Abstrak: In an effort to improve the quality of health services at First Level Health Facilities (FKTP) in the implementation of the National Health Insurance Program in Indonesia, the government has issued a policy, namely a performance-based capitation payment (KBK) policy at the FKTP. This study aims to determine how to evaluate performance-based capitation policies (CBC) in Merial Health clinics by looking at aspects of effectiveness, efficiency, facilities and infrastructure, availability of human resources, adequacy, and legal compliance. Data collection techniques in this study were in-depth interviews and document review. The results showed that the effectiveness of the policy has been optimal but is still constrained by the socialization of the KBK policy and visits to health numbers for BPJS Kesehatan participants. The efficiency of the KBK policy has been running optimally in increasing the capitation income of the Merial Health Clinic. The adequacy of the policy is as expected because it improves the quality of health services. The availability of human resources is in accordance with the BPJS Health provider standards. Facilities and infrastructure are in accordance with the rules of cooperation as a provider of BPJS Health. Legal compliance has been running optimally because it has met the applicable requirements. The conclusion of this study is that the implementation of the performance-based capitation policy at the Merial Health clinic has been running optimally

Abstrak: Mulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraann Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dimulainya sistem jaminan kesehatan menyebabkan banyaknya antrian yang terjadi di kantor Cabang BPJS Kesehatan 2500 pengunjung perhari pada 2015 sehingga melatarbelakangi BPJS Kesehatan meluncurkan program inovasi yaitu aplikasi Mobile JKN pada November 2017. Saat ini peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 1 % yang menggunakan aplikasi Mobile JKN dan juga masih banyaknya pengembangan fitur yang ada dalam aplikasi Mobile JKN. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelili untuk mengetahui gambaran implementasi penggunaan aplikasi Mobile JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama provider BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi Mobile JKN menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Mobile JKN sangat bermanfaat dan memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses informasi dan pelayanan BPJS Kesehatan dan masih banyak masukan saran untuk pegembangan aplikasi Mobile JKN, namun aplikasi Mobile JKN telah memberikan manfaat bagi peserta dan juga petugas BPJS Kesehatan.
Kata kunci : Aplikasi Mobile JKN, JKN, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

---

Starting in January 2014, Indonesia has implemented a National Health Insurance (JKN) system. JKN is organized by the National Health Insurance Agency (JKN). Starting of the health insurance system caused a lot of queues in the BPJS Kesehatan office 2500 visitors in a day in 2015 so that the background of BPJS Kesehatan launched the innovation program, there is the JKN Mobile application in November 2017. Currently BPJS Kesehatan participants reach 1% who use the Mobile JKN application and also there are still many feature developments in the JKN Mobile application. This background of the researcher to find out overview of implementation of the Mobile JKN application usage in the primary healthcare provider of BPJS Kesehatan South Jakarta. This research method is qualitative research. The method used in data collection is indepth interviews and observation. The results of this study are JKN Mobile application users stated that the use of the JKN Mobile application is very useful and makes it easier for BPJS Health participants to access BPJS Health information and services and there are still many suggestions for developing the JKN Mobile application, but the JKN Mobile application has provided benefits to participants and also BPJS Kesehatan officers
Key words : JKN Mobile Applications, JKN, Primary Healthcare

Abstrak: Mulai Januari 2014, Indonesia telah menerapkan sistem Jaminan KesehatanNasional (JKN) untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia. JKN diselenggarakanoleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Masyarakat (BPJS)Kesehatan. Dalampelaksanaan JKN, untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertamadibuatlah suatu sistem informasi kesehatan berbasis komputer dan internet yangdisebut P-Care. Penggunaan P-Care oleh fasilitas kesehatan sendiri masih belumoptimal. Hal ini bisa dipengaruhi karena berbagai faktor. Tujuan dari penelitian iniuntuk mengevaluasi penggunaan P-Care pada fasilitas kesehatan tingkat pertamaprovider BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kota Bekasi. Metode penelitian iniadalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primeryaitu wawancara mendalam dan observasi. Instrumen penelitian yang digunakanadalah panduan wawancara mendalam dan panduan observasi. Analisis datakualitatif dilakukan secara sistematis dari proses transkrip hingga analisis. Hasil daripenelitian ini adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Provider BPJS KesehatanKantor Cabang Utama Kota Bekasi menyatakan bahwa penggunaan P-Care dinilaimudah ditinjau dari aspek teknologi dan penggunaan pcare dinilai bermanfaat untukproses pelayanan kesehatan namun belum optimal. Hambatan penggunaan P-Careadalah dari segi jaringan dan sosialisasi serta pelatihan, namun P-Care telahmemberikan manfaat bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Provider BPJSKesehatan.Kata kunci: P-Care, evaluasi sistem informasi, fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai Hubungan Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Klinik Pratama) Terhadap Kasus Rujukan.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang didapatkan dari hasil penilaian BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan bekerjasama serta data peserta JKN yang dimiliki. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara nilai penilaian fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia dengan kasus rujukan yang terjadi di BPJS Kesehatan KCU Tangerang.
Kata kunci:kasus rujukan, Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Tangerang

