Abstrak: Indonesia sebagai negara yang memiliki risiko bencana dengan skala tinggi perlu menyiapkan fasilitas kesehatan yang memiliki tingkat kesiapsiagaan yang baik.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapsiagaan RS menghadapi bencana di provinsi Jawa Barat tahun 2017 - 2018. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah semua RS pemerintah tipe A dan B di Provinsi Jawa Barat. Sampel RS penelitian sebanyak 15 RS. Penilaian kesiapsiagaan RS menghadapi bencana dilakukan dengan menggunakan instrumen Hospital Safety Index (HSI) edisi kedua yang dikeluarkan oleh WHO tahun 2015. Kesiapsiagaan RS menghadapi bencana berhubungan dengan faktor internal yaitu pengetahuan, pendidikan dan sikap serta faktor eksternal yaitu kebijakan, pendapatan perkapita dan keterlibatan komunitas. Penilaian faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan kesiapsiagaan RS menghadapi bencana dilakukan dengan menggunakan analisis multilevel dengan menggunakan software pengolahan data. Hasil penilaian HSI dianalisis berdasarkan elemen struktural, nonstruktural, dan manajemen kegawatdaruratan dan bencana, serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan instrumen HSI untuk mengukur kesiapsiagaan RS menghadapi bencana yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia valid dan reliabel untuk digunakan dalam penilaian. Penilaian kesiapsiagaan RS menghadapi bencana di Provinsi Jawa Barat, 14 RS (93%) berada pada level B, yaitu berisiko dalam menghadapi bencana, RS tidak dapat berfungsi dengan normal dan segera beroperasi pada saat terjadi bencana dan 1 RS (7%) dalam level A yaitu siap menghadapi bencana. Elemen penilaian yang perlu ditingkatkan di semua RS adalah elemen nonstruktural dan elemen manajemen. Faktor internal yang berhubungan dengan kesiapsiagaan RS menghadapi bencana adalah pengetahuan dan sikap. Faktor eksternal yang berhubungan dengan kesiapsiagaan RS menghadapi bencana adalah keterlibatan komunitas. Meningkatkan pengetahuan serta memiliki SDM yang kompeten dalam penanggulangan bencana merupakan implementasi dalam kesiapsiagan. Peraturan daerah diperlukan sebagai kebijakan pemerintah dalam melakukan pengurangan risiko bencana. Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan RS menghadapi bencana.