Abstrak: Kota Bogor sudah memiliki Perda KTR sejak tahun 2009, yang merupakan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain. Dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya hotel dan tempat hiburan bebas asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pengelola yang berhubungan dengan Kepatuhan Pelaksanaan Perda KTR pada hotel dantempat hiburan di Kota Bogor. Desain penelitian adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitaif dengan penguatan kualitatif dan wawacara mendalam kepada Sejretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Data kepatuhan dikumpulkan menggunakan lembar observasi dan data pengelola melalui wawancara terstruktur. Kepatuhan di hotel dan tempat hiburan terhadap Perda KTR masih rendah (44,9%). Faktor yang berhubungan bermakna adalahpengetahuan dan sikap pengelola. Pengetahuan menjadi faktor yang paling berhubungan dengan nilai OR 6,6. Hambatan pelaksanaan Perda KTR di hotel dan tempat hiburan selama ini adalah sosialisasi yang tidak tepat sasaran, penyebaran media sosialisasi yang tidak merata dan penegakan hukum yang belum sesuai aturan Perda. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dengan memaksimalkan peran media massa dan meningkatkan pengawasan yang berjenjang dan terus menerus. Kata Kunci : Kepatuhan, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, Pengelola, Hotel dan tempat hiburan

Abstrak:

---

Abstrak: Indonesia merupakan negara keempat di dunia dengan angka prevalensi perokok terbanyak di dunia. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok. Tempat kerja merupakan salah satu area KTR. Meskipun peraturan KTR merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten (pemkab) Bogor yang telah ditetapkan sejak tahun 2012, pada pelaksanaannya masih banyak pegawai pemkab Bogor yang merokok pada area tempat kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pegawai pemkab Bogor terhadap peraturan KTR di tempat kerja agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi penegakkan peraturan KTR. Penelitian ini dilakukan di 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Bogor dengan jumlah responden 321 pegawai. Desain penelitian cross sectional, pengambilan sampel menggunakan probability proporsional to size (pps). Hasil penelitian ini menemukan bahwa 43,5% responden pegawai perokok patuh dan 51,7% responden pegawai non perokok patuh. Hasil regresi logistik menunjukkan hubungan bermakna antara umur dan persepsi keseriusan penyakit akibat paparan asap rokok dengan kepatuhan terhadap peraturan KTR ditempat kerja pada responden pegawai yang perokok. Hasil regresi logistik pada responden pegawai non perokok menunjukan hubungan yang bermakna antara persepsi manfaat, jenis kelamin dan keyakinan diri (self efficacy) terhadap kepatuhan peraturan KTR di tempat kerja.
Kata Kunci : Kepatuhan, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Kawasan Tanpa Rokok di Tempat kerja, Kabupaten Bogor

---

Indonesia is the fourth country in the world with the highest prevalence of smokers. The Regulation of smoke free zone is an effort to protect public from the impact of exposure to secondhand smoke. Although the smoke free zone regulation is an initiative of Bogor regency government which has been established since 2012, in the implementation there are still many government employees who smoke in the working area. The government employee is the role model in implementing smoke free zone. This research was conducted to find out the factors influenced government employees in compliance smoke free workplaces regulations in order to be used as guidance in formulating strategies for enforcing smoke free zone regulations. This research was conducted in 28 units of government office in Bogor district with 321 respondents government employee. Study design is Cross sectional and sampling using probability proportional to size (pps). The results of this study found that 43.5% of smokers employee and 51.7% of non-smoker employees are comply the smoke free workplaces regulation. The result of logistic regression showed a significant correlation between age and perceived seriousness towards of smoke free workplaces regulation compliance on smoker respondent and the perceived benefits, gender and self-efficacy towards of smoke free workplaces regulation compliance on non-smoker respondents.
Keywords : Compliance, Smoke free zone, smoke free workplaces, Bogor District

Abstrak:

---

Abstrak: Mulai tahun 2010, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Daerah No. 12 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tahun 2009. Namun setelah 2 tahun berjalan hasil pengamatan menunjukan, masih banyak perokok di kawasan yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Studi berjenis kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel adalah rumah tangga di seluruh wilayah Kota Bogor, diambil dengan metode multistage cluster random sampling. Jumlah sampel sebanyak 300 rumah tangga. Hasilnya, masyarakat Kota Bogor menilai implementasi KTR di tatanan tempat-tempat umum belum efektif. Analisis menunjukkan banyaknya perokok di tempat-tempat umum berhubungan dengan pajanan penyuluhan KTR, tiadanya teguran dari orang lain, pengawasan petugas, keberadaan iklan rokok, dan keberadaan penjual rokok (p <0,05).Untuk lebih mengefektifkan Peraturan daerah tersebut dibutuhkan prioritas berbeda dalam implementasinya di setiap tempat yang menjadi KTR.

---

In 2009, the Government published the Bogor Area Regulations No. 12 about the area Without Smoking (KTR). Based on observations, there are still many smokers in the area set out in the regulatory area. Study of a quantitative approach with cross-sectional. The samples are households in the whole area of the city, which was taken by the method of multistage cluster random sampling. The number of samples as much as 300 households. As a result, society Bogor City looked at the implementation of KTR at public places order has not been effective. Analysis showed the number of smokers in public places associated with exposure illumination KTR, lack of rebuke from others, supervision officers, the presence of advertising cigarettes, and the existence of a seller of cigarettes (p <0,05). To be more makes effective regional regulation would require priorities different in its implementations in every place into KTR.

Abstrak: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang PenyelenggaraanKetertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-UndangNo.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisitertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengankebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok diKabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitianini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan denganpendekatan kualitatif dan kuantatif. Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecilKawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) danpengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value= 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masihadanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerahbelum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belumditerbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan timpengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitanPeraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentangpenggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, evaluasi, kebijakan, Kab.Lebak.

---

Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order,Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebakstill remain the second highest percentage of population aged 10 years and over withsmoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement theNo Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, datacollection is done with qualitative and quantitative approaches. The results of thestudy to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior(58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior ofknowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not beeneffective because of the persistence of the gap between the implementation and theguidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry ofHealth RI. The local government has not been responsive to the policy of NoSmoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building andsocialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is thepublication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of theuse of DBH in the Tobacco Excise policy makers.Key Words : No Smoking Area, evaluation, policy, district Lebak

Abstrak: Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya. Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain, perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena-mena. Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan UI sebagai kawasan Tanpa Rokok berdasarkan SK Rektor UI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di universitas Indonesia Tahun 2015. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mertode wawancara mendalam dan observasi dengan pendekatan kerangka kerja logis. Hasil penelitian adalah Kawasan Tanapa Rokok UI belum memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan dan belum optimal dalam pelaksanaannya. Faktor kendala utama adalah tidak adanya komitmen, konsistensi, ketegasan penegakan peraturan, kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Tugas Harian KTR UI sehingga akan berdampak pada alokasi anggaran dan aktivitas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta output yang dicapai. Kata Kunci : Evaluasi, Kawasan tanpa Rokok, Kerangka Kerja Logis