Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Supriyadi; Promotor: Purnawan Junadi; Kopromotor: Tris Eryando, Wendy Hartanto; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita P. Budiharsana, Soewarta Koesen, Trihono, Kemal Nazaruddin Siregar
D-388
Depok : FKM-UI, 2018
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dyah Utari; Promotor: Purnawan Junadi; Kopromotor: Tris Eryando, Wendy Hartanto; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita P. Budhiharsana, Soewarta Koesen, Trihono;, Kemal Nazaruddin Siregar
Abstrak:
ABSTRAK Kebijakan desentralisasi Indonesia yang ditetapkan tahun 1999 membawa implikasi terhadap program kementerian dan badan dari tingkat nasional, termasuk program Keluarga Berencana. Penelitian ini melihat implikasi kebijakan desentralisasi terhadap mix kontrasepsi. Data yang digunakan adalah data SDKI tahun 1997, 2003, 2007, dan 2012. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakan desentralisasi mempengaruhi program KB pada sisi sumber daya manusia, kelembagaan, pendanaan, serta sarana dan prasarana. Mix kontrasepsi merupakan akibat dari keputusan pemilihan kontrasepsi di level individu, yang dipengaruhi utamanya oleh persepsi terkait biaya yang dikeluarkan. Sehingga akseptor lebih memilih metode suntik dibandingkan dengan metode lain. Saran yang dapat dirumuskan adalah memasukkan program KB di dalam Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memperoleh layanan KB. Kata Kunci: kebijakan desentralisasi, KB, mix kontrasepsi Policies have a major role in the field of fertility and population. Indonesia's decentralization policy established in 1999 has implications for family planning programs. This study aims to see the implications of decentralization policy on contraceptive mix. The data used are SDKI data in 1997, 2003, 2007, and 2012. With a mixed approach between quantitative and qualitative research, decentralization policy results have influenced the family planning program on human resources, institutional, funding, and facilities and infrastructure. The variables that influence the selection of contraception at the individual level are the perceptions related to the lower costs incurred when choosing injection methods compared to other methods. The suggestion that can be formulated is to incorporate the family planning program in Minimum Service Standards (Standar Pelayanan Minimal) so that the community does not need to spend the cost to obtain family planning services. Key words: Decentralization, Family Planning, Mix Methode Contraception
Read More
D-381
Depok : FKM-UI, 2018
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive