Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 33133 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Fazryani Mazita Torano; Pembimbing: Surya Ede Darmawan; Penguji: Vetty Yulianti Permanasari, Wayu Sulistiadi, Didik Supriyono, Yana Supiana
Abstrak: Kota Serang telah menjalankan program Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun masih ditemukan perilaku BuangAir Besar Sembarangan (BABS) dan akses masyarakat terhadap penggunaanjamban masih cederung sama dengan sebelum dilaksanakan program yaitu barumencapai 60% dari target sebesar 90%. Penelitian ini bertujuan menganalisisimplementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Serang.Subyek penelitian adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program STBM PilarPertama di Kota Serang belum dilaksanakan secara optimal, media informasisebagai sarana sosialisasi kebijakan masih kurang. Sikap pelaksana menunjukkankurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam mengimpelentasikankebijakan program STBM. Koordinasi dengan pihak eksternal belum berjalandengan baik. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dan merata kepada semuakalangan.
Kata kunci : STBM, implementasi, evaluasi
Serang has been doing the program of Community Based Total Sanitation(STBM) since 2012. However, there are still found the behavior of defecationcarelessly (BABS) and the public access toward of the use of toilet is still same asbefore the program implemented, it is only reach 60% of the target of 90%. Thisstudy aims to analyze the implementation of program of Community Based TotalSanitation in Serang. The subjects are the Department of Health, Clinic, cadresand the public.The results of the study shows that the implementation of the First PillarSTBM program in Serang city has not been implemented optimally, media as ameans of policy socialization is still lacking. The attitude of executive shows thelack of commitment of implementing policy in implementing the program policiesSTBM. Coordination with external parties have not been going well. It needsproper and equitable socialization strategy to all parties.
Keywords: STBM, implementation, evaluation.
Read More
T-4579
Depok : FKM UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ririn Aprilia; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Purnawan Junadi; Raida
Abstrak: Universal access sanitation merupakan salah satu target RPJMN 2015-2019 danSDGs 2030. Berdasarkan data WHO (2016), terdapat sekitar 842.000 orang di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah meninggal akibat air, sanitasi dan higieneyang tidak memadai, serta diperkirakan sejumlah 58% dari total kematiantersebutdiakibatkan oleh diare. Jawa Barat menjadi salah satu pemilik prevalensi diareklinis diatas angka nasional, jumlah angka kejadian diare tertinggi terdapat padaKabupaten Bogor yaitu sebanyak 163.904 kasus (149,25%).STBM merupakan programnasional yang digalakkan sejak tahun 2008 untuk menyelesaikan masalah penyakitberbasis lingkungan, melalui 5 pilar yang diusung.Cakupan layak sanitasi di Kabupaten Bogor tahun 2016 adalah sebesar 4.027.279jiwa (72,1%) dari target capaian 71,13%. Hal tersebut bertolak belakang denganpelaksanaan STBM saat ini yang menunjukkan bahwa masih 45 desa yang berstatuskanopen defecation free (odf) dari jumlah 434 desa yang ada di Kabupaten Bogor. Laporankemajuan pelaksanaan STBM nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan STBM pilar1Kabupaten Bogor dengan berpatokan pada desa odf tertinggi ada di Cigombong,karena adanya komitmen dari pihak pelaksana maupun masyarakat. Sementara laporanodf terendah ada di Rumpin, dikarenakan Rumpin belum menjalankan program STBMyang salah satu penyebab utamanya karena keterbatasan jumlah SDM.Laporan odf tersebut tidak menunjukkn adanya pengaruh terhadap angka kejadiandiare.Angka kejadian diare di Cigombong yang seluruh desa diwilayahnya sudah odfjustru lebih tinggi dibandingka Rumpin yang seluruh desa diwilayahnya belum odf, haltersebut dikarenakan masih ada faktor lain selain BABS yang dapat menyebabkanterjadinya diare.
Kata kunci:Diare, STBM, Odf
Universal access sanitation is one of the targets of the RPJMN 2015-2019 andSDGs 2030. Based on data WHO (2016), there are approximately 842.000 people inlow and middle income countries dying effect from inadequate water, sanitation andhygiene, and an estimated 58% of the total deaths caused by diarrhea. West Java hasbecome one of the prevalence of clinical diarrhea above the national rate, the highestnumber of diarrhea occurrence is in Bogor Regency, which is 163,904 cases(149.25%). CLTS is a national program promoted since 2008 to solve the problem ofenvironment-based disease, through 5 points that carried.The coverage of decent sanitation in Bogor Regency in 2016 is 4.027.279 people(72.1%) of the target achievement 71.13%. This is in contrast to the currentimplementation of CLTS indicating that, there are still 45 villages with open defecationfree (odf) status of 434 villages in Bogor Regency. The progress report of the nationalCLTS showed that the implementation of CLTS point 1 in Bogor Regency the highest isin Cigombong, due to the cooperation of cross-sector and comitment from thecommunity. While the lowest odf report is in Rumpin, because Rumpin has not doingthe CLTS program which is one of the main causes due to the limited of humanresources.The odf report did not indicate any effect on the incidence of diarrhea. Theincidence of diarrhea in Cigombong that all villages in the region have odf is higherthan Rumpin that all villages in the region has not odf, it is because there are still otherfactors besides BABS that can cause diarrhea.
Key words:Diarrhea, CLTS, Odf.
Read More
S-9782
Depok : FKM UI, 2018
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Minerva Nadia Putri A.T.; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Anhari Achadi, Rano Banyu Aji, Diana M. Pakpahan
Abstrak: Kabupaten Lampung Tengah sudah menjalankan program Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun, ditemukan kendala dalam implementasinya. Insidens diare pada tahun 2013 tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan cenderung sama dengan sebelum dilaksanakan program. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi program STBM di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program (implementor) dan kelompok sasaran program (masyarakat). Hasil penelitianmenunjukkan bahwa implementasi program STBM tahun 2013 berjalan kurangoptimal, disebabkan kurangnya tenaga pelaksana, kurangnya partisipasi aktif darimasyarakat dan dana yang relatif terbatas serta tidak berkesinambungan.Dibutuhkan perbaikan dari sisi pelaksana maupun kelompok sasaran (masyarakat)setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasarsehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air besarsembarangan, setiap individu mencuci tangan pakai sabun dengan benar, dan setiap rumah tangga mengelola limbah sampah dengan benar. Diharapkan kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitandengan sanitasi dan perilaku dapat berkurang.
Kata kunci: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Evaluasi, Kualitatif.
Central Lampung Regency has been executing Community-Based TotalSanitation (CBTS) Program since 2012. However, challenges are still found. In2013, diarrhea incidence rate did not significantly change. This study aimed toanalyze the implementation of CBTS Program in Central Lampung Regency,2013, by using qualitative in-depth interview with program implementer(implementor) and target group (community). The result showed that CBTSProgram was not well implemented due to lack of human resource, lack ofcommunity participation, and limited fund. The study suggested to improve theprogram both from provider perspective as well as target group to achive the goal: everyone has an access to basic sanitation facilities, free from open defecation,properly wash their hand with soap, and correctly handle garbage. It is expectedthat the incidence of diarrheal diseases and other environmental related diseasescould be reduced through improvement of sanitation and community behavior.
Keywords : Community-Based Total Sanitation (CBTS), Evaluation, Qualitative.
Read More
T-4249
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Randi Irmayanto; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: I Made Djaja, Bangkit Wahid Fauzi
S-9705
Depok : FKM UI, 2018
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dian Moranti; Pembimbing: Haryoto Kusnoputranto, Budi Hartono; Penguji: Zakianis; Nurlaila; Casuli
T-5441
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fakhri Rahman; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Zakiah
Abstrak: Program Operasi Katarak Gratis merupakan salah satu program kerja Dinas Kesehatan Kota Depok yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dan pada tahun 2015 target program operasi katarak di Kota Depok tidak terpenuhi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang evaluasi program operasi katarak gratis di Kota Depok pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya target program operasi katarak gratis di Kota Depok disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang diberikan kepada petugas kesehatan di masyarkat, kurangnya sosialisasi program operasi katarak gratis di masyarakat dan banyaknya masyarakat Kota Depok yang telah terdaftar menjadi pasien BPJS. Di era BPJS saat ini masyarakat yang terdaftar menjadi pasien BPJS tidak diperbolehkan mengikuti program operasi katarak gratis karena dapat berpotensi terjadinya pembiayaan ganda terhadap pasien tersebut.
