Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta. Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)

Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint. Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant. Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet. So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint. Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 ).

Promosi Kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Program unggulan promosi keehatan adalah PHBS yang mencakup lima tatanan diantaranya tatanan Institusi Kesehatan yang disebut PKRS, dengan sasaran masyarakat rumah sakit dan lingkungan sekitarnya. Tujuan PKRS adalah mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarganya, dalam membantu penyembuhan dan mencegah terserang kembali oleh penyakit yang sama. Apabila dilaksanakan dengan baik PKRS dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu dan citra pelayanan kesehatan. PK Saint Carolus merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe utama yang telah melaksanakan program PKRS, dirintis sejak tahun 1991 hingga saat ini, namun pelaksanaannya masih dalam pembenahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara mendalam, FGD dan analisa data sekunder. Dengan informan penentu kebijakan, ketua pelaksana PKRS, koordinator bidang, petugas di rawat inap dan pasien. Hasil dan Kesimpulan dari penelitian dapat diketahui bahwa: Jumlah tenaga PKRS di PK Saint Carolus untuk tingkat rumah sakit berjumlah 15 orang dan cukup memadai, dengan pendidikan minimal S1 di Bidang Kesehatan dan telah mengikuti lokalatif tentang PKRS. Selain sebagai panitia PKRS, seluruhnya telah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama. Untuk PKRS tingkat pasien, petugas belum terlatih dan jumlahnya dirasa masih perlu ditambah. Dana untuk pelaksanaan PKRS dibebankan pada anggaran Direksi P.K. Saint Carolus. Sarana dan prasarana, telah ditetapkan SK Panitia PKRS dan telah tersedia ruang sekretariat, lengkap dengan peralatan meja, kursi, lemari buku, media cetak dari beberapa sumber, komputer, OHP, Wireless, VCD berada di Unit kebidanan serta multimedia berada di biro direksi, box-box PKRS terletak di setiap bidang. Televisi yang ada disetiap ruang tunggu dan ruang perawatan belum digunakan secara maksimal. Perencanaan kegiatan PKRS, menggunakan sistem bottom up, yaitu unit-unit kerja membuat rencana kemudian dibicarakan dengan seluruh panitia dan diusulkan kepada Direksi. Pengorganisasian PKRS dalam bentuk kepanitiaan, dilengkapi dengan uraian tugas yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, PKRS di unit perawatan dilakukan secara perorangan antara petugas dan pasien, jarang diadakan penyuluhan kelompok, kecuali unit kebidanan. Di tingkat Rumah Sakit PKRS dilaksanakan berupa penyuluhan, seminar, lokalatif dan telah direncanakan studi banding PKRS di RS Dr. Soetomo Surabaya. Belum pernah dilakukan tindak lanjut penilaian/evaluasi, baik dari manajemen RS, Depkes. maupun Dinkes provinsi DKI. Langkah-langkah pengelolaan kegiatan PKRS, jika dilihat dalam buku Panduan Promosi Kesehatan, pada umumnya PKRS PK Sint Carolus telah melaksanakan sesuai tahapan. Saran penulis untuk meningkatkan kualitas PKRS di PKSC yaitu Sarana televisi agar dimanfaatkan lebih maksimal sebagai sarana PKRS dengan menambah alat berupa sentral audio, PKRS diusulkan mendapat dukungan dari pihak pengelola program yaitu Depkes khususnya Ditjen Yanmed dan Pusat Promosi Kesehatan serta rencana PKRS masuk sebagai salah satu komponen akreditasi RS supaya ditindak lanjuti. Bagi peneliti lain, agar bisa menindaklanjuti penelitian ini khususnya untuk pelaksanaan PKRS yang di luar rumah sakit.

