Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Asri Ramaruliasari; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Atik Nurwahyuni, Amila Megraini, Dede Haschodir
Abstrak:
Read More
Laboratorium kesehatan lingkungan memiliki peran strategis dalam pengawasan kualitas lingkungan dan pencegahan penyakit. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Jakarta sebagai laboratorium rujukan regional melakukan pemeriksaan sampel air, udara, dan zat padat untuk mendukung program pemerintah dan layanan berbayar. Permasalahan utama adalah perhitungan biaya satuan yang selama ini hanya memperhitungkan biaya bahan habis pakai dan listrik tanpa memasukkan biaya gaji pegawai, biaya penyusutan peralatan, dan biaya tidak langsung lainnya. Hal ini menyebabkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak mencerminkan biaya riil dan jauh lebih rendah dibandingkan laboratorium sejenis. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya satuan per parameter pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dengan metode yang lebih lengkap. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder tahun 2024. Biaya tidak langsung dari unit penunjang dialokasikan ke unit produksi menggunakan metode Double Distribution, kemudian biaya satuan per parameter dihitung menggunakan pendekatan Relative Value Unit. Penelitian mencakup 104 parameter pemeriksaan di empat laboratorium kesehatan lingkungan yaitu Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium Udara, dan Laboratorium Bahan Berbahaya dan Beracun dengan total 12.620 pemeriksaan. Hasil penelitian menunjukkan total biaya laboratorium mencapai Rp 15.653.424.579 yang terdiri dari biaya investasi Rp 3.713.137.111 atau 23,7%, biaya pemeliharaan Rp 1.675.092.479 atau 10,7%, dan biaya operasional Rp 10.265.194.990 atau 65,6%. Komponen terbesar adalah biaya gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 5.671.372.851 atau 36,2% dari total biaya. Struktur biaya didominasi oleh biaya tetap yang mencapai 60% atau Rp 9.384.509.962. Biaya satuan untuk 104 parameter pemeriksaan berkisar dari Rp 17.993 hingga Rp 3.248.445. Tingkat pengembalian biaya dari tarif yang berlaku hanya mencapai 15%, menunjukkan defisit sebesar 85% atau Rp 4.800.201.322 yang harus ditanggung anggaran pemerintah. Tingkat penggunaan tenaga kerja hanya 20,5% dari total biaya gaji dan tunjangan Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Perbandingan dengan laboratorium sejenis menunjukkan tarif 30-80% lebih rendah. Kesimpulan penelitian adalah diperlukan revisi tarif berbasis biaya satuan riil, peningkatan volume layanan berbayar, segmentasi fungsi program pemerintah dan layanan berbayar, serta transparansi pemisahan akuntansi biaya.
Environmental health laboratories play a strategic role in environmental quality surveillance and disease prevention. The Jakarta Regional Public Health Laboratory Center, as a regional reference laboratory, conducts examinations of water, air, and solid samples to support government programs and commercial services. The main problem is that the unit cost calculation has only considered consumable materials and electricity costs without including employee salaries, equipment depreciation, and other indirect costs. This has resulted in Non-Tax State Revenue tariffs that do not reflect actual costs and are much lower compared to similar laboratories. This study aims to calculate the unit cost per examination parameter of the environmental health laboratory using a more comprehensive method. The study uses a descriptive quantitative approach with secondary data from 2024. Indirect costs from support units were allocated to production units using the Double Distribution method, then unit costs per parameter were calculated using the Relative Value Unit approach. The study covers 104 examination parameters in four environmental health laboratories: Chemistry Laboratory, Biology Laboratory, Air Laboratory, and Hazardous and Toxic Materials Laboratory, with a total of 12,620 examinations. The results show that total laboratory costs reached Rp 15,653,424,579, consisting of investment costs of Rp 3,713,137,111 or 23.7%, maintenance costs of Rp 1,675,092,479 or 10.7%, and operational costs of Rp 10,265,194,990 or 65.6%. The largest component is employee salaries and allowances amounting to Rp 5,671,372,851 or 36.2% of total costs. The cost structure is dominated by fixed costs which reach 60% or Rp 9,384,509,962. Unit costs for 104 examination parameters range from Rp 17,993 to Rp 3,248,445. The cost recovery rate from current tariffs only reaches 15%, indicating a deficit of 85% or Rp 4,800,201,322 that must be covered by the government budget. The labor utilization rate is only 20.5% of the total salaries and allowances of the Environmental Health Laboratory. Comparison with similar laboratories shows tariffs are 30-80% lower. The study concludes that tariff revision based on actual unit costs, increased volume of commercial services, segmentation of government program functions and commercial services, and transparency in cost accounting separation are needed.
T-7475
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Santy Parulian; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Grace S. Rumengan
B-1647
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Reny Puspita; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Sandi Iljanto, Dumilah, Ichsan Hanafi
B-1730
Depok : FKM UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mardiah; Pembimbing: Ronnie Rivany; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Yanuar Hamid, Budi Hartono
B-1721
Depok : FKM-UI, 2015
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nita Nuryatin; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Pujiyanto, Alim A. Irsal,
Abstrak:
Sejak tahun 2011, pemerintah telah menjamin layanan pengobatan bagi penderitathalassemia. Pengobatan suportif yang didukung oleh BPJS berupa transfusi darahdan obat khusus (kelasi besi) namun rumah sakit belum memiliki informasi akuratmengenai biaya riil. Penelitian yang dilakukan di RS Anna Medika Bekasi inimenggunakan metode ABC (Activity Based Costing) di mana aktivitas diperolehdari sampel 20 pasien thalassemia dewasa dengan rawat inap serta 20 pasienthalassemia anak-anak dengan rawat inap. Hasil studi menunjukkan bahwa biayasatuan pelayanan pasien thalassemia dewasa dengan rawat inap adalah Rp.8.559.433 dan Rp. 6.411.485 pasien thalassemia anak-anak dengan rawat inap perepisode. Pemicu biaya adalah biaya operasional (61%) dan tingkat pemulihanbiaya (cost recovery rate) adalah 108%.Kata kunci: Biaya, pemulihan biaya (cost recovery rate), thalassemia, ActivityBased Costing (ABC)
Since 2011, the government covered all treatment for thalassemia patients. BPJSprovide a supportive treatment including blood transfusion and chelating ironmedicine, but the hospital donot have accurate informationa on the real cost. Thisresearch done in Anna Medika Hospital was using Activity Based Costingapproach, activity on inpatient care of the patients was captured from sampled of20 adults and 20 children patients treated at the hospital. The study revealed thatunit cost per episode was Rp. 8.559.433 for adult thalassemia patient and Rp.6.411.485 for the thalassemia children patient with inpatient care. Cost driver wasoperational cost (60%). Cost recovery rate was 108%.Keywords: Cost, Cost Recovery Rate, Thalassemia, Activity Based Costing(ABC)
Read More
Since 2011, the government covered all treatment for thalassemia patients. BPJSprovide a supportive treatment including blood transfusion and chelating ironmedicine, but the hospital donot have accurate informationa on the real cost. Thisresearch done in Anna Medika Hospital was using Activity Based Costingapproach, activity on inpatient care of the patients was captured from sampled of20 adults and 20 children patients treated at the hospital. The study revealed thatunit cost per episode was Rp. 8.559.433 for adult thalassemia patient and Rp.6.411.485 for the thalassemia children patient with inpatient care. Cost driver wasoperational cost (60%). Cost recovery rate was 108%.Keywords: Cost, Cost Recovery Rate, Thalassemia, Activity Based Costing(ABC)
B-1802
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dian Laras Suminar; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Ede Surya Darmawan, Vetty Yulianty Permanasari, Franz Sinatra Yoga, Purwa Kurnia Sucahya
Abstrak:
Read More
