Abstrak: Dalam sistem tatakelola rumah sakit budaya keselamatan menjadi hal penting, dimana tidak hanya terfokus pada keselamatan pasien saja, tetapi juga keselamatan kerja petugas. Hal tersebut terkait pada keselamatan dari berbagai aspek, baik dalam hal pengobatan maupun keamanan fasilitas. Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit dengan baik dan sesuai standar pedoman yangada sangat mendukung kegiatan pelayanan yang dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa bangunan dan utilitas di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Mintohardjo melaui komponen input, proses, dan output kegiatan tersebut. Desain penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, pengamatan dan analisis. Pada penelitian ini digunakan kerangka pendekatan sistem dengan memasukkan sarana manajemen pada unsur input, pendekatan siklus manajemen kualitas berupa PPEPP pada unsur proses, hasil kegiatan berupa keterselesaian kegiatan pada unsur outputnya, serta melakukan penilaian efektivitas kegiatan menggunakan pendekatan hasil (goal oriented approach). Informan pada penelitian ini terdiri dari Komandan Satuan Markas, Kepala Bagian Program dan Rencana Anggaran, Kepala Bagian terkait pemeliharaan fasilitas dan utilitas, kepala tata usaha bagian pemeliharaan, dan petugas pelaksana kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, telaah dokumen, pengamatan, serta penilaian efektivitas kegiatan diketahui bahwa kegiatan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit untuk yang bersifat rutin sudah dianggap efektif dengan nilai perbandingan OS/OA ≥ 1, sementara untuk kegiatan yang bersifat insidentil belum efektif dengan nilai OS/OA < 1. Komponen kegiatan pemeliharaan dari unsur input yang dapat menjadi potensi menghambat efektivitas adalah kurangnya SDM, pengalihan anggaran rutin akibat adanya kegiatan insidentil yang tak terduga, serta manajemen stok bahan material yang dipakai. Sedangkan dari komponen proses ditemukan tahap penetapan yang masih belum detail, aktivitas pengendalian terhadap kegiatan yang belum efektif yang pasif, serta tahap peningkatan kualitas hasil pekerjaan yang masih samar. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah belum efektifnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit memerlukan tindakan pengendalian lebih lanjut dengan melakukan koreksi serta pemecahan masalah yang ditemukan pada komponen input yang terdiri dari SDM, anggaran, bahan material, dan SOP yang berlaku. Untuk kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit yang telah efektif sebaiknya dilakukan aksi peningkatan kegiatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga dapat menghasilkan output dengan mutu yang semakin baik

Abstrak: Latar belakang: Bidan merupakan tenaga kesehatan profesional yang sangat diharapkan kinerjanya dalam meningkatkan derajat kesehatan dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu. Sehingga, bidan dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya harus memenuhi standar yang dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan. Namun kenyataannya cakupan pelayanan kesehatan ibu yaitu cakupan kunjungan ibu hamil (K4), persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, dan kunjungan nifas ketiga (KF3) belum merata di wilayah kerja Kabupaten Cirebon sehingga dapat diasumsikan bahwa kinerja bidan puskesmas secara makro belum maksimal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Kinerja bidan dapat dipengaruhi oleh kualitas kehidupan kerja (keterlibatan pegawai, kompensasi yang adil/seimbang, rasa aman terhadap pekerjaan, keselamatan lingkungan kerja, rasa bangga terhadap institusi, pengembangan karir, fasilitas yang tersedia, penyelesaian masalah, dan komunikasi) di tempat bekerja karena kualitas kehidupan kerja dinilai dapat menumbuhkan partisipasi bidan terhadap organisasi atau institusi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kualitas kehidupan kerja dengan kinerja bidan puskesmas di Kabupaten Cirebon. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional menggunakan data primer berupa kuesioner. Unit analisis dalam penelitian ini adalah bidan puskesmas. Sampel yang digunakan sebanyak 57 bidan. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, analisis bivariat dengan uji chi square, dan analisis multivariat dengan uji regresi logistik. Hasil: Proporsi kinerja bidan tertinggi yaitu bidan yang memiliki kinerja baik sebanyak 34 (59,6%). Berdasarkan uji chi square, kinerja bidan memiliki hubungan yang signifikan dengan keterlibatan pegawai (p = 0,051), kompensasi yang adil/seimbang (p = 0,018), keselamatan lingkungan kerja (p = 0,048), rasa bangga terhadap institusi (p = 0,002), pengembangan karir (p = 0,002), fasilitas yang tersedia (p = 0,0005) dan penyelesaian masalah (p = 0,015). Sedangkan kinerja bidan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan rasa aman terhadap pekerjaan (p = 0,056) dan komunikasi (p = 0,072). Berdasarkan uji regresi logistik, kompensasi yang adil/seimbang memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh lama masa kerja dan usia bidan (p = 0,006 dan OR = 7,019), rasa bangga terhadap institusi memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh pendidikan bidan (p = 0,007 dan OR = 23,189) dan komunikasi memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh status perkawinan dan usia bidan (p = 0,031 dan OR = 5,468). Kesimpulan: Keterlibatan pegawai, kompensasi yang adil/seimbang, keselamatan lingkungan kerja, rasa bangga terhadap institusi, pengembangan karir, fasilitas yang tersedia, dan penyelesaian masalah dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja bidan puskesmas di Kabupaten Cirebon. Saran: Diperlukan monitoring dan evaluasi kinerja bidan secara periodik sehingga dapat diketahui perencanaan yang perlu disusun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kebidanan

