Ditemukan 26529 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Melania Hidayat; Prmotor: Budi Utomo; Ko-Promotor: Sabarinah Prasetyo; Penguji: Endang L. Achadi, Sri Moertiningsih Adioetomo, Tris Eryando, Wendy Hartanto, Rina Herarti
D-320
Depok : FKM-UI, 2015
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Musafah; Promotor: Tris Eryando; Kopromotor: Martya Rahmaniati Makful, Meiwita Paulina Budiharsana; Penguji: Besral, Kemal Nazaruddin Siregar, Wendy Hartanto, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:
Read More
Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.
Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan.
D-510
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tri Aprilliana Wulandari; Pembimbing: Toha Muhaimin; Penguji: Besral, Rahmadewi
Abstrak:
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need keluarga berencana di Indonesia yang menggunakan data SDKI tahun 2002-2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang berhubungan dengan unmet need KB di Indonesia adalah umur wanita, status pekerjaan, tempat tinggal, jumlah anak masih hidup, pengetahuan KB dan diskusi dengan suami. Faktor yang paling signifikan berhubungan dengan unmet need KB di Indonesia pada tahun 2002 yaitu umur wanita, pada tahun 2007 yaitu jumlah anak masih hidup, pada tahun 2012 yaitu diskusi dengan suami, sedangkan pada tahun 2017 yaitu jumlah anak masih hidup. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam melaksanakan program KIE dapat mengandalkan kader-kader, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan penyebaran informasi mengenai KB dan pentingnya berdiskusi dengan pasangan di media massa yang dibuat secara persuasif
Read More
S-9974
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hariyanti; Promotor: Budi Utomo; Kopromotor: Sabarinah B. Prasetyo; Penguji: Meiwita Budiharsana, Kemal Nazaruddin Siregar, Rita Damayanti, Tris Eryando, Wendy Hartanto, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:
Read More
Unmet need KB merupakan kondisi perempuan aktif seksual yang ingin menunda atau membatasi kehamilan tetapi tidak menggunakan KB. SDKI 2017 melaporkan unmet need KB perempuan kawin 10,6% dengan variasi provinsi 6% sampai 24%. Ini berarti pada saat survei sekitar 5,5 juta perempuan kawin berisiko mengalami kehamilan tidak diinginkan. Angka unmet need KB dalam dua dekade terakhir tidak berubah. Penelitian ini mengkaji determinan sosiodemografik unmet need KB di Indonesia. Melalui data SDKI 2017, pengukuran unmet need dengan cara non-kalender dan cara kalender dilakukan pada perempuan potensial hamil (n=32.110) dan perempuan potensial hamil yang ingin menunda atau membatasi kehamilan (n=26.436). Perhitungan unmet need cara non-kalender mendasarkan pada status penggunaan KB saat survei, sedangkan cara kalender mendasarkan status penggunaan KB dalam kurun waktu 69 bulan jelang survei. Regresi logistik digunakan dalam analisis determinan sosio- demografik unmet need KB. Indonesia dengan konteks angka putus pakai KB yang relatif tinggi, 29% dalam satu tahun, pengukuran unmet need KB dengan cara kalender lebih sesuai dibanding cara non-kalender. Unmet need KB pada perempuan potensial hamil dengan cara non-kalender 11,7% dan cara kalendar 14,7%. Perbedaan sekitar 3% ini menyangkut tambahan hampir 1,6 juta perempuan berisiko kehamilan tidak diinginkan. Pemerintah perlu mengantisipasi dengan menyusun kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kehamilan tidak diinginkan di layanan primer. Perempuan yang terpapar informasi KB oleh tenaga kesehatan, suami bekerja, tinggal di perdesaan, dan tinggal di Jawa-Bali berisiko lebih rendah terhadap kehamilan tidak diinginkan. Sumber informasi baik dari petugas KB, media informasi dan komunitas, umur perempuan, paritas, pendidikan perempuan, pekerjaan perempuan, sosial ekonomi rumah tangga, dan pendidikan suami tidak mempengaruhi unmet need KB. Hasil studi menyarankan penggunaan pengukuran unmet need KB cara kalender dan mempersiapkan layanan primer yang tanggap terhadap risiko kehamilan tidak diinginkan, penguatan konseling oleh tenaga kesehatan, penataan pola pelayanan KB yang lebih sesuai dengan karakteristik perempuan di perkotaan, pemerataan pelayanan KB di seluruh wilayah Indonesia dan menjangkau masyarakat miskin, diharapkan dapat menurunkan unmet need KB.
