Abstrak: Tesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun 2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasi menjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nir militer. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks dan multidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka Kementerian Kesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swasta lainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranya berupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensi tertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Permenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenis penyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkap adanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalam proses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini, pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudah berjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baik lintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah. Kata kunci: Ancaman nir-militer, komponen pertahanan negara, implementasi kebijakan.

Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia(HAM) mengamanatkan bahwa hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungandari ancaman adalah hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara.Keadaan Negara Indonesia yang strategis menimbulkan berbagai jenis ancaman yangberimplikasi pada pertahanan negara. Ancaman menjadi dasar utama penyusunan desainsistem pertahanan negara baik yang bersifat aktual maupun potensial. Permen Pertahanan(Permenhan) Nomor 19 tahun 2015 membagi ancaman menjadi tiga jenis berdasarkanbentuk dan jangka waktunya, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida.
Keberlangsungan eksistensi NKRI saat ini dan di masa yang akan datang, akan sangatdipengaruhi oleh perkembangan ancaman yang majemuk, termasuk ancaman hibrida,yang salah satu manifestasinya adalah kemungkinan penggunaan agen biologis sebagaisenjata biologis dalam bioterorisme. Saat ini bioterorisme masih dipandang sebelah matakarena dianggap belum terjadi di Indonesia. Sehingga belum ada payung hukum yangjelas terkait bioterorisme. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metodepenelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam mengenai kesiapan Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesiamenghadapi ancaman bioterorisme, didukung oleh pandangan pakar (expert judgement) dan penelusuran dokumen sebagai upaya menjaga validitas data.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasipermenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkansosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakanPermenhan Nomor 19 tahun 2015. Akibatnya, tujuan utama pengintegrasian seluruhpower komponen utama dan pendukung menjadi tidak tercapai dengan baik. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam penanggulangan ancaman bioterorisme belum ditetapkan dalam suatu roadmap yangjelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasilintas sektor. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat suatu roadmap di bawahpayung hukum yang jelas agar seluruh komponen pertahanan negara siap menghadapiancaman bioterorisme.

---

Republic of Indonesia Law Number 28 regarding Basic Human Rights (Hak AsasiManusia, HAM) states that rights to personal protection, a feeling of safety, andprotection from threats is a basic human right that should be provided by the country.Indonesian contextual circumstances pose various potential threats to the safety of thecountry. These threats are the primary cause for developing a good defense system in thecountry that is able to tackle real and potential threats. Defense Ministry RegulationNumber 19 year 2015 classifies threats into three based on the type and duration,including military threats, non-military threats, and hybrid threats.
Continuous existenceof NKRI into the future is greatly affected by the development of multiple threats,including hybrid threats. One possibility is the use of biological agents as weapons inbioterrorism. Currently, bioterrorism does not receive adequate attention, owing to thefact that it has not occurred in Indonesia. Therefore, there is no defined law with regardsto bioterrorism. This is a qualitative analytic study. Informants were chosen using apurposive approach. It was done under the consideration that detailed informationregarding readiness of the National Defense Component of Republic of Indonesia in theface of bioterrorism threats is crucial. Data collected from informants is supported byexpert judgment for triangulation purpose.
The results show that there are obstacles in theimplementation of the Ministry of Defense regulations in the environment on the Ministryof Defense. These include direct socialization of the primary policies of Regulation of theMinistry of Defense Number 19 Year 2015 has yet to be conducted. Hence, the primaryaim of integrating the entire primary and supporting strength components are not wellachieved. Coordination between the Ministry of Defense, the national guard, with theministry or other organizations in overcoming the threat of bioterrorism have yet to bedefined in a clear roadmap as there are obstacles in communication, coordination, andsynchronization between sectors. The next step is to determine the urgency ofbioterrorism, to form a consideration across sectors regarding the importance of formingregulations to encompass overcoming bioterrorism in Indonesia.

Abstrak: Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36/2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36/2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument/guidelines against current policies.

Abstrak: Abstrak

Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.

Abstrak: Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kesehatan. WHO menyatakan bahwa 80% keberhasilan pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas SDM kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karier Tenaga Kesehatan. Salah satu masalah strategis SDM kesehatan adalah pengembangan karier. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN khususnya bagi Apoteker, serta belum ada sinkronisasi program pengembangan karier Apoteker yang dimiliki oleh organisasi profesi Apoteker dengan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terkait proses formulasi kebijakan dan analisis stakeholder. Data yang digunakan adalah data sekunder dari telaah dokumen dan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada para informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan seluruh stakeholder mendukung dan berkomitmen pada program pengembangan karier Apoteker. Organisasi profesi Apoteker bersama pemerintah dinilai menjadi aktor yang paling bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pola yang diharapkan sesuai untuk pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker adalah melalui sertifikasi kompetensi dan program pendidikan spesialisasi. Namun, Proses interaksi dan advokasi antar stakeholder masih belum maksimal antara pihak regulator dan pihak organisasi profesi, serta pihak user/payer belum banyak tersosialisasi terkait program pengembangan karier tenaga kesehatan non ASN bagi Apoteker. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi dan Kerjasama antar stakeholder dan organisasi profesi dapat menginisiasi pembuatan Policy Brief terkait pengembangan karier Apoteker sebagai bentuk advokasi

Abstrak: Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan calonpengantin sebelum menikah untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan padacalon pengantin dan keturunannya kelak. Tidak semua orang mempunyai riwayatkesehatan yang baik walaupun dalam keadaan sehat. Skripsi ini membahas kebijakannegara-negara yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pranikah sebelum calonpengantin melangsungkan pernikahan. Ketentuan pemeriksaan kesehatan pranikah tiapnegara juga berbeda-beda baik dalam kewajibannya juga rangkaian tes yang dilakukan.Penelitian ini adalah review literatur dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenunjukan bahwa Indonesia masih jauh dari negara lainnya dalam pelaksanaan PHE,dibutuhkan evaluasi kebijakan sehingga dipatuhi dan berjalan lebih baik, meningkatkanpromosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku kesehatan dalammasayarakat.Kata kunci:Pemeriksaan kesehatan; calon pengantin; implementasi

---

Premarital screening is defined as testing couples who are going to be married in orderto prevent common genetic blood disease and infectious disease that may affect their nextgeneration. Some people might look healthy but they might be a carrier for hereditarydisease. This tresearch focused on policies concerning on premarital screening inIndonesia and other countries. The research uses Literature Review (LR) with descriptiveapproach. The result is PHE in Indonesia is still far from other countries implementationof PHE. Evaluation of PHE policy is needed to support PHE, ensure intervention healthpromotion to raise awareness and attitude of PHE.Key words:Premarital screening; marriage; implementation.

Abstrak: Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEANFramework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepadaKesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia MenghadapiLiberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadapMNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada diIndonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan ImplementasiKebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa DalamKerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitiandisimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakansalah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarahkesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangkukebijakan.
Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, ASEAN, AEC, AFAS Mode ke 4, Liberalisasi JasaKesehatan

---

This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 toperceive the readiness conception of health workers policy implementation inIndonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up thequality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying anddetermine measures to be has been done by the government in setteing policyimplementation Indonesia Health workers within the framework of serviceliberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocludedthat the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but thecurrent policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack ofcoordination among stakeholders.
Keywords:Policy implementation, ASEAN, AEC, AFAS Mode 4, health workerliberalization.

Abstrak:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Walikota Pagar Alam No: 02 tahun 2008 padahal SPM sudah ditetapkan melalui KEPMENKES No.1457/MENKES/SK/X/2003. Minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Pagar alam, jumlah tenaga, sarana, dan adanya beberapa indikator pada SPM yang belum didapatkan datanya antara lain. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan kebijakan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 melalui pendekatan 6 C?s Options dari Harmein Harun. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan melalui wawancara mendalam pada informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam, yaitu Walikota, Komisi 1 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah, dan Kepala kantor Keluarga Berencana & PK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 berdasarkan pendekatan 6 C?s Options belum dilaksanakan secara maksimal. Konsentrasi (Consentration) terutama dalam mobilisasi tenaga dan sumber dana belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksana Teknis SPM telah mengetahui kejelasan (Clarity) dari tujuan yang telah ditetapkan dan telah mengetahui peran, tujuan dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam. Bentuk dan struktur organisasi pelaksana teknis bidang kesehatan pada tahun 2008 ini akan berubah, hal ini menunjukkan Kemampuan Berubah (Changeablity) dari organisasi. Tantangan (Challenge) dalam pelaksanaan sudah cukup realistis. Koordinasi (Cooordination) baik antar personil, komunikasi dan inter organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi secara eksternal belum berjalan dengan baik. dan secara Konsistensi (Consistency) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksana teknis SPM bidang kesehatan di kota Pagar Alam harus melaksanakan beberapa langkah antara lain meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mampu melaksanakan analisa situasi sebelum membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa kemampuan tiap-tiap daerah berbeda satu sama lainnya terutama dari segi dana dan tenaga, dan tetap memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah bidang yang didesentralisasikan kepada daerah.

---

SPM health field in Pagar Alam district hasn?t implementation well enough. Fact that rule of SPM in Pagar Alam district released in year 2008, despite Health Department of Republic Indonesia released it in year 2003. the resource to reach the target of SPM is not enough budget from regional budget, human health resources, facilities of health and there is a few indicators that which has no data. The objectives of this research is to see how implementation of the SPM as a policy in Pagar Alam district using 6 C?s Options by Harmein Harun. This research is using design kualitatif with collect data using indepth interview to informan whom involved in implementation of the SPM in Pagar Alam district year 2008 : head of health district Pagar Alam, hospital director, head of KB, Walikota, and komisi 1 DPRD. The result of this research found that the implementation of SPM in Pagar Alam disctrict using 6 C?s options by Harmein Harun hasn?t applied well enough. Concentration of the resources hasn?t enough, the techical executors of SPM has know the Clarity of the objective SPM, The organization Changeability, Challenge has realistic enough. Cooordination has run well but externally not good, and there is no Consistency. The technical eksekutor's health in Pagar Alam district has to do a many steps to rise coordination with related sectors, advocation to rise health financing from regional budget, and rise up the quality and quantity human resources in health sector. and specially to the leader of Pagar Alam district has to do situation analysis before made a public policy. Goverment must considered that the ability between district in indonesia is different, specially in budget and resources, and must committed to the rule that health is one of area which is decentralized.

Abstrak: Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan. Kata kunci: Hak dan Kewajiban Pasien, UU Praktik Kedokteran, UU Keperawatan, UU Rumah Sakit This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed. Key words: Patient Rights and Obligations, Overlapping Policies, Health Law, Medical Practice Law, Nursing Law, Hospital Law