Abstrak: Ibu hamil menjadi salah satu kelompok masyarakat yang rentan terinfeksi COVID-19 akibat adanya perubahan fisiologis tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan pandemi COVID-19 memengaruhi perawatan selama kehamilan, meningkatkan angka kehamilan risiko tinggi, dan meningkatkan mortalitas pada ibu dan bayinya. Menurut WHO, peningkatan jumlah persalinan dengan metode Sectio Caesaria (SC) berbanding lurus dengan peningkatan kejadian infeksi daerah operasi (IDO). Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor intrinsik (umur pasien, status gizi, anemia, kejadian perdarahan)dan faktor ekstrinsik ( pengetahuan tenaga kesehatan tentang pengendalian infeksi rumah sakit, kepatuah kebersihan tangan tenaga kesehatan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri tenaga kesehatan, lama waktu operasi dan penggunaan antibiotika profilaksis) yang menyebabkan kejadian IDO pada pasien pasca-SC selama pandemi COVID-19 di RSUD Bali Mandara Asuhan antenatal yang terfokus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan primer,serta pemangku kebijakan dalam menyiapkan fasilitas kesehatan yang memadai bagi pasien dan tenaga kesehatan serta membangkitkan kesadaran untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi oleh pasien dan keluarga merupakan salah satu upaya menurunkan angka IDO.

Abstrak: Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat

Abstrak: Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe C di Jakarta Timur. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, RS Yadika perlu memiliki hubungan yang baik dengan pemasok, pelanggan eksternal, dan karyawan sebagai pelanggan internal. Dari data bagian kepegawaian di RS Yadika pada empat tahun terakhir didapatkan rata-rata nilai perputaran pegawai sebesar 24% dengan angka tertinggi pada tahun 2018 sebesar 30%. Tingginya angka perputaran pegawai menimbulkan ketidakstabilan kondisi organisasi dan meningkatkan biaya sumber daya manusia terutama untuk rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Dengan meningkatkan retensi karyawan, biaya tersebut dapat ditekan sehingga organisasi dapat mengalokasikan anggarannya pada sektor lain. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan angka retensi karyawan, rumah sakit harus berfokus terhadap usaha membangun dan mempertahankan budaya organisasi yang menekankan pada kepuasan karyawan melalui proses pemasaran internal yang efektif. Penelitian ini membahas hubungan pemasaran internal dengan kepuasan kerja dan retensi karyawan di Rumah Sakit Yadika Pondok Bambu tahun 2022. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemasaran internal dan kepuasan kerja. Sedangkan variabel terikatnya adalah kepuasan kerja dan retensi karyawan. Variabel pemasaran internal memiliki bauran yaitu produk, harga, promosi/komunikasi internal, tempat, partisipan, bukti fisik, dan proses. Variabel kepuasan kerja memiliki dimensi pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, dan hubungan dengan rekan kerja. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain potong lintang menggunakan uji korelasi. Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2022 dengan jumlah responden sebanyak 98 orang karyawan tetap di RS Yadika Pondok Bambu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemasaran internal dirasa baik oleh mayoritas responden (51%). Variabel kepuasan kerja dirasa kurang oleh mayoritas responden (56%). Sedangkan pada variabel retensi karyawan dirasa baik oleh mayoritas responden (57,1%). Terdapat korelasi yang signifikan antara pemasaran internal dengan kepuasan kerja dengan hubungan kuat searah, terdapat korelasi yang signifikan antara kepuasan kerja dengan retensi karyawan dengan hubungan sedang searah, dan terdapat korelasi yang signifikan antara pemasaran internal dengan retensi karyawan dengan hubungan sedang searah. Seluruh bauran pemasaran internal secara simultan berhubungan dengan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Bauran partisipan dan bukti fisik memiliki hubungan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sedangkan bauran harga memiliki hubungan signifikan dengan retensi karyawan. Seluruh dimensi kepuasan kerja secara bersamaan memiliki hubungan yang signifikan dengan retensi karyawan dan dimensi gaji menjadi dimensi yang memiliki hubungan signifikan. Dari hasil penelitian tersebut disarankan bagi rumah sakit untuk melakukan peningkatan hubungan baik antar karyawan dengan atasan, menyediakan fasilitas pemasaran dalam rumah sakit, menjamin kondisi fisik ruangan dan gedung selalu nyaman, melakukan evaluasi pada proses rekrutmen dan seleksi, serta meninjau besaran gaji yang diterima karyawan

Abstrak: Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.

---

The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.

Abstrak: Tantangan resistensi antimikroba yang dihadapi Indonesia serupa dengan banyak negara di Kawasan Asia dan sekitarnya. Hasil survei penggunaan antimikroba yang dilakukan EXPLAIN* (Exploration of Antimicrobial Consumption to Identify Targets for Quality Improvement in Indonesian Hospitals) di seluruh bangsal rawat inap RS Royal Taruma tanggal 19-22 Maret 2019 dari 100 pasien yang diteliti didapatkan hasil penggunaan antibiotik empiris sebanyak 97% yang terdiri dari 81% untuk terapi empiris, 12 % profilaksis medis, 4% profilaksis bedah, dengan diagnosis terbanyak untuk pemberian antibiotik adalah tifoid, pneumonia dan demam berdarah. Pasien tanpa indikasi yang jelas mendapatkan antibiotik sebanyak 16%. RS Royal Taruma pada bulan November 2018 membentuk Tim PPRA untuk mendukung program nasional dan mengurangi penggunaan antibiotik irasional di RS Royal Taruma. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PPRA terhadap penggunaan antibiotik di RS Royal Taruma. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik dengan menganalisis penggunaan antibiotik secara kuantitatif DDD (Defined daily doses)/100 patient-days secara berkala dengan mengambil data sekunder Tim PPRA triwulan di bulan Februari, Mei dan Agustus 2020. Dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam 14 sumber informan untuk mengetahui tentang persepsi, pendapat, pikirannya tentang penggunaan antibiotik terkait dengan impelementasi kebijakan PPRA di RS Royal Taruma. Dari hasil DDD/100 patient-days, didapatkan hasil tiga antibiotik terbanyak yang digunakan adalah Cetriaxon (64,7%), Levofloxacin (20,1%) dan Meropenem (6,9%), yang termasuk kedalam golongan antibiotik berspektrum luas. Total penggunaan antibiotik sebanyak 1206,59 DDD/100 patient-days atau dalam satu hari terdapat 12,1 DDD antibiotik yang digunakan pada 100 pasien rawat inap dengan total lama perawatan selama 5547 hari. Dari hasil wawancara mendalam dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPRA sudah dilaksanakan namun belum berjalan optimal dan perlu ditingkatkan lagi

