Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 32266 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Burlian Mughnie; Pembimbing: Jaslis Ilyas
T-811
Depok : FKM UI, 2000
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Farkhatul Muyassaroh; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Puput Oktamianti, Roberia
Abstrak: Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan. Kata kunci: Hak dan Kewajiban Pasien, UU Praktik Kedokteran, UU Keperawatan, UU Rumah Sakit This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed. Key words: Patient Rights and Obligations, Overlapping Policies, Health Law, Medical Practice Law, Nursing Law, Hospital Law
Read More
S-9907
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Irmania Wahyuningtyas; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Puput Oktamianti, Amila Megraini
Abstrak:
Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja di industri konstruksi menimbulkan dampak bahaya yang signifikan. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), kasus PAK dan kecelakaan kerja merenggut nyawa 2,78 juta orang setiap tahunnya. Dari kematian tersebut, PAK menyumbang hampir 2,4 juta (86,3%) dan kecelakaan kerja mencapai lebih dari 380.000 (13,7%). Mengingat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No:PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Pekerja, pengusaha atau penyelenggara mengandalkan langkah ini untuk melindungi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil implementasi Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja sesuai Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 ditinjau dari sudut pandang teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada Proyek Pembangunan Proving Ground di BPLJSKB Bekasi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan melakukan penulusuran serta telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Dengan menggunakan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi lembaga pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori Van Meter dan Van Horn sehingga implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja di perusahaan belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan antara lain dengan meningkatkan jumlah kegiatan sosialisasi kepada seluruh karyawan, mengefisienkan anggaran program, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, menugaskan dokter perusahaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menyusun kebijakan atau SOP khusus terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja.

Occupational illnesses and accidents in the construction industry pose a significant danger. According to the International Labor Organization (ILO), occupational diseases and work-related accidents claim the lives of 2.78 million people annually. Of these deaths, occupational diseases accounted for almost 2.4 million (86.3%) and work accidents for over 380,000 (13.7%). In light of the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No:PER.03/MEN/1982 about Worker Health Services, employers or administrators are relying on this measure to safeguard employees. The purpose of this study was to analyze the outcomes of the Worker Health Services implementation of Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 from the theoretical viewpoint of Van Meter and Van Horn's policy implementation on the Proving Ground Project at BPLJSKB Bekasi. This study applied a qualitative research methodology and a case study design. Comprehensive interviews were the main method of gathering secondary data for this study, along with searches and document reviews. Using the variables of policy size and objectives, policy resources, implementing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing agency disposition, and the social, economic, and political environment, this study utilized Van Meter and Van Horn's theory of policy implementation. The study's findings demonstrated that several barriers existed, based on six characteristics from the Van Meter and Van Horn theory, which prevented the workforce healthcare policies from being implemented in businesses in an ideal manner. Increasing the number of socialization activities for all employees, making the program budget as efficient as possible, conducting routine monitoring and evaluation, assigning company doctors to provide coaching and supervision, and developing unique policies or SOPs pertaining to the implementation of workforce health service policies are just a few of the suggestions that are advised.
Read More
S-11715
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Novi Anggraini Ginting; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Ascobat Gani, Elly Marliyani, Rinie Indah Chandra Wirasti
Abstrak:
"Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa, setelah keluarnya Undang-Undang No18 tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan pada penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial. Metode yang digunaan dalam pengumpulan data ialah dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen terkait. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup baik ditunjukan dengan adanya koordinasi yang aktif dilakukan untuk pelayanan kesehatan jiwa baik secara formal maupun informal. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek sumberdaya terkait anggaran dan SDM. Perlunya sosialisasi Kembali terkait Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 dan SOP yang digunakan dalam perujukan ODGJ kepada instansi terkait diluar sektor kesehatan, sehingga adanya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dasar."

