Abstrak: Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.

Abstrak: Puskesmas merupakan ujung tombak pelaksana pelayanan kesehatan yang sangat strategis dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program kesehatan, seperti SPM, PISPK, dan KBK-BPJS. Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara bersama-sama menimbulkan situasi koeksistensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS di Puskesmas terjadi koeksistensi secara mutually exclusive (saling berdiri sendiri), competitive (berkompetisi), complementary (saling mendukung) dan integrated (terintegrasi) dalam hal tenaga, waktu, sarana, dana, dan pelaporan di Puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 orang informan yang berada di Puskesmas Bojonggede, Puskesmas Cibinong, Puskesmas Cirimekar, Puskesmas Kemuning dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koeksistensi secara mutually exclusive terjadi pada aspek pelaporan, sistem pelaporan program mempunyai aplikasi masing-masing seperti SIKDA, SIMPUS, dan Laporan Suplemen pada program SPM, Web Keluarga Sehat pada program PISPK, dan P-Care untuk pelaporan KBK-BPJS. Koeksistensi secara competitive terjadi pada aspek tenaga dan waktu kerja. Pelaksanaan program yang dinilai paling berat adalah PISPK, sementara SPM dinilai program rutin yang biasa dilakukan di puskesmas. KBK BPJS dinilai lebih mudah dilaksanakan daripada PISPK dalam hal pencapaian angka kontak. Complementary terjadi pada aspek sarana dan dana. Pelaksanaan ketiga kebijakan SPM, PISPK, dan KBK-BPJS sistemnya belum terintegrasi sempurna.

Abstrak: RS Syarif Hidayatullah sejak tahun 2018 telah bergabung dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Status Rumah Sakit berubah dari yang semula Yayasan menjadi Unit BLU dari UIN Syarif Hidayatullah. Beberapa masalah muncul antara lain mengenai pengadaan, keuangan dan kepegawaian. Masalah-masalah yang muncul dalam suatu kebijakan dapat menunjukkan apakah buruk dalam formulasi kebijakan, ketidaktepatan implementasi, rendahnya efektivitas evaluasi, atau kurang mendukungnya berbagai aktor serta faktor eksternal dan internal yang berperan dalam tahapan pengembangan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan framework siklus kebijakan.
Hasil penelitian didapatkan formulasi kebijakan bersifat top down, Rumah Sakit tidak banyak dilibatkan. Pada proses adopsi, saat ini baru terbentuk pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman kepegawaian dan keuangan belum terbentuk. Pada implementasi, Renstra baru belum ada, SPM sudah ada, namun monitoring belum dilakukan secara optimal. Hanbatan yang dialami antara lain adanya perbedaan pemahaman antara Rumah Sakit dengan UIN dalam komunikasi. Dalam sumber daya, ada kekosongan SDM di jajaran manajemen dan belum adanya pedoman kepegawaian. Dalam sumber daya financial, kurangnya fleksibilitas keuangan RS. Dalam birokrasi, Rumah Sakit belum tercantum dalam statuta UIN Syarif Hidayatullah

---

Syarif Hidayatullah Hospital since 2018 has joined UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The status of the hospital changed from what was originally a Foundation to a BLU Unit of UIN Syarif Hidayatullah. Several problems arose among others regarding procurement, finance and staffing. Problems that arise in a policy can indicate whether it is bad in policy formulation, imprecise implementation, low effectiveness of evaluation, or lack of support for various actors and external and internal factors that play a role in the policy development stage. This research is a qualitative research with a policy cycle framework.
The results showed that the policy formulation was top down, hospitals were not involved much. In the adoption process, currently only guidelines for the procurement of goods and services have been formed, and personnel and financial guidelines have not yet been formed. In implementation, the new Strategic Plan does not yet exist, SPM already exists, but monitoring has not been carried out optimally. The obstacles experienced include differences in understanding between hospitals and UIN in communication. In terms of resources, there is a vacancy in human resources in management and there is no staffing guideline. In terms of financial resources, the lack of financial flexibility of hospitals. In the bureaucracy, hospitals have not been listed in the statutes of UIN Syarif Hidayatullah

Abstrak: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Abstrak: Masalah sumber daya manusia kesehatan sering dijumpai di daerah-daerah era desentralisasi, seperti rendahnya mutu tenaga kesehatan dan kesesuaian antara kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Insentif finansial baik berupa uang maupun tunjangan merupakan intervensi untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis isu kebijakan insentif bagi sumber daya manusia kesehatan pegawai negeri sipil di daerah terpencil dan sangat terpencil Kabupaten Lebong meliputi prevalence, saverity, rate of increase, degree of unmeet, dan social benefit. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan 4 orang informan dan 5 orang key informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi isu utama dari masalah adalah tidak ada perhatian khusus dari pemerintah berupa insentif atau reward bagi sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di daerah terpencil dan sangat terpencil. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian kebijakan insentif serta mengusulkan isu kebijakan menjadi agenda setting dalam proses formulasi kebijakan daerah.

---

Human Resources issues actually found in decentralization era for instance low quality of health workers and there was a gap between skill and tasks. The incentives in cash or the benefits are the way to attract and retain them in remote area. This research analyzed about the incentive policies for civil servant in health sector in remote area in Lebong includes prevalence, severity, the rate of increase, the degree of unmeet, and social benefits, used qualitative study with four informant and five key informant. The results showed the major issues are no commitment and reward from government. Therefore, the government needs to conduct studies and propose incentive policies in the policy formulation.

Abstrak: Corona Virus Disease 19 atau dikenal Covid-19 ditetapkan sebagai pandemic dan bencana nasional pada awal Maret 2020. Berkembangnya mutase virus dengan penularannya cepat meningkatkan kasus terkonfirmasi Covid-19. Peningkatan kasus ini juga terjadi di cluster perkantoran termasuk Kementerian Kesehatan. Sebagai regulator permasalahan kesehatan termasuk dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ternyata perkantoran Kemententerian Kesehatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat dari peringkat 4 meningkat menjadi peringkat 1 cluster perkantoran di DKI Jakarta padahal tersedia anggaran, kebijakan dan komite K3L (Keselamatan dan Kesehatan kerja serta Lingkungan) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan komunikasi kebijakan Covid-19 dan Pengetahuan tentang Kebijakan Covid-19 pada karyawan di Perkantoran Kementerian Kesehatan Tahun 2021. Metodologi yang digunakan pada penelitian adalah observational analitik dengan studi potong lintang sebanyak 440 karyawan sejak Januari 2021 hingga Juli 2021. Hasil penelitian menunjukkan jabatan, pendidikan dan pesan berhubungan dengan pengetahuan kebijakan Covid-19. Penerapan komunikasi yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan karyawan perkantoran Kementerian Kesehatan tentang kebijakan Covid-19

---

Corona Virus Disease 19 or known as Covid-19 was declared a pandemic and a national disaster in early March 2020. The development of virus mutations with rapid transmission has increased confirmed cases of Covid-19. This increase in cases also occurred in office clusters, including the Ministry of Health. As a regulator of health problems, including in the prevention and control of Covid-19, it turns out that the office of the Ministry of Health of the positive confirmed cases of Covid-19 increased from rank 4 to rank 1 in the office cluster in DKI Jakarta even though the budget, policies and K3L committee (Occupational Safety and Health and Environment) are available. ) in the prevention and control of Covid-19. This study aims to analyze the application of Covid-19 policy communication and knowledge about Covid-19 policies to employees at the Ministry of Health Offices in 2021. The methodology used in this study is analytical observational with a cross sectional design of 440 employees from January 2021 to July 2021. Results Research shows positions, education and Covid-19 policy messages are related to Covid-19 policy knowledge. The application of effective communication is expected to increase the knowledge of the Ministry of Health office employees about the Covid-19 policy