Abstrak: Hipertensi merupakan penyakit tidak menular dengan prevalensi tinggi yang membutuhkan pemanfaatan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, khususnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan menganalisis utilisasi pelayanan rawat jalan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama oleh peserta JKN penderita hipertensi di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2023 dan dianalisis secara univariat, bivariat, serta multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin, jenis FKTP, segmentasi kepesertaan, dan wilayah tempat tinggal berhubungan dengan utilisasi pelayanan rawat jalan. Hypertension is a major non-communicable disease requiring continuous health service utilization through the National Health Insurance (JKN) program. This study aimed to analyze outpatient service utilization at Primary Health Care Facilities among JKN participants with hypertension in West Java Province in 2023. This cross-sectional study used secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Sample Data and applied univariate, bivariate, and multivariate analyses. The results showed that age, sex, type of primary health care facility, membership segmentation, and area of residence were associated with outpatient service utilization.

Abstrak:

---

Abstrak:

Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan penyebab kematian keempat tertinggi di dunia, dengan total sekitar 3,5 juta kematian pada tahun 2021 menurut data WHO. Jumlah ini setara dengan 5% dari seluruh kematian global. Di Indonesia, PPOK termasuk dalam 20 besar penyakit dengan kunjungan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) terbanyak berdasarkan ICD selama delapan tahun terakhir, dari 2017 hingga 2024. Mengingat PPOK adalah penyakit kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang dan stabil, integrasi layanan primer dan lanjutan menjadi kunci keberhasilan pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemanfaatan layanan kesehatan tingkat primer dan lanjutan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menderita PPOK di Indonesia, serta faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan karakteristik predisposisi, kemampuan, dan sistem pelayanan kesehatan. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2024. Total sampel yang dianalisis adalah 5.281 sebelum pembobotan. Analisis data dilakukan menggunakan tabulasi silang, uji chi-square, dan regresi logistik multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan kesehatan oleh penderita PPOK didominasi oleh layanan tingkat primer (73,3%). Pemanfaatan layanan tingkat lanjut saja lebih tinggi (16%) dibandingkan dengan integrasi layanan primer dan lanjutan (10,6%). Ditemukan bahwa karakteristik predisposisi, kemampuan, dan sistem pelayanan kesehatan berhubungan secara signifikan dengan pola pemanfaatan layanan kesehatan tingkat primer dan lanjutan pada penderita PPOK di Indonesia. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan pelayanan penapisan dan program rujuk balik (PRB), penerapan pendekatan pelayanan yang holistik, serta integrasi yang lebih kuat antara layanan primer dan lanjutan untuk meningkatkan efektivitas penatalaksanaan PPOK.

Kata kunci: Penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), Utilisasi Pelayanan Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Data Sampel BPJS Kesehatan

---

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is the fourth leading cause of death globally, with approximately 3.5 million deaths reported in 2021, according to WHO data. This figure accounts for around 5% of all global deaths. In Indonesia, COPD has consistently ranked among the top 20 diseases with the highest number of advanced outpatient visits (RJTL) based on ICD data from 2017 to 2024. Given that COPD is a chronic condition requiring long-term and stable management, integration between primary care services and advanced care services is essential to ensure comprehensive disease management. This study aims to examine the pattern of primary and advanced healthcare service utilization among participants of the National Health Insurance (JKN) who suffer from COPD in Indonesia, and to identify influencing factors based on predisposing characteristics, enabling resources, and the healthcare system. The research used a quantitative cross-sectional design, utilizing the 2024 Sample Data from BPJS Kesehatan. A total of 5,281 samples were analyzed prior to weighting. Data analysis was conducted using cross-tabulation, chi-square tests, and multinomial logistic regression. The findings reveal that healthcare service utilization by COPD patients is predominantly at the primary care level (73.3%). The utilization of advanced care services alone (16%) was higher than the integrated healthcare services (10.6%). It was also found that predisposing characteristics, enabling factors, and the healthcare system were significantly associated with the pattern of healthcare utilization among COPD patients in Indonesia. These findings highlight the importance of strengthening early diagnostic capacity for COPD at primary healthcare facilities, implementing a holistic service approach, and enhancing integration between primary and advanced care to improve the effectiveness of COPD management. These findings highlight the importance of strengthening screening services and the Back Referral Program (PRB), implementing a holistic approach to care, and fostering stronger integration between primary and secondary care services to enhance the effectiveness of COPD management.

