Abstrak: Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1 juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentu saja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode baru dalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time. Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsung berkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasi dan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis juga bermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung oleh dokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umum sebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum dari telemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayanan serta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, dan rekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayanan Telemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakan telemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagai upaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upaya konsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehingga seseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care. Kata kunci: Telemedis, Peraturan Menkes, konsultasi online, promotif & preventif Internet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million of them are smart-phone users. Their application feature allows people to access information and the fulfillment of their daily needs. The rapid development of information technology in the field of course affect the health of the world, Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use of information and communication technologies combined with the expertise of medical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosis and how to planning of medical action, without being confined space or conducted remotely, the system requires a communication technology that enables the transfer of data such as video, voice and images interactively performed in real time. Telemedicine may have beneficial for the community, including in addition to directly online consultation and also saves much time, transportation costs are cheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have many benefits, such as for the people who live at remote areas which so far from health facilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of reference and handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can be performed by a general practitioner as the gate-keeper of health services. However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does not have any regulations and standardized implementation services. Informed consent, confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to be considered in accordance reference Telemedicine service regulations and legislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of health care, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attempt prescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts of consultation, education for patients, promotive and preventive health, that person will get feedback like self- care and follow-up care. Keywords: Telemedicine, Regulation of the Minister of Health, online consultation, promotive and preventive.

Abstrak: Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas mengenai pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rujuk balik peserta BPJS Kesehatan di puskesmas. Dalam mendapatkan artikel yang diinginkan, penelitian ini menggunakan 5 database yaitu Google Scholar, GARUDA (Garba Rujukan Digital), Microsoft Academic, ProQuest, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan literatur yang layak uji, dilakukan peninjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Hasil peninjauan literatur didapatkan 9 artikel penelitian dan dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode kualitatif maupun kuantitatif.

Abstrak: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan JaminanSosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program AsuransiKesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasionalmenemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggitetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebutdidukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider danperusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuankesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkanpenyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif padaakses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuankesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi diAmerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensifraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program JaminanKesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupapedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitianmendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risikokejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak diRSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikansaran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untukmengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untukkepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.
Kata kunci : kecurangan, segitiga kecurangan, kebijakan pencegahan fraud,jaminan kesehatan nasional

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS)Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health InsuranceProgram in January 2014. The implementation of a national insurance programfound the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very highbut it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack ofawareness of all parties, both from patients, providers and insurance companiesalthough such actions are felt presence. Health fraud is a serious threat to theentire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negativeimpact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health.Health fraud associated with increased health care costs in the United States. Thisstudy was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraudprevention policies towards the National Health Insurance program which is thereason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collectiontechniques such as interview guides, recorders, written records and documents.The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization ofthe risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact onthe National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provideadvice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending anduse of resources for the benefit of the National Hospital Dr. CiptoMangunkusumo.
Keywords : Fraud, fraud triangle, fraud prevention policies, national healthinsurance

Abstrak: Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya.

Abstrak: Demi meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit di Indonesia, salah satu upaya Pemerintah adalah memberlakukan sistem Badan Layanan Umum (BLU), sehingga Rumah Sakit Pemerintah di seluruh Indonesia dituntut untuk menerapkan sistem badan layanan umum ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari identifikasi aspek persyaratan BLU, penjabaran regulasi, SDM dan kinerja Rumah Sakit. Penelitian ini adalah jenis penelitian observatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui teknik wawancara, telaah dokumen dan kuesioner. Penelitian dilakukan di tiga Rumah Sakit TNI AD dengan sepuluh orang sebagai informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga Rumah Sakit pernah mempersiapkan persyaratan dan siap untuk menjadi BLU ditinjau dari persyaratan substantif, teknis dan administratif serta SDM. Kinerja pelayanan dan keuangan mengalami peningkatan pada tahun 2014 dengan berjalannya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penjabaran kebijakan internal terkait BLU belum jelas dan realisasi pelaksanaannya belum ada. Penelitian ini menyarankan Rumah Sakit TNI AD dapat diajukan untuk mendapatkan status BLU penuh. Secara bertahap dimulai dari Rumah Sakit Tingkat II Dustira dan diikuti oleh ke dua Rumah sakit lainnya dengan cara belajar dan mencontoh dari Rumah Sakit yang sudah mendapatkan status BLU. Kata Kunci : Rumah Sakit TNI AD, Badan Layanan Umum, Era Jaminan Kesehatan Nasional

Abstrak: Tanggal 1 Januari 2014 pemerintah mulai melaksanakan program JKN guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN melibatkan Puskesmas/dokter keluarga dan BPM sebagai jejaringnya. Keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo masih kurang, hanya 12 (54,5%) BPM yang telah bekerja sama dengan dokter keluarga dari 22 BPM yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran keikutsertaan BPM pada program JKN di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Pendekatan penelitian secara kualitatif dengan desain RAP, pengambilan sampel secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam terhadap 10 BPM, Kepala Dinas Kesehatan, Pengelola MPKP BPJS Kesehatan, dan Ketua IBI Kabupaten Bungo. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2017. Hasil penelitian adalah pengetahuan tentang program JKN sudah baik. Berpersepsi dan bersikap baik terhadap prosedur kerja sama, namun berpersepsi dan bersikap kurang baik terhadap prosedur klaim dan tarif yang telah ditentukan. Motivasi BPM ikut program JKN adalah pasien sudah banyak yang menjadi peserta BPJS. Dukungan dari Pemerintah, BPJS, dan IBI masih rendah, baik dalam bentuk sosialisasi, ataupun kebijakan yang mendukung keikutsertaan BPM pada program JKN. Perlu adanya perbaikan dalam prosedur klaim, besaran tarif, dan meningkatkan sosialisasi dari Pemerintah, BPJS, dan IBI terkait program JKN terutama pada pelayanan kebidanan dan Neonatal.
Kata kunci : Bidan Praktik Mandiri, Jaminan Kesehatan Nasional, Keikutsertaan

---

On January 1, 2014, the government began to implement the JKN program to realize social welfare for the whole community. Midwifery and neonatal care in the JKN program involves Puskesmas/family doctors and BPM as its network. BPM participation in the JKN program in Bungo District is still lacking, only 12 (54.5%) BPM have cooperated with family doctors from 22 BPM existing. This study aims to get an overview of BPM participation in the JKN program in Bungo District, Jambi Province. Qualitative research approach with RAP design, purposive sampling, data collecting technique by in-depth interview to 10 BPM, Head of Health Office, MPKP BPJS Health Manager, and Chairman of Bungo Regency IBI. The study was conducted from January to July 2017. The result of this research is the knowledge of JKN program is good. Perceptions and good attitude towards cooperative procedures, but perceived and unfavorable to the claim and tariff procedures that have been determined. The motivation of BPM to join the JKN program is because many patients have become BPJS participants. Support from the Government, BPJS, and IBI is still low, either in the form of socialization, or policies that support BPM's participation in the JKN program. ItNeeds improvement in claims procedures, tariffs, and increase the dissemination of government, BPJS and IBI related program to JKN especially on obstetric and neonatal care.
Keywords : Independent Midwife Practices, National Health Insurance, Participation

Abstrak: