Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.  

---

Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing. 

 

 

 

 

Kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang memiliki tantangan signifikan, termasuk keterbatasan tenaga profesional, pendanaan yang tidak memadai, dan tingginya kesenjangan pengobatan. Dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa, Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat primer menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIMKESWA) untuk pencatatan dan pelaporan data. Namun, SIMKESWA hanya mencakup input data dari program kesehatan jiwa dan berjalan terpisah dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS), yang digunakan untuk pengelolaan layanan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara SIMKESWA dengan standar interoperabilitas SATUSEHAT yang dikembangkan Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya duplikasi data antara SIMKESWA dan SIMPUS, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus melakukan input ganda, sehingga menambah beban kerja. Selain itu, pencatatan data kesehatan jiwa saat ini belum sepenuhnya selaras dengan standar data dan struktur interoperabilitas yang ditetapkan oleh SATUSEHAT. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan rancangan awal panduan interoperabilitas (playbook) untuk program kesehatan jiwa, yang mencakup pemetaan elemen data, struktur resource FHIR yang relevan, serta rekomendasi integrasi antar sistem yang diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem informasi kesehatan jiwa yang lebih terintegrasi dan efisien. 

---

Mental health is one of the major public health issues in Indonesia, facing significant challenges such as a shortage of professionals, insufficient funding, and a high treatment gap. In implementing mental health programs, Puskesmas utilize the Mental Health Information System (SIMKESWA) for data recording and reporting. However, SIMKESWA only covers data input specific to mental health programs and operates separately from the Puskesmas Management Information System (SIMPUS), which is used for overall healthcare service management. This study aims to identify the gaps between SIMKESWA and the SATUSEHAT interoperability standards developed by the Ministry of Health. A qualitative descriptive method was used through document analysis and in-depth interviews with relevant informants. The findings reveal data duplication between SIMKESWA and SIMPUS, which requires healthcare workers to perform double data entry, increasing their workload. Additionally, the current state of mental health data recording is not yet fully aligned with the data standards and interoperability structures outlined by SATUSEHAT. Based on these findings, the study produces an initial draft of an interoperability playbook for the mental health program, including a mapping of key data elements, relevant FHIR resource structures, and system integration recommendations. This playbook draft is expected to serve as a preliminary step toward a more integrated and efficient mental health information system.

Kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara keseluruhan. Secara global, pada tahun 2019 diketahui sekitar 970 juta orang di seluruh dunia hidup dengan masalah kesehatan mental dimana kasus gangguan kecemasan dan depresi yang paling umum. Di Indonesia sendiri ada 19 juta orang mengalami gangguan mental emosional dan 12 juta orang mengalami depresi pada penduduk usia lebih dari 15 tahun. Provinsi DKI Jakarta pun tidak luput dari masalah kesehatan mental. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, prevalensi orang dengan masalah kesehatan jiwa di DKI Jakarta sebesar 2.3 lebih tinggi dari rata-rata Nasional yakni 2.0. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mencari bantuan dipengaruhi oleh faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku mencari bantuan kesehatan mental di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel adalah penduduk DKI Jakarta dengan rentang usia 25-34 tahun. Jumlah sampel sebanyak 347 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan mengisi kuesioner dengan teknik pengambilan sampel Quota sampling. Data dianalisis menggunakan uji regresi logistik untuk multivariat. Sebanyak 53.3% responden melakukan perilaku mencari bantuan kepada formal help-seeking dalam 2 minggu terakhir. Variabel jenis kelamin, pekerjaan, literasi kesehatan mental, dukungan sosial, stigma publik, kondisi kesehatan mental, dan riwayat penyakit kronis memiliki hubungan terhadap perilaku mencari bantuan kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental menjadi variabel yang paling dominan terhadap perilaku mencari bantuan kesehatan mental di Provinsi DKI Jakarta.

---

Mental health is one of the important aspects of achieving overall well-being. Globally, in 2019 around 970 million people worldwide were living with mental health issues, with anxiety and depression being the most common disorders. In Indonesia, 19 million people experienced emotional disorders and 12 million suffered from depression among the population aged over 15 years. In the Special Capital Region of Jakarta Province is also significantly affected by mental health issues. Based on the 2023 Indonesian Health Survey (SKI), the prevalence of people with mental health issues in the Special Capital Region of Jakarta was 2.3, which is higher than the national average of 2.0. Factors influencing help-seeking behavior are generally affected by predisposing, enabling, and need factors. This study aims to identify the determinants of mental health help-seeking behavior in the Special Capital Region of Jakarta Province. This study used a cross-sectional design with a quantitative approach. The population and sample consisted of Jakarta residents aged 25-34 years. A total sample size of 347 respondents was recruited. Data collection was conducted by administering questionnaires using a quota sampling technique. Data were analyzed using multivariate logistic regression. A total of 53.3% of respondents reported engaging in formal help-seeking behavior within the last two weeks. Variables such as gender, occupation, mental health literacy, social support, public stigma, mental health status, and a history of chronic disease were found to be associated with mental health help-seeking behavior. Mental health status emerged as the most dominant variable for mental health help-seeking behavior in the Special Capital Region of Jakarta Province.