Abstrak: Permasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yangmenyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam prosespenyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakanupaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan statusgizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam prosespenyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, denganwawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalampenyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telahmelakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation danterakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belummelibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasimasyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredamanyaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakannamun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidakoptimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karenakurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademikmerupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagaibahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapenyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan denganadvokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yangdilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahandaerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengaturdan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, sertaperlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup danwaktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layakdijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah.Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Naskah Akademik, Peraturan Daerah

---

Problems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, aswell as the involvement of community participation in the process of drafting anddesigning a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutritiondeveloped and directed to improve the nutritional status of public, especially inthe province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information aboutpublic participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitativeapproach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu ProvincialParliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmakingRegulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all therecommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overallthe process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recentlegislation participatory because the community has not been involved in anydrafting process. The level of community participation that occurs in formalcontexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on thedetermination of the policy but the final decision remains in the hands of theauthorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-makingprocess because of the lack of information available to the public .existenceacademic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scopeand substance of a Regional Regulation, as consideration used in the licenseapplication initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increasecommunity participation in every process of drafting local regulations to do withadvocacy or assistance to community groups conducted by universities,community organizations and the regional government of Bengkulu provincealone, have local regulations that regulate and ensure community participation inevery law making process, as well as the need support adequate human resources,adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthyof reference in the process of drafting a regional regulation.Keywords: Public Participation, Academic Manuscript, Regional Regulation.

Abstrak:

ABSTRAK

Demam Berdarah Dengue merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kian waktu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit lvlenular tahun 2007, terjadi Kejadian Luar Biasa di l l provinsi, salah satunya DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia. Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit DBD kembali, maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007. Dalam Peraturan Daerah tersebut ada ketentuan pidana serta denda yang dikenakan kepada masyarakat jika ditemukan jentik. Pada bulan Oktober 2010 telah dilakukan sosialisasi mengenai isi ketentuan kepada 87 perusahaan diwilayah Jakarta Utara. Penelitian ini diambil untuk melihat gambaran sejauh mana koordinator di perusahaan yang telah dilatih tersebut patuh pada ketentuan ini. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan jumlah sampel 87 perusahaan untuk seluruh koordinator jumatik. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner tersruktur yang dilaksanakan pada bulan April 201 l di wilayah Jakarta Utara. Gambaran kepatuhan perilaku koordinator di perusahaan yang patuh sebanyak 45,8% dan yang tidak patuh 54,2%. Hasil analisis untuk faktor-faktor dominan yang berhubungani tingkat kepatuhan prilaku koordinator perusahaan menunjukkan bahwa variable pendidikan, pengetahuan, kebiasaan dan dokrin seluruhnya mempunyai p value < 0,05. Dari hasil penelitian tersebut perlu diadakan sosialisasi kembali serta pembuatan leaflet, brosur, buletin sebagai media penyebar informasi dan disyahkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis sehingga pelaksaan Peraturan Daerah tersebut dapat terlaksana.

Abstract

Dengue Hemorrhagic Fever is a formed public health problem causing concern in the community. Based on data from the Directorate General of Communicable Disease in 2007, there experienced local outbreak in l l provinces, one of Jakarta as the capital of lndonesia. To anticipate the outbreak of dengue fever returned, then the local government of Jakarta issued Local Regulation No. 6 of 2007. Such areas exist in the Regulation of the criminal provisions and penalties imposed on society if found larvae. And in October 20l0 has been conducted socialization of content provision to 87 companies region of North Jakarta. This study was taken to see a picture of the extent to which companies that have been trained are obedient to this provision. This study uses cross- sectional design of a sample of 87 companies consisting of coordinators and industry owners. This study uses primary data through questionnaires conducted in April 201 l in North Jakarta. Preview compliance coordinator at the company?s behavior as much as 45,8% adherent and 54,2% who are not obedient. Results of the analysis for the dominant factors that associated firm adherence behavior coordinator indicates that the variable of education, knowledge, customs and doctrine all have p value < 0.05. From the results ofthese studies need to be held back and the making of socialization leaflets, brochures, magazines as a mediaum propagator information and endorsed the Governor Rule for Implementation Guidelines and technical guidelines so that local regulation can be accomplished. File Digital: 1

Abstrak:

---

Abstrak: Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program.Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politik-ekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campakterhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.Kata kunci:Pembentukan Kebijakan, Imunisasi, Campak.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and thisthesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies andother aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviewsand document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementingprograms. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factorssuch as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunizationdecision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially thepolitical and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makersinfluencing national policy decision-making process of immunization against measlesimmunization implementation strategy chosen.Keywords:Policy formation, Immunization, Measles.

Abstrak: Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memberikan warna tersendiri pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masuknya kesehatan ke dalam kelompok urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Seolah berupaya menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampirannya menyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan stadar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji gambaran implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pelatihan SDMK. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas telah dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDMK namun belum maksimal karena belum menghasilkan rumusan baku yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan meskipun telah menghabiskan waktu yang relatif lebih lama dari yang sewajarnya. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan para pelaksana kebijakan dalam menyusun standar kompetensi teknis yang efektif. Selain itu, bervariasinya struktur Dinas Kesehatan di berbagai daerah serta sulitnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan unit-unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan juga menjadi kendala. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas pelaksana penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga perlu berani mengambil ketegasan dalam memutuskan hasil konsensus sehingga dapat segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan.

