan tentang mengoperasikan aplikasi P-care dan sosialisasi tentang kelengkapan berkas klaim kepada petugas penanggung jawab. Kata kunci: faktor keterlambatan, klaim non kapitasi, pengajuan This study discusses the delay factors of non-capitation claims filing of Primary Health Care (PHC) BPJS Health Service Operations Wonosobo Regency in 2017. Based on the document review conducted as much as 50.6% PHC late in the filing of non-capitation claims. This study aims to look at human resource factors, facilities and completeness of claims files that play a role in the delay in filing non-capitation claims. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and document review. Informants in the study were Primary Health Care and BPJS Kesehatan officers associated with the filing of non-capitation claims. The results of this study indicate that the delay factor in filing of noncapitation claims PHC is the absence of training to human resources filing claims, incomplete claims file and payment claims by BPJS Kesehatan is not on time which causes motivation is reduced. Suggestions that can be given by Researcher that BPJS Kesehatan can provide training about operational of P-care application and socialization about completeness of claim file to officer in charge. Keywords: delay factors, non capitation claim, filing

Abstrak: Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi

---

In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense