Abstrak: Manajemen dan analisis data yang baik dan sistematis dalam pengelolaan program kewaspadaan dini dan respon diharapkan mengahasilkan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengunakan metode Incremental and Iterative Model yang meliputi tahapan pengumpulan kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengetesan program, pengecekan program. Penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem kewaspadaan dini dan respon berbasis web di Dinas Kesehatan Kota Bogor. Aplikasi sistem kewaspadaan dini dan respon berbasis web di Dinas Kesehatan Kota Bogor dapat membantu dalam melakukan input data, pengolahan data, penyajian data dan disitribusi data sehingga diharapkan kedepanya mampu meningkatkan kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan.

---

Management and analysis of good data and systematic in the management of early warning and response program is expected to result in a data and information that is accurate and timely as the basis for decision making. This study is a qualitative research method, Incremental and Iterative Model which includes the stages of gather requirements, design, code, test it, examine. The result of this research is web-based early warning system and response application in Bogor City Health Agency. Web-based early warning system and response application in Bogor City Health Agency can assist in doing data input, data processing, data presentation that the expected in the future able to improve the completeness and timeliness of data reporting. 

Abstrak:

---

Abstrak: NewEmerging Disease COVID-19 di akhir tahun 2019 menyebabkan KLB hingga pandemi di seluruh belahan dunia secara cepat.Secara global berdasarkan data 8 April 2020, total sebanyak 22.073 petugas kesehatanterinfeksi COVID-19 di 52 Negara. Kota Depok merupakan Kota pelapor kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020. Masih terbatasnya publikasi terkait petugas kesehatan berisiko terkena COVID-19 dan hanya meneliti pada kelompok nakes saja menjadi dasar peneliti untuk mengetahui hubungan status sebagai petugas kesehatan terhadap kejadian kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Depok. Studi crossectional dilakukan menggunakan data sekunder hasil wawancara Form Penyelidikan Epidemiologi berdasarkan Pedoman Kementerian Kesehatan RI. Studi ini menggunakan data Maret- Juni 2020, yang melibatkan 925 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sebagai petugas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri dalam hubungannya dengan kejadian kasus konfirmasi COVID-19. Diketahui bahwa kombinasi antara riwayat kontak suspek COVID-19 dan mengunjungi fasilitas kesehatan diantara responden yang berstatus petugas kesehatan, meningkatkan risiko sebesar 2,13 kali (95% CI 1,33-3,41) untuk menjadi kasus konfirmasi COVID-19. Selain itu juga secara signifikan berhubungan dengan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Depok (p=0,002)

---

In the last 2019, COVID-19 as New Emerging Disease causing a pandemic rapidly.The numbers of health care workers infected COVID-19 worldwide until 8 th April 2020 in 52 countries were 22.073. 2 nd March 2020, Depok city report the first case confirmed COVID-19 also the first case in Indonesia. Limited research about risk of healthcare worker infected COVID-19 and some of the research only examine in healthcare worker group became this research base to assess the association of healthcare worker and confirmed case in Depok City. A crossectional study has been done using secondary data obtained from Epidemiological Investigation Form from MOH Guidelines in Health District Office in Depok. This study using data obtained inMarch- June 2020 involving 925 respondents.The results show that status of healthcare worker cannot stand alone in the association with confirmed case COVID-19. Noted combinationbetween history of contact with suspect COVID-19 and visiting health care facility among respondentas health care worker elevated risk 2,13 times become confirmation cases of COVID-19 (95% CI 1,33-3,41) also significantly related to confirmation case of COVID-19 in Depok City (p= 0,002)

Abstrak: Meningkatnya prevalensi kegemukan pada anak dan rendahnya proporsi pemberian ASI eksklusif di Indonesia merupakan dasar dilakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui insidens kegemukan pada anak dan hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian kegemukan pada anak

Abstrak: Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan dan masih berpotensi untuk menjadi KLB di Kota Bogor. kejadian yang tergolong paling parah terjadi di Bogor tepatnya di Kecamatan Bogor Timur, menunjukkan bahwa peningkatan kasus dari 1617 di tahun 2011 menjadi 3272 pada tahun 2012, data tersebut merupakan kejadian yang serius karena peningkatan tersebut sangat signifikan yaitu 100% peningkatan kasus.Penilitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis kejadian daire yang terjadi di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Disain penelitian yang digunakan adalah kasus kontrol, kasus merupakan balita yang didiagnosa positif menderita diare serta tercatat dalam registrasi puskesmas dari 1 januari hingga 30 april 2014. Kontrol adalah balita yang tidak menderita diare, dan merupakan tetangga kasus. Jumlah sampel kasus 46 responden dan kontrol 46 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung meggunakan kuesioner. Kuesioner berisikan faktor risiko (sosiodemografi, faktor perilaku, dan sarana sanitasi lingkungan). Analisa data dilakukan hingga model multivariate.Kesimpulan dari penelitian adalah diketahui faktor risiko kejadian diare pada balita di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor adalah pengetahuan (p=0,017) dan nilai Odds Ratio 3,245 pada Convident Interval (1,364-15,258). Serta Perilaku cuci tangan responden juga memiliki hubungan yang signifikan dengan nilai p = 0,014 dengan nilai Odds Ratio 4,562 dengan Convident Interval (1,364-15,258).

---

Diarrhea is an environmentally based disease and still has the potential to be an extraordinary event in the city of Bogor. Belonging to the most severe events occurred in the city of Bogor precisely in District East Bogor, suggesting that the increase in cases form 1617 in 2011 to 3272 in 2012, the data is a serious incident because the increase is very significant, which is 100% increase in cases.The research aims to provide an overview and analysis of cases that occurred in the District Daire East Bogor,bogor. The design of the study is a case-control, case was diagnosed as a toddler with diarrhea positive and health cebters listed in the registration of 1 january to 30 April 2014. Controls is a toddler who is not suffering from diarrhea, and is a neighbor of cases. The number of sample cases 46 respondents and controls 46 respondents. Data collected by direst interview questionnaire receipst. The questionnaire contains risk factors (sociodemographic, behavioral factors, and environmental sanitation). Data analysis to multivariate models.The conclusions of the study are known risk factors foar the incidence of diarrhea in infants in the eastern District of Bogor, Bogor is knowledge (p=0.017) and the odds ratio value of 3.245 at the confidence interval (1.364 to 15.258). the behavior of the respondents as behavior hand washing also has a significant relationship with (p=0.014) with a value Odds Ratio 4.562 with confidence interval (1.364 to 15.258).

Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak: ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures

Abstrak: Pemerintah perlu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara rutin oleh petugas kesehatan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk ikut menyampaikan pesan kesehatan. Melakukan kegiatan bakti sosial membersihkan lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.