Abstrak: Rendahnya pendidikan memberikan dampak hampir 48,1% dari remaja SMP/MTstidak melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi di Jepara dengan demikiandiharapkan pengetahuan kesehatan reproduksi yang di dapat di sekolah formalSMP/MTs mampu memberikan pengetahuan yang baik sebelum siswa tidakmelanjutkan sekolah dan mengahadapi pergaulan bebas. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui penerapan pendidikan kesehatan reproduksi di SMP/MTs binaanPuskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Jepara,menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assesment Procedure(RAP). Didapatkan hampir semua sekolah belum mempunyai kebijakan yangberkaitan dengan penerapan kesehatan reproduksi, pemberian materi kesehatanreproduksi yang dilakukan oleh guru secara sepintas, fasilitas, materi pengajaranserta informasi tentang kesehatan reproduksi yang sebagian besar diambil dariinternet dan dana yang seadanya serta belum adanya pelatihan yang konsistenterhadap petugas Puskesmas, kerjasama dengan puskesmas belum menghapusanggapan tabu yang masih dimiliki sebagian guru maupun siswa. Hal tersebutmenjadi tantangan tersendiri bagi penerapan pendidikan kesehatan reproduksi disekolah SMP/MTs di Jepara. Kesimpulannya Penerapan Pendidikan KesehatanReproduksi di Sekolah belum berjalan.Kata Kunci: Kesehatan Reproduksi; Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja;Reproduksi Remaja.

---

The low level of education affects almost 48.1% of junior high school teenagers donot continue higher education in Jepara thus expected knowledge of reproductivehealth that can in formal school of SMP / MTs able to give good knowledge beforestudents do not continue their school. This study aims to determine theimplementation of reproductive health education in SMP / MTs targeted Puskesmaswith Adolescent Friendly Health Services in Jepara, using qualitative method withRapid Assessment Procedure (RAP) approach. It is found that almost all schoolshave no policies related to reproductive health practices, the provision ofreproductive health materials by teachers only in passing, facilities, teachingmaterials as well as information on reproductive health, mostly from the internet,modest funds and lack of consistent training to the Puskesmas staff also thecooperation with the puskesmas has not erased the taboo assumption that someteachers still have. This is a challenge for the implementation of reproductive healtheducation in junior high schools in JeparaKeywords: Reproductive Health; Education of Youth Reproduction Health;Reproductive Youth.

Abstrak: Pendahuluan : Beberapa data statistik menunjukkan bahwa 80% wanita dan 50% pria tunagrahita mengalami pelecehan seksual sebelum usia 18 tahun. Orang tua yang merupakan pendidik seks utama, seringkali takut berbicara tentang kesehatan reproduksi karena kurang pengetahuan.

Tujuan : Untuk mengetahui efektivitas intervensi psikoedukasi kesehatan reproduksi remaja tunagrahita terhadap pengetahuan dan praktik orangtua siswa tunagrahita di SLB C Tri Asih Jakarta.

Metode : Kuasi eksperimen dengan pre-post test without control yang ditujukan kepada 36 orangtua siswa tunagrahita di SLB C Tri Asih Jakarta. Hasil : Rata-rata pengetahuan orangtua siswa tunagrahita sebelum diberikan intervensi adalah 10,28, setelah diberikan intervensi, pada post test 1 menjadi 11,61 dan pada post test 2 menjadi 11,94. Rata-rata praktik orangtua siswa tunagrahita sebelum intervensi adalah 1,08 dan setelah intervensi menjadi 1,11.

Kesimpulan : Terjadi peningkatan pengetahuan dan praktik orangtua siswa tunagrahita di SLB Tri Asih Jakarta setelah diberikan intervensi psikoedukasi kesehatan reproduksi remaja tunagrahita, namun, peningkatan ini belum bisa dikatakan efektif.

Kata kunci : psikoedukasi, kesehatan reproduksi, remaja tunagrahita

Abstrak: Tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPM sebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo masih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokter keluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuan tentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadap prosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKN adalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dari Pemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupun kebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanya perbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dari Pemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanan kebidanan dan Neonatal.
Kata kunci : Bidan Praktik Mandiri, Jaminan Kesehatan Nasional, Keikutsertaan

---

On January 1, 2014, the government began to implement the JKN program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network. BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12 (54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. This study aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in Bungo District, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design, purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result of this research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and good attitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to the claim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM to join the JKN program is because many patients have become BPJS participants. Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form of socialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program. ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the dissemination of government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric and neonatal care.
Keywords : Independent Midwife Practices, National Health Insurance, Participation

Abstrak: Di usia remaja dengan keterampilan hidup yang belum memadai dapat menyebabkan remaja berperilaku seksual hingga melakukan hubungan seksual. Hal ini dapat menempatkan remaja pada risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Infeksi menular seksual (IMS) dan kehamilan yang tidak diinginkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh wilayah tempat tinggal terhadap perilaku seksual pada remaja di Indonesia dengan menganalisis data sekunder Survey Demografi Kesehatan Indonesia-Kesehatan reproduksi Remaja (SDKI-KRR) tahun 2012. Sampel sebanyak 19.868 remaja yang berusia 15-24 tahun dan belum menikah. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan multivariable (regresi logistik). Hasil penelitian menunjukkan perilaku potensial seks berisiko pada remaja di Indonesia sebesar 19,65%, hubungan seksual pertama kali 42,67% dilakukan di rumah (rumah sendiri dan rumah pasangan), 90,27% melakukan hubungan seksual pertama kali dengan pacar. Hasil penelitian juga menunjukkan 20,94% remaja perkotaan berperilaku potensial berisiko (cOR 0,82; OR; 0,95). Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan wilayah tempat tinggal terhadap perilaku seksual remaja. Hasil analisis stratifikasi dengan status ekonomi keluarga menunjukkan bahwa Remaja di perkotaan dengan status ekonomi terbawah terdapat beda efek yang sangat kecil untuk berperilaku potensial seks berisiko dibandingkan remaja di perkotaan dengan status ekonomi teratas. Peningkatan keterlibatan pemerintah, dinas pendidikan dan kesehatan untuk dapat memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi khusunya seksualitas yang tepat dan merata bagi remaja.
Kata kunci: Pedesaan, Perilaku Seksual Remaja, Perkotaan.

Abstrak: Kesehatan reproduksi merupakan hak bagi setiap manusia namun belum adakebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas intelektual.Penelitian ini bertujuan melakukan pengumpulan informasi untuk advokasikebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitas intelektual.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid AssesmentProsedure. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, dipilih secarapurposive dan snowball, yaitu berbagai pemangku kepentingan yang terkaitdengan isu kesehatan reproduksi dan disabilitas. Metode pengumpulan datamelalui indepth interview pada tahap analisis. Tahapan penelitian ini yaituanalisis; strategi pro aktif dengan membuat factsheet, press release sertapenyelenggaraan lokakarya; mobilisasi sebagai langkah awal dari membangunkoalisi; dan aksi advokasi melalui lokakarya. Hasil analisis didapatkan belumadanya kebijakan publik program kesehatan reproduksi bagi remaja disabilitasintelektual karena bukan program prioritas dan hasil lokakarya diperoleh usulanrekomendasi yang selanjutnya dibuat dalam bentuk policy brief berupa melakukankajian perundang-undangan dan modul yang sudah ada terkait kesehatanreproduksi dan disabilitas dengan melibatkan semua pihak untuk berkoordinasi,modul psikoedukasi kesehatan reproduksi bagi remaja tunagrahita yang sudah adaperlu masuk ke dalam sistem pemerintah serta penyediaan alat peraga kesehatanreproduksi di SLB C.Kata kunci : Advokasi, disabilitas intelektual, kebijakan publik, kesehatanreproduksi, remaja

---

Reproductive health is a right for every human being yet there is no public policyfor concentrating reproductive health for adolescents intellectual disability. Thisstudy aims at collecting information for advocacy on the issue. This study used aqualitative research with Rapid Assessment Procedure design. The informants inthis study amounted to 12 people were selected purposively and employedsnowball, procedure a number of informant were selected consist of differentstakeholder. Data were collected through in-depth interview on the analysis stage.Stages of this research is the analysis; pro-active strategy to create factsheets,press releases and organizing workshops; mobilization as the first step of buildingcoalitions; and advocacy action through workshops. The results of the analysisindicated no public policies for reproductive health programs for adolescentsintellectual disability because is not a priority program and the results of theworkshop obtained by the proposed recommendations were subsequently made inthe form of policy briefs be reviewing legislation and existing modules related toreproductive health and disabilities by involving all parties to coordinate,psychoeducation module reproductive health for adolescents intellectualdisability existing need to get into the government system and the provision ofreproductive health props in SLB C.Keywords: advocacy, adolescent, intellectual disability, public policy,reproductive health.