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services, after the issuance of Law No. 18 of 2018 concerning Mental Health. However, in practice, the regulatory system that has been in effect so far has not been of much assistance in terms of improving mental health service efforts. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second highest depression prevalence rate, and has the lowest treatment coverage rate among other Regencies/Cities. Purpose: This study aims to analyze the implementation of the basic mental health service system in West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services. Method: this research is a qualitative analytic research which is expected to be able to answer research questions. This study also uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted in the city of Bandung with informants from the West Java Health Office, the Bandung City Health Service, the Bandung City Social Service, Community Health Centers, and Social Service Organizations. The method used in collecting data is by in-depth interviews and review of related documents. Results: The results of the study show that policy implementation has not been able to run optimally, there are differences in standards and targets used in the selection of agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between policy implementing agencies is quite good as indicated by the existence of active coordination for mental health services both formally and informally. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the aspect of resources related to budget and human resources. The need for socialization again regarding West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 and the SOP used in referring ODGJ to related agencies outside the health sector, so that there is a comfortable understanding in implementing basic mental health services
Read More
T-6539
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Khansa Aidah; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Wibowo Adik, Dede Setyadi
Abstrak: Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi alur proses pelayanan dengan menggunakan pendekatan lean six sigma dan memberikan usulan perbaikan di Instalasi Radiologi RS Hermina Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian operasional (operational research) dengan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Sasaran penelitian adalah pemeriksaan radiologi konvensional sebanyak 31 sampel. Hasil yang didapatkan dari pengukuran value stream mapping (VSM) adalah rata-rata lead time per pasien 2 jam 26 menit 42 detik pada shift pagi siang dan 12 jam 34 menit 53 detik pada shift malam. Bottleneck terletak pada siklus pengolahan ekspertise dikontribusi oleh sebagian besar waste of waiting, yaitu menunggu foto dibaca oleh dokter spesialis radiologi. Akar penyebab masalah adalah tidak adanya jam praktek dokter spesialis radiologi pada shift malam hari serta belum diterapkan standarisasi waktu tunggu pelayanan radiologi untuk semua jenis pasien. Usulan perbaikan yang diberikan adalah dilakukannya standardized work, visual management, dan just in time sehingga diestimasikan lead time dapat dikurangi sebesar 26,47% (1 jam 47 menit 52 detik) pada shift pagi dan siang, serta shift malam 49,35% (6 jam 22 menit 28 detik).
Read More
S-10092
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ade Leana Citra, Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Fauzy Masjhur, Arsanto Triwidodo
Abstrak: Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangatdiperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatanterhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidak sesuaian isi kebijakan hospital by laws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital by laws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah. Kata Kunci : Hospital Bylaws, Adverse events, perlindungan hukum, tenaga kesehatan
One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for allparties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when healthworkers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how thepolicy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against theclaim of adverse events and the content of policy conformance with existing guide lines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for healthworkers but still need to be equipped with making other technical operationalpolicies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylawsguidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylawspolicy can be improved, making technical operasional policies and improvement ofhospital bylaws guidelines by government. Keywords : Hospital Bylaws, Adverse events, legal Protection, Healthworkers.
Read More
T-4137
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dionisius Alfian Ariwibowo; Pembimbing: Dumilah Ayuningtias; Penguji: R Sutiawan, Adhy Nalagiri Silavatto