Abstrak: Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan utama dalam pemenuhan nutrisi yang penting, lengkap dan baik untuk masa pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada masa awal kehidupan bayi dan seterusnya. Salah satu ketidakberhasilan ASI eksklusif pada ibu bekerja yaitu setelah cuti bersalin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Penelitian ini menggunakan rancangan Mixed Metodologi desain cross sectional pada pekerja perempuan yang memiliki anak usia 3-24 bulan sebanyak 228 responden. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 20,2% responden yang memberikan ASI eksklusif. Hasil analisis membuktikan faktor dukungan tempat kerja (p= 0,003; OR: 3,094; CI 95%: 1,454-6,583) berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif. Dukungan tempat kerja merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif, responden yang mendapatkan dukungan tempat kerja berpeluang 3 kali untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan responden yang tidak mendapatkan dukungan tempat kerja. Hasil ini diperkuat dengan hasil wawancara mendalam bahwa instansi tempat kerja memberikan dukungan pemberian ASI eksklusif pada pekerja perempuan untuk diberikan kesempatan pulang di jam istirahat. Untuk itu instansi tempat kerja diharapkan untuk mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan menyediakan ruang/bilik ASI sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar

Abstrak: Kota Bogor sudah memiliki Perda KTR sejak tahun 2009, yang merupakan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain. Dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya hotel dan tempat hiburan bebas asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pengelola yang berhubungan dengan Kepatuhan Pelaksanaan Perda KTR pada hotel dantempat hiburan di Kota Bogor. Desain penelitian adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitaif dengan penguatan kualitatif dan wawacara mendalam kepada Sejretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Data kepatuhan dikumpulkan menggunakan lembar observasi dan data pengelola melalui wawancara terstruktur. Kepatuhan di hotel dan tempat hiburan terhadap Perda KTR masih rendah (44,9%). Faktor yang berhubungan bermakna adalahpengetahuan dan sikap pengelola. Pengetahuan menjadi faktor yang paling berhubungan dengan nilai OR 6,6. Hambatan pelaksanaan Perda KTR di hotel dan tempat hiburan selama ini adalah sosialisasi yang tidak tepat sasaran, penyebaran media sosialisasi yang tidak merata dan penegakan hukum yang belum sesuai aturan Perda. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dengan memaksimalkan peran media massa dan meningkatkan pengawasan yang berjenjang dan terus menerus. Kata Kunci : Kepatuhan, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, Pengelola, Hotel dan tempat hiburan

Abstrak:

Tesis ini membahas tentang Analisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu. HIV / AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi target MDGs WHO 2000 – 2015. Penderita HIV di Indonesia tahun 2008 sebesar 277.700 orang, 49 diantaranya berada di Indramayu. Tahun 2009, 263 penderita berada di Indramayu. Di tahun yang sama, Pemerintah Daerah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Tahun 2011 penderita menjadi 490 orang. Terdapat penemuan kasus baru sebanyak 227 kasus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan dengan baik. Titik lemah implementasi terletak pada sosialisasi yang kurang, komunikasi yang belum efektif, sumber daya baik manusia maupun finansial yang masih kurang, disposisi yang belum pada tempatnya termasuk insentif yang belum diberikan, juga struktur birokrasi yang terfragmentasi. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah Indramayu harus melaksanakan sosialisasi, segera menyusun dan menyelesaikan SOPs formal untuk melaksanakan Perda ini, koordinasi yang lebih baik dengan elemen pendukung implementasi Peraturan Daerah, juga penambahan SDM dan anggaran biaya untuk mendukung implementasinya. Kata Kunci : HIV, AIDS, Perda, Indramayu

---

 The purpose of this thesis is to elicit the he implementation of Indramayuregional Regulation  Number 8 Year 2009 regarding The Prevention and Control ofHIV & AIDS at Indramayu Regency. HIV / AIDS is one of The MDGs targets ofYear 2000 – 2015. Indonesia had 277.700 peoples with HIV/AIDS in 2008, and 49 ofthem were in Indramayu. By the year of 2009, peoples with HIV/AIDS in Indramayu was increased into 263 people. In the same year, the regional government ofIndramayu have passed Regional Regulation  Number 8 Year 2009 regarding Prevention and Control of HIV & AIDS. In 2011, peoples with HIV/AIDS areincreased into 490 peoples with 277 of new cases are found. The research to conduct this study is qualitative research. The results of thisstudy found  the policy has not been implemented properly. The weak points of thisimplementations are a lack of socialization, ineffective communication, lack ofresources both human and financial, incentives are not provided, and the fragmented structure of government.  We suggested that the Indramayu’s government shouldcarry out socialization and  immediately prepares and completes the formal SOPs inaddition a good coordination must be established with the supporting elements, and adding more peoples and budgets to support the implementation of this regionalregulation. Key words : HIV, AIDS, Regulation, Indramayu