Abstrak: Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang masih tinggi prevalensinya di dunia. Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki beban penyakit tinggi, menjadikannya prioritas penyelesaian masalah kesehatan. Hal ini dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun untuk menanggulangi penyakit tersebut tidak cukup hanya dari pemerintah saja. Butuh kerja sama lintas sektor yaitu pada pendekatan Public-Private Mix (PPM). Dengan metode kualitatif dan pendekatan Logic Model, penelitian ini melakukan telaah atas implementasi PPM di Kota Depok. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder dari hasil wawancara mendalam dan juga telaah dokumen. Ditemukan bahwa implementasi PPM masih pada tahapan awal dan capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya masih belum banyak upaya untuk menjaring klinik swasta dan dokter praktik mandiri untuk bergabung dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Depok. Keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi penghambat dalam implementasi ini. Kata kunci: Public-Private Mix, Tuberkulosis, Kota Depok, PPM, Program Tuberculosis is an infectious disease with a high prevalence in the world. Indonesia as a country that includes a high disease burden, making it a priority for the resolution of health problems. This was stated in Minister of Health Regulation No. 67 of 2016 concerning Tuberculosis Management. But to tackle the disease is not enough just from the government alone. Cross-sector cooperation is needed, namely the Public-Private Mix (PPM) approach. Using a qualitative method and the Logic Model approach, this study examines the implementation of PPM in Depok City. The data collected are primary and secondary data from the results of in-depth interviews and document review. It was found that the implementation of PPM is still at an early stage and its achievements are still far from the target. This is because in practice there have not been many attempts to encompass private clinics and independent practice doctors to join in tuberculosis prevention in Depok City. Limited human resources also become obstacles in this implementation Key words: Public-Private Mix, Tuberculosis, Depok City, PPM, Program

Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan

---

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Tempat penelitian dipilih berdasarkan FKTP yang berada pada zona aman dan zona tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pada indikator angka kontak, hambatan menengah pada indikator prolanis, dan hambatan kecil pada indikator RRNS. Seluruh FKTP sudah cukup baik pada variabel sumber daya kewenangan dan disposisi, namun masih belum baik pada variabel struktur birokrasi. Perbedaan FKTP yang berada pada zona aman dengan zona tidak aman terdapat pada variabel komunikasi, keikutsertaan PJ indikator pada pertemuan dengan BPJS, dan pemahaman seluruh petugas FKTP. Perbedaan klinik dengan puskesmas terdapat pada variabel sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) oleh penderita hipertensi yang terdaftar sebagai peserta JKN pada tahun 2022. Desain penelitian menggunakan pendekatan cross-sectional dengan data sampel BPJS 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penderita hipertensi (96,4%) memanfaatkan FKTP yang jarang, yaitu kurang dari 12 kali dalam setahun, sedangkan hanya 3,6% yang memanfaatkan secara sering (≥12 kali). Faktor-faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan pemanfaatan layanan meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, kelas rawat, segmentasi peserta, dan regional wilayah. Faktor dominan adalah usia, dengan peserta berusia ≥65 tahun memiliki peluang tertinggi untuk sering memanfaatkan layanan (OR = 33,41, 95% CI: 27,08-41,22). Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan akses dan edukasi pada layanan kesehatan primer, terutama bagi kelompok risiko tinggi. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan dalam pengelolaan hipertensi di FKTP.

---

This study analyzes the utilization of healthcare services at Primary Healthcare Facilities (FKTP) by hypertension patients registered as participants of the National Health Insurance (JKN) in 2022. The research design employed a cross-sectional approach with BPJS 2023 sample data. The results show that the majority of hypertension patients (96.4%) utilized FKTP services fewer than 12 times a year, while only 3.6% utilized them frequently (≥12 times). Significant factors associated with service utilization include age, gender, marital status, care class, participant segmentation, and regional area. The dominant factor is age, with participants aged ≥65 years having the highest likelihood of frequent service utilization (OR = 33.41, 95% CI: 27.08-41.22). These findings indicate the need for improved access and education on primary healthcare services, especially for high-risk groups. The results can serve as a reference for policy making in hypertension management at FKTP.