ABSTRACT

 Program Pendidikan Dokter Spesialis merupakan integrasi antara pelayanan dan pendidikan. Permasalahan timbul berkaitan dengan pembiayaan pendidikan dokter spesialis antara Fakultas Kedokteran dengan Rumah Sakit terutama berhubungan dengan penentuan biaya pendidikan.. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis besarnya biaya pendidikan di RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan menggunakan metode activity based costing . Didapatkan bahwa sumber biaya meliputi biaya alat dan bahan habis, alat medik, alat non medik, gaji karyawan dan honor karyawan. Hasil perhitungan menggunakan metode activity based costing mendapatkan satuan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.456.181,34 per mahasiswa per tahun.

 

Rasio kebutuhan dokter di Indonesia masih dibawah standar WHO. Sesuai dengan amanat Undang-undang, Kementerian Kesehatan berkomitmen memenuhi kebutuhan dokter spesialis di seluruh wilayah Indonesia melalui Kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan yaitu kebijakan bantuan biaya Pendidikan dokter spesialis-dokter gigi spesialis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedure. Penelitian ini menggabungkan model implementasi kebijakan Edward III dan Van Meter Van Horn dengan menggunakan 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi, karakteristik organisasi pelaksana, serta lingkungan politik, sosial dan ekonomi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, telaah dokumen dan observasi. Informan Penelitian terdiri dari ketua dan anggota tim kerja penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDGS, dinas Kesehatan provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan Mei- Juni 2023. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Pada variable ukuran dan tujuan Kebijakan bantuan biaya PDS-DGS telah jelas dan dapat diukur dan tertuang kedalam indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan. Komunikasi kebijakan antar organisasi berjalan baik antara Direktorat penyediaan Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan stakeholder lainnya melalui sosialisasi dan koordinasi secara rutin. Sumber daya dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS baik sumber daya manusia, anggaran, dan kewenangan telah dioptimalkan dengan baik oleh Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, namun untuk sumber daya fasilitas yaitu system informasi masih diperlukan pengembangan agar dapat digunakan secara optimal. Karakteristik organisasi pelaksana didukung dengan ketersediaan SOP penyelenggaraan beasiswa PPDS-PPDS yang sudah lengkap dan pembagian wewenang antar organisasi yang sudah jelas. Pada variable disposisi, komitmen pimpinan dan tim kerja dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS dengan melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik menunjukkan besarnya dukungan stakeholder terkait dalam implementasi kebijakan bantuan biaya PDS-DGS 

---

The ratio of the need for doctors in Indonesia is still below the WHO standard. In accordance with the mandate of the Law, the Ministry of Health is committed to meeting the needs of specialist doctors in all regions of Indonesia through a policy of assistance with the cost of education for specialist dentists. This study aims to analyze the implementation of policies that have been implemented, namely the policy of educational assistance for specialist dentists. This research is a qualitative research with a Rapid Assessment Procedure research design. This study combines the policy implementation model of Edward III and Van Meter Van Horn by using 6 variables, namely policy size and objectives, communication, resources, dispositions, characteristics of implementing organizations, as well as the political, social and economic environment. Data collection was carried out through in-depth interviews, document review and observation. The research informants consisted of the heads and members of the PPDS-PPDGS working team members, the Riau, East Nusa Tenggara, Maluku and South Sulawesi provincial health offices. The research was conducted from May to June 2023. The research results show that policy implementation has been going well. The size and objective of the PDS-DGS cost assistance policy are clear and measurable and are contained in the performance indicators for the Directorate of Provision of Health Personnel activities contained in the Strategic Plan of the Ministry of Health. Inter-organizational policy communication runs well between the Directorate for the provision of health workers, the Provincial Health Office and other stakeholders through regular outreach and coordination. Resources in the implementation of the PDS-DGS financial assistance policy, both human resources, budget, and authority, have been well optimized by the Directorate for Provision of Health Personnel, but for facility resources, namely the information system, development is still needed so that it can be used optimally. The characteristics of implementing organizations are supported by the availability of complete PPDS-PPDS scholarship implementation SOPs and a clear division of authority between organizations. In the disposition variable, the commitment of the leadership and work team in implementing the PDS-DGS financial assistance policy by carrying out tasks according to their respective roles and responsibilities. The economic, social and political environment variables show the magnitude of the support of relevant stakeholders in the implementation of the PDS-DGS financial aid policy