Abstrak: Terdapat selisih antara klaim INA-CBG dengan pendapatan Rumah Sakit di 4 Rumah Sakit kelas A yaitu RSUP Fatmawati, RSUP Dr. Kariadi, RSUP Dr. Sarjito dan RSUP Dr. Hasan Sadikin. Dalam 6 bulan terdapat selisih terkecil Rp 1.091.205.671 di RSUP Dr. Kariadi dan terbesar Rp 10.142.004.398 di RSUP Fatmawati. Perbedaan selisih terutama dipengaruhi perbedaan pada komponen biaya untuk jasa medis dan farmasi pada seluruh kasus yang dilayani maupun kasus sectio cesarea tingkat keparahan 3. RSUP Dr. Kariadi dan RSUP Dr. Hasan Sadikin adalah Rumah Sakit yang efisien, sedangan RSUP Fatmawati dan RSUP Sarjito adalah Rumah Sakit yang inefisien.

Metode pembayaran INA-CBG meningkatkan upaya pengendalian biaya Rumah Sakit melalui pembayaran jasa medis yang lebih kecil, penggunaan obat generik serta pengendalian pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi. Setiap Rumah Sakit mempunyai karakteristik dalam melakukan pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi dan dapat menjadi model pembelajaran bagi Rumah Sakit lain. RSUP Fatmawati dalam menerapkan clinical pathway, RSUP Dr. Kariadi dalam pengendalian alat medik habis pakai, RSUP Dr. Sarjito dalam menerapkan jasa pelayanan yang sama untuk semua kelas perawatan dan RSUP Dr. Hasan Sadikin dalam hal kebijakan mewajibkan penggunaan obat generik.

---

There is a difference between the claims of INA - CBG with hospital revenue in the fourth class A hospitals; Fatmawati, Dr. Kariadi, Dr . Sarjito and Dr. Hasan Sadikin . Within 6 months, difference range between Rp 1,091,205,671 in Dr. Kariadi Hospital and Rp 10,142,004,398 in Fatmawati Hospital . The difference is mainly influenced by the difference of cost component for medical service payment and pharmacy cost in all cases and cesarean section severity level 3. Dr. Kariadi and Dr. Hasan Sadikin Hospital are an efficient hospitals, on the other hand Fatmawati and Sarjito Hosital are an inefficient hospitals.

INA-CBG payment method enhance the cost containment efforts through smaller medical service payment, the use of generic drugs, control of laboratory and radiological investigations. Each hospital has the characteristics in costs containment to enhance hospital efficiency and can be a learning model for other hospitals. Fatmawati hospital in implementing clinical pathways, Dr. Kariadi hospital in the control of medical equipment consumables, Dr. Sarjito hospital in implementing the same payment services to all class care and Dr. Hasan Sadikin hospital in policies require the use of generic drugs.

Abstrak: Dilaksanakannya program Jaminan Kesehatan Nasional, diharapkan memberi kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Sistem klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit era JKN, dilakukan dengan tarif INACBGs. Namun terdapat keluhan adanya ketimpangan biaya tindakan dengan tarif INA-CBGs terutama pada tindakan bedah kelas III. Penelitian ini bertujuan menganalisis selisih biaya aktual pelayanan dengan tarif INA-CBGS pada tindakan Sectio Caesarea pasien JKN kelas III di Rumah Sakit Wisma Prashanti. Diambil sampel dari periode bulan Januari - Oktober 2017 sebanyak 27 pasien dengan kriteria inklusi pasien JKN kelas III dengan diagnosa utama maternal care due to uterine scar from previous surgery, untuk mengetahui perbandingan pemanfaatan layanan aktual dengan Clinical Pathway Sectio Caesarea. Perhitungan biaya aktual dilakukan dengan menggunakan metode double distribution berdasarkan data dari bagian keuangan dan laporan rumah sakit. Hasil penelitian mendapatkan bahwa biaya aktual pelayanan tindakan SC pada pasien kelas III yakni Rp. 5.658.016,75 dengan tarif INA CBGs yang dibayarkan adalah Rp.5.019.900,00, sehingga terdapat selisih negatif sebesar Rp. 638.116,75. Komponen biaya yang dinilai dapat dikontrol adalah komponen biaya operasional seperti biaya listrik, air, telepon, serta bahan medis habis pakai. Meskipun demikian, belum patuhnya staf terhadap Clinical Pathway (CP) juga berpotensi menyebabkan variasi komponen pelayanan, yang berdampak terhadap kenaikan biaya pelayanan. Pembentukan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya dan Tim Anti Fraud diperlukan agar dapat secara rutin berkoordinasi dengan manajemen sehingga diketahui lebih dini penyimpangan yang ada untuk mencegah kemungkinan kerugian rumah sakit lebih banyak. Koordinasi antara manajemen dengan dokter spesialis terkait Clinical Pathway juga perlu diintensifkan agar Clinical Pathway menjadi kesepakatan bersama, serta adanya sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya. Selain itu upaya efisiensi juga dapat dilakukan melalui briedging Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) dengan sistem INA-CBGS, dan pelaksanaan analisis unit cost setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat efisiensi dan pencapaian kinerja unit.
Kata Kunci : Biaya aktual, Sectio Caesarea, Pasien JKN kelas III, Tarif INA-CBGs

---

The implementation of the National Health Insurance (JKN) program, is expected to provide health coverage for all levels of society. The claim system of health services at the Hospital, conducted by INA-CBGs tariff. However, there are complaints of cost difference between actual cost with INA-CBGs tariff especially for surgical treatment on the patients of class III. This study aims to analyze the cost differences between the actual cost of Sectio Caesarea services and INACBGS tariffs on patients JKN class III at Wisma Prashanti Hospital. 27 samples were taken from the period time of January - October 2017 with the inclusion criteria are patients of JKN class III with a primary diagnosis of maternal care due to uterine scar from previous surgery, to determine the actual service utilization compare with Clinical Pathway of Sectio Caesarea. Actual cost calculation is done by using double distribution method based on data from financial section and hospital report. The results of the study found that the actual cost of SC services in patients class III is Rp. 5,658,016.75 with INA CBGs tariff paid is Rp.5.019.900,00, so there is a negative difference of Rp. 638.116,75. Cost components that are assessed to be controlled are the components of operational costs such as electricity, water, telephone, and medical consumables. However, the lack of compliance of staff to CP also has the potential to cause variations in service components, which have an impact on the increase in service costs. It is recommended to establish a Quality and Cost Control Team and an Anti Fraud Team that can routinely coordinate with the management so that we have known the irregularities earlier to prevent hospital losses. There should be a coordination between management and specialist doctors related to Clinical Pathway as a mutual agreement, as well as the socialization and supervision of its implementation. In addition, efficiency efforts can also be done through briedging the hospital management information system with INA-CBGS system, and implementation of unit cost analysis every year to know the level of efficiency and achievement of unit performance.
Keywords: Actual Cost, Sectio Caesarea, Patients of class III with JKN, Rates INA-CBGs

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengetahui posisi biaya satuan rumah sakit untuk tindakan sectio caesarea agar pihak manajemen dapat melakukan berbagai upaya efisiensi kedepan untuk menutup kesenjangan antara tarif Rumah Sakit dengan tarif INA CBGs. Dengan metode kualitatif yang mengolah data sekunder pasien BPJS Kesehatan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam serta menggunakan pendekatan Activity Based Costing, analisis biaya dilakukan pada 161 tindakan sectio caesarea dengan komposisi 53 pasien kelas 1, 69 pasien kelas 2 dan 39 pasien kelas 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biaya Total Tindakan sectio caesarea sebesar Rp 1.400.670.750,- dimana biaya satuan untuk tindakan sectio caesarea kelas 1 yaitu sebesar Rp 8.803.752,- dengan kesenjangan sebesar Rp 1.873.631,- dengan tarif INA CBGs, untuk kelas 2 sebesar Rp 8.513.739,- dengan kesenjangan Rp 2.376.873,- jika dibandingkan dengan tarif INA CBGs dan untuk kelas 3 sebesar Rp 8.887.792,- dengan kesenjangan sebesar Rp 3.796.854,- dengan tarif INA CBGs . Efisiensi yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengurangi tingginya variasi obat dan bahan medis habis pakai dengan pembuatan clinical pathway sectio caesarea. Untuk mengurangi besaran biaya dan biaya satuan untuk tindakan sectio caesarea efisiensi yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit Harapan Keluarga.

Abstrak:

---

Abstrak: Dengan diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada 1Januari 2014, rumah sakit dihadapkan pada 2 dua tarif, yaitu tarif rumah sakit yangdisusun berdasarkan biaya satuan sesuai dengan amanat BLU, dan tarif INA-CBG rsquo;s yangmerupakan tarif paket yang akan dibayarkan atas pelayanan rawat inap pasien BPJS.Terdapat perbedaan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, perbedaan sistempembayaran tersebut mengakibatkan adanya perbedaan selisih penerimaan rumah sakitantara tarif INA-CBG rsquo;s dengan tagihan klaim rumah sakit berdasar pada tarif rumahsakit, jasa pelayanan dan jasa sarana rumah sakit.
Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan menggunakan data sekunder klaim tagihan pasien rawat inap BPJSRSUD Kudungga bulan Februari-Mei 2017 sebanyak 1187 klaim, dan data primerwawancara mendalam beberapa informan. Hasil dari penelitian ini didapatkan selisihpositif sebesar Rp. 755.096.435,- 13 pada penerimaan total rumah sakit pada seluruhkelas ruang perawatan, selisih positif pada jasa pelayanan sebesar Rp. 845.964.814,- 40 , dan selisih negatif pada jasa sarana rumah sakit sebesar Rp. 90.868.379,- -3.
Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan rumah sakit adalah melakukan upaya kendalimutu dan kendali biaya dengan efisiensi rumah sakit, meningkatkan jumlah kunjunganpada ruang perawatan yang memberikan selisih positif, standardisasi pelayanan melaluipenerapan clinical pathway dan formularium obat serta melakukan pengembanganSIMRS. Upaya kendali mutu dan biaya harus dilakukan rumah sakit sebagai langkahstrategis dalam implementasi program JKN.
Kata Kunci: Tarif Rumah Sakit, Tarif INA-CBG's, Perbedaan, Jasa Pelayanan, JasaSarana

---

With the implementation of the National Health Insurance JKN program on January 1,2014, the hospital is faced with two tariffs, namely hospital tariff based on unit cost inaccordance with BLU mandate, and INA CBG 39 s tariff which is the package rate to bepaid for patient care of BPJS. There is a difference in the health service payment system, the difference between the payment system resulted in differences in hospital admissionsbetween INA CBG 39 s tariffs and hospital claims based on hospital tariffs, hospital servicesand services.
This research is a qualitative research using secondary data claims of BPJSinpatients of RSUD Kudungga in February May 2017 as many as 1187 claims, andprimary data of in depth interviews of several informants. The results of this study founda positive difference of Rp. 755,096,435, 13 on total hospital admissions for allclasses of treatment rooms, positive difference in service cost of Rp. 845,964,814, 40 , and the negative difference in hospital facilities is Rp. 90.868.379, 3.
Thefollow up plan to be performed by the hospital is to make quality control and cost controlefforts with hospital efficiency, increase the number of visits in the treatment room whichprovide positive difference, standardization of services through the implementation ofclinical pathway and drug formulary and develop SIMRS. Efforts to control the qualityand cost must be done by the hospital as a strategic step in the implementation of JKNprogram.
Keywords Hospital Rates, INA CBG's Rates, Differences

Abstrak: ICU sebagai bagian dari pelayanan Rumah Sakit (RS) harus mempertahankan mutu dan standar pelayanan. Dalam melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional, RS menggunakan tarif inaCBGs sistem paket menuntut RS melakukan kendali biaya dan mutu. Data bagian keuangan: banyak tagihan ICU, terutama yang berhubungan dengan pelayanan ventilator, dibayarkan dibawah tarif. Pada 2015 untuk kelas III 30% kasus dibayarkan defisit. Tahun 2016 tarif baru diberlakukan. Hal tersebut menjadi dasar penulis meneliti biaya satuan dan cost recovery rate (CRR) pelayanan ventilator dengan tarif lama dan baru. Populasi penelitian 4 pasien dengan diagnosis utama Respiratory Failure (J969), kode INA-CBG J- 1-20-III. Penelitian melalui telaah biaya terkait pelayanan ventilator, didapatkan biaya langsung dan tak- langsung dengan metode Step-down dan Relative Value Unit.

Hasilnya per pasien: biaya satuan aktual (BSA) Rp8.522.431 dan biaya satuan normatif (BSN) Rp1.429.657. Perbandingan tarif 2011 didapatkan CRR dengan BSA 14.55% dan BSN 85.34%. Dengan tarif 2016 CRR dengan BSA 15.92% dan BSN 93.38%. Untuk tarif BPJS 2014 CRR dengan BSA 10.62%(kelas 1), 9,11%(kelas 2), 7,59%(kelas 3). Untuk tarif BPJS tahun 2016 CRR BSA 16,86%(kelas 1), 14,45%(kelas 2), dan 12,04%(kelas3). Jika kapasitas dioptimalkan dengan rerata BOR, CRR BSN tarif BPJS2014 masing-masing sebesar 62,30%(kelas 1), 53,41%(kelas 2), 44,50%(kelas 3). Dengan tarif BPJS2016 CRR BSN 98.84%(kelas 1), 84,72%(kelas 2), dan 70,60%(kelas3). BSA penggunaan ventilator yang sangat tinggi oleh karena rendahnya kunjungan pasien dan tingginya nilai biaya investasi. Tingginya biaya ini juga menunjukkan support daerah masih dibutuhkan di RSUD Nunukan baik sebagai pengawas maupun pendukung finansial melalui APBD.

Kata kunci: biaya satuan; biaya satuan unit; biaya satuan normatif; cost recovery rate.

Abstrak: Tesis ini membahas implementasi clinical pathway sectio caesarea yang telah berlaku. Rumah sakit ditantang untuk meningkatkan pelayanan dengan penekanan pada kendali mutu dan kendali biaya. Penerapan clinical pathway merupakan hal yang baru di lingkungan Rumah Sakit Universitas Udayana. Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam yang ditujukan kepada pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi clinical pathway sectio caesarea belum sepenuhnya berjalan dimana ada hambatan yang dapat dilihat dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berkaitan. Penelitian ini menunjukkan belum adanya komunikasi efektif antara pemangku kebijakan dan pelaksanan kebijakan serta antarpelaksana kebijakan, belum adanya sosialisasi dan edukasi terkait implementasi clinical pathway sehingga kurangnya pengetahuan staf tentang fungsi dan manfaat serta tugas dan kewenangannya dalam implementasi clinical pathway, belum adanya SOP terkait alur dan pengisian clinical pathway, serta belum adanya case manager yang memegang peranan penting dalam implementasi clinical pathway. Disarankan kepada pemangku kebijakan untuk melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan secara jelas dan konsisten serta tersampaikan pada seluruh pelaksana kebijakan, menyusun rencana strategis dalam mengangkat case manager yang memegang peranan penting dalam proses implementasi clinical pathway. Serta untuk pelaksana kebijakan diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam implementasi clinical pathway yang lebih baik

---

This thesis discusses the implementation of the clinical pathway for sectio caesarea that has been applied. Hospitals are challenged to improve services with an emphasis on quality control and cost control. The application of clinical pathways is new in the Udayana University Hospital environment. This research uses a qualitative case study. Data were collected by means of in-depth interviews aimed at policy makers and policy implementers using purposive sampling method. The results of the study revealed that the implementation of clinical pathway of caesarean section was not yet fully implemented where there were obstacles which could be seen from the interrelated factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This research shows that there is no effective communication between policy makers and policy implementation as well as between policy implementers, there is no socialization and education regarding the implementation of clinical pathways so that there is a lack of staff knowledge about the functions and benefits as well as their duties and authorities in implementing clinical pathways, there is no SOP related to the flow and filling. clinical pathway, and the absence of a case manager who plays an important role in the implementation of clinical pathways. It is recommended to policy makers to carry out socialization and training that is delivered clearly and consistently and delivered to all policy implementers, formulating a strategic plan in appointing case managers who play an important role in the process of implementing clinical pathways. As well as implementing policies, it is hoped that they can increase commitment in implementing better clinical pathways