---

The challenges of antimicrobial resistance facing Indonesia are similar to those of many countries in the Asian Region and beyond. The results of a survey on the use of antimicrobials conducted by EXPLAIN * (Exploration of Antimicrobial Consumption to Identify Targets for Quality Improvement in Indonesian Hospitals) in all inpatient wards of Royal Taruma Hospital on 19-22 March 2019, out of 100 patients studied, it was found that 97% of empirical antibiotics were used. consisting of 81% for empiric therapy, 12% for medical prophylaxis, 4% for surgical prophylaxis, with the most common diagnoses for antibiotics being typhoid, pneumonia and dengue fever. 16% of patients without a clear indication received antibiotics. Royal Taruma Hospital in November 2018 formed the PPRA Team to support the national program and reduce the use of irrational antibiotics at the Royal Taruma Hospital. The purpose of this study was to determine the implementation of PPRA policies on the use of antibiotics at the Royal Taruma Hospital. This research is a descriptive analytical study by analyzing the quantitative use of antibiotics, DDD (Defined daily dosage) / 100 patient-days periodically by taking secondary data from the PPRA Team for the quarterly months of February, May and August 2020. Followed by a qualitative approach with in-depth interviews with 14 sources. informants to find out about their perceptions, opinions, thoughts about the use of antibiotics related to the implementation of PPRA policies at Royal Taruma Hospital. From the DDD / 100 patient-days results, the three most widely used antibiotics were Cetriaxon (64.7%), Levofloxacin (20.1%) and Meropenem (6.9%), which belong to the broad-spectrum antibiotic class. Total antibiotic use was 1206.59 DDD / 100 patient-days or in one day there were 12.1 DDD antibiotics used in 100 hospitalized patients with a total length of stay of 5547 days. From the results of the in-depth interview it can be concluded that the implementation of PPRA policies has been implemented but has not run optimally and needs to be further improved

Abstrak: Lamanya waktu tunggu menjadi salah satu indikator bagi suatu rumah sakit dalam menjaga mutu layanannya, menunggu yang terlalu lama akan memunculkan penilaian negatif dari pelanggan terkait produk dan kualitas pelayanan. Kunjungan rawat jalan pasien BPJS Kesehatan di RS Grha Permata Ibu Depok sejak tahun 20172018 rata-rata sekitar 450-600 kunjungan/hari, hal tersebut sejalan dengan banyaknya resep yang harus di layani di instalasi farmasi rawat jalan. Jadwal dokter praktek yang bersamaan dan SDM yang kurang menjadi alasan belum tercapaianya standar waktu minimal pelayanan resep yang ditetapkan permenkes yaitu ≤60 menit untuk obat racikan dan ≤30 menit untuk obat non racikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui waktu tunggu pelayanan resep rawat jalan pasien BPJS Kesehatan pada kondisi current state dan future state setelah penerapan lean kaizen di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit Grha Permata Ibu Depok. Metode penelitian ini merupakan operational research dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer yang diambil melalui observasi langsung dengan Teknik time motion study dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini ditemukan 3 jenis waste yaitu 53,3% waste waiting, 40% waste overprocessing, 6,7% waste motion, setelah dilakukan penerapan lean kaizen dengan pendekatan PDCA menggunakan 2 skenario, terjadi penurunan terjadi penurunan Lead time dari 135,31 menit menjadi 9,11 menit pada skenario-1 dan 7,49 menit pada skenario-2. Dengan penurunan TNVAT dari 128,62 menit menjadi 5,65 menit pada skenario-1 dan 3,75 menit pada skenario-2 pada resep non racikan dan terjadi penurunan Lead time dari 185,17 menit menjadi 31,09 menit pada skenario-1 dan 29,15 menit pada skenario-2. Dengan penurunan TNVAT dari 160,79 menit menjadi 5,02 menit pada skenario-1 dan 3,49 menit pada skenario-2 pada resep racikan. Kesimpulan penelitian ini bahwasanya pendekatan PDCA pada lean kaizen tepat dilakukan pada kondisi dimana waste terbanyak berkaitan dengan perilaku manusia, Adapun hasil penelitian ini belumlah maksimal karena masih ada waste motion yang belum diintervensi dan berpotensi membuat SDM/petugas menghasilkan waste waiting dan overprocessing, sehingga saran peneliti adalah agar dapat menjadikan prioritas perubahan lay out farmasi karena merupakan akar masalah yang bisa memunculkan banyak waste, perlu dilakukan Pengawasan yang berkelanjutan dan mendorong IT rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan farmasi berbasis IT

---

The length of waiting time is one of the indicators for a hospital in maintaining the quality of its services, waiting too long will give rise to negative assessments from customers regarding the product and quality of service. Outpatient outpatient visits of BPJS Kesehatan at Grha Permata Ibu Depok Hospital since 2017-2018 averaged about 450-600 visits/day, this is in line with the number of prescriptions that must be served in outpatient pharmacy installations. The schedule of doctors at the same time and human resources are less the reason has not been achieved the minimum time standard of prescription services set permenkes that is ≤60 minutes for concoction drugs and ≤30 minutes for non-concoction drugs. The purpose of this study is to know the waiting time of outpatient prescription services bpjs health patients in current state and future state after the application of lean kaizen in the Outpatient Pharmacy Installation Of Grha Permata Hospital. This research method is operational research with qualitative and quantitative approach with primary data source taken through direct observation with time motion study technique and in-depth interview. The results of this study found 3 types of waste, namely 53.3% waste waiting, 40% waste overprocessing, 6.7% waste motion, after the implementation of lean kaizen with PDCA approach using 2 scenarios, there was a decrease in lead time from 135.31 minutes to 9.11 minutes in scenario-1 and 7.49 minutes in scenario-2. With TNVAT decreasing from 128.62 minutes to 5.65 minutes on scenario-1 and 3.75 minutes on scenario-2 on non-blend recipes and there was a decrease in Lead time from 185.17 minutes to 31.09 minutes on scenario-1 and 29.15 minutes on scenario-2. With TNVAT decreasing from 160.79 minutes to 5.02 minutes on scenario-1 and 3.49 minutes on scenario-2 on the concoction. The conclusion of this study is that the PDCA approach on lean kaizen is precisely done in conditions where the most waste is related to human behavior, The results of this study are not yet maximal because there is still waste motion that has not been intervened and potentially make officers produce waste waiting and overprocessing, so the advice of researchers is to be able to make priority changes lay out pharmaceuticals because it is the root of the problem that can cause a lot of waste, need to be carried out continuous supervision and encourage IT hospitals to develop pharmaceutical services based on IT

Abstrak: Latar Belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi perhatian terutama di Indonesia. Penurunan AKI merupakan indikator penting dalam pencapaian pembangunan kesehatan di Indonesia. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan penting dilakukan karena tenaga kesehatan memiliki keterampilan dan alat yang sesuai untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Kementerian Kesehatan telah mewajibkan pertolongan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk mencapai target SDG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara partisipasi maternal dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan pemilihan penolong persalinan pada ibu.
Metode: Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam 5 tahun terakhir sebelum survei di 34 provinsi di Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 14.193 orang. Variabel independen penelitian ini yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan yang terdiri dari 4 aspek (perawatan kesehatan, pengeluaran rumah tangga, kunjungan ke keluarga/kerabat, dan penggunaan pendapatan suami) dan variabel dependennya adalah pemilihan penolong persalinan. Variabel kovariatnya adalah umur ibu, tempat tinggal, pendidikan ibu, pendidikan suami, pekerjaan ibu, pekerjaan suami, hidup dengan pasangan, paritas, jumlah anak hidup, pengetahuan kehamilan, jarak ke fasilitas kesehatan, dan tingkat kekayaan. Penelitian ini dianalisis menggunakan regresi logistik ganda.
Hasil: Proporsi penolong persalinan terampil sebesar 67,4% dan penolong persalinan tradisional sebesar 32,6%. Pemilihan penolong persalinan terbanyak oleh tenaga kesehatan yaitu bidan sebanyak 61,8% dan penolong persalinan oleh bukan tenaga kesehatan paling banyak yaitu dukun sebanyak 13,6%. Variabel lain yang paling berhubungan yaitu variabel paritas (grandemultipara) beresiko 1.899 kali untuk memilih penolong persalinan oleh bukan tenaga kesehatan dibandingkan ibu yang paritasnya primipara (OR = 1.899, 95% CI = 1.600-2.253). Pada model akhir multivariat, didapatkan variabel lain yang berhubungan dengan pemilihan penolong persalinan yaitu usia ibu, tempat tinggal, pendidikan ibu, pendidikan suami, pengetahuan kehamilan, jarak ke fasilitas kesehatan, paritas, tingkat kekayaan.
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi maternal di dalam keputusan rumah tangga (perawatan kesehatan, pengeluaran rumah tangga, dan kunjungan ke keluarga/kerabat) dengan pemilihan penolong persalinan. Dan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi maternal dalam keputusan penggunaan pendapatan suami dengan pemilihan penolong persalinan