 

 
Free Cataract Surgery Program has been implemented since 2004 in Depok. However, in 2015 the target of cataract surgery program in Depok is not fulfilled. This study is a qualitative descriptive study with aim to evaluate the free cataract surgery program in Depok 2015. The results showed that the target of free cataract surgery program not fulfilled caused by the lack of training that given to health workers in the community, lack of socialization about free cataract surgery program, and majority of public who already have registered in BPJS. In BPJS era, people who have registered in BPJS are not allowed to register for free cataract surgery program because it would be a double burden for BPJS.
Read More
S-9182
Depok : FKM-UI, 2016
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Aisyah Kharisma Khan Pamrih; Pembimbing: Budi Hartono; Penguji: Bambang Wispriyono, Mutmainah Indriyati
Abstrak: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang menyebabkan anak terlalu pendek untuk umurnya sebagai akibat dari kerkurangan gizi kronis. Stunting dapat diidentifikasi dengan menilai panjang atau tinggi badan anak sesuai umurnya dimana balita dikatakan stunting jika hasil penilaian tersebut memiliki Z score <-2 standar deviasi. Pada tahun 2023 prevalensi stunting Kota Depok mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya higiene dan sanitasi masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan higiene dan sanitasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara STBM dengan kejadian stunting di Kota Depok pada tahunn 2023. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan unit analisis 63 kelurahan di Kota Depok menggunakan data sekunder dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Analisis data dilakukan baik secara statistik menggunakan uji korelasi dan spasial menggunakan metode overlay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara capaian pilar 5 STBM Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengan kejadian stunting di Kota Depok tahun 2023. Sementara, keempat pilar STBM lainnya tidak menunjukkan adanya hubungan dengan kejadian stunting di Kota Depok tahun 2023.
Stunting is a condition of failure to thrive that causes a child to be too short for his/her age as a result of chronic malnutrition. Stunting can be identified by assessing the length or height of a child according to his/her age where a child is said to be stunted if the assessment results have a Z score <-2 standard deviations. In 2023, the prevalence of stunting in Depok City increased from the previous year. Stunting is influenced by several factors, one of which is community hygiene and sanitation. Community-Led Total Sanitation (CLTS) is a government program that aims to improve community hygiene and sanitation. This study aims to analyze the relationship between STBM and the incidence of stunting in Depok City in 2023. This study used ecological study design with an analysis unit of 63 sub-districts in Depok City using secondary data from the Depok City Health Office. Data analysis was carried out both statistically using correlation tests and spatially using the overlay method. The results of this study showed that there was a significant relationship between the achievement of pillar 5 CLTS Household Liquid Waste Management and the incidence of stunting in Depok City in 2023. Meanwhile, the other four CLTS pillars did not show any relationship with the incidence of stunting in Depok City in 2023.
Read More
S-11920
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Fatiha Farah Santi Dewi; Pembimbing: Masyitoh; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Fortuna Febi Fajri
Abstrak:
Transformasi praktik Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menuntut perusahaan untuk bergerak melampaui kepatuhan regulatif menuju pengelolaan program yang terukur, berbasis bukti, dan berkelanjutan. Tantangan utama dalam TJSL bidang kesehatan masih terletak pada dominasi pendekatan ad-hoc, lemahnya integrasi perencanaan berbasis kebutuhan, serta keterbatasan indikator kinerja yang mampu merefleksikan kualitas pelaksanaan dan output program. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program TJSL pilar kesehatan di Perusahaan X tahun 2025 menggunakan kerangka Evidence-Informed Theory of Change (ToC) dari World Health Organization (WHO), dengan fokus pada keterkaitan antara tahap input, activity, dan output. Pendekatan penelitian menggunakan desain kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam, telaah dokumen internal perusahaan, serta triangulasi data. Analisis dilakukan terhadap ketersediaan sumber daya, proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta karakteristik output yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi TJSL kesehatan Perusahaan X telah memenuhi aspek regulatif dan kemitraan, namun masih didominasi oleh pendekatan berbasis kegiatan jangka pendek, keterbatasan dokumentasi teknis, serta belum optimalnya penggunaan indikator output berbasis bukti. Meskipun demikian, program menghasilkan layanan dan produk kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Evidence-Informed Theory of Change secara operasional, yang diturunkan ke dalam SOP teknis, indikator kinerja terukur, dan sistem monitoring dan evaluasi terstruktur, berpotensi memperkuat akuntabilitas, kualitas pelaksanaan, serta keberlanjutan program TJSL kesehatan. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran pengelolaan TJSL dari orientasi event-based menuju service-based program yang terintegrasi dengan strategi keberlanjutan perusahaan.

The implementation of Health-focused Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs at Company X, a Third Party Administrator (TPA), faces challenges related to implementation consistency, technical governance clarity, and alignment with sustainability principles and national health policies. These challenges risk positioning the program as event-based, weakly measured, and insufficiently oriented toward service quality. This study aims to analyze the implementation of the Health TJSL program at Company X using the Evidence-Informed Theory of Change (ToC) framework, focusing on the input, activity, and output stages. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with internal and external stakeholders, document reviews, and comparative analysis of relevant regulations and implementation standards. The findings reveal significant gaps between existing TJSL Standard Operating Procedures (SOPs) and the technical requirements of health program implementation, particularly in needs-based planning, role delineation among actors, performance indicators, and monitoring and evaluation systems. The program implementation remains predominantly activity-oriented, with limited emphasis on process quality and measurable service outputs. This study contributes by developing a technical Health TJSL SOP, formulating measurable key performance indicators from input to output stages, and designing an integrated monitoring and evaluation matrix. The findings highlight the necessity of shifting Health TJSL management from an event-based approach toward a service-oriented, measurable, and accountable program model to enhance sustainability and strengthen its contribution to health development outcomes.
Read More
S-12168
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Syamsir; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Adang Bachtiar, Hafizurrachman, Sudono, Dedi Kusnadi
T-2757
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Zahrina; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Amal Chalik Sjaaf, Enny Ekasari, Kirana Pritasari
Abstrak:
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial. Kata kunci: Desentralisasi kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Puskesmas

Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, one of the health decentralized is Public Health Efforts (PHE). There are many challenges to PHE implementation, PHE also has not been prioritized. Since decentralization, there are indications of the marginalization of PHE. Problems of lack of human resources, limitations, and delays in public health financing related to the decentralization policy. As an urban area, Puskesmas in Depok City should prioritize Public Health Effort. This study use qualitative method with a case study approach to evaluate the implementation of essential PHE in the context of decentralization policies on politics, functions, fiscal and capacity building in Puskesmas, Depok City. The results of the study show that most of the regional performance indicators related to essential PHE have not reached the target. A total of 13 from 20 indicators in the strategic plan and 12 of the 14 indicators of the RPJMD have not been achieved, especially for family health services, environmental health, and disease prevention and control. Political decentralization have been given authority with responsibility and accountability. In the context of decentralization of functions, there are already available supporting NSPKs (guideline). Fiscal decentralization has not yet been fully implemented and become the challenge. The problems include the adequacy of financing, budget delays, and realization. Regional capacity strengthening in Depok City has not been optimal in terms of human resources, information systems, and infrastructure. The implementation of essential PHE that have not yet reached the target is constrained by the context of fiscal decentralization and capacity building. However, the Puskesmas institution as PPK-BLUD in Depok City has become a best practice could support the implementation of essential PHE. Keywords: Health decentralization, Public Health Efforts, Primary Health Care
Read More
T-6347
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive