Abstrak: Pencapaian UHC sudah menjadi tujuan utama negara-negara di dunia dan diharapkan dapat tercapai pasca tahun 2015 dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Berdasarkan laporan SPM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 layanan kesehatan terutama bagi penderita Diabetes Melitus (DM) baru terpenuhi 12.16% dari target yang diharapkan. Maka dari itu peneliti ingin melihat pelayanan pasien DM berdasarkan UHC di DKI Jakarta yang dilhat dari 3 dimensi (Kepesertaan, Pelayanan dan Pembiayaan). Penelitian in menggunakan desain study mix-methode dengan pengambilan data sekunder dan primer (wawancara mendalam dan pengumpulan data). Hasil penelitian ini ditemukan pada dimensi kepesertaan JKN di DKI Jakarta 98.2%, skrining DM sebesar 30.1% dan temuan kasus sebesar 61.38%, selanjutnya dimensi pelayanan puskesmas dengan akreditasi pripurna 73.8%, ketersediaan poli Penyakit Tidak menular 92.9%, poli gizi 100%, pelatihan edukasi gizi 40.5% jenis obat yang tersedia (sulfonylurea, glinid, metformin) dan pemeriksaan laboratorium (Glukosa Darah, HDL, LDL, Trigelisecrrrida dan HbA1C) dan pada dimensi pembiayaan jumlah total APBD Puskesmas vs Rumah Sakit Rp.623,501,224,722 vs Rp.126,897,825,643, BLUD Rp.907,101,636,329 vs Rp.125,020,357,361 dan kategori Cost Recovery Rate < 40% (16.7 vs 16.7%), 40-60% (31 vs 50%) dan >60% (52.3 vs 33.3%). Dapat dijelaskan bahwa masih ada beberapa dimensi UHC untuk lebih ditingkatkan kembali agar dapat mencapai pelayanan berdasarkan UHC yang maksimal terutama pelayanan pada pasien DM

---

Achieving UHC has become the main goal of countries in the world and is expected to be achieved after 2015 in the form of improving the quality of health services. Based on the 2018 DKI Jakarta Province Health Service (SPM) report, health services, especially for people with Diabetes Mellitus (DM), have only been fulfilled 12.16% of the expected target. Therefore, the researcher wants to see the service for DM patients based on UHC in DKI Jakarta which is seen from 3 dimensions (Participation, Service and Financing). This research used a mix-method study design with secondary and primary data collection (in-depth interviews and data collection). The results of this study was found that JKN participation in DKI Jakarta akarta were 98.2%, DM screening was 30.1% and case findings were 61.38%, then the dimensions of primary health care services with plenary accreditation were 73.8%, non-communicable disease polyclinic availability 92.9%, 100% nutrition polyclinic, training nutrition education were 40.5% , drugs availability (sulfonylurea, glinide, metformin) and laboratory examinations (blood glucose, HDL, LDL, triglycerides and HbA1C). Dimension of financing the total amount of APBD for primary health care vs Hospital in 2019 Rp.623,501,224,722 vs Rp.126,897,825,643, BLUD Rp.907,101,636,329 vs. Rp.125,020,357,361 and in the category of Cost Recovery Rate <40% (16.7 vs 16.7%), 4060% (31 vs 50%) and >60% (52.3 vs 33.3%).It can be explained that there are still several dimensions of UHC to be further improved in order to achieve maximum UHC-based services, especially services for Diabetes Mellitus patients

Abstrak:

---

Abstrak: Dalam rangka pencapaian universal health coverage, mekanisme asuransi kesehatan wajib merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Namun, ditemukan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, yaitu sulitnya mengintegrasikan sektor informal dalam program yang akhirnya menghambat negara dalam pencapaian UHC. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menaungi sektor informal serta tidak adanya mekanisme efektif yang memaksa. sektor informal untuk bergabung dalam program merupakan kondisi yang memprihatinkan karena sektor informal rentan terhadap bahaya kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan status kepesertaan aktif dalam program asuransi kesehatan wajib pada kalangan sektor informal serta untuk menelaah inovasi yang dilakukan diberbagai negara ketika mengintegrasikan sektor informal dalam kepesertaan program. Literature review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari 5 online database yaitu, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan WileyOnline Library. Terdapat 12 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan asuransi kesehatan sosial dalam menerapkan program asuransi kesehatan wajib. Fungsi financial protection pada seluruh negara temuan kurang adekuat karena tingkat out-of-pocket masih diatas ambang batas WHO. Ditemukan 5 determinan yang berhubungan dengan enrollment dan 7 determinan terkait kepesertaan aktif. Terdapat 4 determinan yang dapat diberikan intervensi, yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi oleh pihak penyelenggara serta metode pembayaran. Ditemukan inovasi seperti menerapkan kajian wajib untuk program, pemberian insentif dan mengembangkan strategi komunikasi efektif

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menganut Social Health Insurancesalah satu cirinya adalah kepesertaan wajib. Oleh karena itu seluruh penduduk Indonesiadiwajibkan untuk menjadi peserta program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.Selain menjadi peserta BPJS Kesehatan, masyarakat dapat menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya yang dikelola asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya. Untuk menanggulangi dampak dari asuransi rangkap atau over insurance tersebut makadiperlukan coordination of benefit.Tesis ini mengkaji mengenai tata laksana, manfaat yang diharapkan, dan potensi dampak yang bisa terjadi akibat pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/ badan penjamin lainnya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa COB yang akan dilaksanakan di programJKN berbeda dengan COB di Amerika. Tata laksana COB di JKN dibedakan menurutfasilitas kesehatan rujukan yang sudah dan belum kerjasama dengan BPJS Kesehatan.Manfaat dari COB diantaranya adalah membantu mempercepat pencapaian Universal health Coverage, memberikan manfaat lebih kepada peserta COB, efisiensi, dana suransi kesehatan komersial masih dapat survive. Sedangkan potensi dampaknya salah satu diantaranya adalah adanya fraud yang dilakukan rumah sakit.Saran dari penelitian ini perlunya mempertimbangkan pemberlakuan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan tarif INA CBGs di seluruh rumah sakit atau integrasi data klaim antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan komersial/badan penjamin lainnya berbasis teknologi informasi, sosialisasi kepada peserta dan provider COB, dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai implementasi COB tersebut. Kata kunci: Kepesertaan wajib, Over insurance, Coordination of Benefit

---

National Health Insurance programme that adheres to the Social HealthInsurance one character is mandatory participation. Therefore, the entire population ofIndonesia are required to participate in a JKN programme administered by BPJSKesehatan. In addition to being participants BPJS Kesehatan, the public can becomeinsured member who managed by commercial health insurance/other guarantee agency.To mitigate the impact of double coverage or over insurance required the coordinationof benefit.Tihis thesis examines the governance, expected benefits, and the potentialimpacts that could occur as a result of the implementation of the Coordination ofBenefits (COB) between BPJS Kesehatan with commercial health insurance/ otherguarantee entities. This study is a qualitative research.The study states that the COB programme that will be implemented in JKN isdifferent with COB in America. COB governance in JKN differentiated according to thereferral health facilities that have and have not been cooperative with BPJS Kesehatan.Benefits of COB there is to help accelerate the achievement of universal healthcoverage, provide more benefits to participants COB, efficiency, and commercial healthinsurance can still survive. While the one of potential impact is a fraud committedhospital.Suggestions from this study need to consider the implementation of health carereferral based CBGs INA rates across hospitals or claim data integration between BPJSKesehatan with commercial health insurance / other guarantor entities based oninformation technology, socialization COB to participants and providers, and the needfor further research on the implementation of the COB.Keywords: Mandatory participation, Over insurance, coordination of benefits

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.
Kata kunci : Implementasi sistem administrasi kepesertaan, BPJS Kesehatan.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles.
Keywords : membership administration system implementation, BPJS Kesehatan

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang gambaran pelaksanaan administrasi kepesertaan dikantor BPJS Kesehatan cabang Bogor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data secara kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa adabeberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses administrasi kepesertaan, antara lain pemberdayaan SDM yang ada di BPJS Kesehatan, pengembangan dan penguatan sistem website, dan percepatan layanana dministrasi di loket pelayanan. Sehingga, proses administrasi kepesertaan seperti proses pendaftaran peserta, pengalihan kepesertaan, dan perubahan data peserta dapat berjalan lancar dan optimal.
Kata Kunci :BPJS Kesehatan, kepesertaan, pendaftaran , pengalihan peserta, perubahan dat apeserta

---

The study aims to overview about the implementation participants administration ofBPJS Kesehatan Bogor. This study is descriptive research with qualitative methodeby depth interview, observation, and document review to cellect data . The researchersuggests some suggestions for the implementation of participant administration, suchas empowerment of human resources, development and strengthening websitesystem, and faster administration services in service counter. So that, theimplementation of participants administration process in BPJS Kesehatan such asregistration process, transferring of participants status, and updating data ofparticipants will work at ease and optimally.
Keywords :BPJS Kesehatan, participants, registration, transferring, updating