D-424
Depok : FKM-UI, 2020
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yuli Amran; Promotor: Budi Utomo; Kopromotor: Rita Damayanti; Penguji: Purnawan Junadi, Besral, Dwiyana Ocviyanti, Rina Herarti, Soewarta Kosen, Julianto Witjaksono
Abstrak:
Dalam siklus reproduksi, bertambah usia, jumlah anak dan kondisi kesehatan menimbulkan kebutuhan jenis alat kontrasepsi baru yang lebih rasional. Peralihan ke metode yang tidak rasional dapat berdampak pada kehamilan tidak direncanakan. Pengetahuan yang tinggi serta persepsi efektifitas dan efisiensi penggunaan alat kontrasepsi berhubungan dengan pola penggantian metode rasional. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pola penggantian metode kontrasepsi, serta membuktikan perbedaan hubungan pengetahuan serta persepsi penggunaan alat kontrasepsi dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional antara perempuan akseptor KB di Jawa Timur dan NTB.Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross-Sectional. Subyek penelitian adalah wanita usia subur dengan jumlah 4616 perempuan di Jawa Timur dan 4819 perempuan di NTB. Perubahan jenis kontrasepsi ditinjau dari perbedaan jenis kontrasepsi saat ini dengan sebelumnya selama rentang waktu mengikuti program KB. Penilaian rasionalitas ditinjau dari kecocokan metode kontrasepsi terakhir dengan usia, jumlah anak dan motivasi KB. Pengetahuan yang diukur terkait MKJP. Sementara persepsi yang diukur terkait efektifitas efek samping dan cara pemakaian dan efisiensi biaya dan kemudahan memperoleh alat kontrasepsi. Data dianalisis dengan meggunakan multilevel analisis regresi logistik berganda untuk membuktikan hipotesis penelitian. Pola pengantian metode kontrasepsi didominasi oleh perpindahan dari non MKJP ke non MKJP lainnya. Hanya sebagian kecil perempuan berisiko tinggi yang beralih menggunakan kontrasepsi rasional baik di NTB maupun Jawa Timur. Persepsi terhadap efek samping terbukti berhubungan dengan pola penggantian rasional pada perempuan di Jawa Timur, dan persepsi terhadap cara pemakaian alat kontrasepsi terbukti berhubungan dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional pada perempuan di NTB. Persepsi terhadap biaya alat kontrasepsi terbukti berhubungan dengan pola penggantian metode kontrasepsi rasional pada perempuan di Jawa Timur dan NTB.Dapat disimpulkan ada perbedaan hubungan persepsi penggunaan alat kontrasepsi dengan pola penggantian metode kontrasepsi antara Jawa Timur dan NTB. Oleh karena itu, disarankan strategi KIE pada perempuan di Jawa Timur fokus pada penyelesaian masalah persepsi terkait efek samping dan pada perempuan NTB fokus pada penyelesaian masalah persepsi cara pemakaian alat kontrasepsi. Untuk menyelesaikan permasalah terkait persepsi biaya alat kontrasepsi pada perempuan di Jawa Timur dan NTB, perlu didukung keberlanjutan program penggratisan alat kontrasepsi pada masyarakat miskin dan juga masyarakat katagori lainnya melalui program BPJS.
In the reproductive cycle, the increasing age, number of children and health conditions lead to the need for more rational types of new contraceptives. Switching contraception to irrational methods may cause unintended pregnancies. High knowledge and perceptions of the effectiveness and efficiency of contraceptive use are related to the rational switching method pattern. Therefore, this study aims to evaluate the pattern of switching contraceptive methods, and to prove the difference association of knowledge and perception of contraceptive use with the pattern of rational switching contraceptive methods among women of Family Planning FP acceptors in East Java and West Nusa Tenggara.This study used a quantitative approach with Cross Sectional study design. Research subjects were women of reproductive age with 4616 women in East Java and 4819 women in West Nusa Tenggara. Changes in types of contraceptives were reviewed from the different types of contraceptives with the previous one during the timeframe of the FP program. Assessment of rationality was reviewed from the compatibility of the last method of contraception with age, number of children and family planning motivation. Knowledge was measured related to Long Term Contraceptive Method LTCM . While, perception rsquo s measurement was related to the effectiveness side effects and mode of use and efficiency cost and ease of obtaining of contraceptives. Data were analyzed using Multilevel Multiple Logistic Regression analysis to prove the research hypothesis.The switching pattern of contraceptive methods was dominated by changing from non LTCM to other non LTCM. Only a small proportion of high risk women switched to use rational contraception both in West Nusa Tenggara and East Java. Perceptions of side effect was associated with rational patterns of switching method in women in East Java, and perceptions of the use of contraceptives had relationship with patterns of rational contraceptive methods for women in West Nusa Tenggara. Perceptions of the cost of contraceptives was foundto be related withrational switching pattern of contraceptive methods among women in East Java and West Nusa Tenggara.In conclusion, there was a difference relationship of perceptionon contraception use and switching contraceptive method between East Java and West Nusa Tenggara. Therefore, it is recommended that Communication, Information and Education CIE strategies for women in East Java should focus on solving perceptual problems related to side effect while in West Nusa Tenggara women more focus on solving perception problems about how to use contraceptives. To solve the problems related to perception of contraceptive cost among women in East Java and West Nusa Tenggara, it is necessary to support the continuity of contraceptive application program for the poor and other categories through the Social Insurance Administration Organization Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS program.
Read More
In the reproductive cycle, the increasing age, number of children and health conditions lead to the need for more rational types of new contraceptives. Switching contraception to irrational methods may cause unintended pregnancies. High knowledge and perceptions of the effectiveness and efficiency of contraceptive use are related to the rational switching method pattern. Therefore, this study aims to evaluate the pattern of switching contraceptive methods, and to prove the difference association of knowledge and perception of contraceptive use with the pattern of rational switching contraceptive methods among women of Family Planning FP acceptors in East Java and West Nusa Tenggara.This study used a quantitative approach with Cross Sectional study design. Research subjects were women of reproductive age with 4616 women in East Java and 4819 women in West Nusa Tenggara. Changes in types of contraceptives were reviewed from the different types of contraceptives with the previous one during the timeframe of the FP program. Assessment of rationality was reviewed from the compatibility of the last method of contraception with age, number of children and family planning motivation. Knowledge was measured related to Long Term Contraceptive Method LTCM . While, perception rsquo s measurement was related to the effectiveness side effects and mode of use and efficiency cost and ease of obtaining of contraceptives. Data were analyzed using Multilevel Multiple Logistic Regression analysis to prove the research hypothesis.The switching pattern of contraceptive methods was dominated by changing from non LTCM to other non LTCM. Only a small proportion of high risk women switched to use rational contraception both in West Nusa Tenggara and East Java. Perceptions of side effect was associated with rational patterns of switching method in women in East Java, and perceptions of the use of contraceptives had relationship with patterns of rational contraceptive methods for women in West Nusa Tenggara. Perceptions of the cost of contraceptives was foundto be related withrational switching pattern of contraceptive methods among women in East Java and West Nusa Tenggara.In conclusion, there was a difference relationship of perceptionon contraception use and switching contraceptive method between East Java and West Nusa Tenggara. Therefore, it is recommended that Communication, Information and Education CIE strategies for women in East Java should focus on solving perceptual problems related to side effect while in West Nusa Tenggara women more focus on solving perception problems about how to use contraceptives. To solve the problems related to perception of contraceptive cost among women in East Java and West Nusa Tenggara, it is necessary to support the continuity of contraceptive application program for the poor and other categories through the Social Insurance Administration Organization Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS program.
D-377
Depok : FKM-UI, 2018
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sarah Handayani; Promotor: Soekidjo Notoadmodjo; Kopromator: Rita Damayanti; Penguji: Budi Utomo, Besral, Dumilah Ayuningtyas, Pinckey Triputra, Hendriyani
D-357
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Putri Permatasari; Promotor: Mardiati Nadjib; Kopromotor: Besral; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto, Hikmat Permana, Fachmi Idris, Mahlil Ruby, Eva Susanti
Abstrak:
Read More
Latar belakang. Manajemen penyakit dari sisi peserta dan jejaring fasilitas kesehatan pada implementasi pelayanan rujuk balik terhadap pengendalian diabetes mellitus belum bejalan dengan efektif. Masalah terbesar yang ditemukan dalam PRB adalah manajemen pelayanan rujuk balik yang kurang, sering terjadinya kekosongan obat dan koordinasi klinis belum berjalan dengan baik antar Fasilitas Kesehatan, dan Penderita dengan diagnosis DM tipe masih banyak yang belum terdaftar pada kegiatan Prolanis. Tujuan penelitian untuk membuktikan kontribusi prolanis terhadap keterkendalian gula darah peserta PRB setelah dikontrol faktor individu, faktor fasilitas Kesehatan dan faktor di tingkat kabupaten/kota. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain kohort retrospektif. Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang berupa hasil pengisian kuesioner dan data dari faskes. Sampel penelitian ini merupakan penderita DM yang berkunjung ke jejaring faskes dalam 6 bulan terakhir yang terpilih dalam survei. Pengujian data dilakukan melalui analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis dilakukan dengan analisis multilevel regressi logistic. Hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kontribusi program rujuk pada penderita DM peserta Prolanis dengan peserta Non Prolanis setelah dikontrol faktor individu dan faktor kontekstual pada penyedia layanan kesehatan terhadap keterkendalian gula darah pada Penderita diabetes melitus tipe 2. Hal ini terlihat dari penderita DM peserta PRB kelompok Prolanis memiliki peluang 5,63 kali lebih besar dapat meningkatkan keterkendalian gula darah. Kelompok penderita DM yang hanya mengikuti PRB memiliki kontribusi 3,85 kali lebih besar dapat meningkatkan keterkendalian gula darah. Diskusi. Prolanis berkontribusi terhadap keterkendalian gula darah pada Penderita diabetes mellitus tipe 2 peserta PRB. Peserta PRB yang mengikuti kegiatan Prolanis dapat lebih meningkatkan keterkendalian gula darah dibandingkan dengan peserta PRB yang tidak mengikuti kegiatan prolanis. Faktor individu dan faktor kontekstual pada penyedia layanan Kesehatan akan berdampak pada keterkendalian gula darah. Kesimpulan. Program rujuk balik memiliki kontribusi terhadap keterkendalian gula darah penderita DM namun kontribusinya akan lebih besar jika penderita DM peserta PRB juga aktif mengikuti kegiatan Prolanis. Saran. Keikutsertaan kegiatan Prolanis menjadi anjuran bagi penderita DM peserta program rujuk balik agar mendapatkan edukasi yang kesehatan yang memadai dalam rangka meningkatkan keterkendalian gula darah.
Background. Disease management from the participant side and the network of health facilities in the implementation of referral services for controlling diabetes mellitus have not been effective. The biggest problems found in PRB are poor management of referral services, frequent drug shortages and clinical coordination not yet running well between Health Facilities, and many sufferers diagnosed with type DM are still not registered with Prolanis activities. The aim of the research is to prove the contribution of prolanis to the control of blood sugar in PRB participants after controlling for individual factors, health facility factors and factors at the district/city level. Method. This research is a quantitative study with a retrospective cohort design. Data collection was carried out using primary data in the form of questionnaire results and data from health facilities. The sample for this study was DM sufferers who visited the health facility network in the last 6 months who were selected in the survey. Data testing was carried out through univariate, bivariate and multivariate analysis. Analysis was carried out using multilevel logistic regression analysis. Results. The results of this study show that there is a difference in the contribution of the referral program for DM sufferers who participated in Prolanis and non-Prolanis participants after controlling for individual factors and contextual factors in health service providers on controlling blood sugar in type 2 diabetes mellitus sufferers. This can be seen from DM sufferers participating in the PRB group. Prolanis has a 5.63 times greater chance of improving blood sugar control. The group of DM sufferers who only participated in PRB had a 3.85 times greater contribution to improving blood sugar control. Discussion. Prolanis contributes to blood sugar control in people with type 2 diabetes mellitus in PRB participants. PRB participants who took part in Prolanis activities were able to improve blood sugar control more compared to PRB participants who did not take part in Prolanis activities. Individual factors and contextual factors among health service providers will have an impact on blood sugar control. Conclusion. The referral program contributes to the control of blood sugar in DM sufferers, but the contribution will be greater if DM sufferers who are PRB participants also actively participate in Prolanis activities. Suggestion. Participating in Prolanis activities is a recommendation for DM sufferers participating in the referral program to receive adequate health education in order to improve blood sugar control.
D-517
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Endang Sri Murtiningsih Basuki; Pembimbing: Soekidjo Notoatmodjo, Hadi Pratomo, Nuning Maria Kiptiyah
D-86
Depok : FKM UI, 2003
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Kusuma, Inggar Ratna; Promotor: Rita Damayanti; Kopromotor: Sabarinah; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Sutanto Priyo Hastono, Irwanto, Hadi Susiarno, Maria Gayatri, Indra Supradewi
Abstrak:
Read More
Pendahuluan Cakupan kontrasepsi modern Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) di Indonesia baru mencapai 49.1 %, rendah dibandingkan target pemerintah 70 %. Upaya meningkatkan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern KBPP diantaranya melalui komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling berkualitas oleh bidan. Bidan berkontribusi dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebanyak 55.90 % dan menjadi rujukan sumber informasi KB terbanyak 19 %.Method Information Indek (MII) kualitas konseling KB Indonesia masih rendah 46.74 %. Rendahnya kualitas konseling menyebabkan tingginya angka unmet needs dan drop out KB. Kejadian drop out KB terbanyak karena efek samping 28.90 %. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas konseling pelayanan KBPP terhadap penggunaan kontrasepsi modern postpartum di Jawa Tengah. Metode Desain kuantitatif kohort prospektif. Menganalisis perbandingan pengaruh kualitas konseling pelayanan kebidanan KBPP terhadap intensi dan penggunaan kontrasepsi modern postpartum di wilayah Strategi Konseling Berimbang (SKB) dan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABPK). Hasil Konseling KBPP meningkatkan 3.43 x (CI 95 %, 1.31-4.52) intensi penggunaan KBPP pada ibu hamil. Intensi meningkatkan 4.37 x (CI 95 %, 3.16-9.02) penggunaan KBPP. Konseling meningkatkan 5.05 x (CI 95%, 3.19-10.63) penggunaan KBPP. Dampak konseling SKB meningkatkan 1.517 x intensi KBPP dan 0.8 x penggunaan KBPP namun, metode konseling berpengaruh secara statistik tapi tidak berpengaruh secara substansi terhadap intensi dan penggunaan KBPP Kesimpulan Konseling penting untuk meningkatkan intensi dan penggunaan KBPP menggunakan metode konseling apapun. Frekuensi ideal pemberian konseling minimal 5x sejak hamil. Waktu pemasangan KBPP terbaik pada 0-3 hari postpartum saat ibu di fasilitas kesehatan Kata Kunci : Kualitas konseling, Asuhan kebidanan berkesinambungan, KBPP
Introduction Postpartum Family Planning (PPFP) coverage in Indonesia has reached 49.1%. Midwives have an important role in increasing the prevalence of PPFP through the quality of family planning counseling. The contribution of midwives in family planning services is 55.90%. The Method Information Index (MII) in Indonesia is still limited at 46.74 %. The lack of quality counseling causes a high number of family planning dropouts, mostly due to side effects of 28.90%. Therefore, this study aimed to determine the effect of the quality of PPFP by midwifery counseling services on the use of modern postpartum contraception in Central Java. Methods This study employed a prospective cohort quantitative approach. It analyzed a comparison of the influence quality of PPFP by midwifery service counseling on the use of modern postpartum contraception in areas that use balanced counseling (SKB) and Decision Making Aids (ABPK) The results of PPFP counseling raised the intention to utilize KBPP by 3.43 times (95% CI, 1.31-4.52) among pregnant women. The intention to utilize PPFP increased by 4.37 times (95% CI, 3.16-9.02). Counseling increased PPFP use by 5.05 times (95% confidence interval, 3.19-10.63). The impact of SKB counseling raised 1.517 PPFP intentions and 0.8 PPFP use; However, the counseling method showed a statistically significant but small influence on PPFP intentions and use. Conclusion Counseling is essential for increasing PPFP intention and use, regardless of the counseling modality used. The optimal frequency of counseling is at least five times since pregnancy. The optimal period to install PPFP is between 0 and 3 days after birth, while the mother is in a health facility. Keywords: Quality Counseling, Continuity of Care Midwifery, PPFP
D-538
Depok : FKM UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Radhica El Shalawa; Pembimbing: Tris Eryando; Penguji: Sabarinah Prasetyo, Zahrofa Hermiwahyoeni
Abstrak:
Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Tingkat putus pakai alat kontrasepsi modern di Indonesia masih terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Angka tersebut masih di atas target nasional yaitu sebesar 24.6%. Kejadian putus pakai pada kelompok wanita yang masih membutuhkannya akan tergolong ke dalam unmet need dan berpotensi pada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya putus pakai kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh kurang optimalnya pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menganalisis data hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 untuk mengetahui hubungan antara kualitas penyedia layanan keluarga berencana dengan tingkat putus pakai kontrasepsi modern dengan menggunakan uji chisquare dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan putus pakai alat kontrasepsi modern setelah di adjust oleh paritas dan interaksi antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan paritas. Wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara buruk memiliki risiko 2,2 lebih tinggi untuk putus pakai alat kontrasepsi modern dibandingkan dengan wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyedia layanan secara merata pada seluruh fasilitas pelayanan keluarga berencana untuk dapat meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan cakupan pengguna kontrasepsi baru.
Kata kunci: Kualitas Penyedia Layanan Keluarga Berencana, Putus Pakai Kontrasepsi Modern
The continued use of contraception is one indicator of the success of the family planning program. The rate of discontinuation using modern contraceptives in Indonesia is still quite high at 25%. This figure is still above the national target of 24.6%. Contraceptive discontinuation in the group of women who still need it will be classified as unmet need and potential for unwanted pregnancy. The occurrence of contraceptive discontinuation can be influenced by suboptimal services provided by family planning service providers. This research is a descriptive analytic study using cross sectional research design. This study analyzes data of the 2018 Population and Family Development Population Program Performance and Accountability Survey to determine the relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation using the chi-square test and logistic regression. This study found that there was a significant relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation after being adjusted by parity and the interaction between the quality of family planning service providers with parity. Women who received poor quality of family planning services had a 2.2 higher risk of discontinuing use of modern contraceptives compared to women who received good quality of service. Therefore, it is necessary to improve the quality of services evenly in all family planning service facilities to be able to increase the continuity of contraceptive use and increase the coverage of new contraceptive users.
Keywords: Modern contraceptive discontinuation, Quality of family planning service providers
Read More
Kata kunci: Kualitas Penyedia Layanan Keluarga Berencana, Putus Pakai Kontrasepsi Modern
The continued use of contraception is one indicator of the success of the family planning program. The rate of discontinuation using modern contraceptives in Indonesia is still quite high at 25%. This figure is still above the national target of 24.6%. Contraceptive discontinuation in the group of women who still need it will be classified as unmet need and potential for unwanted pregnancy. The occurrence of contraceptive discontinuation can be influenced by suboptimal services provided by family planning service providers. This research is a descriptive analytic study using cross sectional research design. This study analyzes data of the 2018 Population and Family Development Population Program Performance and Accountability Survey to determine the relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation using the chi-square test and logistic regression. This study found that there was a significant relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation after being adjusted by parity and the interaction between the quality of family planning service providers with parity. Women who received poor quality of family planning services had a 2.2 higher risk of discontinuing use of modern contraceptives compared to women who received good quality of service. Therefore, it is necessary to improve the quality of services evenly in all family planning service facilities to be able to increase the continuity of contraceptive use and increase the coverage of new contraceptive users.
Keywords: Modern contraceptive discontinuation, Quality of family planning service providers
S-10343
Depok : FKM UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