Abstrak: Penelitian ini membahas proses pengambilan keputusan badan usaha dalam keikutsertaan pada program JKN di wilayah Jakarta Selatan tahun 2016. Jenis penilitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Variabel yang diteliti menggunakan teori pengambilan keputusan konsumen dan teori perilaku konsumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan badan usaha dipengaruhi oleh cara pendekatan, motivasi, keinginan dan kebutuhan badan usaha, dan sanksi yang berlaku. Alasan badan usaha yang sudah mendaftar menjadi peserta yaitu karena sanksi dan kewajiban dari peraturan. Alasan badan usaha yang belum mendaftar menjadi peserta yaitu karena perusahaan sudah memiliki asuransi komersial dan merasa keberatan dengan beban iuran JKN. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman badan usaha terhadap prinsip BPJS Kesehatan yang berlandaskan kegotongroyongan. Kata kunci: Pengambilan Keputusan Konsumen, Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Usaha, BPJS Kesehatan This research discusses the decision making process of company in the participation of National Health Insurance program in South Jakarta area in 2016. This type of research is qualitative by using in-depth interview techniques. The variables studied use consumer decision making theory and consumer behavior theory. The results of the research indicate that the decision-making process of companies is influenced by the approach, motivation, desire and needs of companies, and applicable sanctions. The reason for the company that has signed up to participant is because of sanction and obligation of regulation. The reason for the company that has not signed up is because the company already has commercial insurance and object to the contribution fee that must be paid. This happens because the lack of understanding in the company against the principle of BPJS Kesehatan which is based on mutual cooperation. Keywords: Decision-Making Process, National Health Insurance, Companies, BPJS Kesehatan

Abstrak: Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS mewajibkan secara bertahap Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun, dari data yang diperoleh peneliti, di wilayah Depok masih terdapat 664 Badan Usaha yang belum mendaftar BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya gambaran persepsi badan usaha terkait keikutsertaan pada program jaminan kesehatan nasional di kota depok tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam pada informan kunci yaitu pihak HRD perusahaan atau perwakilan Perusahaan yang biasa berurusan dengan BPJS Kesehatan. Variabel yang diteliti menggunakan teori 3 atribut kepuasan pelanggan oleh Dutka dan Parasuraman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan dipengaruhi oleh persepsi Badan Usaha. Persepsi Badan Usaha terhadap BPJS Kesehatan bervariasi, baik dari pelayanan kantor maupun pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Badan Usaha sudah mendaftar BPJS Kesehatan karena BPJS Kesehatan bersifat wajib dan keterpaksaan. Bagi Badan Usaha yang belum mendaftar karena pelayanan yang diberikan BPJS belum baik, belum tersedia anggaran untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan belum tersedia waktu bagi Badan Usaha untuk mendaftar. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah meningkatkan kualitas pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tingkat Lanjut, meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan meningkatkan kinerja pegawai BPJS kesehatan. Kata Kunci: Kepuasan pelanggan, BPJS Kesehatan

Abstrak: ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha di BPJS Kesehatan KCU Jakarta Pusat Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional melalui pendekatan kuantitatif serta didukung informasi kualitatif dari narasumber pada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa badan usaha yang tidak patuh membayar iuran ada sebesar 44,9%. Sementara itu, didapatkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara riwayat kesehatan dalam jaminan kesehatan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN badan usaha.

---

ABSTRACTThis study aims to discover the factors associated with firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Contribution Payment in Central Jakarta Main Branch Office of BPJS Kesehatan in 2014. This study uses cross-sectional study design with quantitative study and supported by qualitative information from informants. Based on the result of the study, it is known that there are 44,9% firms that do not comply contribution payment. Beside that, there is significant difference between membership history in health insurance with the firm compliance of Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) contribution payment.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama (PKS), Coordination of Benefit (CoB), Implementasi, Kendala, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Abstrak: Dengan diselenggarakannya program JKN telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Begitupun halnya dengan utilisasi pelayanan kesehatan di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti utilisasi dan biaya RITL dan RJTL berdasarkan jenis kepesertaan. Sumber data berupa data XML utilisasi pelayanan yang diolah secara univariat menggunakan program SPPS dan Pivot Table (MS.Excel). Hasil dari penelitian ini, yakni utilisasi kesehatan kategori peserta Mandiri lebih tinggi, dan lebih sedikit pada kategori PPU. Saran penelitian perlu melakukan utilisasi secara rutin dengan menggunakan data yang lebih lengkap dan dianalisis berdasarkan jumlah peserta terdaftar pada bulan terkait.

---

The JKN's program was increasing in healthcare utilization. It's common in Depok, there's an enhancement access after JKN's program begun. This research aims to review the inpatient and outpatient?s utilization based on the participants segmentation to control the cost. Using XML data, which is processing by SPSS program and Pivot Table (MS. Excel). The result shows that utilization by Independepent Segment was higher than others, and the smallest utilization was by PPU Segment. It's needed to review the utilization regularly by using more complete data and analyze by participant numbers which is registered in every single month.

Abstrak:

---

Abstrak:

---