Abstrak: Program pengendalian Tuberkulosis (TB) di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun hingga tahun 2013, prevalensi TB pada tahanan masih lebih besar dibandingkan dengan prevalensi TB pada populasi umum. Selain itu, TB masih menjadi penyebab kematian kedua tertinggi pada tahanan. Komitmen politik pemangku kepentingan menjadi tantangan dalam pelaksanaan program, sehingga perlu diteliti guna mengetahui dimensi yang menghambat pelaksanaan program. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil penelitian disajikan berdasarkan tiga dimensi komitmen politik, yaitu komitmen verbal (expressed commitment), komitmen institusional (institusional commitment), dan komitmen pengalokasian sumber daya (budgetary commitment). Komitmen politik pemangku kepentingan belum utuh karena komitmen pengalokasian sumber daya khususnya dana belum dipenuhi dengan baik. kata kunci: tuberkulosis, komitmen politik, verbal, institusional, sumber daya

Abstrak: Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primeryang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan.Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkandi dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untukmelakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuaidengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebihmengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatanyang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmaswajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuanakreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanankesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untukmengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khususadalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen,kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDMkesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan.Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganpendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapanadministrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatanserta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agarmendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan :Puskesmas yang diusulkan untukpenilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran:Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapandengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kajibanding ke puskesmas yng talah terkareditasi.Kata kunci:analisiskesiapan, akreditasi, puskesmas

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide healthservices to communities and individuals. Strengthening primary health carebecomes the main focus being developed in the world by the WHO, wheredeveloping countries are encouraged to implement reforms in order to strengthenprimary health care. In accordance with Rule existing health centers to functionmore priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. Inorder to improve the quality of services, community health centers regularlyaccreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation isto improve performance in providing individual and community health services.Objective: This study aimed determine the readiness of health centers foraccreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmasterms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readinessin terms of availability of health human resources and health centers in terms ofknowing the readiness of health financing. Method: This study used a qualitativemethod with case study approach. Results: The results showed that theadministration's readiness management, availability of infrastructure and healthhuman resources and finance are quite prepared to support the assessment ofhealth centers in order to get accredited category. Conclusion: The proposedhealth center for the accreditation assessment has been prepared for a surveyconducted by a team survior. Suggestion: Puskesmas must continue to maintainand enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitmentand conduct a review of an appeal to the clinic accredited.Keywords: readiness analysis, accreditation, puskesmas

Abstrak: Laju urbanisasi, modernisasi dan pertumbuhan penduduk di negara berkembangmenjadi penyebab munculnya penyakit tidak menular (PTM). Indonesia denganpopulasi 247 juta jiwa memiliki prosentase kematian akibat PTM sebesar 71%(1.106.000 jiwa) dan 23% meninggal usia muda. Sindrom metabolik (SM) adalahkumpulan faktor risiko meliputi obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, danhipertensi yang akan bermuara pada peningkatkan risiko terjadinya diabetesmellitus (DM) dan penyakit kardiovaskular (PKV). Tujuan penelitian ini adalahmengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan sindrom metabolikpada pegawai instansi pemerintah yang bekerja di lingkungan pelabuhan TanjungPriok dengan menggunakan desain cross sectional. Penelitian ini menemukanbahwa prevalensi sindrom metabolik pada pegawai instansi pemerintah dilingkungan pelabuhan Tanjung Priok adalah sebesar 38,7 %. Variabel independenyang signifikan dengan kejadian sindrom metaboli yaitu umur (nilai p=0,0005),lama kerja (nilai p=0,0005), asupan karbohidrat (nilai p=0,032), dan aktifitas fisik(nilai p=0,003). Variabel yang paling dominan mempengaruhi sindrom metabolikadalah aktifitas fisik (OR=2,066; CI 95%=1,118-3,819). Individu dengan sindrommetabolik memiliki risiko 5 (lima) kali lebih besar untuk menderita diabetesmellitus tipe 2 dan berisiko 3 (tiga) kali lebih tinggi untuk menderita penyakitkardiovaskular. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan seperti skrining,penyediaan pos PTM, peningkatan aktifitas fisik, dan konsumsi makanan sehat danbergizi.Kata kunci: Diabetes, kardiovaskular, penyakit tidak menular, sindrom metabolik

---

Urbanization rate, modernization and population growth in developing countriesbecomes the causes of non-communicable diseases (NCDs). Indonesia with apopulation of 247 million people has a percentage of deaths from NCDs by 71%(1.106 million people) and 23% died young. Metabolic syndrome (SM) is acollection of risk factors include obesity, insulin resistance, dyslipidemia, andhypertension will lead to increasing the risk of diabetes mellitus (DM) andcardiovascular disease (CVD). The purpose of this study was to determine whatfactors are associated with the metabolik syndrome on government employees whowork in the port of Tanjung Priok using cross sectional design study. This studyfound that the prevalence of metabolik syndrome in employees of governmentagencies in the port of Tanjung Priok is 38.7%. The independent variables weresignificant with metabolik syndrome were age (p = 0.0005), duration of working (p= 0.0005), carbohydrate intake (p = 0.032) and physical activity (p = 0.003). Themost dominant variable affecting the metabolik syndrome is a physical activity (OR= 2.066; 95% CI = 1.118 to 3.819). Individuals with metabolik syndrome have arisk five (5) times more likely to suffer from diabetes mellitus type 2 and risk of 3(three) times more likely to suffer from cardiovascular disease. Therefore, it isnecessary to conduct prevention strategies such as screening, provision of NCDspost, increasing physical activity, and consumption of healthy and nutritious food.Keywords: Diabetes, cardiovascular, non communicable diseases, metaboliksyndrome

Abstrak:

---

Abstrak: Pembangunan sistem kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perlu adanya Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar daerah terutama dalam kasus penemuan tuberkulosis. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilanjutkan dengan inovasi kebijkan dengan mempertimbangkan seperti telaah terkait peraturan gubernur no.28 tahun 2018 tentang penanggulangan Tuberkulosis, perencanaan jadwal dan pelatihan untuk puskesmas dan lintas sektor, meningkatkan sosialisasi dan advokasi lintas sektor terkait peraturan gubernur no.28 tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Wilayah Jakarta Barat.

Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini mengenai kajian Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat( UKBM ) yang ada di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancaramendalam dan Focus Group Discussion (FGD) pada kelompok pengguna danpengelola UKBM. Pengembangan RW Siaga merupakan pengembangan UKBM,RW Siaga merupakan wadah dimana UKBM berada. Pembiayaan UKBMmendapatkan dukungan dari APBD Provinsi DKI Jakarta. SDM yang terlibatdalam UKBM dalam segi kualitas sudah mencukupi namun dari segi kuantitasmasih kurang. Arah kebijakan penyusunan perencanaan semakin mendukungupaya preventif dan promotif kesehatan dengan mengacu pada Indikator KinerjaProgram (outcome) dan Kegiatan (output). Dari segi manajemen pelaksanaanUKBM dilaksanakan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing lembaga yangterlibat dalam UKBM, namun perlu peningkatan koordinasi antar lembaga.Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan UKBM masih tinggi. Upayakemitraan dan pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik. Kesimpulannyadengan Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang memberikan kemudahan bagimasyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis, namun UKBM sebagaiupaya preventif dan promotif kesehatan masih tetap dilaksanakan dengan baik.

---

 

ABSTRACT

This thesis is a study upon Public Health Efforts or known as Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat (UKBM) in Indonesia. Geographically it focuses onthe condition in the administration of Central Jakarta Region in 2013.The research takes a qualitative approach by conducting in-depth interviews andFocus Group Discussions (FGD) with UKBM users and administrators. Thedevelopment of “RW Siaga” is the expansion of UKBM. RW Siaga is the livingfield form UKBM. UKBM receives it’s funding from the DKI Jakarta ProvincialBudget, or APBD. The human resource involved in UKBM is deemed adequate inquality but insufficient in quantity.The direction of future regulations continue to focus on promoting health, andpreventive health which refers to the Program Performance Indicator, divided intoProgram (outcome) and Activity (Output). UKBM’s management system iscatered to the tasks and role of each body involved, this must be followed bybuilding good coordination among these bodies.Public participation in UKBM is still very high. Partnership chances and publicempowerment is maintained and has been executed well.In conclusion, the Jakarta Health Card or Kartu Jakarta Sehat (KJS) which haseased public health service by providing free healthcare for residents. However, asa program that supports preventive health and promotes health, UKBM is stillconducted well in the society.

Abstrak: Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan.Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014.Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan.Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important.