Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation

Abstrak: Program BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmas tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbanding positif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan antara Bulan Maret-April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di Kabupaten Kuningan tahun 2011-2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmas khususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidak berpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderung menurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

---

BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of public health centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive with the achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that the implementation of BOK programs in public health centers of Kuningan District has not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors that influence implementation of the BOK policy in public health centers of Kuningan District, based on variable environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of executing agencies.

This study uses a qualitative method and conducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centers with the Health Department informant number 23. Implementation of BOK programs in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the public health center especially operational to preventive and to promotive activities. But this is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends to decrease and the item does not reach the target is likely to increase.

Abstrak: Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011

---

With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011

Abstrak: Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

Abstrak: Data dan informasi profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukan hanya sebesar 29,5 % bayi mendapatkan ASI Eksklusif sampai 6 bulan, rendahnya pemberian ASI Eksklusif membuat pemerintah mengeluarkan PP No 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian ASI Eksklusif di wilayah kerja puskesmas cicalengka. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan studi literatur. Hasil Penelitian menemukan implementasi kebijakan pemberian ASI di puskesmas belum berjalan optimal terlihat dari cakupan pemberin ASI secara eksklusif yang masih rendah. Sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara keseluruhan, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus serta peggunaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan kebijakan kurang. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan pemberian ASI secara Eksklusif. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai maupun masyarakat, dilaksanakan supervisi dalam upaya pengawalan kebijakan, menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu.

---

Data and information on the health profile of Indonesia in 2016 showed only 29.5% of infants receive exclusive breastfeeding until 6 months, the low level of exclusive breastfeeding made the government issue a regulation on exclusive breastfeeding in PP No.33 Tahun 2012. The study aimed to analyze the policy implementation of exclusive breastfeeding at Cicalengka Public Health Center. The study used qualitative analysis with in-depth interview method, focus group discussion and literature study. The result of this study shows that breastfeeding policy implementation in health centers is not optimal, as seen from the low coverage of exclusive breastfeeding. Socialization of the policy has not been done as a whole, the time and task division is unclear and has no special budget and the use of standard operating procedures in carrying out the policy less. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of exclusive breastfeeding policy. The suggestion is to consistently socialize to employees and the public, carry out supervision in an effort to secure the policy, run the Standard Operating Procedure (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. 

Abstrak: Hipertensi merupakan penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi yang membutuhkan pemanfaatan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, khususnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan menganalisis utilisasi pelayanan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama oleh peserta JKN penderita hipertensi di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2023 dan dianalisis secara univariat, bivariat, serta multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, jenis FKTP, segmentasi kepesertaan, dan wilayah tempat tinggal berhubungan dengan utilisasi pelayanan rawat jalan. Hypertension is a major non-communicable disease requiring continuous health service utilization through the National Health Insurance (JKN) program. This study aimed to analyze outpatient service utilization at Primary Health Care Facilities among JKN participants with hypertension in West Java Province in 2023. This cross-sectional study used secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Sample Data and applied univariate, bivariate, and multivariate analyses. The results showed that age, sex, type of primary health care facility, membership segmentation, and area of residence were associated with outpatient service utilization.

Abstrak: Sekolah memainkan peran penting dalam penularan COVID-19, oleh karena itu memahami proses penularan di sekolah dapat meningkatkan kemampuan untuk merencanakan intervensi yang efektif dalam menanggapi pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar negeri dalam upaya penerapan protokol kesehatan untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada masa pandemic COVID-19 di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan desain non eksperimental dan comparative descriptive pada rentang waktu dari bulan April-Juni 2022. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam terhadap 13 informan dari sekolah maupun guru dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap 8 informan dari siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa PTM terbatas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada 4 SDN dari 4 kecamatan tersebut sudah diterapkan dengan perencanaan matang, pelaksanaan yang cukup terarah, dan rutin melakukan evaluasi kegiatan PTM terbatas meskipun ada beberapa hambatan yang dialami sehingga belum dapat memenuhi semua persyaratan SKB 4 Menteri Tahun 2021 secara penuh. Berdasarkan hasil penelitian menyarankan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor maupun sekolah agar melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam penyebaran informasi, pengawasan sekaligus penegakan disiplin, sosialisasi terkait dengan peningkatan daya tahan tubuh, serta melakukan evaluasi dalam mempersiapkan PTM dengan acuan regulasi terbaru yaitu SKB 4 Menteri tahun 2022.

---

Schools play an important role in Covid-19 transmission, therefore understanding the transmission pattern helps improve capability in planning effective intervention to address covid-19 pandemic. This study aims to define public schools preparedness in implementing the health protocol for limited Face-to-face meeting during Covid-19 pandemic in Bogor District. This study uses qualitative data types with non-experimental and comparative descriptive designs was conducted during April-June 2022. Data was derived from documents review, observation, and in-depth interview to 13 informants from schools including teachers, Focus Group Discussion (FGD) with 8 students. This study shows that the implementation of Face-to-face meeting, organized by the education authorities in 4 schools from 4 villages has been well-planned, focused, and has routinely conducted evaluation, despite the hurdles in achieving SKB 4 2022 requirements. This study suggests Bogor District Education Authorities and schools to keep increasing both quality and quantity in distributing information, monitoring and enforcing discipline. Socializing the way to improve immunity, and doing evaluation in planning PTM according to new regulation, SKB from 4 Ministries 2022.