Abstrak: Pondok Pesantren selalu diidentikkan dengan penyakit kulit atau penyakit menular lainnya. Banyaknya masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi di Pondok Pesantren Sunan Drajat harus segera diatasi, sebab kesehatan merupakan salah satu indeks pembangunan manusia dan jika masalah tersebut tetap dibiarkan maka akan berdampak buruk tidak hanya bagi pesantren sendiri akan tetapi juga lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya informasi mendalam tentang dimensi kesehatan dalam pengelolaan Pondok Pesantren Sunan Drajat dan peran Pemerintah Daerah dalam menangani masalah-masalah kesehatan di Pondok Pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kesehatan belum dikaitkan dalam pengelolaan Pondok Pesantren Sunan Drajat dan Dinas Daerah Kabupaten Lamongan hanya menunggu laporan apabila terjadi masalah di Pondok Pesantren serta tidak ada pengawasan dan pengkoordinasian terpadu yang dilakukan terhadap Pondok Pesantren. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah agar Pondok Pesantren memperbaiki manajemen dan fasilitas yang ada sesuai dengan persyaratan kesehatan yang berlaku dan meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serta bagi Pemerintah agar menambahkan peraturan terkait kesehatan dalam Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren. Perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi terpadu antara Dinas terkait dan Kementerian Agama agar fungsi dari masing-masing instansi terhadap kesehatan Pondok Pesantren dapat berjalan sebagaimana Peraturan yang telah ditetapkan. Kata kunci: Pondok Pesantren, Kesehatan Pesantren, Manajemen Pesantren Islamic Boarding School is always identified with skin diseases or other infectious diseases. The number of health problems that often occur in Sunan Drajat Islamic Boarding School must be addressed immediately, because health is one of the human development index. If the problem is still left, it will be bad for not only Islamic Boarding School itself but also the surrounding environment. The purpose of this study is to obtain in-depth information about the health dimension in the management of Sunan Drajat Islamic Boarding School and the role of the Regional Government in handling health problems in Islamic Boarding School. This research uses qualitative approach with case study design. Data validity is examined by triangulation of informant and method. The results showed that the health dimension has not been linked in the management of Sunan Drajat Islamic Boarding School. Lamongan Regional Office only waits for the report when a problem in Islamic Boarding School occurs and there is no integrated supervision and coordination conducted on Pondok Pesantren. Suggestions that can be given based on the research result are that Islamic Boarding School has to improve the management and existing facilities in accordance with the applicable health requirements and review the policies that have been established. The Government has to add health-related regulations in the Operational License Guidance of Islamic Boarding School. There needs to be synchronization and integrated coordination between the relevant regional office and Ministry of Religious Affairs so that the function of each institution to the health of Islamic Boarding School can be run as a predetermined Regulation. Key words: Islamic Boarding School, Islamic Boarding School Health, Islamic Boarding School Management

Abstrak: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan JaminanSosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program AsuransiKesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasionalmenemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggitetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebutdidukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider danperusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuankesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkanpenyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif padaakses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuankesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi diAmerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensifraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program JaminanKesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitianini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupapedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitianmendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risikokejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak diRSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikansaran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untukmengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untukkepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.
Kata kunci : kecurangan, segitiga kecurangan, kebijakan pencegahan fraud,jaminan kesehatan nasional

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS)Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health InsuranceProgram in January 2014. The implementation of a national insurance programfound the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very highbut it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack ofawareness of all parties, both from patients, providers and insurance companiesalthough such actions are felt presence. Health fraud is a serious threat to theentire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negativeimpact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health.Health fraud associated with increased health care costs in the United States. Thisstudy was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraudprevention policies towards the National Health Insurance program which is thereason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collectiontechniques such as interview guides, recorders, written records and documents.The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization ofthe risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact onthe National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provideadvice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending anduse of resources for the benefit of the National Hospital Dr. CiptoMangunkusumo.
Keywords : Fraud, fraud triangle, fraud prevention policies, national healthinsurance

Abstrak: Prolanis sebagai salah satu strategi promotif dan preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menurunkan atau mencegah komplikasi penyakit kronis yang diderita oleh peserta sekaligus sebagai kendali biaya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017, KBK mulai diterapkan sehingga seluruh FKTP yang bekerjasama wajib melaksanakan Prolanis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan Prolanis di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan Prolanis pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam kecukupan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fasilitas, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis sudah dilaksanakan secara rutin di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar adanya pembagian tugas yang jelas, distribusi buku pemantauan kesehatan, dan pembuatan petunjuk teknis kegiatan Prolanis yang lebih rinci.
Kata kunci: Program Pengelolaan Penyakit Kronis, Teori Sistem

---

Prolanis as one of the promotive and preventive strategies undertaken by BPJS Kesehatan to reduce or prevent complications of chronic disease suffered by the participants as well as control of health care costs. In 2017, KBK is being implemented so that all FKTP must carry out Prolanis. The purpose of this research is to obtain in-depth information about the implementation of Prolanis at First Level Health Facility In Working Area of BPJS Kesehatan, Branch Office, Bogor, 2017. This study used qualitative methods with data collection through indepth interviews, observation and document review. The results show that there are problems in the adequacy of human resources, financial resources, facilities, and regulations. The researcher suggests in order do exist clear division of tasks, distribution of health monitoring books, and more detailed technical guidance on Prolanis activities.
Keywords: Chronic Disease Management Program, System Theory

Abstrak: Tesis ini membahas pengendalian kualitas data dalam sistem informasi kepesertaan BPJS Kesehatan setelah berubah bentuk dari perusahaan menjadi badan hukum pada tanggal 1 Januari 2014. Studi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pegawai, data peserta, teknologi informasi, prosedur kerja atau mekanisme, desain produk, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, standar kualitas dan umpan balik mempengaruhi kualitas data kepesertaan. Oleh karena itu, disarankan agar BPJS Kesehatan mengendalikan faktor-faktor tersebut secara terus menerus, sehingga informasi yang dihasilkan relevan, akurat, lengkap dan tepat waktu.
Kata kunci: Kualitas, pengendalian kualitas, data, informasi, sistem informasi

---

This thesis discusses the quality control of data in membership information systems BPJS Kesehatan after transformed from the company became a legal entity on January 1st 2014. Study was a qualitative descriptive study. The results showed that factors such as employee, customers data, information technology, work procedures or mechanisms, product design, information technology infrastructure maintenance, quality standards and feedback affect the quality of membership data. Therefore, it is recommended that BPJS Kesehatan controlling those factors continuously, so that the resulting information is relevant, accurate, complete and timely.
Key words: Quality, quality control, data, information, information system

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diwajibkan bagi seluruh masyarakat Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam pelaksanaannya, pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) belum maksimal. Seluruh peserta PBI di Kecamatan Cipayung terdaftar di Puskesmas Kecamatan Cipayung, Depok. Penelitian ini membahas tentang efektivitas program JKN bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok tahun 2017 dengan pengukuran efektivitas melalui pendekatan input, proses, dan output. Data dicari dengan menggunakan kuesioner pada sampel berjumlah 100 orang peserta PBI yang berkunjung ke Puskesmas Kecamatan Cipayung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas untuk ketiga pendekatan mendapat nilai cukup dengan nilai prosentase berbeda. Pendekatan input mendapat prosestase 67,42%, pendekatan proses mendapat prosentase 74,67%, dan untuk pendekatan output mendapat prosentase 71,86%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program JKN bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok telah berjalan cukup efektif.
Kata kunci : Efektivitas, Penerima Bantuan Iuran (PBI), pelayanan kesehatan.

---

The JKN is required for all Indonesians from 1 January 2014. In practice, the selection of first-degree healthcare facilities for PBI has not been maximized. All PBI participants in Kecamatan Cipayung are registered in Puskesmas Kecamatan Cipayung, Depok. This study discusses the effectiveness of the JKN program for the poor in access of health services at the Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok in 2017 by measuring input indikator, process indicator and output indicator. Data were searched by using questionnaires on a sample of 100 participants of PBI who visited Puskesmas Kecamatan Cipayung. The results of this study were declared effective for assessing different percentages. Input indicator received 67,42%, process indikator get percentage of 71,86%, and for output indicator received 71,86%. Thus, it can be concluded JKN program for the poor in access of health services in Puskesmas Kecamatan Cipayung Depok has been running quite effectively.
Keywords: Effectiveness, the poor, health services.

Abstrak: Budaya keselamatan telah terbukti mempengaruhi keselamatan pasien dalam perawatan kesehatan. Budaya keselamatan pasien adalah salah satu komponen utama dari kualitas layanan kesehatan dan merupakan salah satu prioritas utama studi kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dimensi budaya keselamatan pasien oleh petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangancross sectional study. Pengumpulan data primer kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen. Informan sebanyak sebelas orang terdiri dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kotamobagu, Wakil Direktur Layanan Medis, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Kepala Bidang Keperawatan, Pengawas Perawat, Perawat Kepala Ruangan, Perawat Pelaksana, Bidan, Apoteker. Analisis data meliputi analisis isi (content analisis) dengan melakukan wawancara mendalam melalui informan utama sedangkan wawancara triangulasi digunakan untuk mengkroscek kebenaran data dari wawancara mendalam dengan informan utama. Hasil penelitian dari 12 dimensi budaya keselamatan pasien yang dilakukan, di dalam manajemen rumah sakit hanya ada 5 dimensi budaya yang terlaksana dengan baik yaitu kerjasama tim dalam unit, kerjasama tim antar unit, respon tidak menyalahkan terhadap kesalahan, umpan balik dan komunikasi mengenai kesalahan, dan pembelajaran organisasi. hal itu dibuktikan setiap petugas kesehatan saling mendukung satu sama lain, koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan baik dan terbuka serta tidak saling menyalahkan ketika ada yang melakukan kesalahan. Adanya umpan balik dan komunikasi terhadap keselamatan pasien antara pihak manajemen dan petugas kesehatan, serta semua petugas kesehatan di wajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan di dalam RSUD maupun di luar RSUD untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja mengenai keselamatan pasien

---

Safety culture has been shown to influence patient safety in health care. The culture of patient safety is one of the main components of the quality of health services and is one of the top priorities of health studies. The purpose of this study was to analyze the dimensions of patient safety culture by health workers at the Kotamobagu Municipal General Hospital. This study uses a qualitative method with a cross sectional study design. The collection of qualitative primary data using in-depth interview techniques and secondary data obtained through document review. Eleven informants consisted of Director of Kotamobagu City Regional General Hospital, Deputy Director of Medical Services, Specialist Doctors, General Physicians, Head of Nursing Division, Nurse Supervisor, Head Room Nurse, Implementing Nurse, Midwives, Pharmacists. Data analysis includes content analysis by conducting indepth interviews through key informants while triangulation interviews are used to check the truth of data from in-depth interviews with key informants. Research Results Of the 12 dimensions of patient safety culture carried out, in hospital management there are only 5 cultural dimensions that are well implemented, namely teamwork within units, teamwork between units, response not to blame for mistakes, feedback and communication about mistakes, and organizational learning. This is proven by every health worker who supports each other, coordination and communication is carried out well and openly and does not blame each other when someone makes a mistake. There is feedback and communication on patient safety between management and health workers, and all health workers are required to attend trainings that are carried out both inside and outside the hospital to improve knowledge and performance regarding patient safety