Abstrak: Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dikelola, dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peran kader di Posyandu Mandiri UPT Puskesmas Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Tahun 2015. Penelitian menggunakan pendekatan croos sectional. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara menggunakan kuisioner pada 114 orang kader di Posyandu Mandiri yang dipilih dengan teknik simple random sampling.

Hasil penelitian menunjukkan peran kader yang aktif di posyandu sebesar 45,6%. Pengetahuan merupakan faktor dominan berhubungan dengan peran kader, kader yang memiliki pengetahuan baik mempunyai peluang 27,2 kali untuk berperan aktif di posyandu dibanding kader yang pengetahuannya kurang baik setelah dikontrol oleh pendidikan, pelatihan, dukungan keluarga dan supervisi petugas kesehatan. Pengetahuan kader dapat ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi kader secara rutin dan berkesinambungan

Kata kunci : Peran kader, Posyandu

Abstrak:

Abstrak: Penyakit Tidak Menular menjadi kontributor tertinggi dalam kematian secara global. Proporsi 80% PTM hadir di negara berkembang, sehingga PTM juga menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Cakupan pelaksanaan posbindu PTM hanya mencapai 50% dan belum diketahui penyebab pasti rendahnya cakupan skrining FR PTM pada triwulan pertama tahun 2022. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja Posbindu PTM dalam adaptasi kebiasaan baru di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui kinerja dan mendapatkan informasi dari beberapa informan mengenai suatu proses dan aktivitas di Posbindu PTM. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen, dilakukan di Puskesmas Penjaringan II, Puskesmas Kamal muara, Puskesmas Kapuk Muara pada bulan Mei-Juni 2022. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pelaksana program posbindu, informan pendukung adalah koordinator kader, PJ program PTM, kepala puskesmas kelurahan, Kasie Kesra kelurahan dan peserta posbindu. Hasil penelitian didapatkan kinerja posbindu PTM belum sesuai standar. Sumber daya manusia sudah mencukupi disetiap posbindu, masih ditemukan posbindu dengan sarana dan prasarana kurang memadai, kepemimpinan yang sudah cukup baik. Faktor individu ditemukan kemampuan dan keterampilan kader dalam melaksanakan pelayanan posbindu yang masih kurang, faktor psikologis motivasi instrinsik sebagian besar sudah baik.Upaya perbaikan dengan peningkatan jalinan dengan lintas sektor, pengadaan pelatihan kader dan pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana

Abstrak: Program Kader JKN-KIS dibentuk untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan pada segmen peserta informal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan Mei 2018 dengan tehnik wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Uji validitas melalui trianggulasi sumber dan metode. Hasil Penelitian didapatkan bahwa implementasi program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi secara umum belum berjalan dengan optimal. Sudah ada standar dan sasaran yang ditentukan untuk melihat kinerja, namun pencapaiannya belum maksimal dan target dari fungsi kader belum lengkap. Sistem pencatatan, sistem tehnologi aplikasi, dan desiminasi informasi masih mengalami kendala. Konsistensi, kejelasan dalam komunikasi dan pelaksanaan pedoman belum berjalan maksimal. Hubungan dengan kelurahan belum terjalin dengan baik, SDM Kader JKN-KIS maupun Kantor Cabang masih terbatas. Sikap pelaksana kurang mendukung serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum sepenuhnya mendukung implementasi program Kader JKN-KIS. Kesimpulan: implementasi Program Kader JKN-KIS di Kota Bekasi masih memiliki kendala. Perlunya perbaikan dari standar dan sasaran, sistem informasi, komunikasi, SDM, sosialisasi, hubungan kerjasama untuk keberhasilan implementasi program kader JKNKIS.
Kata kunci : implementasi kebijakan; Kader JKN-KIS; sektor informal

---

The JKN-KIS Cadre Program was established to increase membership growth and increase the collation of BPJS Health contribution to informal segment participants. The purpose of this research is to analyze the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City. This research uses a qualitative method, conducted during May 2018 with in-depth interview technique, observation and document review using Van Meter and Van Horn policy implementation theory. Test validity through a source and method triangulation. The result of the research shows that the implementation of JKN-KIS Cadre program in Bekasi City has not run optimally yet. There are already standards and targets are determined to see the performance, but its achievement is not maximized and the target of the function of the cadre is not yet complete. Recording systems, application technology systems, and information dissemination are still constrained. Consistency, clarity in communications and implementation of guidelines has not been maximized. Relationship with the village has not been established well, Kader JKN-KIS Human Resources and Branch Offices are still limited. The attitude of the implementers is not supportive and the economic, social and political environment has not fully supported the implementation of the KKD-KIS Cadre program. Conclusion: The implementation of JKN-KIS Cadre Program in Bekasi City still has obstacles. The need for improvement of standards and targets, information systems, communication, human resources, socialization, cooperation relationship for successful implementation of JKNKIS cadre program.
Keywords: policy implementation; JKN-KIS Cadre; the informal sector

