Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Fadlul Imansyah; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Mardiati Nadjib, Prastuti Soewondo; Penguji: Besral, Teguh Dartanto, Mardiasmo, Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris, Darwin Cyril Noerhadi
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kinerja pelayanan peserta program jaminan kesehatan nasional dengan kinerja keuangan rumah sakit swasta. Melalui pendekatan analisis data sekunder, kami menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dan model parsial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan rumah sakit. Data yang digunakan meliputi rasio keuangan dan indikator kinerja pelayanan dari sejumlah rumah sakit swasta dalam periode waktu tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas, diukur dengan EBITDA Margin, Net Profit Margin (NPM), dan Return on Equity (ROE), memiliki kontribusi yang paling signifikan dalam menjelaskan variabilitas data keuangan. Kontribusi peserta program jaminan kesehatan nasional terhadap pendapatan total rumah sakit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan kinerja pelayanan. Hasil analisis menggunakan model parsial menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengaruh kinerja pelayanan kesehatan terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Rumah sakit tertentu menunjukkan hubungan yang berbeda tergantung pada aspek-aspek tertentu dari kinerja keuangan dan pelayanan kesehatan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan manajer rumah sakit dalam memahami dampak program jaminan kesehatan nasional terhadap keberlanjutan keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit swasta. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap dampak program jaminan kesehatan nasional terhadap kinerja keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit swasta guna memastikan keberlanjutan sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas.
This study investigates the relationship between BPJS Kesehatan patient revenue and profit private hospital financial performance in Indonesia. As the largest social health insurance provider in the country, BPJS Kesehatan's influence on hospital revenues has raised concerns regarding its impact on hospital financial sustainability. This research uses financial performance indicators to develop financial performance index – Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), EBITDA Margin, Current Ratio, and Net Profit Margin (NPM) – to assess the financial impact from BPJS Kesehatan revenue. A partial model approach of multiple linier regression is employed using secondary data from seven private-profit hospitals listed on the Indonesian Stock Exchange from 2017 to 2022. The findings indicate a significant negative effect of BPJS Kesehatan patient revenue on the hospital financial performance index. Specifically, higher BPJS Kesehatan patient revenye correlates with lower performance across key financial indicators, including ROA, ROE, EBITDA Margin, Current Ratio, and NPM. This suggests that while BPJS Kesehatan revenue is essential for hospitals, it does not necessarily improve their financial health performance. The results highlight the need for hospitals to optimize their revenue mix and explore alternative financial strategies to enhance the performance.
Read More
This study investigates the relationship between BPJS Kesehatan patient revenue and profit private hospital financial performance in Indonesia. As the largest social health insurance provider in the country, BPJS Kesehatan's influence on hospital revenues has raised concerns regarding its impact on hospital financial sustainability. This research uses financial performance indicators to develop financial performance index – Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), EBITDA Margin, Current Ratio, and Net Profit Margin (NPM) – to assess the financial impact from BPJS Kesehatan revenue. A partial model approach of multiple linier regression is employed using secondary data from seven private-profit hospitals listed on the Indonesian Stock Exchange from 2017 to 2022. The findings indicate a significant negative effect of BPJS Kesehatan patient revenue on the hospital financial performance index. Specifically, higher BPJS Kesehatan patient revenye correlates with lower performance across key financial indicators, including ROA, ROE, EBITDA Margin, Current Ratio, and NPM. This suggests that while BPJS Kesehatan revenue is essential for hospitals, it does not necessarily improve their financial health performance. The results highlight the need for hospitals to optimize their revenue mix and explore alternative financial strategies to enhance the performance.
D-554
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Malahayati Rusli Bintang; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Fachmi Idris; Penguji: Kemal Nazaruddin Siregar, Mardiati Nadjib, Pujiyanto, Ali Ghufron Mukti, Rizanda Mahmud, Achmad Farich
Abstrak:
Read More
Diabetes Melitus (DM) meningkatkan risiko terkena TB paru, terutama pada kelompok berisiko tinggi. Meskipun penemuan kasus secara aktif dan peningkatan pelaporan di fasilitas kesehatan sangat penting, namun keterlibatan sektor swasta dalam pengendalian TB masih rendah karena adanya fragmentasi dan dana yang tidak memadai. Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) adalah perangkat lunak utama untuk mencatat dan melaporkan kasus TB, namun aksesnya terbatas dan sistemnya tidak terintegrasi dengan baik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan e-screening tool untuk mengintegrasikan skrining TB ke dalam skrining diabetes yang ada saat ini secara efisien sehingga notifikasi TB di FKTP swasta dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed exploratory sequential, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bertahap. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif dan tahap kedua dan ketiga menggunakan pendekatan kualitatif. Ditahap pertama, dilakukan analisis faktor determinan TB pada pasien DM menggunakan data Riskesdas 2013 dan 2018. Lalu tahap 2 dilakukan analisis/evaluasi mengenai implementasi proses notifikasi TB pada FKTP swasta dan pada tahap 3 dilakukan proses diseminasi kebijakan rancangan model skrining TB pada pasien DM dengan menggunakan pendekatan Policy Cycle. Hasil penelitian di tahap 1 menunjukkan bahwa variabel diagnosa penyakit kanker, riwayat merokok, ketersediaan rumah sakit swasta dan ketersediaan praktik dokter/klinik secara statistik memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian TB pada pasien DM. lalu dari hasil uji multivariat diperoleh hasil bahwa kanker merupakan faktor prediktif pada kejadian penyakit TB paru pada penderita DM. hasil penelitian tahap 2 menunjukkan bahwa belum semua FKTP swasta memiliki SITB mandiri yang menyebabkan pencatatan dan pelaporan kasus TB menjadi temuan milik puskesmas dimana hal ini berdampak pada rendahnya notifikasi TB di FKTP swasta. Hasil penelitian tahap 3 menunjukkan bahwa untuk meningkatkan notifikasi TB di FKTP swasta dapat dilakukan dengan merancang e-screening tool TB dengan pendekatan kaskade TB 6T. Dengan mengintegrasikan JKN Mobile, E-RM, P-Care dan SITB dalam bentuk partner satu sehat, serta didukung dengan SDM, sarana prasarana dan pembiayaan yang cukup diharapkan dapat meningkatkan notifikasi TB di FKTP swasta sehingga dapat menurunkan angka kematian atau angka kesakitan akibat TB pada pasien DM.
Diabetes Mellitus (DM) increases the risk of developing pulmonary TB, especially in high-risk groups. While active case finding and improved reporting at health facilities are critical, private sector involvement in TB control remains low due to fragmentation and inadequate funding. The Tuberculosis Information System (TBIS) is the primary software for recording and reporting TB cases, but access is limited and the system is not well integrated. To overcome these challenges, an e-screening tool is necessary to efficiently integrate TB screening into existing diabetes screening so that TB notifications at private primary care facilities can increase. This study used a mixed exploratory sequential approach, which combines quantitative and qualitative methods in its stages. The study consisted of 3 stages, with the first stage using a quantitative approach and the second and third stages using a qualitative approach. In the first stage, the determinants of TB in patients with DM were analyzed using 2013 and 2018 Riskesdas data. Then in stage 2, an analysis/evaluation of the implementation of the TB notification process at private primary care facilities was carried out and in stage 3, the policy dissemination process of the TB screening model design in DM patients was carried out using the Policy Cycle approach. The results of stage 1 of the study showed that the variables of cancer diagnosis, smoking history, availability of private hospitals and availability of TB screening in DM patients were significantly associated with TB screening in DM patients. The results of the multivariate test showed that cancer was a predictive factor in the incidence of pulmonary TB disease in patients with DM. The results of phase 2 of the study showed that not all private primary health care facilities have independent SITB, which causes the recording and reporting of TB cases to be the findings of the puskesmas, thus has an impact on the low notification of TB in private primary health care facilities. The results of phase 3, showed that improving TB notification at private primary care facilities can be done by designing a TB e-screening tool with a 6T TB cascade approach. By integrating JKN Mobile, E-RM, P-care and SITB in the form of the intergrated system of Satu Sehat, and supported by sufficient human resources, infrastructure and financing, these allow room for a better national TB control management. In this light, TB notification rate has a good potential for improvements at private primary care facilities, and thus eventually contributing to a reduction of mortality or morbidity due to TB in DM patients.
D-509
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ari Dwi Aryani; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Kemal Nazaruddin Siregar, Mardiati Nadjib, Sabarinah, Rizanda Machmud
Abstrak:
Read More
Inekuitas pelayanan kesehatan masih terjadi setelah pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemantauan secara berkala Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci untuk menurunkan inekuitas pelayanan kesehatan sebagai tujuan utama JKN. Penerapan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dengan tiga indikator sejak tahun 2016, menunjukkan terjadi perbaikan kinerja FKTP dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi di pelayanan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model indikator kinerja, kapasitas FKTP dan indikator ekuitas agar dapat mengukur ekuitas pelayanan kesehatan. Desain penelitian menggunakan exploratory sequential-mixed method. Penelitian dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap satu adalah systematic review untuk mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kapasitas, kinerja FKTP dan ekuitas pelayanan kesehatan. Tahap dua dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik Consensus Decision Making Group (CDMG) untuk menentukan indikator yang dapat dipakai dalam pengukuran kapasitas dan kinerja FKTP serta pengukuran ekuitas pelayanan kesehatan dengan para pakar. Tahap tiga adalah membuat pengembangan model indikator kinerja FKTP berdasarkan skema kapitasi yang dapat mengukur ekuitas akses layanan kesehatan, menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM). Berdasarkan hasil SR, CDMG dan analisis SEM, indikator terpilih untuk mengukur kapasitas FKTP terdiri dari tiga indikator yaitu rasio dokter umum, sumberdaya sarana dan manusia (skor rekredensialing) dan pembiayaan (persen pembayaran KBK yang diterima). Indikator kinerja terpilih delapan indikator yaitu angka kontak, proporsi penderita DM diperiksa gula darah, proporsi penderita Hipertensi diperiksa tekanan darah, proporsi pasien tidak rujuk RS, proporsi rujukan non spesialistik, proporsi pasien rujuk balik, proporsi skrining penyakit jantung, DM dan Hipertensi, rasio pasien prolanis terkendali. Ekuitas pelayanan kesehatan dilihat dari rate utilisasi peserta FKTP berdasarkan jenis kelamin, usia dan sosial ekonomi (PBI-Non PBI). Analisis SEM menunjukan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kapasitas dan kinerja FKTP dengan ekuitas pelayanan.
Healthcare inequities still occur after the implementation of the National Health Insurance (JKN). Regular monitoring of the performance of primary healthcare facilities (FKTP) is key to reducing healthcare inequities as the main goal of JKN. The implementation of Performance-Based Capitation (KBK) with three indicators since 2016 has shown improvements in the performance of primary healthcare facilities in improving the quality and efficiency of first-level services. Their capacity influences the performance of primary care facilities and impacts primary care performance outcomes (health service equity). This study objective was to develop a model of performance indicators, FKTP capacity and equity indicators to measure health service equity. The research design utilized an exploratory sequential-mixed method. The study was divided into three phases. Phase one was a systematic review to identify indicators that can be used in measuring capacity, FKTP performance and health service equity. Phase two was carried out by a qualitative approach with the Consensus Decision Making Group (CDMG) technique to determine indicators that can be used in measuring FKTP capacity and performance as well as measuring health service equity with experts. Phase three was the development of a model for FKTP performance indicators based on a capitation scheme that can measure the equity of health service access. This phase was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) analysis. The SR, CDMG and SEM analysis show that there are three selected indicators to measure the capacity of primary health care facilities: general practitioner ratio, facility sufficiency(recredentialing score) and financing (percentage of KBK payments received). Eight performance indicators were selected, namely contact rate, proportion of DM patients checked for blood sugar, proportion of Hypertension patients checked for blood pressure, proportion of patients not referred to hospital, proportion of non-specialistic referrals, proportion of patients referred back to primary care providers, proportion of screening for heart disease, diabetes mellitus, and hypertension; and ratio of controlled Prolanis patients. Health service equity was analyzed from the utilization rate of participants based on gender, age and socioeconomic factors(PBI-Non PBI). SEM analysis showed a positive and significant relationship between the capacity and performance of primary health care facilities and equity.
D-508
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andi Afdal Abdullah; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Soewarta Kosen, Ali Ghufron Mukti; Mahlil Ruby; Teguh Dartanto
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia. Kemudahan akses ini terwujud dengan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Indikator kemudahan akses terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta JKN per 1.000 penduduk dikenal dengan isitilah rate sebagai salah satu indikator utilisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi rate rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) maupun rawat inap inap tingkat lanjutan (RITL) dan pemodelan prediksi rate RJTL dan rate RITL. Data yang digunakan berasal dari database BPJS Kesehatan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 – 2019 yang diolah berdasarkan faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor need dimana semua data digunakan dalam penelitian atau total sampling. Metode: analisis data panel dinamis yang ditujukan untuk membuat model prediksi rate RJTL dan rate RITL. Hasil: model prediksi yang digunakan pada rate RJTL dan rate RITL adalah estimator First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM). Kesimpulan: rate RJTL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RJTL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; jumlah peserta berpengeluaran di bawah garis kemiskinan; jumlah peserta dengan penyakit tidak menular; rasio fragmentasi; rasio rujukan; dan jumlah peserta berpendidikan SMP. Sedangkan, rate RITL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RITL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; rate readmisi; jumlah peserta berpendidikan SMP; dan jumlah peserta berpendidikan Perguruan Tinggi. Saran: hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah turut mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah, mengelola perencanaan penambahan rumah sakit sesuai kebutuhan; Kementerian Kesehatan dapat memberikan regulasi terkait pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, terutama pada daerah dengan keadaan geografis yang sulit; BPJS Kesehatan dapat menggunakan model prediksi rate RJTL dan rate RITL sebagai alat bantu dalam menilai kebutuhan penambahan kerjasama dengan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan faktor utilisasi yang lebih luas dan lengkap serta melakukan kajian yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh aspek geografis, seperti jarak antar fasilitas kesehatan, luas wilayah dan kondisi akses ke fasilitas kesehatan.
Background: easy access to health services for participants of the National Health Insurance (JKN) is one of the efforts to improve the health status of the Indonesian population. This accessibility is achieved through an increase in health facilities serving JKN participants. The indicator of accessibility can be observed from the rising number of participants visiting health facilities, both at the outpatient and inpatient levels. The rate of visits by JKN participants per 1.000 population is considered an indicator of health service utilization, which contributes to the continuity of the JKN program. Objective: this study aims to analyze the factors that influence the advanced level of outpatient care (RJTL) and inpatient care (RITL) and to model the prediction of RJTL rates and RITL rates. The data used is derived from the BPJS Kesehatan database and the 2016-2019 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), which are processed based on predisposing factors, enabling factors, and need factors. All data is utilized in the research, employing total sampling. Method: dynamic panel data analysis is employed to develop prediction models for RJTL rates and RITL rates. Results: the prediction model used for the RJTL rate and RITL rate is the First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM) estimator. Conclusion: RJTL rate is influenced by several variables: value of claims bills paid per RJTL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, number of participants with expenditures below the poverty line, number of participants with non-communicable diseases, fragmentation ratio, referral ratio, and number of participants with junior high school education. On the other hand, the RITL rate is affected by value of claim bills paid per RITL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, readmission rate, number of participants with junior high school education, and number of participants with university education. Recommendations: the results of this study suggest that the Regional Government should also support the fulfillment of health service infrastructure so that partisipant can reach health services easily, manage plans for adding hospitals as needed; The Ministry of Health can provide regulations regarding the fulfillment and equity of health facilities and medical personnel, especially in areas with difficult geographical conditions; BPJS Kesehatan can use RJTL rate prediction model and RITL rate as a tool in assessing the need for additional collaboration with hospitals. Future researchers can conduct research with broader and more complete utilization factors and conduct more in-depth studies in a particular area by considering the influence of geographical aspects, such as the distance between health facilities, area size and conditions of access to health facilities.
D-483
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muh. Arief Rosyid Hasan; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Hasbullah Thabrany, Fachmi Idris; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Ali Ghufron Mukti; Julita Hendrartini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini membahas rumusan kebijakan asuransi kesehatan tambahan (AKT) untuk peserta program JKN di Indonesia. Program JKN menjamin pelayanan yang komprehensif untuk pesertanya sesuai kebutuhan atau indikasi medis (need), namun masih ada masyarakat yang menginginkan peningkatan dari pelayanan yang dijamin program JKN. Prinsip Program JKN sosial dan ekuitas, sedangkan prinsip AKT pasar dan keuntungan. Disertasi ini bertujuan membuat Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) Peserta JKN untuk menjembatani kedua prinsip tersebut. Pendekatan pada penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Uji regresi logistik berganda dan multinomial menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (2019-2021) dilakukan untuk mengatahui determinan yang berhubungan dengan kepemilikan dan pemanfaatan asuransi kesehatan tambahan. Analisis kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada stakeholder yang berkaitan dengan perumusan kebijakan AKT. Variabel analisis kepemilikan AKT dengan Odd Ratio paling tinggi adalah pengeluaran selain makanan per kapita per bulan diatas rata-rata UMP nasional (rata-tara OR per tahun=4,34). Pemanfaatan kombinasi AKT dan JKN paling sedikit (rawat jalan=9,6%; rawat inap=4,3%); AKT paling banyak (rawat jalan=37,7%; rawat inap=56,5%), dan masih ada yang membayar sendiri atau OOP (rawat jalan=24%; rawat inap=7%). Terjadi tren kenaikan terhadap permintaan naik kelas rawat inap dengan rata-rata setiap tahun 509,75% (2019-2022). Melalui wawancara mendalam dengan peserta individu dan FGD bersama pemberi kerja, perusahaan AKT dan yayasan kesehatan pekerja ditemukan bahwa AKT lebih cenderung digunakan dibandingkan program JKN saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Informan menjadi peserta program JKN karena mandatory dari Negara. Pemberi kerja dan AKT berharap pemanfaatan program JKN dapat lebih optimal, sehingga iurannya sepadan dengan manfaat yang didapatkan. Kebijakan AKT peserta JKN yang dirumuskan pada penelitian ini mengatur terkait (1) manfaat yang didorong untuk menjadi produk AKT yaitu top up dan melarang menduplikat pelayanan yang dijamin program JKN, (2) target peserta AKT adalah peserta aktif program JKN yang menginginkan peningkatan pelayanan; (3) ketentuan premi AKT memper-timbangkan status kepesertaan program JKN; dan (4) metode pembayaran AKT ke provider kesehatan menggunakan metode prospekfit; (5) ketentuan badan usaha yang dapat menjual AKT diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
This study discusses the policy of supplementary commercial health insurance (AKT) for Indonesia National Health Insurance Program (JKN) members. The JKN program covered comprehensive services for its participants according to their needs or medical indications, but there are still people who want an top up the services covered by the JKN program. The principle of the JKN program is social and equity, while the AKT principle is market and profit. This study aims to recommend the policy of supplementary health insurance for JKN members to bridge both principles. The approach to research is both quantitative and qualitative. This study using multiple and multinomial logistic regression to see the assocation of determinant variables and supplementary heath insurance ownership and utilization using data from the National Socioeconomic Survey (2019-2021) Qualitative analysis was carried out using in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with stakeholders related to AKT policy.The highest Odd Ratio of AKT ownership analysis is per capita non-food expenditure per month above the national Province salary average (average OR per year = 4.34). The least use of the combination of AKT and JKN (outpatient=9.6%; inpatient=4.3%); Most AKT (outpatient = 37.7%; inpatient = 56.5%), and there are still those who pay their own or OOP (outpatient = 24%; inpatient = 7%). There is an increasing trend of demand for top up the inpatient ward with an annual average of 509.75% (2019-2022). Through in-depth interviews with individual member and FGDs with employers, AKT companies and workers' health foundations found that AKT is more likely to be used than the JKN program when accessing health care facilities. Informants registered as the JKN program member because it is mandatory program from the State. Employers and AKT companies hope that the utilization of the JKN program can be more optimal, so that the contributions are worth it’s benefits. This study proposed policy to regulate (1) the AKT mandatory benefits of AKT is the top up of JKN benefits and the prohibit AKT from duplicating benefits that covered by the JKN program, (2) the market of AKT are active JKN program member who want to improve benefits that already covered by JKN program; (3) the AKT premium must take into account JKN program membership status; (4) AKT using procpective payment method to health providers; (5) the term and condition for business entities to sell AKT are regulated by the Financial Services Authority.
D-481
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Cahya Edi Prastyo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Besral; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Prastuti Soewondo, Ali Ghufron Mukti, Soewarta Kosen, Joss Riono
Abstrak:
Read More
Peningkatan angka harapan hidup dan beban penyakit kronis pada populasi pensiunan menimbulkan tantangan signifikan terhadap keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan pensiunan Perusahaan X. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan finansial layanan kesehatan pensiunan selama periode 2025–2029 serta merumuskan strategi keberlanjutan yang dapat diterapkan oleh Perusahaan X. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif komparatif non-eksperimental dengan pendekatan proyeksi populasi berdasarkan Age-Specific Death Rate (ASDR), proyeksi 28 penyakit biaya tertinggi menggunakan age specific prevalence rate, serta estimasi biaya berdasarkan beban penyakit per kelompok usia. Analisis keberlanjutan dilakukan dengan membandingkan estimasi biaya dan anggaran tahunan. Hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata usia kematian, penuaan populasi, serta tren pertumbuhan populasi yang negatif. Dari 28 penyakit utama, 21 menunjukkan peningkatan kasus, dan rasio biaya pada kelompok usia ≥70 tahun dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelompok usia <56 tahun. Tanpa intervensi, sistem diproyeksikan mengalami defisit pada tahun 2028. Strategi yang paling efektif meliputi peningkatan anggaran minimal 12,5% per tahun, efisiensi hasil negosiasi dengan provider sebesar 10%, integrasi dengan JKN, serta penguatan program promotif dan preventif berbasis komunitas. Meskipun skema deductible sebesar Rp75.000 dinilai efisien secara teknis, pendekatan ini kurang direkomendasikan secara sosial. Program skrining penyakit ginjal kronis memberikan efisiensi 1-2,35% dari total biaya. Disimpulkan bahwa tanpa intervensi, sistem pembiayaan tidak berkelanjutan, dan diperlukan strategi terintegrasi untuk mencegah defisit pada tahun 2028. Oleh karena itu, direkomendasikan agar Perusahaan X melakukan intervensi berbasis data dengan mempertimbangkan kepentingan penjamin, peserta dan provider demi keberlangsungan sistem layanan kesehatan pensiunan di masa depan.
The increase in life expectancy and the burden of non-communicable diseases among retirees posed significant challenges to the financial sustainability of the retiree healthcare system of Company X. This study aimed to analyze the financial sustainability of healthcare services for retirees over the 2025–2029 period and to formulate appropriate sustainability strategies for Company X. A non-experimental descriptive-comparative design was employed using population projections based on Age-Specific Death Rates (ASDR), the projection of the 28 highest-cost diseases was conducted using age-specific prevalence rates, and cost projection based on cost per person by disease and age group. Financial sustainability analysis involves comparing estimated costs with projected annual budgets. The findings indicated an increase in average age at death, population aging, and a negative population growth trend. Among 28 major diseases analyzed, 21 showed increasing cases, and the cost ratio for individuals aged ≥70 was 2x higher than for those aged <56. Without intervention, the healthcare financing system was projected to experience a deficit by 2028. The most effective strategies included a minimum annual budget increase by 12.5%, a 10% discount from provider payment based on negotiation, integration with the National Health Insurance (JKN), and strengthening community-based health promotion and prevention programs. Although a deductible scheme of IDR 75,000 was technically efficient, it was not socially recommended. The implementation of the chronic kidney disease screening program resulted in a cost efficiency of 1–2.35% of the total healthcare expenditure. In conclusion, without intervention, the system would be financially unsustainable. Therefore, it is recommended that Company X implement data-driven sustainability strategies that balance the interests of payers, beneficiaries, and providers to ensure the long-term sustainability of retiree healthcare services.
D-593
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Duma; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Ali Ghufron Mukti, Yassir; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Sowarta Kosen, Andreasta Meliala, Gea Pandhita
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Rasio klaim BPJS Kesehatan yang melampaui 100% pada tahun 2024 menunjukkan tekanan berat terhadap keberlanjutan finansial program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satu kontributor utama kondisi ini adalah penyakit ginjal kronik (PGK), yang termasuk penyakit katastropik dengan beban biaya sangat tinggi. Data BPJS mencatat bahwa pengeluaran untuk PGK stadium 5 meningkat tajam, dari Rp6,7 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp8,2 triliun pada tahun 2024. Mengingat PGK sangat berkaitan dengan faktor risiko yang dapat diprediksi, seperti usia ≥60 tahun, diabetes melitus, dan hipertensi, maka upaya deteksi dini dan pengobatan segera memiliki potensi besar untuk mencegah progresi penyakit dan secara signifikan menurunkan beban biaya nasional. Masalah Penelitian: Belum diketahui secara pasti besaran reduksi kasus gagal ginjal, penurunan kebutuhan hemodialisis, serta penghematan biaya yang dapat dicapai melalui penerapan skrining dan intervensi dini pada populasi usia ≥60 tahun dengan PGK yang memiliki ataupun tidak memiliki faktor komorbid Diabetes Mellitus dan hipertensi. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi reduksi biaya PGK melalui skrining dini menggunakan Cystatin C serta intervensi segera dengan terapi SGLT2i dan RASi, terutama pada populasi usia ≥60 tahun dengan atau tanpa PGK yang memiliki ataupun tidak memiliki faktor komorbid. Penelitian juga menilai dampaknya terhadap penurunan pasien hemodialisis dan beban pembiayaan BPJS. Metodologi: Penelitian ini merupakan studi non eksperimental dengan menggunakan desain studi cross sectional, berbasis data besar BPJS Kesehatan tahun 2023–2024. Populasi penelitian adalah peserta JKN usia ≥60 tahun dengan atau tanpa komorbid diabetes dan hipertensi. Analisis mencakup perhitungan prevalensi PGK, jumlah kasus PGK stadium 5, estimasi biaya skrining Cystatin C, biaya intervensi SGLT2i dan RASi, serta reduksi biaya hemodialisis. Algoritme penelitian mengikuti model reduksi biaya yang dikembangkan oleh Prof. Ascobat Gani. Hasil: Hasil analisis menunjukkan bahwa deteksi PGK pada stadium awal mampu mencegah sebagian besar pasien mengalami progresi menuju stadium 5 atau tahap gagal ginjal. Ketika progresi ini dapat dicegah, jumlah pasien yang memerlukan hemodialisis menurun secara signifikan. Selain itu, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan skrining dan memberikan intervensi dini terbukti jauh lebih rendah dibandingkan biaya penatalaksanaan hemodialisis selama satu tahun. Upaya pencegahan progresi PGK melalui deteksi dan terapi dini memiliki potensi besar untuk menghasilkan penghematan biaya dalam skala nasional. Kesimpulan: Skrining dini dan pengobatan segera terbukti secara klinis dan ekonomis lebih efisien dibandingkan penanganan PGK stadium lanjut. Intervensi ini mampu menurunkan progresivitas PGK, mengurangi jumlah pasien hemodialisis, serta memberikan penghematan biaya yang signifikan bagi BPJS Kesehatan. Penerapan program skrining terarah dan intervensi farmakologis pada kelompok risiko tinggi perlu menjadi prioritas nasional untuk menjaga keberlanjutan finansial JKN.
Background: BPJS Kesehatan claims ratio exceeding 100% in 2024 indicates severe pressure on the financial sustainability of the National Health Insurance (JKN) program. One of the main contributors to this condition is chronic kidney disease (CKD), which is a catastrophic disease with a very high cost burden. BPJS data shows that spending on stage 5 CKD increased sharply, from IDR 6.7 trillion in 2023 to IDR 8.2 trillion in 2024. Given that CKD is closely related to predictable risk factors, such as age ≥60 years, diabetes mellitus, and hypertension, early detection and prompt treatment efforts have great potential to prevent disease progression and significantly reduce the national cost burden. Research Problem: The extent of reduction in kidney failure cases, reduction in hemodialysis needs, and cost savings that can be achieved through the implementation of screening and early intervention in the population aged ≥60 years with CKD who have or do not have comorbid factors of Diabetes Mellitus or and hypertension is not yet known. Research Objective: This study aims to analyze the potential for reducing CKD costs through early screening using Cystatin C and immediate intervention with SGLT2i and RASi therapy, especially in the population aged ≥60 years with or without CKD who have or without comorbid factors. The study also assesses its impact on reducing hemodialysis patients and the burden of BPJS financing. Methodology: This study is a non-experimental study using a cross-sectional study design, based on BPJS Kesehatan large data for 2023–2024. The study population is JKN participants aged ≥60 years with or without comorbid diabetes and hypertension. The analysis includes calculating the prevalence of CKD, the number of stage 5 CKD cases, estimated costs of Cystatin C screening, costs of SGLT2i and RASi interventions, and hemodialysis cost reduction. The research algorithm follows the cost reduction model developed by Prof. Ascobat Gani. Results: The analysis results show that early stage CKD detection can prevent most patients from progressing to stage 5 or kidney failure. When this progression can be prevented, the number of patients requiring hemodialysis decreases significantly. Furthermore, the costs of screening and early intervention have been shown to be significantly lower than the cost of one year of hemodialysis treatment. Preventing CKD progression through early detection and therapy has significant potential to generate cost savings nationally. Conclusion: Early screening and prompt treatment have been shown to be clinically and economically more efficient than managing advanced CKD. This intervention can reduce CKD progression, reduce the number of hemodialysis patients, and provide significant cost savings for the National Health Insurance (BPJS Kesehatan). Implementing targeted screening programs and pharmacological interventions in high-risk groups needs to be a national priority to maintain the financial sustainability of the National Health Insurance (JKN).
D-606
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Etik Retno Wiyati; Promotor: Dumilah Ayuningtyas; Kopromotor: Amal Chalik Sjaaf, Wachyu Sulistiadi; Penguji: Prastuti Soewondo, Asnawi Abdulah, Ali Ghufron Mukti, Harimat Hendarwan, Destanul Aulia
Abstrak:
Read More
Fenomena meningkatnya jumlah Warga Negara Indonesia yang mencari layanan kesehatan ke luar negeri menandakan lemahnya resiliensi rumah sakit wisata medis di dalam negeri, serta menimbulkan kerugian devisa yang signifikan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model penilaian tingkat resiliensi rumah sakit wisata medis dan strategi peningkatan resiliensi yang aplikatif bagi konteks Rumah Sakit Wisata Medis di Indonesia. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen dengan teknik triangulasi untuk menjaga validitas. Informan terdiri dari pemangku kebijakan, asosiasi profesi, akademisi, manajemen rumah sakit, masyarakat pengguna layanan medis di luar negeri serta dokter diaspora. Hasil penelitian menghasilkan model penilaian resiliensi yang terdiri dari 7 dimensi dan 45 indikator. Tujuh dimensi, yaitu Strategic Planning; Governance; Leadership & Culture; Health Quality Service; Health Resources; Networking & Marketing; Continuous Improvement & Learning. Hasil pengukuran menggunakan model tersebut menunjukkan tingkat resiliensi Rumah Sakit Wisata Medis di Indonesia dalam kategori sedang yang menegaskan perlunya strategi khusus yang integratif lintas sektor. Strategi peningkatan resiliensi dirumuskan melalui analisa SWOT, solusi stekeholder serta benchmark strategi dari Malaysia, Singapura, Thailand dan Korea Selatan yang dipetakan dalam empat perspektif Balanced Scorecard yaitu Finance, Customer, Internal Process, dan Learning & Growth. Perspektif Finance terdapat 7 strategi. perspektif Customer terdapat 8 strategi, Perspektif Internal Proses terdapat 13 strategi dan perspektif Learning & Growth terdapat 8 strategi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model penilaian yang dikembangkan dapat menjadi instrumen evaluatif bagi rumah sakit wisata medis di Indonesia, sementara strategi yang dihasilkan memberikan peta jalan praktis untuk meningkatkan resiliensi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan medis luar negeri. Keterbatasan penelitian terletak pada jumlah serta keragaman informan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan partisipan dan menguji nilai keunggulan rumah sakit dalam wisata medis.
The phenomenon of increasing numbers of Indonesian citizens seeking healthcare services abroad indicates the weak resilience of domestic medical tourism hospitals and causes significant foreign exchange losses. This study aims to develop a model for assessing the level of resilience of medical tourism hospitals and strategies for improving resilience that are applicable to the contexs of medical tourism hospitals in Indonesia. The research design uses a qualitative method with a phenomenological study approach. Data collection was conducted through interviews, observations, and document reviews using triangulation techniques to maintain validity. Informants consisted of policy makers, professional associations, academics, hospital management, users of overseas medical services and diaspora doctors. The results of the study show that the resilience assessment model consisting of 7 dimensions and 45 indicators. The seven dimensions are Strategic Planning; Governance; Leadership & Culture; Quality of Health Services; Health Resources; Networking & Marketing; Continuous Improvement & Learning. The measurement results using this model show that the resilience level of Medical Tourism Hospitals in Indonesia is in the moderate category, which confirms the need for a cross-sectoral integrative strategy. The resilience improvement strategy was formulated through SWOT analysis, stakeholder solutions, and benchmark strategies from Malaysia, Singapore, Thailand, and South Korea, which were mapped into four Balanced Scorecard perspectives, namely Finance, Customer, Internal Process, and Learning & Growth. There are 7 strategies in the Finance perspective, 8 strategies in the Customer perspective, 13 strategies in the Internal Process perspective, and 8 strategies in the Learning & Growth perspective. This study concludes that the assessment model developed can be an evaluative instrument for medical tourism hospitals in Indonesia, while the strategies produced provide a practical roadmap for increasing resilience and reducing the community's dependence on foreign medical services. The limitations of this study are in the number and diversity of informants, so future research are recommended to expand the scope of participants and could be directed toward examining the value of hospitals' resilience in medical tourism.
D-616
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Theresia Ronny Andayani; Promotor: Amal C. Sjaaf; Ko-Promotor: Ali Ghufron Mukti, Adang Bachtiar; Penguji: Purnawan Junadi, Sudijanto Kamso, Suwarta Kosen, Mardiati Nadjib, Anhari Achmadi, Budi Hidayat
D-225
Depok : FKM-UI, 2008
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Meilisa Rahmadani; Promotor: Robiana Modjo; Kopromotor: L. Meily Kurniawidjaja; Penguji: Adang Bachtiar, Besral, Fatma Lestari, Indri Hapsari Susilowati, Ali Ghufron Mukti, Sutoto, Astrid B. Sulistomo
Abstrak:
Kelelahan kerja berdampak besar terhadap kinerja, keselamatan, dan kesehatan tenaga kesehatan rumah sakit. Penelitian ini mengembangkan model sistem manajemen risiko kelelahan berbasis pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui studi literatur, FGD, wawancara, dan observasi. Hasilnya adalah model ICHAFIT (Integrated Collaboration Healthcare Adaptability for Fatigue Intervention and Tracking) dengan lima elemen utama dan strategi pencegahan berbasis data. Terdapat 24 indikator valid dan reliabel untuk menilai implementasinya. Model ini berfungsi sebagai kerangka konseptual dan alat praktis, serta menghasilkan policy brief untuk advokasi kebijakan nasional.
Work fatigue significantly affects hospital workers' performance, safety, and health. This study developed a fatigue risk management model using qualitative and quantitative approaches through literature review, FGD, interviews, and observations. The result is the ICHAFIT model (Integrated Collaboration Healthcare Adaptability for Fatigue Intervention and Tracking) comprising five key elements and a data-driven prevention strategy). It includes 24 valid and reliable indicators to assess implementation. ICHAFIT serves as both a conceptual framework and practical tool, and also produced a policy brief to support national advocacy for fatigue risk management in hospitals.
Read More
Work fatigue significantly affects hospital workers' performance, safety, and health. This study developed a fatigue risk management model using qualitative and quantitative approaches through literature review, FGD, interviews, and observations. The result is the ICHAFIT model (Integrated Collaboration Healthcare Adaptability for Fatigue Intervention and Tracking) comprising five key elements and a data-driven prevention strategy). It includes 24 valid and reliable indicators to assess implementation. ICHAFIT serves as both a conceptual framework and practical tool, and also produced a policy brief to support national advocacy for fatigue risk management in hospitals.
D-591
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