---

This research explains about the relationship between assessment of the primary health care facilities with referral cases. This is a quantitative research with crosssectional study design. Data that are used in this research are secondary data from assessment report of the primary health care facilities that will cooperate with BPJS Kesehatan and data of JKN participants. Analysis result shows that there are significant relation between the score of facility healthcare and score of human resources with referral cases that happen in BPJS Kesehatan KCU Tangerang.
Keywords : referral cases, Assessment of Primary Health Care Facilities, Tangerang

Abstrak: Klinik pratama sebagai salah satu Provider Pelayanan Kesehatan (PPK) BPJSKesehatan dari sektor swasta berperan penting dalam memberikan pelayanankesehatan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, partisipasiklinik pratama dalam menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJSKesehatan di beberapa wilayah masih rendah apabila dilihat berdasarkan rasiodokter/peserta. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan peserta JKN padaPuskesmas. Penilitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui variabel yangmempengaruhi keputusan klinik pratama dalam menjadi FKTP BPJS Kesehatan.
Kata kunci:Klinik pratama, provider pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama.

---

Klinik pratama as one of the health care provider of BPJS Kesehatan from privatesector plays an essential role in providing health care to the members of JaminanKesehatan Nasional (JKN). Yet, the participation rate of the klinik pratama is stilldeemed as low in several areas compared to the availability of doctors and participants.As the implication, there is a gap in term of scattered numbers for the members of JKNwho are registered in Puskesmas and Klink Pratama. Therefore, this qualitativeresearch is aimed to find out the root cause with respect to the decision making ofKlink Pratama to be the Primary Health Care for BPJS Kesehatan.
Key words:First contact clinic, health care provider, primary care provider.

Abstrak:

Indonesia telah menjadi pelopor dalam pengelolaan program jaminan kesehatan sosial (JKN) terbesar di dunia. Program ini diinisiasi sejak tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan pencapaian kepesertaan JKN sebesar 96% terhadap jumlah penduduk pada Desember 2023. Cakupan kesehatan semesta sebagai salah satu upaya dalam program JKN tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga mencakup manfaat yang diterima serta mekanisme pembiayaannya. Ekuitas sebagai salah satu asas dalam memenuhi persyaratan Universal Health Coverage (UHC) masih menjadi masalah dalam pelaksanaan program JKN ini, hal ini terlihat dari data grafik yang dianalisa oleh Ascobat Gani pada tahun 2019 bahwa masih terjadi disparitas yang sangat signifikan antara wilayah propinsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis terhadap faktor dari sisi penyedia atau supply side yang mempengaruhi terjadinya disparitas pemanfaatan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama program JKN. Penelitian ini menggunakan data sekunder BPJS Kesehatan, dan data publikasi dari Kementrian Keuangan dan Kemntrian Dalam Negeri serta Badan Pusat Statistik. Data dianalisis secara univariat, bivariat, dan multivariat dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Secara statistik, pemanfaatan layanan kesehatan ditingkat pertama dipengaruhi sebesar 30% oleh kondisi geografis melalui alat ukur status keterpencilan Desa melalui variabel Skor Indeks Desa Membangun (IDM), dan kondisi sosioekonomi melalui alat ukur kapasitas fiskal dan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD kabupaten dan kota. Skor IDM dan Persentase PAD terhadap APBD secara signifikan berpengaruh positif sedangkan rasio kapasitas fiskal daerah secara signifikan berpengaruh negatif dengan nilai signifikansi P < 0,05 terhadap kontak rate kunjungan rawat jalan tingkat pertama

---

Indonesia has become a pioneer in managing the largest social health insurance (JKN) program in the world. This program was initiated in 2011 based on Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System with the achievement of JKN membership of 96% of the total population in December 2023. Universal health coverage as one of the efforts in the JKN program is not only related to membership, but also includes the benefits received and the financing mechanism. Equity as one of the principles in fulfilling Universal Health Coverage (UHC) requirements is still a problem in the implementation of the JKN program. This can be seen from graphic data analyzed by Ascobat Gani in 2019 that there are still very significant disparities between provincial regions in Indonesia. The aim of this research is to conduct an analysis of factors from the provider side or supply side that influence disparities in health service utilization in first level health facilities of the JKN program. This research uses secondary data from BPJS Kesehatan, and published data from the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs as well as the Central Statistics Agency. Data were analyzed univariately, bivariately and multivariately using multiple linear regression methods. Statistically, the utilization of health services at the first level is influenced by 30% by geographical conditions through measuring village remoteness status through the Village Development Index Score (IDM) variable, and socio-economic conditions through measuring fiscal capacity and the percentage of Regional Original Income (PAD) to the district APBD and city. The IDM score and the percentage of PAD to APBD have a significant positive effect, while the regional fiscal capacity ratio has a significant negative effect with a significance value of P < 0.05 on the contact rate of first level outpatient visits.