Abstrak: Dalam dunia asuransi semakin banyaknya peserta semakin baik dan sebaliknya, termasuk asuransi sosial yang dikenal sebagai Jaminan kesehatan Nasional seperti yang diterapkan di Indonesia. Namun faktanya, masih ada masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dikarenakan mereka mengganggap mereka harus membayar iuran yang menurut mereka mahal setiap bulan, kemudian masih ada peserta yang belum mengetahui tentang JKN. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepesertaan mandiri di wilayah kerja BPJS Kesehatan kantor layanan operasional Kabupaten Bogor tahun 2015. penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional yang berarti pengukuran variabel dependen dan independen dilaksanakan pada satu waktu. jumlah populasi pada penelitian ini adalah 110 orang, menggunakan alat ukur kuisoner, analisis yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat dengan uji statuistk chi-square. Hasil penelitian 6 (enam) variable signifikan berhubungan dengan kepesertaan mandiri yaitu pendidikan, pekerjaan, pandangan terhadap resiko, pendapatan, premi dan kegunaan dan 3 (tiga) variable tidak signifikan berhubungan dengan kepesertaan mandiri yaitu umur, jenis kelamin dan jumlah anggota keluarga Peneliti menyarankan kepada pihak BPJS KLO Kabupaten Bogor untuk melakukan sosialisasi kepada peserta terkait dengan cara, syarat pendaftaran dan manfaat menjadi peserta JKN agar dapat tercapainya cakupan semesta.
Kata kunci: Kepesertaan mandiri, Resiko sakit, Pendapatan, Premi, Kegunaan.

---

In the insurance world, the better the increasing number of participants and vice versa, including social insurance, known as the National Health Insurance as applied in Indonesia. But in fact, there are still people who have not joined the JKN because they assume they must pay dues according to their expensive every month, then there are participants who do not know about JKN. This thesis aims to determine the factors independently associated with participation in the work area BPJS Bogor district office operational services in 2015. This study uses a quantitative research with cross sectional design meaningful measurements of dependent and independent variables held at one time. the total population in this study were 110 people, using a questionnaire measuring devices, analysis is the analysis of univariate and bivariate with chi-square test statuistk. Results of the study six (6) variables significantly associated with the participation of independent education, employment, views on risk, income, premiums and usability and 3 (three) variables were not significantly related to the participation of self-such as age, gender and number of family members also suggested to KLO BPJS the Bogor Regency for dissemination to participants related to how, registration requirements and the benefits of being JKN participants in order to achieve universal coverage.
Keywords: Independent participation, risk of illness, income, premiums, Usability

Abstrak: Bagian Kepesertaan terpusat dikarenakan berlakunya BPJS Kesehatan sebagai JaminanSosial Kesehatan di Indonesia pada tahun 2014. Dalam rangka menjamin kepuasanpelanggan,BPJS Kesehatan selalu mensosialisasikan hak dan kewajiban peserta JKN untukinformasi sejelas-jelasnya. Sejak berlakunya JKN tahun 2014 BPJS Kesehatan menjadi titikutama dalam perjalanan bagi peserta. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui Analisis Persiapan Transisi Bagian Kepesertaan PT Askes ke BPJS Kesehatan pada Januari Tahun2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitik. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang sesuai dengan keahlian kerja yang dibutuhkan; peningkatan kualitas latar belakang pendidikan di bidang asuransi;Mensosialisasikan kepada peserta berkas yang harus dilengkapi sehingga proses kepesertaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Dilakukan pembaruan dalam rencana anggaran dalam era BPJS agar dapat terlaksana dengan baik,sehingga secara persiapan transisi PT Askes ke BPJS sudah siap untuk beroperasi secara maksimal.Kata kunci: Peserta, Peserta BPJS Kesehatan, Bagian Kepesertaan, asuransi sosial

---

Membership Division to be important because effectuation Health BPJS as Social SecurityHealth on Indonesia in 2014. In order insure satisfaction to membership, Health BPJSconstantly socialize right and obligations member JKN to information clearly. Since the entryinto force of JKN in 2014, Health BPJS be the main point for the trip membership. In thisstudy, authors wanted to know Analysis Preparing of Transition Membership Division PTAskes to Health BPJS on January 2014. This study is a qualitative research design withanalysis. Results of the study suggest that necessary additional human resources that has theappropriate quality of work required expertise, improving the quality of educationalbackground in the field of insurance, disseminate to member file must be equipped so that themembership process can be carried out effectively and efficiently, updates made in the budgetplan on Health BPJS that can be done well, so in preparation for transition PT Askes toHealth BPJS is ready to operate to the fullest.Keywords: membership, insurence membership, BPJS , social insurance