Analysis on Implementation of Health Promotion in Hospital at Saint Carolus Health Service, Jakarta 2003Health Promotion is an empowerment effort of community in preserving, increasing, and protecting their health and environment. The prime program of health promotion is PHBS that covers 5 (five) arrangements: among others is Health Institution which called Health Promotion in Hospital (HPH), with the community of hospital and its surrounding as the targets. The objective of HPH is to develop the comprehension of patients and their families regarding the disease suffered and things that need to be done by the families themselves in helping the recovery and preventing the relapse condition of the same disease. If it is done well, HPH can give its contribution towards the increase of quality and health service image. Saint Carolus Health Service is one of prime-type private hospital that has conducted the program of HPH. It has begun in 1991 up to now; nevertheless the implementation is still in straightening-up. It is a qualitative research using in-depth interview method, FGD and secondary data analysis. By the informant of policy maker, the chief of Implementation HPH, the officers for hospital treatment, and patients. Based on the result and conclusion of this research, it can be found that: The amount of HPH officers at Saint Carolus is 15 people for the hospital level, which it is quite sufficient. The have minimum education of Master Degree majoring in health and have followed HPH training. Besides as committee of HPH, they all have had main duties and functions. For HPH in the patient level, the officers have not been trained yet, and the amount is felt need to be added. The budget for implanting HPH is from Saint Carolus Direction Board budget. The equipment and infrastructure have been determined in Decree Letter of HPH committee; they are a secretariat room which is completed with table, chairs, book shelf, printed-media from several sources, computer, OHP and wireless, VCD which is in obgin Unit, multimedia that is direction bureau, boxes HPH located in every field, and television that exists in each waiting room and nursery room used in maximal yet. The planning of HPH uses bottoms-up system which is each working units has made the plan that will be discussed next entire committee and will be proposed to the Direction. The organization of HPH is in the form of committee that is completed by the job description that has not been fully conducted. HPH in nursery unit is done personally between officer and patient. It is rarely done in-group expect for obgin unit. In the hospital level of HPH is done education, seminar, training and has been planned a comparison study on HPH at Dr. Soetomo Hospital in Surabaya. It has never been done an evaluation follow up from Ministry of Health (MOH), Hospital management or provincial Health Office of DKI. The organizing steps of HPH can be seen in the Health Promoting Guideline which Saint Carolus generally has been done based on its steps. The suggestion of the writer to increase the quality of HPH in Saint Carolus Health Service is the means of television is better to be used in maximal as the means of HPH by adding audio central. HPH is proposed to get support from program implementers which is MOH, especially Directorate General of Medical Service and Central of Health Promotion as well as the plan of HPH that is included as one of hospital accredited component so that it can be followed up next. Other researchers need to pay their attention in following up this research particularly the implementation of HPH that is done Outreach hospital.

Implementasi program JKN seharusnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan masih banyak ditemui. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan status wilayah pada peserta JKN di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2021 serta serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat inap pada peserta JKN di Indonesia Penelitian ini menggunakan data sekunder susenas 2019, 2020 dan 2021. Data dianalisis secara bivariat dan multivariat dengan metode Binary Regression menggunakan model logit. Secara statistik, status wilayah berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN dari tahun 2019 hingga 2021. Responden yang tinggal di perkotaan pada tahun 2019 berpeluang memanfaatkan pelayanan rawat inap 1,141 kali, 1,127 kali pada 2020 dan 1,127 kali pada 2021 dibandingkan dengan responden yang tinggal di pedesaan. Usia, jenis kelamin, status pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, status ekonomi dan provinsi berhubungan secara signifikan (p-value 0,000 < 0,05) dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN.

---

Implementation of the JKN program should be able to increase people's access to health services. However, disparities in health services still exist. The study aims to analyze the utilization of health services based on regional status for JKN participants in Indonesia from 2019 to 2021 and also examine the factors that influence the utilization of inpatient healthcare for JKN participants in Indonesia. This research uses Susenas secondary data for 2019, 2020 and 2021. Data were analyzed bivariately and multivariately using the Binary Regression method using a logit model. The results showed that regional status is significantly related (p-value 0.000 <0.05) to health utilization of JKN participants from 2019 to 2021. Respondents who live in urban areas in 2019 have 1,141 times, 1,127 times in 2020 and 1,127 times in 2021 higher odds ratio than respondents who live in rural areas. Age, gender, educational status, marital status, employment status, economic status and province are significantly related (p-value 0.000 <0.05) to the utilization of inpatient healthcare for JKN participants.

Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) memiliki peran strategis dalam pengelolaan diabetes melitus pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keteraturan kunjungan RJTP serta faktor-faktor yang memengaruhinya pada peserta JKN penderita diabetes melitus di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional dan memanfaatkan data sekunder sampel BPJS Kesehatan tahun 2024, melibatkan 10.834 peserta diabetes melitus tipe 1 dan tipe 2. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan RJTP sebesar 9,54 kali per tahun, namun sebagian besar peserta masih tergolong tidak rutin. Terdapat hubungan signifikan antara utilisasi RJTP dengan usia, jenis kelamin, segmentasi kepesertaan, jenis FKTP, wilayah tempat tinggal, dan jenis diabetes melitus. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan keteraturan kunjungan pelayanan primer dan perlunya penguatan peran FKTP dalam pengelolaan diabetes melitus untuk meningkatkan keteraturan kunjungan dan efisiensi pembiayaan JKN.

Primary Outpatient Services (RJTP) play a strategic role in the management of diabetes mellitus in National Health Insurance (JKN) participants. This study aims to analyze the regularity of RJTP visits and the factors influencing it in JKN participants with diabetes mellitus in Central Java Province. The study used a quantitative design with a cross-sectional approach and utilized secondary data from the 2024 BPJS Kesehatan sample, involving 10,834 participants with type 1 and type 2 diabetes mellitus. Analysis was performed using univariate and bivariate analyses using the chi-square test. The results showed that the average RJTP visit was 9.54 times per year, but most participants were still classified as irregular. There was a significant relationship between RJTP utilization and age, gender, participant segmentation, type of FKTP, area of residence, and type of diabetes mellitus. These findings indicate an imbalance in the regularity of primary care visits and the need to strengthen the role of FKTP in diabetes mellitus management to improve visit regularity and JKN financing efficiency.