Terdapat 714 Penyalur Alat Kesehatan (PAK) telah dilakukan inspeksi oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Kementerian Kesehatan RI selama tahun 2016-2018 dengan hasil 119 PAK memenuhi syarat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), 442 PAK tidak memenuhi syarat CDAKB, 46 PAK direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat CDAKB dan 153 PAK dicabut izin PAK nya. Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 dalam Penerapan CDAKB Tahun 2019 serta kaitan antar variabel yang mempengaruhi. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan selama bulan Maret sampai Juli 2020, melalui wawancara mendalam kepada informan, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2019 terdapat 386 PAK telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan CDAKB, dari jumlah tersebut terdapat 114 PAK telah memenuhi syarat CDAKB. Beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan antara lain standard dan sasaran kebijakan yang belum dituangkan dalam indikator kinerja, insentif dari variabel sumberdaya kebijakan yang belum terdata dan tersosialisasikan dengan baik serta karakteristik badan pelaksana dari sisi sumber daya manusia yang terbatas serta hubungan antar organisasi yang belum optimal. Sebagai simpulan kinerja implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2014 dalam penerapan CDAKB tahun 2019 secara umum sudah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai tujuan yang optimal dikarenakan kendala-kendala yang ada pada pembuatan kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Peneliti merekomendasikan perlu disusunnya Peraturan yang mengandung muatan wajib melakukan sertifikasi CDAKB kepada seluruh PAK dan menjadikan penerapan CDAKB sebagai indikator kegiatan.

---

There are 714 Medical Device Distributors (PAK) that have been inspected by the Directorate of Medical Devices and Household Health Supplies (PKRT), the Ministry of Health of the Republic of Indonesia during 2016-2018 with the results of 119 PAK fulfilling the requirements for Good Distribution Medical Device Practice (CDAKB), 442 PAKs did not meet CDAKB requirements, 46 PAKs were recommended to obtain CDAKB certificates and 153 PAKs had their PAK permits revoked. This study aims to determine the performance of the implementation of Regulation of the Minister of Health Number 4 of 2014 in the  Implementation of the 2019 CDAKB and the relationship between variables that influence it. This research method is qualitative, carried out from March to July 2020, through in-depth interviews with informants, observation, and document review. The results showed that in 2019 there were 386 PAKs that had monitored and evaluated the implementation of the CDAKB, of which there were 114 PAKs that had met the CDAKB requirements. Several factors that can hinder policy implementation include standards and policy targets that have not been translated into performance indicators, incentives from policy resource variables that have not been properly recorded and socialized, and characteristics of the implementing agency in terms of limited human resources and sub-optimal relations between organizations. . The researcher recommends the need to formulate regulations that contain mandatory CDAKB certification for all PAK and make the implementation of CDAKB an indicator of activities.

"Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa, setelah keluarnya Undang-Undang No18 tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan pada penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial. Metode yang digunaan dalam pengumpulan data ialah dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen terkait. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup baik ditunjukan dengan adanya koordinasi yang aktif dilakukan untuk pelayanan kesehatan jiwa baik secara formal maupun informal. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek sumberdaya terkait anggaran dan SDM. Perlunya sosialisasi Kembali terkait Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 dan SOP yang digunakan dalam perujukan ODGJ kepada instansi terkait diluar sektor kesehatan, sehingga adanya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dasar."