Ditemukan 34524 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Ade Irma Rosiani; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Pujiyanto, Wachu Sulistiadi, Eka Jusup Singka, Edi Supriyatna
Abstrak:
Penyelenggaraan ibadah haji diatur oleh Pemerintah dalam UU 13 Tahun 2008. Pada Tahun 2015 penyelenggaraan kesehatan haji diatur dalam Kepmenkes 442 Tahun 2009. Pemerintahan yang terdesentralisasi, menyebabkan tarik menarik kepentingan dalam penyelenggaraan kesehatan haji, antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga penyelenggaraan kesehatan haji yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, seringkali tidak sejalan dan tidak memenuhi standar dan mutu pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tingginya morbiditas jemaah haji Indonesia disebabkan oleh tingginya jemaah risti dari Indonesia, yang disebabkan oleh kurang tajamnya penegakan diagnosis beberapa penyakit penyerta pada saat pemeriksaan awal di puskesmas, dan tidak dilakukan upaya pembinaan kesehatan terhadap jemaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assesment Procedures (RAP), pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Embarkasi JKG Tahun 2015 baik di implementor pusat maupun daerah, yaitu pada beberapa variabel seperti: NSPK, sumber daya, metode, dukungan, komunikasi, struktur birokrasi, kewenangan, anggaran, dan fasilitas. Beberapa saran direkomendasikan seperti revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, dan penggunaan Log Frame Analisis untuk implementor pusat serta saran rekomendasi untuk implementor daerah agar membentuk struktur birokrasi kesehatan haji di provinsi dan kabupaten/kota, sehingga penyelenggaraan kesehatan haji lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kata kunci : Embarkasi JKG; Implemetasi Kebijakan; Kesehatan Haji.
Read More
T-4913
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Meta Libriani Indahsari; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Masyitoh, Jusuf Singka, Dian Mukiawati
T-4065
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tito Achmad Satori; Pembimbing: Afriansyah, Eddy
M-836
[s.l.] :
[s.n.] :
s.a.]
D3 - Laporan Magang Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Atik Mustika; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Atik Nurwahyuni, Lia Susanti
T-4091
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Edward Lumban Raja; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Rismasari, Ida Ayu Agung Mardiani
Abstrak:
Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi
Read More
T-6920
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Astuti; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Wachyu Sulistiadi, Eka Jusuf Singka, Siti Maimunah
Abstrak:
Abstrak
Read More
Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.
The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.
This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.
Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically.
T-3927
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Novi Anggraini Ginting; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Anhari Achadi, Ascobat Gani, Elly Marliyani, Rinie Indah Chandra Wirasti
Abstrak:
Read More
"Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa, setelah keluarnya Undang-Undang No18 tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan pada penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial. Metode yang digunaan dalam pengumpulan data ialah dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen terkait. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup baik ditunjukan dengan adanya koordinasi yang aktif dilakukan untuk pelayanan kesehatan jiwa baik secara formal maupun informal. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek sumberdaya terkait anggaran dan SDM. Perlunya sosialisasi Kembali terkait Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 dan SOP yang digunakan dalam perujukan ODGJ kepada instansi terkait diluar sektor kesehatan, sehingga adanya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dasar."
Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services, after the issuance of Law No. 18 of 2018 concerning Mental Health. However, in practice, the regulatory system that has been in effect so far has not been of much assistance in terms of improving mental health service efforts. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second highest depression prevalence rate, and has the lowest treatment coverage rate among other Regencies/Cities. Purpose: This study aims to analyze the implementation of the basic mental health service system in West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services. Method: this research is a qualitative analytic research which is expected to be able to answer research questions. This study also uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted in the city of Bandung with informants from the West Java Health Office, the Bandung City Health Service, the Bandung City Social Service, Community Health Centers, and Social Service Organizations. The method used in collecting data is by in-depth interviews and review of related documents. Results: The results of the study show that policy implementation has not been able to run optimally, there are differences in standards and targets used in the selection of agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between policy implementing agencies is quite good as indicated by the existence of active coordination for mental health services both formally and informally. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the aspect of resources related to budget and human resources. The need for socialization again regarding West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 and the SOP used in referring ODGJ to related agencies outside the health sector, so that there is a comfortable understanding in implementing basic mental health services
T-6539
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fanny Indrayani; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Vetty yulianty Permanasari, Sri Puji Wahyuni
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan ProgramKesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi datadilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabelkomunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitianmenunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasibelum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber dayadari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukungkebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut.Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayahKecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15% dari target total 538.262 jiwapenduduk.Kata kunci:Implementasi, KPLDH, Kebijakan Publik.