Abstrak: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) adalah sistem terautomatitasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan dalam menunjang proses di Rumah Sakit. Berdasarkan Pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu) Permenkes No 82 tahun 2013, setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. Walaupun pemerintah mewajibkan setiap Rumah Sakit untuk menyelenggarakan SIMRS, nyatanya menurut data dari Kementrian Kesehatan tahun 2017 dari 2734 total Rumah Sakit yang terdapat di Indonesia, hanya terdapat 1423 (53%) Rumah Sakit yang memiliki SIMRS dan berfungsi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis pengimplementasian SIMRS yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja menggunakan Technology Acceptance Model yang telah dimodifikasi. Metode yang digunakan adalah metode campuran paralel konvergen. Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa 80,2% pengguna SIMRS memiliki pandangan yang baik terhadap pengimplementasian SIMRS. Pada analisis multivariat terhadap model yang dirumuskan peneliti, kualitas informasi merupakan determinan utama yang menentukan keinginan pengguna untuk menggunakan SIMRS. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas RSUD Koja menerima pengimplementasian SIMRS dengan positif, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Desain sistem yang personal bagi setiap pengguna merupakan salah satu faktor utama yang membuat SIMRS dapat diterima dengan baik. Pengimplementasian SIMRS di RSUD Koja cukup baik dan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di Rumah Sakit. Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Technology Acceptance Model (TAM), Metode campuran, RSUD Koja
Read More
S-10122
Depok : FKM-UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Leti Ratna Kusumawati; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Wahyu Sulistiadi, Asep Hendradiana, Setioningsih Diponegoro
Abstrak:
Pengukuran kinerja rumah sakit dapat memberikan dasar yang kuat bagi penyelesaian masalah yang ada dan sangat dibutuhkan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Tesis ini menilai kinerja mutu organisasi rumah sakit menggunakan Malcolm Baldrige For Performance Excelence berdasarkan tujuh kriteria yaitu Leadership, Startegy Planning, Costumers Focus, Meassurement, analysis and Management Knowledge, Work Focus, Operation Focus dan Result. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi melalui wawancara mendalam, dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dalam setiap kriteria juga dijabarkan peluang perbaikan yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan kinerja mutu organisasi. Hasil analisis yang didapat menunjukkan hasil skor Ruang Radiologi RS Bhayangkara Pusat R. Said Sukanto Kramat Jati dengan skor total 247,9. berada pada posisi Early Development. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal di RS Bhayangkara R. Said Sukanto Kramat Jati dalam menerapkan Approach be-lum sistematik karena masih belum ada metode-metode khusus yang digunakan secara efektif yang sesuai dengan key factor. Deployment atas Approach (pen-dekatan) yang sudah digunakan di dalam organisasi hanya terbatas pada area ter-tentu saja belum dapat secara menyeluruh

Meassurement of hospital performance can provide a strong foundation for solving existing problems and is needed to improve the quality of care service. This thesis assesses the quality performance of hospital organization using Malcolm Baldrige For Performance Excellence based on seven criteria: Leadership, Strategy Planning, Costumers Focus, Meassurement, Analysis and Management Knowledge, Work Focus, Operation Focus and Result. This research is based on a qualitative research by collecting information about organizational performance through in-depth intervies and secondary data. Based on the results of the study, in each criteria also elaborated opportunities for improvement that can be done by the hospital to improve the quality performance of the organization. This research is a descriptive analytic research with qualitative approach which represent the condition of The Radiology Installation Of The R. Said Sukanto Kramat Jati Central Police Hospital based on Malcolm Baldrige Criteria. The result of the analysis showed that the score of 247,9 is in Early Development. With the result, in applying the Approach not yet systematic because there are still no special methods that are used effectively in accordance with the key fac-tor. Deployment of the Approach that has been used in the organization is only limited to certain areas but cannot be thoroughly explored.

Read More
T-5893
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Honris Suhartono Lumban Gaoi; Pembimbing: Mila Tejamaya; Penguji: Robiana Modjo, Muhammad Fertiaz, Andhiyono
Abstrak: Peraturan perundang-undangan K3 ditetapkan untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya di tempat kerja. Perkembangan teknologi dan modernisasi yang mempengaruhi ketenagakerjaan berdampak pada pelaksanaan K3 di Indonesia. Tesis ini mengkaji bagaimana peraturan perundang-undangan K3 di Indonesia dalam perkembangan zaman sekarang. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan telaah dokumen peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait K3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan pokok K3 butuh diperbaharui baik dari sisi terminologi dan sanksi. Pengembangan aturan tentang bahaya psikososial juga masih perlu dilakukan. Permasalahan tumpang tindih pengaturan K3 juga ditemukan. Kata kunci: Peraturan perundang-undangan K3, perkembangan ketenagakerjaan, pemangku kepentingan. Occupational Safety and Health Legislation is established to protect workers from hazards in the workplace. Technological developments and modernization affecting employment has impact on OSH in Indonesia. This thesis examines how OSH legislation in Indonesia is in today's development. This study is a qualitative study with a lieterature review of legal documents and interviews with related OSH stakeholders. The results showed that the basic rules of OSH need to be updated both in terms of terminology and sanctions. Development of rules on psychosocial hazards is also necessary. Overlapping issues of OSH setting are also found. Keywords: K3 legislation, manpower development, stakeholders
Read More
T-4973
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Riati Aggriani; Pembimbing: Faiq Bahfen
B-529
Depok : FKM UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive