Abstrak: Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Kota Serang dari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100% setiap tahun dan 30% digunakan untuk kegiatan KIA. Namun, capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya kunjungan antenatal K4 menunjukkan penurunan dan belum mencapai target (75%). Penelitian kualitatif ini dilakukan di Dinas Kesehatan, 2 (dua) Puskesmas dengan cakupan K4 tinggi dan 2 (dua) Puskesmas dengan cakupan K4 rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas kekurangan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk program KIA, dana operasional untuk kegiatan preventif dan promotif hanya mengandalkan dana BOK, pengawasan pencatatan pelaporan bidan masih lemah, serta frekuensi pergantian kader yang relatif tinggi. Kata Kunci: Bantuan Operasional Kesehatan, Puskesmas, Kunjungan Antenatal K4 The Health Operational Aid Fund (BOK) has been 100% absorped during 2014- 2016 in health centers in Serang city. Out of the total fund, 30% has been used for KIA program activities. However, coverage of maternal and child health services especially K4 antenatal visit tend to decrease and has not reached the target (75%). This qualitative research was conducted in District Health Office, 2 (two) health centers with high K4 coverage and 2 (two) Puskesmas with low K4 coverage. The result showed that Puskesmas has shortage in human resources and infrastructure facilities for KIA program, while funding to support preventive and promotive activities was only rely on BOK funds. In addition, midwife reporting was found insufficient, and high turn over of cadres has lead to poor performance. Key words : community health centre, health operational fund, K4 antenatal visit

Abstrak: Realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas di KotaDepok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 25,56%. Tingginya serapan dana tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Hasil capaian KN1 di tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,11%, sehingga perlu dievaluasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipayung, Puskesmas Cinere, Puskesmas Cilodong dan Puskesmas Tapos dengan metoda kualitatif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusiadan sarana prasarana dalam mengelola BOK dan program kesehatan anak. Namun,ketersediaan dana operasional rutin (BOP) untuk melakukan kunjungan luar gedung relatif terbatas, sehingga Puskesmas mengutamakan dana BOK. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tiap Puskesmas menetapkan rencana pelaksanaan berdasarkan capaian program tahun sebelumnya dengan melibatkan lintas program di Puskesmas. Dana BOK dimanfaatkan untuk kunjungan neonatus resiko tinggi,penyuluhan dan pendataan sasaran oleh kader kesehatan.

---

The Health Operational Fund (BOK) to support programs in 2013 in Depok hasincreased 25,56% as compared to 2012. This should be followed by an increase incoverage of the first neonatal visit (KN1). Performance of KN1 in the year 2013decreased by 6,11%, so it is needed to evaluate the use of BOK. The study wasconducted at the District Health Office level and covering 4 health centers, namelyCipayung, Cinere, Cilodong and Tapos using qualitative approach and consideredcost and coverage variables. The results showed that there was no shortage onhuman resources and facility to manage the Puskesmas Operational funds (BOK)and neonatal health programs. The availability of routine operational funds (BOP)is limited so that the health center has been relying on BOK fund to supportoutreach programs. Each health center set up Plan of Action based on previousprograms achievement involving various relevant programs. The fund was used forhigh risk neonatal visit, counseling and mapping the target by cadres.

Abstrak: Semenjak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Puskesmas mendapat pembayaran dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa dana kapitasi. Di Kota Lubuklinggau terdapat masalah mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di puskesmas yang rata-rata pertahunnya sebesar 23%. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana kapitasi Puskesmas di Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016. Penelitian kualitatif ini dilakukan di Puskesmas Simpang Periuk, Taba, Citra Medika dan Swasti Saba berdasarkan realisasi SiLPA terendah dan tertinggi, data dikumpulkan secara retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanan telah sesuai target (69,5%) sedangkan untuk kegiatan operasional penyerapan masih kecil (12,4 %). Puskesmas belum melaksanakan perencanaan sistematis dengan tahapan Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam pemanfaatan dana kapitasi. Aturan pemanfaatan yang dianggap rumit menyebabkan puskesmas tidak menyerap dana kapitasi tersebut. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agar penyerapan dana kapitasi dapat ditingkatkan. Kata Kunci : Pemanfaatan Dana, Puskesmas Since the implementation of National Health Insurance (JKN), Health Center received payment from Social Security Administering Body for Health (BPJS) using capitation. In Lubuklinggau City there has been problem of utilizing capitation funds and financing surplus (SiLPA) which average 23% per year. This research aims to analyze the utilization of capitation funds in Lubuklinggau City 2014-2016. This qualitative study was implemented in Simpang Periuk Health Center, Taba, Citra Medika and Swasti Saba which are the lowest and highest SiLPA absorption, data were collected retrospectively. The study revelaed that the capitation funds have been achieved the target (69,5%) while spending for operational was still under utilized (12,4%). The planning for using capitation funds was not systematically implemented using appropriate steps : Planning, Organazing, Actuating, Controlling. Health centers thought the rule to use the funds was not easy to follow so they could not absorp the capitation funds. Monitoring assitance are needed to improve the absorption of capitation funds. Keywords: Use of Capitation Fund, Health Center

Abstrak: Pembiayaan puskesmas yang berasal dari pemerintah (dana publik) harus dipastikan telah digunakan secara efektif, efisien dan transparan dengan menggunakan sistem Public Financial Management. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana puskesmas untuk meningkatkan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) di Puskesmas Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen kualitatif dan kuantitatif serta melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 12 informan terpilih. Tren realisasi dana untuk KN1 dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif dianalisis dalam bentuk matriks dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk implementasi KN1, tidak ada anggaran khusus yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Namun dalam pelaksanaan anggaran, dana yang digunakan oleh puskesmas untuk mendukung peningkatan cakupan KN1 terdiri dari pembelian vitamin K, salep mata, klem tali pusat, pelaksanaan kelas ibu hamil, dan lain-lain. Dana yang digunakan berasal dari BOK dan Kapitasi. Pemantauan anggaran dilakukan secara berkala baik oleh internal (puskesmas dan dinas kesehatan) maupun eksternal (inspektorat). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketepatan waktu penetapan pagu anggaran untuk puskesmas dan integrasi perencanaan antara dinas kesehatan dan puskesmas memainkan peran penting dalam perumusan anggaran. Transaksi tunai merupakan mekanisme paling tepat untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat/kader/lintas sektor. Bendahara dengan latar belakang pendidikan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Puskesmas.

Abstrak: Program BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmas tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbanding positif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Ini mengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK di Puskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan antara Bulan Maret-April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan Dinas Kesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di Kabupaten Kuningan tahun 2011-2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmas khususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidak berpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderung menurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

---

BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of public health centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive with the achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that the implementation of BOK programs in public health centers of Kuningan District has not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors that influence implementation of the BOK policy in public health centers of Kuningan District, based on variable environmental conditions, inter-organizational relationships, organizational resources, as well as the characteristics and capabilities of executing agencies.

This study uses a qualitative method and conducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centers with the Health Department informant number 23. Implementation of BOK programs in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the public health center especially operational to preventive and to promotive activities. But this is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends to decrease and the item does not reach the target is likely to increase.

Abstrak: Latar belakang : Adanya keterbatasan biaya operasional untuk Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan Promotif dan Preventif di Puskesmas menbuat pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan meluncurkan program Bantuan Operasional Puskesmas sebagai dukungan operasional Puskesmas yang disalurkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Penelitian ini membandingkan pemanfaatan dana BOK dan capaian indikator Gizi dan KIA di Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dan jumlah penduduk terbanyak serta APBD kesehatan yang besar 18,89% dengan Kabupaten Ciamis yang luas wilayah dan jumlah penduduknya hanya sepertiga dari Kabupaten Bogor dan APBD kesehatan kecil 6,8%. Indikator Gizi dan KIA yang diteliti adalah indikator Program Gizi dan KIA dalam RPJPN 2005- 2025 yaitu D/S, Pn dan KN1.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana BOK dan capaian indikator gizi dan KIA Puskesmas di Kabupaten Bogor dan Ciamis tahun 2013-2014 serta mengetahui faktor pendorong & penghambatnya.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan data sekunder dari laporan tahunan BOK Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten, serta dokumen terkait pelaksanaan BOK lainnya.
Hasil: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 4 (empat) Puskesmas di dua Kabupaten tersebut sesuai dengan teori sistem yaitu input, process dan output didapatkan hasil bahwa Input BOK yang terdiri dari 15 (lima belas) unsur sangat berperan dalam pemanfaatan dana BOK. Proses adalah fungsi manajemen yang dijalankan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk mengoptimalkan unsur-unsur input agar tercapai ouput yang optimal. Faktor pendukung pemanfaatan BOK salah satunya adalah Dana BOK merupakan satu- satunya sumber dana yang membiayai UKM melalaui kegiatan promotif dan preventif. Salah satu faktor Penghambatnya adalah pengurangan alokasi pembiayaan kesehatan dari dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif berdampak pada capaian indikator SPM bidang kesehatan.
Kesimpulan: Dari pemanfaatan dana BOK Puskesmas di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis dari sisi input, proses dan outputnya terdapat peningkatan capaian indikator Program Gizi dan KIA tahun 2013-2014. Peningkatan capaian indikator Gizi dan KIA tahun 2013-2014 di Kabupaten Bogor adalah D/S 3,2%, Pn 3,09%, KN1 1,55%, sedangkan di Ciamis yaitu D/S 8,87%, Pn 8,8% dan KN1 2,48%.

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang hubungan pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) terhadap utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat diketahuinya distribusi frekuensi faktor pelayanan kesehatan balita dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita di osyandu di Indonesia, berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Diketahuinya hubungan kesesuaian pemanfaatan dana BOK dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia setelah dikontrol dengan variabel lain, berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014. Unit analisis penelitian ini adalah wilayah kerja kecamatan, dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 168 kecamatan. Analisis Multivariat dilakukan dengan pendekatan model Ordinary Least Square (OLS) dengan metode Backward Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa proporsi Puskesmas penerima BOK sebesar 76,48%, proporsi kesesuaian pemanfaatan BOK sebesar 68,56%, dan rata-rata BOK perkapita adalah sebesar 4.226 rupiah yang berasal dari 15 propinsi, 115 kab/kota dan 168 kecamatan. Faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan utilisasi pelayanan kesehatan balita meliputi alokasi dana BOK perkapita, Manajerial Kepala Puskesmas, Jumlah Bidan, Jumlah Perawat, dan Sumbangan dana dari Puskesmas. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa Puskesmas yang menerima BOK dan kesesuaian pemanfaatan Dana BOK tidak mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia sedangkan alokasi dana BOK perkapita meningkatkan utilisasi pelayanan kesehatan balita di posyandu di Indonesia.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan kesehatan berdasarkan sumber dan pemanfaatan dana yang berasal dari pemerintah di Kota Serang Tahun 2014-2016, serta komitmen dari pemerintah Daerah Kota Serang terhadap pembiayaan kesehatannya dengan menggunakan pendekatan District Health Account (DHA). Penelitian dilakukan di Sektor kesehatan dan sektor terkait di wilayah Kota Serang. Hasil penelitian menunjukan bahwa total anggaran untuk pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Kota Serang dari Tahun 2014- 2016 mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2014 sebesar Rp 61.759.128.963, Tahun 2015 sebesar Rp 77.302.110.763 dan Tahun 2016 sebesar Rp 88.278.652.111. Jika dilihat dari persentase APBD Kota Serang pada Tahun 2014 sebesar 6,02%, Tahun 2015 sebesar 6,99% dan Tahun 2016 sebesar 7,79%. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah Kota Serang terhadap pendanaan sektor kesehatannya. Pembiayaan kesehatan berdasarkan fungsi, persentase terbesar untuk fungsi tata kelola sistem kesehatan dan untuk pelayanan kuratif. Berdasarkan program, banyak terealisasi untuk program penguatan Sistem kesehatan 59,55%-67,43% untuk program kesehatan individu sebesar 21,29% - 26,49% kemudian untuk program kesehatan masyarakat sebesar 11,28%-13,96%. Berdasarkan mata anggaran, paling besar untuk belanja operasional (83,68%-93,57%) untuk investasi (4,76%-15,29%) serta untuk belanja pemeliharaan (0,93%-1,67%). Dengan sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan kesehatan yang terus meningkat, maka diperlukan efisensi penggunaan sumber daya yang ada serta pemilihan program kegiatan kesehatan yang efektif, serta perlu dibuat kebijakan penganggaran kesehatan sebagai dasar atau acuan perencanaan anggaran kesehatan di Kota Serang. Kata Kunci: Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan This study aims to obtain information about health financing based on sources and utilization of funds derived from the government in Serang City Year 2014-2016, as well as commitment from the local government of Serang City against health financing by using approach District Health Account (DHA). The research was conducted in health sector and related sectors in Serang City area. The results showed that the total budget for health financing sourced by the government in Serang City from 2014-2016 has increased in 2014 amounting to Rp 61,759,128,963, Year 2015 amounting to Rp 77,302,110,763 and Year 2016 of Rp 88,278,652,111. If seen from the percentage of APBD Serang City in the Year 2014 of 6.02%, Year 2015 of 6.99% and Year 2016 of 7.79%. This shows the commitment of Serang City government to funding the health sector. Health financing by function, the largest percentage of health system governance functions and for curative services. Based on the program, many realized for health system strengthening program 59,55% -67,43% for individual health program equal to 21,29% - 26,49% then for public health program equal to 11,28% -13,96%. Based on budget, most of the operational expense (83.68% -93.57%) for investment (4.76% -15.29%) and for maintenance expenditure (0.93% -1.67%). With limited resources while increasing health needs, it will require the efficient use of existing resources as well as the selection of effective health program activities, and the need to make health budgeting policy as the basis or reference of health budget planning in Serang City. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditure