Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Yunita Amraeni; Promotor: Sudijanto Kamso; Kopromotor: Sabarinah B. Prasetyo, Purwanty Astuti Ascobat; Penguji: Hadi Pratomo, Kemal Nazaruddin Siregar, Soewarta Kosen, Wendy Hartanto, Omas Bulan Samosir
Abstrak: Total Fertility Rate cenderung stagnan begitupun dengan angka CPR dengan kenaikan yang tidak signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di Indonesia. Perlu identifikasi ketimpangan gender yang berkaitan dengan otonomi perempuan sebagai salah satu penghambat kebutuhan yang terpenuhi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi otonomi reproduksi terhadap unmet need kontrasepsi modern dan mengkaji perbedaannya berdasarkan wilayah urban dan rural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang berdasarkan data pasangan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 2012 dan 2017. Dan studi kualitatif untuk menggali informasi terkait hubungan otonomi reproduksi terhadap unmet need kontrasepsi modern. Subyek penelitian adalah pasangan (suami dan istri) yang berhasil diwawancarai dalam SDKI baik yang menggunakan atau tidak menggunakan kontrasepsi modern. Jumlah subyek penelitian sebesar 16809 pasangan pada tahun 2007, 20.435 pasangan pada tahun 2012 dan 21.881 pasangan pada tahun 2017. Variabel bebas pada penelitian ini adalah otonomi reproduksi yang diukur berdasarkan hasil analisis faktor dari keputusan dalam penentuan anak, keputusan dalam kontrasepsi, komunikasi KB, frekuensi diskusi KB, sikap terhadap penolakan seks dan kemampuan negosiasi sek . Variabel terikat pada penelitian ini adalah unmet need kontrasepsi modern. Variabel kontrol adalah karakteristik sosial demografi pasangan dan pelayanan KB. Analisis menggunakan analisis regresi multinomial. Dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan skor otonomi reproduksi perempuan maka resiko kejadian unmet need semakin kecil. sementara secara statistik tidak ada perbedaan antara wilayah urban dan rural. diketahui bahwa rendahnya otonomi reproduksi dipengaruhi oleh pasangan, keluarga dan masyarakat sehingga diperlukan program KB melalui peran PLKB dengan metode pendekatan keluarga terutama pelibatan suami sebagai mitra KB serta pendekatan sosial sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam mempertahankan hak reproduksinya.
Read More
D-425
Depok : FKM-UI, 2020
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fanesya Nuur Haniifah; Pembimbing: Budi Utomo; Penguji: Besral; Sudibyo Alimoeso
Abstrak: Indonesia merupakan negara berkembang dengan proporsi kehamilan tidak diinginkan memiliki persentase yang cenderung sama dari hasil SDKI 2002-2003 hingga 2017 yaitu berada di sekitar angka 7%. Budaya patriarki yang ada dalam kebudayaan Indonesia membuat perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terutama dalam bidang kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan otonomi reproduksi perempuan dengan kehamilan tidak diharapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Survei Kesehatan Reproduksi Perempuan di Jawa 2018 yang menggunakan desain crosssectional.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3.510 wanita usia subur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak terakhir dan sedang hamil saat survei dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah regresi logistic multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terhadap penggunaan kontrasepsi dan kemampuan komunikasi berhubungan dengan kehamilan tidak diharapkan setelah dikontrol dengan confounder.
Read More
S-10942
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Widdefrita; Pembimbing: Hadi Pratomo; Penguji: Agustin Kusumayati, Mondastri Korib Sudaryo, Dedi Kuswenda, Eka Rusdianto Gunardi
Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku penggunaan kontrasepsi pasca persalinan, dengan desain kasus kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan diwilayah kerja Puskesmas Air Dingin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat tahun 2011 adalah otonomi memutuskan fertilitas dn KB, konseling, dan akses sarana pelayanan KB. Faktor paling dominan mempengaruhi perilaku penggunaan kontrasepsi pasca persalinan adalah otonomi responden. Disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ANC dan nifas dengan memberikan KIE dan konseling tentang fertilitas pasca persalinan, kontrasepsi untuk ibu menyusui dan Metode Amenore Laktasi (LAM). Serta meningkatkan dukungan suami dengan melibatkan suami dalam kunjungan ANC dan nifas. Kata kunci: Kontrasepsi pasca persalinan, KB, otonomi dan konseling


 This study aim was to assess the behavioral determinants contracepted use postpartum, using case-control design. The results showed that factors associated with postpartum contraceptive use in was the autonomy to decide both fertility and family planning, counseling, and access to means of family planning services. The most dominant factor influencing the behavior of postpartum contraceptive use was the autonomy of the respondent. To increase the use of postpartum behavior it was suggested to improve the quality of ante natal and postnatal care by providing IEC and counseling on postpartum fertility, contraception for breastfeeding mothers including Lactation Amenorrhea Method (LAM). In addtion it is implementive improve husband support by enganging in ANC and postpartum visits. Key words: Postpartum contraception, family planning, autonomy and counseling

Read More
T-3396
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Antika Nurinda; Pembimbing: Milla Herdayati; Penguji: R. Sutiawan, Flourisa Juliaan
Abstrak: Angka CPR Indonesia menunjukkan adanya peningkatan berarti semenjak 2002/2003 hingga 2007. Namun begitu, data SDKI 2007 menyebutkan angka pemenuhan KB yang tidak terpenuhi juga masih cukup tinggi. SDKI 2007 menuliskan bahwa ada sebesar 61,4 % wanita yang menggunakan kontrasepsi dan sebesar 9,1% wanita berstatus unmet need.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan, pengetahuan KB, dan otonomi wanita terhadap kejadian unmet need (kebutuhan KB tidak terpenuhi) di Provinsi Yogyakarta dan NTT menurut SDKI 2007. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Hasil multivariat menyebutkan bahwa interaksi antara media dengan pengetahuan menjadi faktor utama dalam menyebabkan kejadian unmet need di Yogykarta. Sedangkan jumlah anak masih hidup merupakan faktor utama dalam menyebabkan kejadian unmet need di NTT. Pendidikan rendah, pengetahuan kurang, dan kurang memiliki otonomi menyebabkan unmet need lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tinggi, pengetahuan baik, dan memiliki otonomi di Yogyakarta dan NTT.
 

Contraceptive prevalence rate of Indonesia showed a significant improve since 2002/2003 to 2007. However, unmet need of family planning still high on 9,1 % in IDHS (2007). IDHS describes that there are 61,4 of 100 women using contraceptive and there are 9 of 100 women are unmet need. The purpose of this study was to determine the relationship of education, knowledge of family planning, and women's autonomy for unmet need in Yogyakarta and NTT according to IDHS 2007. Regression analysis shows that several variables are significantly related to total unmet need in Yogyakarta dan NTT. The findings in Yogyakarta show that interaction between media and knowledge is a major statistically significant relationship. But in NTT, total number of children is a major statistically significant relationship. Although, education, knowledge, and autonomy have no significant association with unmet need, low of education, knowledge, and no having autonomy give higher total unmet need in Yogyakarta and NTT. Therefore recommended that inYogyakarta and NTT, health care services make full use of opportunities to provide family planning information and services.
Read More
S-8039
Depok : FKM-UI, 2013
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Indra Yanti; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Sri Handayani, Emil Ibrahim
Abstrak:
ABSTRAK Di era pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, Rumah Sakit dipicu untuk beroperasi secara efisien, efektif dan bermutu tinggi. Keberhasilan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan sangat tergantung pada pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit. Rumah Sakit Otorita Batam - Badan Pengusahaan Batam (RSOB-BP Batam) dalam operasionalnya mempunyai keterbatasan otonomi karena berbagai peraturan yang mengikat, sehingga berdampak pada kelancaran operasional pelayanan di Rumah Sakit. Penelitian yang bertujuan meletakkan posisi tingkat otonomi mengungkap bahwa Rumah Sakit mempunyai otonomi sebagian dalam aspek pembelian dan administrasi harian, sedang otonomi sangat terbatas dalam aspek manajemen strategis, keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini mengancam pertumbuhan, fleksibilitas dan sustainability Rumah Sakit dimana terdapat kebijakan nasional reformasi sistem pembayaran menggunakan INA-CBGs yang mengharuskan Rumah Sakit lebih fleksibel dan responsif pada kondisi yang ada. Kedepan Rumah Sakit harus lebih berperan responsif terutama dalam aspek keuangan, manajemen strategis dan SDM agar dapat bersaing dan kualitas layanan meningkat.

ABSTRACT In the implementation of the National Health Insurance (JKN) in Indonesia, Hospitals are triggered to operate in efficiently, effectively and good quality off care. The success of the National Social Security System (SJSN) is highly rely on the health care delivery in the hospital. RSOB-BP Batam, as one of public hospitals, has limited autonomy in its operations due to tight regulations, that may impact on the services at the Hospital. The research aims to position the degree of Hospital autonomy. The study revealed that most of autonomy are in purchasing and administrative aspects (daily mattres), whlie very limited autonomy is found in aspecs of strategic management, financial aspecs and human resources (HR). This condition may threaten on the growth, flexibility and sustainability of Hospital since recent reform in providers payment system using INA-CBGs Hospital. Hospital should have a more role that allows the hospital to be responsive, especially in the aspects of finance, strategic management and human resources in order to compete and increase quality of health services.
Read More
B-1625
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Puji Laksmini; Promotor: Besral; Kopromotor: Agustin Kusumayati, Evi Martha; Penguji: Milla Herdayati, Sutanto Priyo Hastono, Sudibyo Alimoeso, Ade Jubaedah, Ariyanto Nugroho
Abstrak:
Latar Belakang: Otonomi seksual perempuan merupakan determinan penting kesehatan reproduksi, termasuk risiko infeksi menular seksual (IMS), namun studinya masih terbatas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi dan determinan otonomi seksual perempuan berpasangan serta hubungannya dengan self-reported IMS. Metode: Studi ini menggunakan desain explanatory sequential mixed-methods. Tahap kuantitatif menggunakan data SDKI 2017 (cross-sectional) melibatkan perempuan berpasangan usia 15–49 tahun. Analisis data menggunakan Principal Component Analysis (PCA), Chi-Square, regresi logistik, dan regresi multilevel pada 19 variabel (faktor individu, relasional, masyarakat). Tahap kualitatif berupa wawancara mendalam lintas pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi temuan kuantitatif. Hasil: Mayoritas responden memiliki otonomi seksual tinggi (54,2%), dengan tingkat pendidikan sebagai determinan paling dominan (OR=3,63). Analisis multilevel menunjukkan perbedaan antarprovinsi (faktor makro) berkontribusi sebesar 33,4% terhadap variasi otonomi seksual. Otonomi seksual rendah berhubungan dengan penurunan pelaporan gejala IMS sebesar 0,60 kali setelah dikontrol variabel sikap kekerasan fisik, pengetahuan HIV/AIDS dan IMS,  otonomi pengambilan keputusan, pekerjaan, dan usia responden.  Hal ini berkaitan dengan health-seeking behavior di tengah stigma masyarakat, di mana sikap terhadap kekerasan fisik menjadi prediktor dominan kejadian IMS (AOR=2,14). Kesimpulan: Otonomi seksual perempuan di Indonesia dipengaruhi secara kuat oleh struktur lingkungan dan agama. Intervensi kesehatan reproduksi harus diintegrasikan dengan penguatan kesetaraan gender di ranah domestik untuk meningkatkan otonomi seksual dan menekan transmisi IMS.

Background: Women's sexual autonomy is a critical determinant of reproductive health, including the risk of Sexually Transmitted Infections (STIs); however, studies on this topic remain limited in Indonesia. This study aims to analyze the distribution and determinants of sexual autonomy among partnered women and its association with STIs. Methods: This study employed an explanatory sequential mixed-methods design. The quantitative phase utilized cross-sectional data from the 2017 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS), involving partnered women aged 15–49 years. Data were analyzed using Principal Component Analysis (PCA), Chi-Square, logistic regression, and multilevel regression across 19 variables encompassing individual, relational, and community factors. The qualitative phase consisted of in-depth interviews across multiple stakeholders to explain the quantitative findings. Results: The majority of respondents demonstrated high sexual autonomy (54.2%), with educational attainment emerging as the most dominant determinant (OR=3.63). Multilevel analysis revealed that inter-provincial variations (macro factors) contributed 33.4% to the variance in sexual autonomy. Low sexual autonomy was associated with a 0.60-fold decrease in reporting STI symptoms after adjusting for variables such as attitudes toward physical violence, knowledge of HIV/AIDS and STIs, decision-making autonomy, employment, and respondents' age. This phenomenon is closely linked to health-seeking behavior amidst social stigma, wherein attitudes toward physical violence served as the dominant predictor for STI occurrence (AOR=2.14). Conclusion: Women's sexual autonomy in Indonesia is strongly influenced by environmental structures and religion. Reproductive health interventions must be integrated with the strengthening of gender equality within the domestic sphere to enhance sexual autonomy and mitigate STI transmission.
Read More
D-640
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Bram Sinatra Napitupulu; Pembimbing: Baiduri Widanarko; Penguji: Dadan Erwandi, Hendra, Haryanto, Wahyu Hidayat
Abstrak:

Stres kerja merupakan masalah yang signifikan di sektor minyak dan gas bumi (migas), yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik pekerja, serta menurunkan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prevalensi dan faktor-faktor risiko stres kerja pada pekerja unit produksi I dan II di PT XYZ pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dan melibatkan 120 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji bivariat untuk menilai hubungan antara faktor risiko dan stres kerja. Analisis dilakukan menggunakan uji Chi-square, perhitungan Prevalence Ratio (PR), dan CI 95%.
Hasil menunjukkan 50% pekerja mengalami stres kerja. Faktor yang berhubungan signifikan meliputi: tingkat pendidikan (p=0,003; PR=2,200; CI 95%: 1,179–2,700), masa kerja >5 tahun (p=0,011; PR=5,954; CI 95%: 0,912–38,893), status menikah (p=0,000; PR=4,171; CI 95%: 1,969–8,835), dukungan sosial buruk (p=0,044; PR=1,505; CI 95%: 1,032–2,196), otonomi kerja rendah (p=0,001; PR=2,000; CI 95%: 1,341–2,984), dan hubungan interpersonal buruk (p=0,033; PR=1,806; CI 95%: 1,019–3,200). Variabel yang tidak signifikan: usia (p=0,096), budaya organisasi (p=1,000), dan sumber daya (p=0,096). Determinan utama stres kerja adalah masa kerja, status pernikahan, tingkat pendidikan, dukungan sosial, otonomi pekerjaan, dan hubungan interpersonal.
Penelitian ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap faktor-faktor individu dan psikososial dalam mengelola stres kerja di sektor migas. Program dukungan sosial, peningkatan otonomi kerja, dan perbaikan hubungan interpersonal dapat mengurangi stres kerja di lingkungan ini.


Work-related stress is a significant issue in the oil and gas (migas) sector, impacting workers' mental and physical health as well as their performance. This study aims to analyze the prevalence and risk factors of work-related stress among workers in production units I and II at PT XYZ in 2024. The study used a quantitative cross-sectional design involving 120 respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using bivariate tests to assess the relationship between risk factors and work-related stress. The analysis included Chi-square tests, Prevalence Ratio (PR), and 95% Confidence Interval (CI). Results showed that 50% of workers experienced work stress. Significant associated factors included educational level (p=0.003; PR=2.200; 95% CI: 1.179–2.700), work duration >5 years (p=0.011; PR=5.954; 95% CI: 0.912–38.893), marital status (p=0.000; PR=4.171; 95% CI: 1.969–8.835), poor social support (p=0.044; PR=1.505; 95% CI: 1.032–2.196), low job autonomy (p=0.001; PR=2.000; 95% CI: 1.341–2.984), and poor interpersonal relationships (p=0.033; PR=1.806; 95% CI: 1.019–3.200). Non-significant factors included age (p=0.096), organizational culture (p=1.000), and resources (p=0.096). This study highlights the importance of addressing individual and psychosocial factors in managing work-related stress in the migas sector. Social support programs, increased job autonomy, and improved interpersonal relationships can help reduce work stress in this environment.

Read More
T-7239
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hafsah Amalia; Pembimbing: Rico Kurniawan; Penguji: Popy Yuniar, R. Sutiawan, Lina Widyastuti, Aulia Rizki Firdawanti
Abstrak:
Latar Belakang: Unmet need keluarga berencana (KB) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Intervensi yang tersedia umumnya dirancang secara seragam sehingga belum mempertimbangkan keragaman faktor perilaku dan psikososial yang melatarbelakangi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Pendekatan segmentasi populasi dapat membantu mengidentifikasi kelompok perempuan dengan karakteristik yang berbeda sehingga program KB dapat dirancang lebih tepat sasaran. Metode: Penelitian ini menggunakan data sekunder Community Based Survey (CBS) Guttmacher tahun 2018 pada 1.430 perempuan usia 15–49 tahun dengan unmet need KB di enam provinsi di Pulau Jawa. Analisis cluster dilakukan menggunakan Gower Distance dengan metode HDBSCAN dan K-Means, dengan validasi menggunakan average silhouette, PERMANOVA, Betadisper, dan uji Chi-Square/Fisher. Hasil: HDBSCAN menghasilkan tiga cluster (206 responden) dengan 1.224 responden (85,6%) sebagai noise, sedangkan K-Means mengelompokkan seluruh 1.430 responden ke dalam tiga cluster. Meskipun menghasilkan struktur pengelompokan yang berbeda, kedua metode mengidentifikasi tiga profil hambatan yang saling melengkapi. Kelompok pertama tidak memiliki riwayat penggunaan kontrasepsi namun memiliki otonomi reproduksi tinggi. Kelompok kedua memiliki pengalaman penggunaan kontrasepsi yang luas disertai pengalaman efek samping yang nyata. Kelompok ketiga didominasi oleh rendahnya otonomi reproduksi dan kuatnya penerimaan norma gender tradisional. Secara substantif, kedua metode secara konsisten mengidentifikasi empat pola hambatan utama, yaitu mispersepsi terhadap kontrasepsi, penghentian penggunaan akibat efek samping, minimnya pengalaman penggunaan kontrasepsi, serta rendahnya otonomi reproduksi. Riwayat penggunaan kontrasepsi, pengalaman efek samping, persepsi terhadap metode kontrasepsi, dan otonomi reproduksi merupakan faktor pembeda utama antar kelompok. Implikasi Program: Perempuan dengan unmet need KB bukan merupakan kelompok yang homogen. Segmentasi berbasis perilaku dan psikososial mampu mengidentifikasi perbedaan karakteristik yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor sosiodemografi, sehingga program KB yang mempertimbangkan profil hambatan spesifik tiap kelompok berpotensi menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Background: Unmet need for family planning (FP) remains a public health challenge in Indonesia. Available interventions are generally designed using a uniform approach and have not fully accounted for the diversity of behavioral and psychosocial factors underlying unmet need for family planning. A population segmentation approach may help identify groups of women with distinct characteristics, enabling the development of more targeted family planning programs. Methods: This study used secondary data from the 2018 Guttmacher Community Based Survey (CBS) involving 1,430 women aged 15–49 years with unmet need for family planning across six provinces in Java. Cluster analysis was conducted using Gower Distance with HDBSCAN and K-Means methods, with validation performed using average silhouette, PERMANOVA, Betadisper, and Chi-Square/Fisher tests. Results: HDBSCAN identified three clusters (206 respondents) while 1,224 respondents (85.6%) were classified as noise, whereas K-Means assigned all 1,430 respondents into three clusters. Despite producing different clustering structures, both methods identified three complementary barrier profiles. The first group had no prior contraceptive use history but demonstrated high reproductive autonomy. The second group had extensive contraceptive use experience accompanied by actual side effect experiences. The third group was characterized by low reproductive autonomy and strong acceptance of traditional gender norms. Substantively, both methods consistently identified four major barrier patterns, namely contraceptive misperceptions, discontinuation due to side effects, limited contraceptive experience, and low reproductive autonomy. Contraceptive use history, side effect experiences, perceptions of contraceptive methods, and reproductive autonomy emerged as the primary factors differentiating the identified groups. Program Implications: Women with unmet need for family planning do not constitute a homogeneous population. Behavioral and psychosocial segmentation was able to identify characteristic differences that could not be adequately explained by sociodemographic factors alone, suggesting that family planning programs incorporating specific barrier profiles for each group have the potential to produce more targeted and effective interventions.
Read More
T-7580
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive