Abstrak: Tesis ini melakukan tinjauan terhadap 3 bulan pertama pelayanan JKN diPuskesmas DKI Jakarta dengan menganalisis peran dokter layanan primer sebagaigatekeeper di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan menguraikan dan memaparkan persepsi dokter puskesmas dan stakeholder terkait tentang kebijakan pelayanan JKN di layanan primer dan kompetensi dokter layanan primer dalam rangka menjalankan fungsi gatekeeper adalam hal ini sebagai kontak pertama kunjungan pasien dan penapis rujukan. Dari Hasil penelitian disimpulkan bahwa fungsi gatekeeper dan sistem rujukan belum berjalan optimal, sehingga perlu mendapatkan penguatan dari seluruh stakeholder, terutama terkait dengan kredensialing puskesmas, pemanfaatan kapitasi, sosialisasi panduan praktik klinis, dan ketegasan dalam regulasi antara pemerintah pusat dan daerah.Kata Kunci:Dokter Layanan Primer, Puskesmas, Gatekeeper, JKN

Abstrak: Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan padaMei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjangpelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baikdi Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasisebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN.Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitiankuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primerdidapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasiltelaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokterspesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsipremunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance danPay for People).Kata kunci : rancangan remunerasi, remunerasi dokter, remunerasi di era JKN,remunerasi di rumah sakit swasta, prinsip remunerasi, komponenremunerasi.

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS HealthInsurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialistservices in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC HospitalJakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as anallowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era.The research method used was a combination of quantitative and qualitative studyusing primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews andsurveys, while secondary data was taken from the results of document review. This studyresulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Ministerof Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of2016, which taken into account the principles of remuneration and three components ofremuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People).Keywords : remuneration design, remuneration for doctor, remuneration in NHC era,remuneration in private hospital, principles of remuneration, component ofremuneration.

Abstrak: Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 dilaporkan sebanyak 88,1 juta, 75 juta diantaranya adalah pengguna smart-phone. Adanya fitur aplikasi memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perkembangan yang sangat pesat dibidang teknologi informasi tentu saja berdampak terhadap dunia kesehatan, Telemedis merupakan metode baru dalam pelayanan kesehatan. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa sementara dan perencanaan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh, sistem ini membutuhkan teknologi komunikasi yang memungkinkan transfer data berupa video, suara, dan gambar secara interaktif yang dilakukan secara real time. Telemedis sangat bermanfaat bagi masyarakat, diantaranya selain dapat langsung berkonsultasi secara online juga menghemat waktu, efisiensi biaya transportasi dan operasional. Manfaat telemedis sangat dirasakan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas kesehatan. Telemedis juga bermanfaat dakam mengurangi angka rujukan maupun penanganan langsung oleh dokter spesialis, sehingga penanganan pertama bisa dilakukan oleh dokter umum sebagai gate-keeper pelayanan kesehatan. Namun ada permasalahan hukum dari telemedis ini, yakni belum adanya regulasi permenkes yang mengatur pelayanan serta standarisasi pelaksanaannya. Informed consent, kerahasiaan data pasien, dan rekam medis menjadi hal yang sangat serius diperhatikan dalam pelayanan Telemedis sesuai acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya telemedis, harapannya mutu pelayanan kesehatan lebih baik dikarenakan telemedis bukanlah upaya kuratif yang menegakkan diagnosa maupun sebagai upaya pemberian resep (tele-prescription) namun Telemedis memperkuat upaya konsultasi, edukatif, promotif dan preventif kesehatan seseorang, sehingga seseorang akan mendapatkan umpan balik self-care dan follow up-care. Kata kunci: Telemedis, Peraturan Menkes, konsultasi online, promotif & preventif Internet users in Indonesia in 2014 was reported as 88.1 million, 75 million of them are smart-phone users. Their application feature allows people to access information and the fulfillment of their daily needs. The rapid development of information technology in the field of course affect the health of the world, Telemedicine method is new in health care. Telemedicine is the use of information and communication technologies combined with the expertise of medical staff to provide health services, start from consultation, suspect diagnosis and how to planning of medical action, without being confined space or conducted remotely, the system requires a communication technology that enables the transfer of data such as video, voice and images interactively performed in real time. Telemedicine may have beneficial for the community, including in addition to directly online consultation and also saves much time, transportation costs are cheaper and the operational being more efficiency. Telemedicine have many benefits, such as for the people who live at remote areas which so far from health facilities. Telemedicine is also very useful in reducing the number of reference and handling of directly by specialist doctors, so the first treatment can be performed by a general practitioner as the gate-keeper of health services. However, there are legal issues of this telemedicine, that telemedicine does not have any regulations and standardized implementation services. Informed consent, confidentiality of patient data and medical records into a very serious thing to be considered in accordance reference Telemedicine service regulations and legislation in force. With the telemedicine, hopefully more better quality of health care, because it is not curative that can give the absolutely diagnosis and attempt prescribing (tele-prescription). But Telemedicine can be strengthen the efforts of consultation, education for patients, promotive and preventive health, that person will get feedback like self- care and follow-up care. Keywords: Telemedicine, Regulation of the Minister of Health, online consultation, promotive and preventive.

Abstrak: Keterlambatan BPJS Kesehatan dalam membayar klaim kepada rumah sakit menimbulkan gangguan kas rumah sakit sehingga operasional rumah sakit terganggu. Masalah tersebut mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan rumah sakit sehingga dapat menurunkan kepuasan pasien. BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan bank mengenai program Supply Chain Financing (SCF) untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambilalihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran. Kementerian Kesehatan RI melalui Surat Edaran Nomor HK 02.01/MENKES/286/2019 tentang Pembayaran Kepada Penyedia Jasa dalam Program Jaminan Kesehatan, menyampaikan agar rumah sakit dapat mengkaji dan menimbang untuk memanfaatkan SCF apabila dianggap dapat membantu masalah arus kas rumah sakit. Studi ini bermaksud mengevaluasi implementasi kebijakan program Supply Chain Financing di RSU Bhakti Rahayu Denpasar di Era Jaminan Kesehatan Nasional. Desain penelitian ini adalah studi kasus kualitatif, dimana data kualitatif diperoleh dengan cara melakukan deep interview dengan tujuan untuk dapat mengevaluasi implementasi kebijakan Program Supply Chain Financing di RSU Bhakti Rahayu Denpasar dilhat dari sisi input, proses, dan output-nya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan program Supply Chain Financing di RSU Bhakti Rahayu Denpasar telah berjalan baik. Hasil ini menunjukkan sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan/biaya, serta MoU rumah sakit dengan bank mendukung terlaksananya program SCF sehingga rumah sakit dapat menerima percepatan penerimaan klaim BPJS Kesehatan yang difasilitasi oleh bank.

Abstrak: Tesis ini membahas kelayakan dan kesiapan Rumah Sakit (RS) Awal Bros Panam di Pekanbaru menjadi RS Kelas B di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Standar pelayanan, SDM, peralatan dan sarana prasarana yang dimiliki RS saat ini telah melebihi standar RS kelas C. Perubahan sistem pembayaran fasilitas kesehatan menjadi prospective payment dengan Indonesian Case based group (INACBG), menetapkan tarif INACBG RS kelas B lebih tinggi daripada RS kelas C. Desain penelitian adalah operasional (operational research) dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari RS Awal Bros Panam, RS Awal Bros Pekanbaru dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Pekanbaru. Tahap pertama penelitian adalah penilaian kelayakan perubahan kelas RS dengan menggunakan standar Permenkes no 56 tahun 2014. Kemudian tahap kedua menilai kesiapan rumah sakit melalui analisis situasi era JKN dengan membandingkan jumlah kasus dan klaim INACBG antara RS Kelas C dan Kelas B. Hasil penelitian menunjukkan RS Awal Bros Panam telah layak dan siap untuk berubah menjadi RS kelas B berdasarkan standar pelayanan, SDM, peralatan dan bangunan serta sarana prasarana. Namun masih tetap harus melengkapi beberapa kekurangan pada standar-standar tersebut. Ruang lingkup analisis situasi masih berfokus pada aspek internal sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut analisis kondisi eksternal RS seperti kebijakan Pemerintah dan Kebijakan BPJS Cabang Pekanbaru untuk benar-benar memastikan kelayakan dan kesiapan RS. Kata kunci : Rumah sakit, kelayakan dan kesiapan, Rumah sakit kelas C, Rumah sakit kelas B, Jaminan Kesehatan Nasional. This thesis discusses the feasibility and ability of Awal Bros Panam Hospital to become class B hospital by considering National Health Insurance era. The current standard of services, human resources, equipment and infrastructure owned by hospital has exceeded the standard of class C hospital. Changes in payment system with prospective payment known as INACBG, determine INACBG rate for class B Hospital is higher than the class C hospital. This study is an operational research, by collecting primary and secondary data from Awal Bros Panam Hospital, Awal Bros Pekanbaru Hospital and Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Pekanbaru branch. The first stage of the study is by assessing the feasibility of the changes using the regulation from Ministry of Health number 56, 2014. The second stage is by assessing the ability of hospitals through the situational analysis which comparing the number of cases and claims INACBG between Class C hospital and Class B hospital. The results showed Awal Bros Panam hospital has been feasible and able to become class B hospital based on the standard of services, human resources, equipment, buildings, and infrastructure. However there are some standards that still must be completed. The further analysis of external conditions such as the Government and BPJS policies must be considered to ascertain feasibility and ability of Awal Bros Panam Hospital to become class B hospital. Keywords: Hospitals, feasibility and ability, class C Hospital, class B Hospital, the National Health Insurance.

Abstrak: Perubahan kebijakan pemberian jasa medis RSIA Buah Hati Ciputat di era Jaminan Kesehatan Nasional menyebabkan keresahan di kalangan staf medis, oleh karena itu penelitian ini bertujuan menyusun rancangan sistem remunerasi staf medis dengan menggunakan pedekatan kuantitatif dilanjutkan dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jasa medis di RSIA Buah Hati Ciputat sudah memenuhi prinsip remunerasi seperti yang diungkapkan oleh 79 % staf medis dan telah meningkatkan kenyamanan kerja bagi staf medis. Besaran gaji pokok staf medis masih lebih rendah daripada ketentuan pemerintah. Tunjangan jabatan belum diberikan kepada semua jabatan struktural yang melibatkan staf medis. Pay for performance diberikan kepada semua staf medis dengan menggunakan sistem persentase, menyebabkan peningkatan jumlah kunjungan laboratorium. Pay for people diberikan hanya pada saat tertentu misal saat baru memulai pelayanan JKN dan cukup efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien JKN rata-rata sebesar 50 %. Nilai pekerjaan staf medis spesialis ditentukan berdasarkan standar yang lazim berlaku di rumah sakit yang memiliki level yang sama. Kesimpulannya adalah penerapan sistem remunerasi di RSIA Buah Hati Ciputat sudah memenuhi prinsip-prinsip remunerasi namun pemberian komponen remunerasi belum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Peneliti menyarankan agar RSIA Buah Hati Ciputat dapat melakukan perbaikan sistem remunerasi staf medis yang sesuai dengan peraturan pemerintah, memperbaharui formula penghitungan insentif, menyusun formula baku penghitungan bonus, melakukan survey gaji secara rutin dan melakukan penentuan nilai pekerjaan dengan mengkombinasikan hasil analisis dan evaluasi pekerjaan dengan survey gaji. Kata kunci : prinsip remunerasi, komponen remunerasi, analisis dan evaluasi pekerjaan, survey gaji, penentuan nilai pekerjaan Changes in the policy of providing medical services RSIA Buah Hati Ciputat in the era of National Health Insurance caused anxiety among the medical staff, therefore this research aims to design the system of remuneration of medical staff by using quantitative approaches followed by qualitative. The results showed that the provision of medical services at RSIA Buah Hati Ciputat has fulfilled the principle of remuneration as revealed by 79% of medical staff and has improved the working comfort for medical staff. The amount of basic medical staff salaries is still lower than the government requirement. Job allowances have not been granted to all structural positions involving medical staff. Pay for performance is given to all medical staff using a percentage system, leading to an increase in the number of laboratory visits. Pay for people is given only at certain times for example when just starting JKN services and effective enough to increase the number of visits JKN patients on average by 50%. The value of the work of a specialist medical staff is determined by standards that are common in hospitals of the same level. The conclusion is that the application of remuneration system at RSIA Buah Hati Ciputat has fulfilled the principles of remuneration but the remuneration component has not been in accordance with government regulation. The researcher suggested that RSIA Buah Hati Ciputat can repair the remuneration system of medical staff in accordance with the government regulation, update incentive calculation formula, prepare the formula of bonus calculation, conduct salary survey routinely and do the job value determination by combining the result of analysis and job evaluation with survey salary. Keywords: remuneration principle, remuneration component, job analysis and evaluation, salary survey, job value determination