Abstrak: Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah (Quickwins) merupakan strategi pemerintah menyelesaikan masalah tingginya kematian ibu dan terbatasnya ketersediaan darah di Indonesia. Sejak diimplementasikan tahun 2015, masih terdapat kesenjangan implementasi antar kabupaten/kota di Banten. Tesis ini membahas bagaimana dan apa yang terjadi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten Tahun 2018 ditinjau dari kemampuan petunjuk teknis dalam Permenkes no 92 tahun 2015 menstrukturisasi proses implementasi, mudah-sulitnya masalah teknis untuk dikendalikan, lingkungan eksternal kebijakan, faktor pendukung dan penghambat implementasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsur pimpinan dan petugas pengelola kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Puskesmas, UTD, dan RS. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya 1 dari 8 kabupaten/ kota di Banten yaitu Cilegon yang memiliki nota kesepahaman (MoU) sesuai Permenkes No 92 Tahun 2015. Hal ini karena belum dipahaminya urgensi nota kesepahaman oleh implementor, dan ada benturan kepentingan dengan kebijakan lain. Hambatan teknis implementasi adalah kompleksitas struktur implementor, anggaran untuk rekrutmen donor, mispersepsi di masyarakat, dan kesulitan koordinasi akibat fragmentasi organisasi. Dari hasil disimpulkan bahwa ada modifikasi dalam implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah di Provinsi Banten menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Perlu dilakukan monitoring terhadap seberapa jauh modifikasi yang dilakukan, seberapa besar efektivitasnya dan ada tidaknya penyimpangan dari tujuan. Implementasi kebijakan kerja sama pelayanan darah perlu didukung dengan penguatan sistem rujukan dan pelayanan kesehatan ibu yang adekuat agar dapat berdampak langsung terhadap penurunan AKI

Abstrak: Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darahmanusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuankomersial. Di Negara berkembang, transfusi darah paling banyak diberikan untukperawatan komplikasi kehamilan dan persalinan, anemia yang parah pada anak-anak, trauma dan perawatan kelainan darah. Akses pada darah yang aman dapatmencegah hingga seperempat kematian ibu setiap tahun. persediaan darah adalah2% dari populasi penduduk. Persentase tertinggi kebutuhan ideal darah se-Indonesia ada di Jawa Barat namun ketersediaan darah hanya mencapai 35,4%kebutuhannya. Penelitian ini ingin mengetahui dukungan pemerintah daerahtingkat Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan darah tahun 2010-2015. Penelitianini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulandata diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan daerah provinsi tentangpenyelenggaraan kesehatan, namun belum mengacu pada peraturan baru terkaitpelayanan darah. Terdapat alokasi anggaran program rutin yang secara tidaklangsung mendukung pelayanan darah dan bantuan hibah Palang Merah IndonesiaProvinsi Jawa Barat. Bantuan hibah ini belum diperhitungkan dalam biayapengganti pengolahan darah tingkat provinsi. Jumlah Unit Transfusi Darah dinilaimencukupi namun jumlah Bank Darah Rumah Sakit masih sedikit. Sisteminformasi manajemen yang terintegrasi dengan Unit Transfusi Darah Pusat PMImasih sedikit. Tidak terdapat tenaga kesehatan PNS tingkat provinsi yangdiperbantukan di UTD. Data Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat pendonordarah melalui desa siaga aktif belum dipetakan. Komunikasi data antara DinasKesehatan dan UTD masih lemah. Tren jumlah pendonor, jumlah produksikomponen darah dan tingkat partisipasi masyarakat semakin besar. Trenpenggunaan darah meningkat di bidang kebidanan. Diperlukan sosialisasiperaturan-peraturan terbaru, penyesuaian peraturan daerah dengan kebijakannasional, penerapan jejaring pelayanan darah provinsi dan pelaksanaan programquick win pelayanan darah.Kata kunci: pelayanan darah, kebutuhan darah, dukungan pemerintah daerah,program quick win pelayanan darah.

---

Blood service is one of health services that utilize human blood as the basematerial for humanitarian and not for commercial purposes. In developingcountries, most blood transfusions are given for pregnancy and childbirthcomplication treatment, severe anemia in children, trauma and blood disorders.Access to safe blood can prevent up to a quarter of maternal deaths annually.Blood supply recommendation is 2% of the population. The highest percentage ofblood needs in Indonesia is in West Java which in 2013 availability of bloodaccounted for 35.4% needs. This study investigated the local government supportof West Java province for blood service 2010-2015. This study was qualitativedesign with case study approach. The data collection obtained through in-depthinterviews, observation, and study literature. The results showed there wereprovincial regulations on health administration, but not comply with the newregulations. There was a regular program budget allocation, which indirectlysupport the blood service and grants to Indonesia Red Cross branch West Java.This grant has not been taken into account in provincial level of blood processingcharge. Blood transfusion services were considered sufficient but the numberhospital blood banks were still small. Management information system amongBTS-es integrated with Indonesia Red Cross Central BTS were small. There wereno civil servants in provincial level employed at BTS. Blood donor data throughDesa Siaga Aktif were not available. Data communication between the ProvincialHealth Office and BTS was still weak. There were rising trend in the number ofdonors, blood component production and level of community participation. Therewas increasing blood use trend in obstetrics. Socialization of recent regulations isneeded, adjustment of local regulations with national policy, the implementationof the provincial network of blood services and the blood service quick-winprogram should be endorsed.Key words : blood service, blood requirement, local government role, bloodservice quick win program

Abstrak:

---