Tantangan yang dihadapi RSU GMC dalam mengelola biaya pelayanan kesehatan, khususnya pada tindakan operasi pterygium yang memiliki variasi rawat inap dan rawat jalan pada pelayanannya, di tengah sistem pembayaran berbasis INA-CBGs BPJS Kesehatan yang seringkali tidak mencerminkan biaya riil pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya satuan dan tingkat pemulihan biaya (Cost Recovery Rate/CRR) pada layanan operasi pterygium di RSU GMC, Pesawaran Lampung tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kuantitatif melalui analisis biaya menggunakan metode Double Distribution dan Relative Value Unit (RVU), serta pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di rumah sakit. Data yang dikumpulkan meliputi biaya investasi, operasional, dan pemeliharaan untuk seluruh unit terkait selama tahun 2024, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan RSU GMC untuk seluruh pelayanan rumah sakit pada tahun 2024 mencapai Rp18,4 miliar, dengan proporsi terbesar dialokasikan untuk biaya operasional (74%), diikuti investasi (25%) dan pemeliharaan (1%). Biaya satuan tindakan operasi pterygium rawat inap bervariasi menurut kelas, mulai dari Rp8.393.130 (VVIP) hingga Rp5.758.508 (kelas 3), sedangkan estimasi jika dilakukan rawat jalan sebesar Rp3.222.238 untuk metode konjungtival graft dan Rp2.680.442 untuk metode bare sclera. Terdapat selisih negatif yang signifikan antara unit cost aktual dan tarif INA CBGs, dengan tingkat pemulihan biaya (CRR) pada rawat inap hanya 80-87% dan rawat jalan 49-58%. Rekomendasi penelitian yaitu evaluasi ulang terhadap perjanjian KSO alat operasi, pengkajian ulang jasa medis, serta optimalisasi utilitas SDM dan ruang operasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tarif INA CBGs belum mampu menutupi biaya riil pelayanan operasi pterygium di RSU GMC, baik pada layanan rawat inap maupun rawat jalan, sehingga diperlukan evaluasi biaya rumah sakit dan efisiensi internal agar keberlanjutan dan mutu pelayanan tetap terjaga.
The main challenge faced by RSU GMC in managing healthcare service costs is related to providing pterygium surgery, which includes both inpatient and outpatient care, within the limitations of the INA-CBGs payment system under BPJS Kesehatan that often does not reflect the actual service costs. This study aims to analyze the unit cost and cost recovery rate (CRR) of pterygium surgery services at RSU Gladish Medical Center (GMC) Pesawaran, Lampung, in 2024. The research applies a case study method with a quantitative approach using cost analysis based on the Double Distribution and Relative Value Unit (RVU) methods, supported by a qualitative approach through in-depth interviews with key hospital informants. The data collected include investment, operational, and maintenance costs for all related units in 2024, covering both direct and indirect costs. The results show that the total hospital expenditure in 2024 reached IDR 18.4 billion, with the majority allocated to operational costs (74%), followed by investment (25%) and maintenance (1%). The unit cost of inpatient pterygium surgery varied by class, from IDR 8,393,130 for VVIP to IDR 5,758,508 for Class 3. For outpatient procedures, the estimated cost was IDR 3,222,238 for the conjunctival graft method and IDR 2,680,442 for the bare sclera method. There is a significant negative gap between the actual unit cost and the INA-CBGs tariff. The CRR for inpatient care ranges from 80% to 87%, while for outpatient care it is lower, between 49% and 58%. Based on these findings, it is recommended that the hospital conduct a comprehensive review of the surgical equipment partnership agreement, reassess medical service fees, and optimize the use of human resources and operating room capacity. This study concludes that the INA-CBGs tariff does not sufficiently cover the actual costs of pterygium surgery at RSU GMC, for both inpatient and outpatient services. Therefore, regular cost evaluation and internal efficiency improvements are crucial to maintain the sustainability and quality of healthcare services.
B-2544
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Suci Kirana Yulius, Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Mardiati Nadjib, Pujiyanto, Hibsah Ridwan, Hartati
Abstrak:
Read More
Di tahun 2021 COVID-19 masih menjadi wabah pandemik di seluruh dunia, yang menimbulkan disrupsi ekonomi di berbagai industri termasuk rumah sakit. Angka kunjungan rawat jalan dan rawat inap rumah sakit menurun di tahun 2020 sebanyak 80% yang berdampak pada penurunan pendapatan bulanan rumah sakit sampai ke 40% (Persi, 2021). Dalam menjaga layanan yang komprehensif dan bermutu, ada tambahan biaya operasional yang meningkat termasuk untuk perlindungan staf berupa Alat Perlindungan Diri (APD) terutama bagi tenaga kesehatan. Sebagai salah satu Rumah Sakit rujukan COVID-19, RS Bunda Palembang mengalami penurunan pasien rawat inap sebesar 55,2% di tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Pelayanan unggulan yang diberikan adalah layanan persalinan ibu bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk layanan Sectio Caesarean (SC). Walau telah disadari terdapat kesenjangan antara tarif RS dan tarif INA-CBGs sebelum COVID-19, tim manajemen internal RS belum mempunyai analisis biaya persalinan SC. Beban operasional yang semakin bertambah di era COVID-19, memaksa tim manajemen mempunyai informasi biaya satuan SC ringan. Menggunakan data biaya aktual tahun 2021, biaya satuan tindakan SC ringan tanpa komplikasi dihitung dengan metode Double Distribution dan Relative Value Unit. Hasilnya menunjukkan bahwa biaya satuan SC ringan di ruangan SVIP sebesar Rp 11.877.883, ruangan VIP sebesar Rp7.782.915, ruangan Kelas I sebesar Rp 6.388.681, Kelas II yaitu Rp 6.009.725, dan Kelas III sebesar Rp 5.753.963. Secara keseluruhan, tingkat pengembalian biaya (CRR) terhitung sebesar 124,2%, dimana dari perspektif keuangan angka ini dianggap cukup ideal oleh manajemen. Pembelajaran yang dapat dipetik dalam menghadapi masa pandemi ke depan yaitu rumah sakit sebaiknya bersiap dalam menghadapi berbagai disrupsi kesehatan ke depannya dengan memfasilitasi tindakan ANC dan SC untuk seluruh pasien termasuk pasien infeksius.
In 2021, COVID-19 is still a worldwide pandemic, causing economic disruption in various industries, including hospitals. The number of outpatient visits and hospitalization decreased in 2020 by 80%, which resulted in a decrease in hospital monthly income of up to 40% (Persi, 2021). In maintaining comprehensive and quality services, additional operational costs increase, including staff protection in the form of Personal Protection Equipment (PPE), especially for health workers. As one of the COVID-19 referral hospitals, Bunda Palembang Hospital experienced a decrease in hospitalizations of 55.2% in 2020 compared to the previous year. The superior service provided is maternal delivery services for National Health Insurance (JKN) participants, including Caesarean Section (C-Section) services. Even though it was realized that there was a gap between the hospital rates and the INA-CBGs rates before COVID-19, the hospital's internal management team still needed an analysis of the cost of delivering a C-Section. Operational expenses are increasing in the era of COVID-19, forcing the management team to have information on low C-Section unit costs. Using actual cost data for 2021, the unit cost for mild C-Section without complications is calculated using the Double Distribution and Relative Value Unit method. The results show that the unit cost of light C-Section in the SVIP room is IDR 11,877,883, the VIP room is IDR 7,782,915, the Class I room is IDR 6,388,681, Class II is IDR 6,009,725, and Class III is IDR 5,753,963. Overall, the cost recovery rate (CRR) is calculated at 124.2%, which management considers ideal from a financial perspective. The lesson that can be learned in dealing with future pandemics is that hospitals should be prepared to face various health disruptions by facilitating ANC and C-Section actions for all patients, including infectious patients.
