Pencapaian angka API tahun 2010 secara Nasional sudah memenuhi target (2 per 1000 penduduk). Pada data di atas menunjukkan bahwa Propinsi Papua dengan API tertinggi, yaitu 18,03 dan masih jauh dari yang ditargetkan,hal ini menunjukkan bahwa kasus malaria di Papua masih cukup tinggi dan memerlukan penanganan yang serius, dan propinsi dengan API terendah adalah propinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan bahwa angka kasus malaria cukup tinggi, dengan angka API 233,1 per 1000 dan sudah melewati target yang ditetapkan. Saat ini program malaria masih mendapatkan bantuan pendanaan dari Global Fund, sehingga masih memiliki keterkaitan. Keterkaitan kritis pada ke dua komponen tersebut, apabila tidak diatisipasi oleh pemerintah dari awal, salah satunya dengan menyiapkan anggaran yang telah dibiayai oleh GF ke dalam kegiatan rutin, maka akan terjadi penurunan cakupan kembali, sehingga dampaknya akan dirasakan oleh mayarakat Papua pada umumnya dan Kabupaten Kepulauan Yapen pada khususnya, apabila program perbantuan ini dihentikan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Keterkaitan Kritis antara Komponen Sistem Kesehatan dengan Global Fund untuk Program Malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi literatur yang berhubungan dengan Sistem Kesehatan dan Global Fund dengan pengumpulan data melalui informan terkait dengan cara wawancara mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sehubungan dengan keterkaitan kritis antara Komponen Sistem Kesehatan dengan Globan Fund untuk Program Malaria di Kabupaten Kepulauan Yapen Propinsi Papua, berdasarkan fungsi dalam komponen tersebut, maka yang memiliki keterkaitan kritis adalah pada komponen Perencanaan, Pembiayaan serta Monitoring dan Evaluasi sedangkan yang tidak memiliki keterkaitan pada komponen Penatalayanan dan Pemerintah, Pelayanan, Peningkatan Akses Pelayanan. Berbeda pada Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk komponen monitoring dan evaluasi tidak memiliki keterkaitan kritis.

The national achievement rate of API in 2010 has met the target (2 per 1000 population). It indicates that Papua Province with the highest API, which is 18.03 is left far from the target, that suggests that cases of malaria in Papua is quite high and require a serious action. Provinces with the lowest API are Jakarta, DI Yogyakarta and Bali, while in the Islands District Yapen showed that the number of malaria cases is quite high, with an API rate 233.1 per 1000 and had passed the target set. Currently malaria program got financing from the Global Fund , and it shows the relevance. The critical interaction between the two-components, if doesn't well handled by the government from the beginning, by preparing a routine budget financed by the Global Fund, there will be a reduction in program coverage, and will impact to the whole society particularly in Papuan Islands District Yapen if the program is being stopped. The purpose of this study is to determine the critical interaction between the Critical Component of Health System and the Global Fund for Malaria Program in Yapen Islands District of Papua. The method used in this research is qualitative method with in-depth interviews and literature studies related to Health System and the Global Fund by collecting data through informants related to the manner in-depth interviews, to reveal the Critical interactionbetween Component of Health System and the Global Fund for Malaria Programme Yapen Islands District of Papua. This study concluded that according to the critical interaction between the Health System Component and the Global Fund for Malaria Program in the District of Yapen Islands Papua, in the relevance to the function of those components, the critical interactions are in the planning functions, finance function, monitoring and Evaluation function. In the other hand, the stewardship and the government, service delivery and the increase of service access did not show the relevances. Contrary to the districs of Yapen Island Papua, monitoring and evaluation component did not show critical interactions.

