Abstrak: Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEANFramework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepadaKesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia MenghadapiLiberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadapMNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada diIndonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan ImplementasiKebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa DalamKerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitiandisimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakansalah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarahkesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangkukebijakan.
Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, ASEAN, AEC, AFAS Mode ke 4, Liberalisasi JasaKesehatan

---

This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 toperceive the readiness conception of health workers policy implementation inIndonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up thequality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying anddetermine measures to be has been done by the government in setteing policyimplementation Indonesia Health workers within the framework of serviceliberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocludedthat the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but thecurrent policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack ofcoordination among stakeholders.
Keywords:Policy implementation, ASEAN, AEC, AFAS Mode 4, health workerliberalization.

Abstrak: Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36/2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36/2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument/guidelines against current policies.

Abstrak: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksananya, bagaimana kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian ini adalah desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO. Penelitian dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: penelitian ini adalah RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan hasil skor 96% pada saat penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Kesimpulan penelitian bahwa RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas para pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

Abstrak: Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial

Abstrak: Abstrak

Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.

Abstrak:

---

Abstrak: Tesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun 2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasi menjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nir militer. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks dan multidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka Kementerian Kesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swasta lainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranya berupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensi tertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Permenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenis penyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkap adanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalam proses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini, pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudah berjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baik lintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah. Kata kunci: Ancaman nir-militer, komponen pertahanan negara, implementasi kebijakan.

Abstrak: Meningkatnya jumlah kasus COVID-19 dan ketidakpastian berakhirnya penyebaran dari COVID-19 memberikan dampak di berbagai sektor salah satunya pada tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Secara global, menunjukkan bahwa stres adalah perasaan yang paling sering dilaporkan oleh tenaga kesehatan, dengan 93% dari mereka secara teratur mengalami stres dalam 3 bulan terakhir, hal ini diikuti oleh kecemasan sebanyak 86%, frustasi 77%, kelelahan 76%, dan perasaan kewalahan 75%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik tenaga kesehatan, gambaran tingkat stres pada tenaga kesehatan dan penyebab dari terjadi tingkat stres pada tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 di UPTD Puskesmas Tanah Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional dilakukan kepada 25 responden tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Tanah Baru berupa pengisian kuisioner DASS-21 serta pendekatan kualittatif berupa wawancara mendalam kepada 4 narasumber. Hasil pada penelitian ini, tenaga kesehatan yang bertugas selama masa pandemi COVID-19 sebanyak 72% tidak mengalami stres, 24% mengalami stres ringan, dan 4% mengalami stres sedang dengan berbagai macam ternjadinya faktor penyebab terjadinya resiko seperti presepsi reiko pada peningkatan kasus COVID-19, kelengkapan sarana berupa APD, peningkatan durasi kerja yang terjadi selama masa pandemi COVID-19, dan stigmatisasi terhadap tenaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat melalui komponen kesiapan hospital emergency response checklist dari WHO serta mengidentifikasi faktor - faktor yang menghambat kesiapan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan basis data PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, dan Google Scholar. Hasil pencarian menunjukkan dari 1667 studi teridentifikasi, 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Seluruh komponen kesiapan terdapat dalam studi.