B-2322
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Seno Aji Wijanarkao; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Prastuti C. Soewondo, Puput Oktamianti, Budi Hartono, Amila Megraini
Abstrak:
ICU sebagai bagian dari pelayanan Rumah Sakit (RS) harus mempertahankan mutu dan standar pelayanan. Dalam melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional, RS menggunakan tarif inaCBGs sistem paket menuntut RS melakukan kendali biaya dan mutu. Data bagian keuangan: banyak tagihan ICU, terutama yang berhubungan dengan pelayanan ventilator, dibayarkan dibawah tarif. Pada 2015 untuk kelas III 30% kasus dibayarkan defisit. Tahun 2016 tarif baru diberlakukan. Hal tersebut menjadi dasar penulis meneliti biaya satuan dan cost recovery rate (CRR) pelayanan ventilator dengan tarif lama dan baru. Populasi penelitian 4 pasien dengan diagnosis utama Respiratory Failure (J969), kode INA-CBG J- 1-20-III. Penelitian melalui telaah biaya terkait pelayanan ventilator, didapatkan biaya langsung dan tak- langsung dengan metode Step-down dan Relative Value Unit.
Hasilnya per pasien: biaya satuan aktual (BSA) Rp8.522.431 dan biaya satuan normatif (BSN) Rp1.429.657. Perbandingan tarif 2011 didapatkan CRR dengan BSA 14.55% dan BSN 85.34%. Dengan tarif 2016 CRR dengan BSA 15.92% dan BSN 93.38%. Untuk tarif BPJS 2014 CRR dengan BSA 10.62%(kelas 1), 9,11%(kelas 2), 7,59%(kelas 3). Untuk tarif BPJS tahun 2016 CRR BSA 16,86%(kelas 1), 14,45%(kelas 2), dan 12,04%(kelas3). Jika kapasitas dioptimalkan dengan rerata BOR, CRR BSN tarif BPJS2014 masing-masing sebesar 62,30%(kelas 1), 53,41%(kelas 2), 44,50%(kelas 3). Dengan tarif BPJS2016 CRR BSN 98.84%(kelas 1), 84,72%(kelas 2), dan 70,60%(kelas3). BSA penggunaan ventilator yang sangat tinggi oleh karena rendahnya kunjungan pasien dan tingginya nilai biaya investasi. Tingginya biaya ini juga menunjukkan support daerah masih dibutuhkan di RSUD Nunukan baik sebagai pengawas maupun pendukung finansial melalui APBD.
Kata kunci: biaya satuan; biaya satuan unit; biaya satuan normatif; cost recovery rate.
Read More
Hasilnya per pasien: biaya satuan aktual (BSA) Rp8.522.431 dan biaya satuan normatif (BSN) Rp1.429.657. Perbandingan tarif 2011 didapatkan CRR dengan BSA 14.55% dan BSN 85.34%. Dengan tarif 2016 CRR dengan BSA 15.92% dan BSN 93.38%. Untuk tarif BPJS 2014 CRR dengan BSA 10.62%(kelas 1), 9,11%(kelas 2), 7,59%(kelas 3). Untuk tarif BPJS tahun 2016 CRR BSA 16,86%(kelas 1), 14,45%(kelas 2), dan 12,04%(kelas3). Jika kapasitas dioptimalkan dengan rerata BOR, CRR BSN tarif BPJS2014 masing-masing sebesar 62,30%(kelas 1), 53,41%(kelas 2), 44,50%(kelas 3). Dengan tarif BPJS2016 CRR BSN 98.84%(kelas 1), 84,72%(kelas 2), dan 70,60%(kelas3). BSA penggunaan ventilator yang sangat tinggi oleh karena rendahnya kunjungan pasien dan tingginya nilai biaya investasi. Tingginya biaya ini juga menunjukkan support daerah masih dibutuhkan di RSUD Nunukan baik sebagai pengawas maupun pendukung finansial melalui APBD.
Kata kunci: biaya satuan; biaya satuan unit; biaya satuan normatif; cost recovery rate.
B-1936
Depok : FKM UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rodiyah Azhar; Prastuti Soewondo; Penguji: Mardiati Nadjib, Pujiyanto, Ruri Rahmadi, Anggraeni
Abstrak:
Read More
Tesis ini membahas mengenai pemulihan biaya pada perawatan saluran akar di poliklinik Konservasi Gigi rumah sakit Dr Bratanata tahun 2023. Permasalahan yang ada adalah nilai tarif INA CBG’s untuk semua diagnosa dan tindakan di Poliklinik Konservasi Gigi besarnya sama. Sedangkan kasus yang dikerjakan di Poliklinik Konservasi Gigi adalah kasus dengan tingkat keparahan yang tinggi. Hal ini menyebabkan pengeluaran yang ditanggung oleh rumah sakit Dr Bratanata untuk menyelenggarakan layanan perawatan saluran akar tidak dapat ditutupi dari pemasukan yang didapatkan. Penelitian ini merupakan studi cross sectional dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu menghitung tingkat pemulihan biaya layanan perawatan saluran akar di Poliklinik Konservasi Gigi Rumah Sakit Dr Bratanata periode Januari sampai dengan Desember 2023. Metode yang digunakan adalah Activity Based Costing (ABC). Sedangkan analisis kualitatif menggunakan analisis SWOT. Dari hasil penghitungan ini didapatkan biaya satuan layanan PSA akar tunggal sebesar Rp 1.503.437 dan akar jamak sebesar Rp 1.816.986. Penelitian ini juga menunjukkan tingkat pemulihan biaya PSA akar tunggal 80% dan akar jamak 68%. Kondisi ini menggambarkan Poliklinik Konservasi Gigi mengalami defisit. Dalam mengatasi defisit tersebut manajemen RS Dr Bratana membuat kebijakan yang berkaitan dengan penetapan biaya satuan serta membuat langkah strategis antara lain meningkatkan utilisasi dan efisiensi. Rumah sakit dapat meingkatkan pemanfaatan Poliklinik Konservasi Gigi dengan menjadi rujukan layanan perawatan saluran akar dan bekerjasama dengan asuransi swasta lainnya.
This thesis discusses cost recovery for root canal treatment at the Dental Conservation Clinic at Dr Bratanata Hospital in 2023. The problem is that the INA CBG's rates for all diagnoses and procedures at the Dental Conservation Clinic are the same. Meanwhile, the cases carried out at the Dental Conservation Clinic are cases with a high level of severity. This means that the expenses incurred by Dr Bratanata Hospital for providing root canal treatment services cannot be covered from the income obtained. This research is a cross sectional study with quantitative and qualitatif data. Quantitative analysis, namely calculating the unit cost and level of cost recovery for root canal treatment services at the Dr Bratanata Hospital Dental Conservation Clinic for the period January to December 2023. The method used is Activity Based Costing (ABC) and SWOT analysis. From the results of this calculation, it shows that unit cost of RCT to single root is Rp 1.503.437 and to multi root is Rp 1.776.975. The recovery rate for root canal treatment single root is 80% and to multi root is 69%. This condition shows that the Dental Conservation Clinic is experiencing a deficit. In overcoming this deficit, the management of Dr Bratana Hospital made policies related to determining unit costs and made strategic steps, including increasing utilization and efficiency. Hospitals can increase utilization of the Dental Conservation Clinic by becoming a reference for root canal treatment services and collaborating with other private insurance.
B-2529
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