Read More
S-9702
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fauziah Hayati; Pembimbing: Al Asyary; Penguji: Bambang Wispriyono, Ririn Arminsih Wulandari, Rustika dan Abdul Hafiz
Abstrak:
Read More
Kejadian penyakit akibat pangan di embarkasi haji masih ditemukan. Kasus diare pada 7 jemaah kloter 16 JKG ketika tiba di Madinah (2022) dan lebih dari 50 jemaah kloter 28 SOC di pesawat GA 6128 (2023). Penelitian kualitatif dengan desain Rappid Assesment Procedure (RAP) ini menggunakan metode wawancara mendalam, Focus Group Discussion, dan observasi dokumen pada 35 informan dari Kementerian Agama RI, Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Daerah, dan katering penyedia konsumsi embarkasi. Studi ini dilakukan di embarkasi Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, dan Solo. Hasilnya menunjukkan belum adanya Peraturan Pemerintah atau pedoman nasional mengenai penyelenggaraan higiene sanitasi pangan di embarkasi haji. Penentuan katering melalui E-Katalog LKPP belum sepenuhnya menerapkan persyaratan higiene sanitasi pangan. Aspek dapur pengolahan pangan dan penjamah pangan di asrama haji juga belum dipersiapkan dengan baik. Kurangnya pedoman teknis nasional menyebabkan perbedaan pelaksanaan di setiap embarkasi. Implementasi higiene sanitasi pangan sebagai upaya pengendalian penyakit masih belum maksimal, dengan penjamah pangan dan pangan kemasan sebagai faktor risiko utama. Rekomendasi yang diberikan meliputi pembuatan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan konsumsi jemaah haji sesuai standar kesehatan, penetapan standar kesehatan tinggi dalam proses penentuan katering, serta memastikan persiapan dan pengawasan aspek-aspek higiene sanitasi pangan pada masa pra-embarkasi dan selama embarkasi. Evaluasi penyelenggaraan higiene sanitasi pangan perlu dilakukan untuk pencegahan penyakit akibat pangan
Foodborne illnesses at Hajj embarkations are still found. Cases of diarrhoea in 7 pilgrims of group 16 JKG when arriving in Medina (2022) and more than 50 pilgrims of group 28 SOC on board GA 6128 (2023). This qualitative research with a Rappid Assessment Procedure (RAP) design used in-depth interviews, Focus Group Discussions, and document observations on 35 informants from the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Health, Local Government, and catering embarkation consumption providers. The study was conducted in Jakarta Pondok Gede, Jakarta Bekasi, and Solo embarkations. The results show that there is no Government Regulation or national guideline on the implementation of food hygiene and sanitation at Hajj embarkations. Determination of catering through the LKPP E-Catalogue has not fully implemented food sanitation hygiene requirements. Aspects of food processing kitchens and food handlers at Hajj embarkations are also not well prepared. The lack of national technical guidelines causes differences in implementation at each embarkation. Implementation of food sanitation hygiene as a disease control effort is still not optimal, with food handlers and packaged food as the main risk factors. Recommendations include making a Government Regulation on the implementation of pilgrim consumption according to health standards, setting high health standards in the catering determination process, and ensuring the preparation and supervision of food sanitation hygiene aspects during pre-embarkation and during embarkation. In addition, it is important to recognise the importance of food hygiene and sanitation in the prevention of foodborne illnesse.
T-7077
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eva Erlita; Pembimbing: Pujiyanto; Pembimbing: Ede Surya Darmawan, Dumilah Ayuningtyas, Siti Husmiati
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan rekrutmen Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Kebijakan rekrutmen TKHI dapat dipandang sebagai suatu sistem, dengan input berupa permintaan, sumber daya dan dukungan, proses mencakup tiga dimensi kebijakan publik yang meliputi dimensi politik, dimensi hukum dan dimensi manajemen, untuk menghasilkan kebijakan rekrutmen TKHI sebagai output. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kebijakan yang ada sekarang cukup memadai untuk mencapai tujuannya, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek manajemen yang meliputi perencanaan, penilaian kinerja dan pemberian kompensasi serta diperlukan suatu prosedur operasional standar sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Kata kunci : Analisis kebijakan, rekrutmen, TKHI, professional
This thesis is focused on the analysis of Indonesian Hajj Health Team (TKHI) Recruitment Policy. TKHI recruitment policy can be seen as a system consisting of demand, resources and support as the input, three dimensions of public policy as the process which aimed at the policy for recruiting TKHI itself as the output. In this research, the writer found that the policy is effective in gaining its objective. However, there are still several aspects needs to be strengthened i.e. planning, performance appraisal and compensation as part of management functions and the need for a standard operating procedure as guidelines for implementation to be fulfilled. Key words : Policy analysis, recruitment, TKHI, professional
T-3360
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