Abstrak: Latar Belakang : Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga Negara, sejak era desentralisasi daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan sistem kesehatan. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah terpencil yaitu kecamatan Kotawaringin Lama yang menghubungkan dengan Kabupaten Lamandau dan Sukamara, daerah terpencil ini menjadi strategis dan adanya perusahaan besar di wilayah kecamatan tersebut. Untuk memenuhi pemerataan pembangunan dan kemudahan akses pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah membangun Rumah Sakit Kutaringin didasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 440/1616/KD.B tanggal 22 April 2015. Salah satu dokumen yang belum tersedia adalah perencanaan Sumber Daya Manusia dan langkah-langkah pemenuhannya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan tersusunnya kebutuhan Sumber Daya Manusia RSUD Kutaingin dari segi jumlah dan jenis serta cara pemenuhannya Metode : Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen dengan metode kualitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang yaitu para pemangku kepentingan di Kabupaten Kotawaringin Barat Hasil : Perencanaan SDM yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan kebutuhan SDM RSUD Kutaringin mengacu Standar Pelayanan Miniman rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 adalah 67 orang dan kebutuhan sesuai dengan perhitungan menggunakan ABK selama 5 tahun perencanaan adalah tahun 2021 sebanyak 45 orang, tahun 2022 sebanyak 47 orang, tahun 2023 sebanyak 49 Orang, tahun 2024 sebanyak 53 orang dan tahun 2025 sebanyak 58 orang. Pemenuhan SDM RSUD Kutaringin akan berasal dari puskesmas penyangga di wilayah kecamatan Kotawaringin Lama dan Kabupaten Kotawaringin Barat lainnya serta tambahan rekrutmen tenaga yang belum tersedia. Anggaran yang tersedia untuk pemenuhan SDM RSUD Kutaringin belum mencukupi. Kesimpulan: Perencanaan Sumber Daya Manusia dengan menggunakan perhitungan formula dan sesuai ABK lebih efisien dan rekrutmen pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi, dari hasil perhitungan untuk tahun 2021 dibutuhkan 45 orang. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dapat segera melakukan perekrutan SDM Rumah Sakit Kutaringin dengan melakukan usulan CPNS, P3K atau dengan mekanisme Tenaga Kontrak Daerah. Regulasi kontrak dokter spesialis harus dibuat khusus untuk menarik minat dokter spesialis. Upaya untuk memenuhi jenis SDM Rumah Sakit Kutaringin Dinas Kesehatan juga bisa melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dalam bentuk kerjasama peningkatan kompetensi dan mengusulkan ke Kemenkes untuk penugasan kerja dokter spesialis di Rumah Sakit Kutaringin melalui Program WKDS atau PGDS

Abstrak: SDM kesehatan mempunyai peran yang strategis dalam pelayanan kesehatan dan terus diupayakan oleh pemerintah agar tersedia secara memadai baik dari sisi jumlsh, jenis, dan kualitasnya serta terdistribusi secara merata. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi titik kritis bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan transisi demografi (penduduk menua) dan transisi epidemiologi serta dalam pencapaian target UHC dan SDG's

Abstrak:

Abstrak: Sistem kesehatan pada pandemi Covid-19 ini didorong untuk mampu beradaptasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan penyakit tersebut. Sistem kesehatan dapat bertahan dengan dukungan sumber daya yang cukup di fasilitas kesehatan terutama adanya SDMK yang memadai, terlatih dan kompeten. RSCM merupakan fasilitas kesehatan rujukan nasional dan pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RSCM telah terakreditasi nasional dan internasional. Standar akreditasi mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam pelayanan yang diberikan. Salah satu penerapan keselamatan pasien di rumah sakit adalah dengan memastikan SDMK yang ada telah terkualifikasi, terlatih dan kompeten. SDMK yang terkualifikasi, terlatih dan kompeten dapat dilakukan pemberian penugasan klinis melalui proses kredensial yang merupakan syarat dalam akreditasi rumah sakit. Penugasan klinis yang diberikan merupakan rekomendasi penilaian kompetensi dari mitra bestari dalam memastikan SDMK yang terkualifikasi, terlatih dan kompeten berdasarkan portofolionya. Pemberian penugasan klinis diajukan melalui proses kredensial. Dan kredensial ini telah dilakukan pada kelompok medik dan perawat namun belum ada kebijakan penyelenggaraan kredensial SDMK kelompok lainnnya. Radiografer adalah salah satu SDMK yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien sehingga rumah sakit harus memastikan keselamatan pasien dengan penapisan SDMK yang ada di unit layanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan penugasan klinis dalam proses kredensial, penetapan kompetensi, pengaruh penugasan klinis dalam penempatan, pengaruh penugasan klinis dalam jenjang karir dan pengaruh penugasan klinis dalam pengembangan kompetensi. Penelitian ini menggunakan teori Avedis Donabedian dengan variabel penugasan klinis yang mempengaruhi variabel penempatan, jenjang karir dan pengembangan kompetensi. Hasil penelitian didapatkan bahwa penugasan klinis Radiografer diberikan melalui proses kredensial, penetapan penugasan klinis menggunakan assessment kompetensi Radiografer, penempatan Radiografer yang diterapkan masih terdapat ketidaksesuaian dengan penugasan klinis yang diberikan, penugasan klinis Radiografer berdasarkan kompetensi dapat meningkatkan kompetensi dan insentif, dan pengembangan kompetensi tidak sepenuhnya dari penugasan klinis Radiografer yang diberikan. Kesimpulan didapatkan bahwa penerapan pemberian penugasan klinis Radiografer berdasarkan kompetensi dapat dilakukan kepada semua kelompok SDMK dengan menggunakan assessment kompetensi yang dapat diimplementasikan dalam penempatan, jenjang karir dan pengembangan kompetensi. Rekomendasi penelitian ini yaitu penyelenggaraan kredensial SDMK selain dokter dan perawat dalam pemberian penugasan klinis SDMK dapat dilakukan sehingga perlu adanya kebijakan yang mengatur dan memperkuat penyelenggaraan di fasilitas kesehatan