Berdasarkan hasil survei pemantauan status gizi (PSG) tahun 2018, sebanyak 26,64% balita di Kabupaten Lampung Utara mengalami stunting. Pada tahun 2020 Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai salah satu kabupaten lokasi fokus stunting. Tekait dengan implementasi intervensi penurunan stunting pada level masyarakat diketahui bahwa belum semua desa sudah membentuk kader pembangunan manusia (KPM) termasuk desa-desa yang ada diwilayah kerja Puskesmas Kotabumi II. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengetahuan, sikap, motivasi dan perilaku kader posyandu tentang stunting dan pencegahannya sebagai dasar penyususnan draf dokumen advokasi kebijakan peningkatan peran kader. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain rapid assessment procedure. Informan dalam penelitian ini adalah kader posyandu berjumlah 6 orang, dengan informan kunci berjumlah 7 orang yaitu bidan desa 5 orang, petugas gizi 1 orang dan kepala puskesmas 1 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam melalui telepon selluler,menggunakan pedoman wawancara. Hasil penelitian ini ,menunjukan bahwa pengetahuan kader posyandu tentang stunting dan pencegahannya sebagian besar dalam katagori sedang, semua kader memiliki sikap postif tentang stunting dan pencegahannya, semua kader memilki motivasi yang tinggi, dan sebagian desa perilaku kader tentang deteksi dini stunting dan pencegahannya masih kurang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut maka dapat disusun dokumen advokasi kebijakan berupa policy brief dengan rekomendasi antara lain: perlu meningkatkan kapasitas kader posyandu, dan perlu membentuk kader pembangunan manusia (KPM) sebagai tenaga yang dapat membantu dalam menanggulangi masalah stunting di desa dengan cara meningkatkan peran kader posyandu. Mengingat Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten lokasi khusus stunting, maka hendaknya ada kebijakan pencegahan stunting terintegrasi pada level masyarakat dengan menjadikan kegiatan stunting menjadi program prioritas di anggaran dana desa dan membentuk kader pembangunan manusia (KPM) dengan merekrut tenaga kader posyandu

---

Based on the results of a nutritional status monitoring survey (PSG) in 2018, as many as 26.64% of children under five in North Lampung Regency were stunted. In 2020 North Lampung Regency was established as one of the stunting focus districts. Regarding the implementation of stunting dropping interventions at the community level, it is known that not all villages have formed human development cadres (HDC) including villages in the working area of the Kotabumi II Public Health Center. The purpose of this study was to identify the knowledge, attitudes, motivations and behavior of posyandu cadres about stunting and its prevention in the context of preparing policy advocacy documents regarding the role of cadres. The study uses qualitative methods with rapid assessment procedure design. The informants in this study were 6 posyandu cadres, with 7 key informants namely 5 midwives, 1 nutritionis and 1 puskesmas head. Data collection was carried out by means of in-depth interviews via cellular telephone, using interview guidelines. The results of this study indicate that the knowledge of posyandu cadres about stunting and prevention is still largely lacking, all cadres have a positive attitude about stunting and prevention, all cadres have high motivation, and cadre behavior regarding early detection of stunting and prevention, most are still lacking. Based on the identification results, a policy advocacy document can be prepared in the form of a policy brief with recommendations including: need to increase the capacity of posyandu cadres, and the need to establish human development cadres (KPM) as staff who can assist in overcoming stunting problems in the village by increasing the role of posyandu cadres . Considering that North Lampung Regency is one of the special stunting location districts, there should be an integrated stunting prevention policy at the community level by making stunting a priority program in village fund budgets and forming human development cadres (HDC) by recruiting posyandu cadres