Abstrak: Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini masih sangat tinggi dan menjadi salah satu permasalahan kesehatan global. Tingginya angka kematian ibu di beberapa negara di dunia khususnya negara berkembang mencerminkan jika akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat rendah. Menurut Thaddeus dan Maine terdapat tiga faktor yang memengaruhi kematian pada ibu dan dikenal dengan model Three Delays. Salah satu contoh dari ketiga faktor tersebut yaitu adanya keterlambatan rujukan yang dialami oleh maternal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan proses rujukan pada maternal. Metode yang digunakan yaitu literature review dengan menggunakan database Pubmed, Scopus, Proquest, Garuda, dan Google Scholar menghasilkan 16 artikel sesuai kriteria inklusi yakni artikel sepuluh tahun terakhir, membahas mengenai faktor-faktor penghambat rujukan pada maternal, serta artikel dengan metode kuantitatif, kualitatif maupun mix-method. Hasil penelitian diketahui jika terdapat faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan proses rujukan maternal yang dibagi menjadi 3 faktor besar yaitu faktor sosioekonomi dan budaya, aksesibilitas pelayanan kesehatan, dan kualitas pelayanan dan perawatan. Faktor sosioekonomi dan budaya yaitu faktor yang melekat pada ibu maupun budaya yang ada di masyarakat. Jarak dan waktu tempuh, permasalahan transportasi, dan biaya merupakan faktor dari segi aksesibilitas. Lalu untuk faktor kulitas perawatan dan pelayanan yang memengaruhi yaitu staf, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan, dan manajemen tidak memadai. Berdasarkan hasil studi terinklusi semua faktor-faktor tersebut mayoritas ditemukan pada artikel yang didapatkan. Oleh karena itu diperlukan adanya penguatan sistem rujukan pada masing-masing stakeholder terkait.

---

The Maternal Mortality Rate (MMR) is currently very high and is a global health problem. The high maternal mortality rate in several countries, especially developing countries, reflects that people's access to quality health services is deficient. According to Thaddeus and Maine, three factors influence maternal mortality and are known as the Three Delays model. One example of these three factors is the delay in referrals experienced by the mother. This study aimed to determine the factors that affect the delay in the referral process to the mother. The method used is a literature review using the Pubmed, Scopus, Proquest, Garuda, and Google Scholar databases producing 16 articles according to the inclusion criteria, namely articles in the last ten years, discussing factors that inhibit maternal referrals, as well as articles using quantitative, qualitative and qualitative methods, and mix-method. The results showed that there are factors that affect the delay in the maternal referral process, which are divided into 3 significant factors, namely socio-economic and cultural factors, accessibility of health services, and quality of services and care. Socio-economic and cultural factors are factors that are inherent in the mother and the culture that exists in society. Distance and travel time, transportation problems, and costs are factors in terms of accessibility. Then for the quality of care and service factors that affect the staff, facilities and infrastructure in health facilities, and inadequate management. Based on the included studies' results, most of these factors were found in the articles obtained. Therefore, it is necessary to strengthen the referral system for each relevant stakeholder.