Jumlah pekerja diseluruh dunia sebanyak 3 milyar, 80"/o diantaranya bekelja dan hidup tanpa memiliki akses pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja pada masa kini semakin berkurang dan tidak mengalami perkembangan. Padahal kesehatan merupakan investasi yang sangat strategis dalam pernbangunan sumber daya manusia Berkembangnya industrialisasi, meningkatkan jum1ah pekerja. Indonesia memiliki jumlah angkatan kelja terbesar namor 4 dunia, data BPS (2007) menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat 108, 13 juta jiwa angkatan kerja. yang 1ersebar pada berbagai lapangan pekerja.an dengan berbagai perrnasalahan yang muncul akibat pekerjaan. Keadaan seperti ini menghasilkan kebutuhan khusus akan pelayanan kesehatan kerja. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. l28&1enkes/SK/H/2004 tentang Kebtjakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, yang menyatakan bahwa bagi Puskesmas yang wilayah keajanya merupa:kan kawasan/sentra industri, maka wajib mengembangkan Upaya Kesehatan Kerja karena merupakan kebutuhan dan masalah yang ada pada wilayah tersebut Puskesmas Cileungsi mempunyai 124 tempat usaha, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 48.864 jiwa. Kasus kecelakaan kerja sebanyak 1.387 kasus dan mengakibatkan meninggal dunia sebanyak 25 orang. Kunjungan pasien tahun 2007 sebanyak 136.029 dan 47.48% nya berusia 15 s/d 54 tahun. Dimana pada usia tersebut merupakan usia produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat daiarn pelayanan kesehatan bagi pekerja. Rancangan penelitian ini adalah kuaiitatif. dalam penelitian ini tidak mementingkan jumlah sampel tetapi lebih mementingknn bagaimana mempero!eh kesesuaian dan kecuk:upan infonnasi, Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambif dari hasil wawancara mendafam dan Fokus Grnp Diskusi (FGD) sedangkan data sekunder diambil dari laporan..Japoran yang berhubungan dengan petaksanaan pelayanan kesehatan pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa need peiayanan kesehatan pekerja di Pusk:esrnas Cileungsi belum dilaksanakan secara k:ornprehensif, karena pelayanan rehabi!itatif belum pernah dilaksanakan.. Utilisasi pelayanan kesehatan pekeJja paling tinggi di Puskesmas o!eh pekerja dan pengusaha adalah pelayanan kuratif, ditunjukkan dengan tingginya angka kunjungan pasien tahun 2007, pada gofongan umur 15 s/d 54 tahun 47.85%. Demand pengusaha dan peketia masih rendah. Demand pengusaha dipengaruhi oleh persepsi dan promosi, sedangkan demand pekerja dipengarohi oleh time cost, ke1engkapan pelayanan, dan pilihan tempat pelayanan. Peiayanan kesehatan rehabilitatif bagi pekerja belum berfungsi di Puskesmas Cileungsi. 3 fungsi pelayanan yang lain (promotif, preventif dan kuratif) masih belum optimal Tanggungjawab sasaran melebih sasaran yang harus dilayani dan tanggung jawab petugas dalam pe!ayanan kesehatan pek:erja dilaksanakan bersarnaan dengan tanggungjawab yang lain. Petugas Puskesmas masih perlu meningkatkan kemampuannya di bidang KJ, dana, sarana dan prasarana masih minim. Pelayanan Kesehatan Pekerjaan dapat diiaksanakan oleh Puskesmas dengan baik apabila tercipta kerjasama antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta perusahaan baik fonnal maupun informal.

Obesitas merupakan salah satu tantangan utama dalam kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan prevalensi yang terus meningkat, terutama pada kelompok usia produktif di wilayah perkotaan. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hidup, peningkatan risiko penyakit tidak menular (PTM), serta beban ekonomi terhadap sistem kesehatan nasional. Jepang berhasil menurunkan prevalensi obesitas melalui kebijakan Metabo Law, yaitu program skrining tahunan dan intervensi gaya hidup berbasis risiko metabolik yang terintegrasi dalam sistem asuransi nasional.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan adopsi kebijakan Metabo Law ke dalam sistem kebijakan kesehatan Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan desain studi kebijakan, yang didukung oleh kerangka teori Policy Cycle (pada tahap adopsi kebijakan) dan Diffusion of Innovation. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan dari sektor akademik, pembuat kebijakan, dan praktisi klinis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian obesitas di Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan belum terintegrasi dalam sistem skrining kesehatan nasional secara berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan di Jepang terbukti efektif berkat dukungan regulasi, pendanaan, serta komitmen multisektoral yang kuat. Potensi adopsi kebijakan serupa di Indonesia cukup besar, khususnya dalam konteks reformasi sistem kesehatan, bonus demografi, dan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan penyesuaian terhadap konteks lokal, penguatan kapasitas kelembagaan, serta dukungan politik dan lintas sektor.
Kesimpulannya, kebijakan skrining tahunan berbasis risiko metabolik seperti Metabo Law memiliki potensi sebagai strategi nasional pengendalian obesitas di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup integrasi skrining ke dalam kebijakan nasional, penguatan peran pemerintah daerah, serta pengembangan pendekatan edukatif dan regulatif yang berkelanjutan, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.

Tesis ini membahas tentang kebijakan yang digunakan dalam pengadaan PNS kesehatan dan pola hubungan kelembagaan dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah. Penelitian ini adalah penelitian analitik kualitatif. Hasil penelitian menyarankan perlunya  harmonisasi kebijakan dan hubungan antar organisasi yang lebih baik ditingkat pusat agar kebijakan yang dibuat dengan target pemerintah daerah dapat diakomodir. Disamping itu saran yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah adanya transparansi dalam pengadaan PNS kesehatan di daerah dan revisi peraturan pemerintah dalam pengadaan PNS  di daerah. Kata kunci: Kebijakan, hubungan kelembagaan, PNS

 ABSTRACT This thesis discusses the policy used in the recruitment of health civil servants and patterns of institutional relationships in the recruitment of health.civil servants in the region.  The study was a qualitative analytical research. The results suggest the need for harmonization of policies and the relationship between the organization a better in the central level so that policies made  to local government targets can be accommodated. Besides, the advice given from the results of this study is transparency in the recruitment of health civil servants in the region and the revision of government regulations in the recruitment of civil servants in the region. Key words: Policy, institutional relations, civil servants