Pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen esensial dalam mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera, dengan rumah sakit sebagai fasilitas utama dalam menyediakan layanan medis yang efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, rumah sakit diharuskan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan baik secara internal maupun eksternal melalui berbagai indikator. Salah satu alat evaluasi penting dalam peningkatan mutu ini adalah Indikator Nasional Mutu (INM), yang digunakan untuk menilai capaian mutu pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan. Meskipun INM berperan besar dalam memperbaiki kualitas layanan dan efisiensi biaya, capaian INM di rumah sakit Indonesia masih mengalami kendala, terutama terkait kepatuhan dan infrastruktur yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian INM rumah sakit di Indonesia pada Juni 2024 berdasarkan status kepemilikan, kelas rumah sakit, jenis pelayanan, dan wilayah regional. Metode yang digunakan adalah penelitian potong lintang dengan analisis data sekunder dari basis data Kementerian Kesehatan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan rumah sakit pemerintah dan swasta memiliki perbedaan signifikan dalam beberapa indikator, dengan rumah sakit pemerintah cenderung lebih unggul. Rumah sakit kelas A dan B memiliki capaian lebih baik dibandingkan kelas C dan D, namun tantangan terkait terhadap waktu tanggap operasi sesarea emergensi dan waktu tunggu rawat jalan masih ada, terutama di kelas rendah. Capaian mutu rumah sakit di wilayah Jawa dan Bali lebih baik dibandingkan Indonesia Timur, hal ini dipengaruhi oleh kesenjangan sumber daya dan infrastruktur. 

Quality healthcare services are essential for achieving a healthy and prosperous society, with hospitals playing a central role in delivering effective and efficient medical care. According to Law No. 17 of 2023, hospitals are required to continually improve the quality of their services both internally and externally through various indicators. One of the key tools for evaluating quality improvement is the National Health Service Quality Indicators (INM), which assess the performance of healthcare facilities. While INM plays a critical role in enhancing service quality and cost-efficiency, the achievments of INM in Indonesian hospitals faces challenges, particularly related to compliance and uneven infrastructure. This study aims to analyze the achievements of the National Hospital Quality Indicators (INM) in Indonesian hospitals as of June 2024, based on ownership status, hospital class, service type, and regional location. The study uses a cross-sectional design with secondary data analysis sourced from the Ministry of Health of Indonesia’s database. The findings reveal significant differences between government and private hospitals in several indicators, with government hospitals generally performing better. Hospitals in class A and B achieved better quality outcomes compared to those in class C and D, although challenges remain in emergency cesarean section response times and outpatient wait times, particularly in lower-class hospitals. Furthermore, hospitals in the Java and Bali regions demonstrated better quality outcomes compared to those in Eastern Indonesia, with disparities in resources and infrastructure being key influencing factors.

Kebutuhan layanan kesehatan di wilayah metropolitan seperti Provinsi DKI Jakarta terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola penyakit. Namun, capaian Bed Occupancy Rate yang relatif rendah pada sebagian besar rumah sakit umum di DKI Jakarta mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara distribusi kapasitas rumah sakit dan kebutuhan pelayanan rawat inap. BOR digunakan sebagai indikator efisiensi pemanfaatan tempat tidur rawat inap dengan standar ideal pada kisaran 60–85 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan capaian BOR rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 serta menganalisis hubungannya dengan karakteristik struktural rumah sakit yang meliputi kelas rumah sakit, status kepemilikan, dan wilayah administratif. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang dan memanfaatkan data sekunder RS Online periode Januari–September 2025. Sampel penelitian terdiri dari 119 rumah sakit umum yang memenuhi kriteria inklusi. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan tabulasi silang dengan uji Chi-Square (Likelihood Ratio), serta analisis lanjutan uji perbedaan rerata untuk mengevaluasi BOR sebagai variabel kontinu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah sakit umum di Provinsi DKI Jakarta berada pada kategori BOR rendah (75,6%), sementara 20,3% berada pada kategori ideal dan 4,2% pada kategori tinggi, dengan nilai rerata BOR sebesar 44,06%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa kelas rumah sakit dan wilayah administratif tidak berhubungan secara signifikan dengan capaian BOR. Sementara itu, analisis numerik menunjukkan adanya perbedaan rerata BOR yang bermakna berdasarkan status kepemilikan, di mana rumah sakit pemerintah memiliki tingkat pemanfaatan tempat tidur rawat inap yang lebih tinggi dibandingkan rumah sakit swasta/non-pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tempat tidur rawat inap di Provinsi DKI Jakarta kemungkinan lebih dipengaruhi oleh dinamika sistem pelayanan dan beban pelayanan rumah sakit dibandingkan oleh karakteristik struktural tunggal sehingga interpretasi BOR sebagai indikator kinerja perlu mempertimbangkan konteks sistem kesehatan secara menyeluruh.

The demand for healthcare services in metropolitan areas such as the Province of DKI Jakarta continues to increase in line with population growth, urbanization, and changing disease patterns. However, the relatively low Bed Occupancy Rate (BOR) observed in most public hospitals in DKI Jakarta indicates a potential mismatch between the distribution of hospital capacity and the need for inpatient care. BOR is used as an indicator of inpatient bed utilization efficiency, with an ideal standard ranging from 60 to 85 percent. This study aims to describe the level of BOR in public hospitals in DKI Jakarta in 2025 and to analyze its association with structural hospital characteristics, including hospital class, ownership status, and administrative area. The study uses a descriptive analytical quantitative design with a cross-sectional approach and utilizes secondary data from RS Online for the period January–September 2025. The study sample consisted of 119 public hospitals that met the inclusion criteria. Data were analyzed using univariate and bivariate methods, including cross-tabulation with Chi-square tests (Likelihood Ratio), as well as additional mean comparison analyses to examine BOR as a continuous variable. The results show that the majority of public hospitals in DKI Jakarta had low BOR levels (75.6%), while 20.3% were within the ideal range and 4.2% had high BOR. The mean BOR was 44.06%. Bivariate analysis indicated that hospital class and administrative area were not significantly associated with BOR. In contrast, numerical analysis revealed a significant difference in mean BOR by ownership status, with public hospitals exhibiting higher inpatient bed utilization compared to private or non-public hospitals. These findings suggest that inpatient bed utilization in DKI Jakarta is more strongly influenced by healthcare system dynamics and service burden than by individual structural hospital characteristics, highlighting the importance of interpreting BOR within a broader health system context.