Abstrak: Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya saat pandemi. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam respon krisis penanganan pandemi COVID-19 agar tertangani dengan cepat. Praktik baik di beberapa negara dengan kesadaran masyarakat tinggi guna terlibat aktif dalam mendukung penanganan COVID-19, tingkat keberhasilan mengatasi dampak COVID-19 cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara dengan warga yang terbilang cukup pasif atau bahkan tidak mau terlibat sama sekali (apatis). Pemerintah memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjangkau seluruh komponen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode cross sectional untuk menilai korelasi antara kinerja kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dengan variabel independen yang dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Depok. Guna memperkaya hasil pembahasan dan implementasi peran instansi terkait, peneliti menambahkan informasi yang bersumber dari wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini oleh kader, antara lain status pernikahan (p value = 0,0001), lama waktu menjadi kader (p value = 0,038), status pelatihan (p value = 0,002), dan perilaku professional p value = 0,033). Selain itu, faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini ialah status pernikahan setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel confounding dalam penelitian ini ialah lama menjadi kader. Status pernikahan memiliki OR 15,34 artinya status menikah meningkatkan 15 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,9-118,8) setelah dikontrol oleh variabel lain dengan p-value 0,009. Selanjutnya adanya pelatihan surveilans berbasis masyarakat meningkatkan 3 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,3-5,05). Namun, jika dilihat dari p value, maka status pelatihan mendapatkan angka yang paling kecil yakni 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan menjadi variabel paling berpengaruh pada kinerja kader SBM dalam penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kota Depok.

---

Community involvement is one of the important keys to handling public health problems, especially during a pandemic. The magnitude of the efforts made by the government needs to be balanced with the active participation of the community in the crisis response to the handling of the COVID-19 pandemic so that it can be handled quickly. Good practice in several countries with high public awareness to be actively involved in supporting the handling of COVID-19, the success rate in overcoming the impact of COVID-19 is quite high when compared to countries with citizens who are quite passive or even do not want to be involved at all (apathetic). The government has limitations, namely not being able to reach all components of people's lives. Thus, community involvement and participation will facilitate the government's task in carrying out the policies that have been made. The design of this study was quantitative with a cross sectional method to assess the correlation between the performance of Community-Based Surveillance (SBM) cadres and independent variables conducted at 11 Puskesmas in Depok City. In order to enrich the results of the discussion and implementation of the role of relevant agencies, the researcher added information sourced from in-depth interviews with key informants. The results showed that variables related to the early detection and reporting of COVID 19 by cadres, including marital status (p value = 0.0001), length of time being a cadre (p value = 0.038), training status (p value = 0.002), and professional behavior p value = 0.033). In addition, the most dominant factors influencing the performance of cadres in the early detection and reporting of COVID-19 is marital status after being controlled by other variables. The confounding variable in this study is the length of time being a cadre. Marital status had an OR of 15.34, meaning that marital status increased 15 times the performance of cadres in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.9-118.8) after being controlled by other variables with a p-value of 0.009. Furthermore, community-based surveillance training increased cadres' performance 3 times in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.3-5.05). However, when viewed from the p value, the training status gets the smallest number, namely 0.006, so it can be said that training is the most influential variable on the performance of SBM cadres in finding and reporting COVID-19 cases in Depok City.

Abstrak:

Abstrak: Data imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018 yaitu sebanyak 45,7% dengan status imunisasi dasar lengkap dan 43% dengan status imunisasi dasar tidak lengkap. Salah satu strategi Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan pemberdayaan masyarakat melalui peran aktif kader posyandu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peran kader posyandu dalam program imunisasi dasar lengkap. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan desain cross sectional, pengambilan sampel dengan simple random sampling dan sebanyak 104 telah terpilih sebagai responden. Pengambilan data menggunakan kuesioner dengan cara wawancara. Responden pada penelitian ini adalah kader posyandu yang bertugas di wilayah kerja Kecamatan Cisauk yaitu Puskesmas Cisauk dan Suradita. Hasil penelitian menunjukkan peran kader yang aktif dalam imunisasi dasar lengkap rata-rata sebanyak 62,5% dimana peran dalam kegiatan imunisasi sudah dijalankan dengan cukup baik, terutama dalam hal penyebaran informasi tentang penyelenggaraan imunisasi di posyandu. Faktor-faktor yang yang berhubungan dengan peran kader pengetahuan, penghargaan, Supervisi. Faktor dominan dalam penelitian adalah Supervisi petugas kesehatan dengan nilai OR 9.3 yang artinya adanya supervisi petugas kesehatan akan memberikan peluang 9,3 kali terhadap peran kader dalam program imunisasi dasar lengkap di Kecamatan Cisauk di Kabupaten Tangerang tahun 2019.