Abstrak:

ABSTRAK Nama : Budi Wibowo Program Studi :  Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul Tesis                  : Analisis Faktor-Faktor Penentu Efektifitas Implementasi Program Rujuk Balik Pasien Diabetes Mellitus Stabil Di Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru Tahun 2017 Peningkatan Prevalensi Penderita Diabetes Mellitus di era Jaminan Kesehatan Nasional, akan meningkatkan beban pembiayaan kesehatan. Implementasi Program Rujuk Balik yang melibatkan banyak instansi menjadi sangat penting dalam memberikan efisiensi bagi pembiayaan maupun pasien. Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program rujuk balik pasien diabetes mellitus stabil di Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru Tahun 2017 melalui teori Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain studi melalui content analisis dan metode triangulasi dan pendekatan kuantitatif dengan disain studi kasus. Data primer didapat melalui wawancara mendalam, kuesioner, observasi, dan telaah dokumen. Untuk data sekunder dari dokumen dan literatur. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Program Rujuk Balik di Rumah Sakit Umum Daerah Johar Baru belum berjalan efektif. Peranan kolaborasi antara pembuat dengan pelaksana kebijakan harus semakin baik sehingga implementasi Program Rujuk Balik akan berjalan dengan optimal. Kata Kunci : Program Rujuk Balik, Diabetes Mellitus , Implementasi Kebijakan

---

ABSTRACT Name : Budi Wibowo Study Program : Hospital Administration Study Theme of Thesis         : Analysis of Determinant Factors of Implementation Effectiveness Re-reference of Stabil Diabetes Mellitus Patients at Johar Baru Hospital in 2017 The effect of increasing prevalence of  Diabetes Mellitus in Universal Health Coverage era will increase the cost of finance. Implementation of Rereference Program involve many institution that make important for giving finance and patient’s service more efficient. Objective of this reseach is to find the effectiveness of Re-reference policy of Stabil Diabetes Mellitus at Johar Baru Hospital  in 2017 according to Van Meter and Van Horn theory. This reseach is using quantitative and qualitative approach with study design by analysis content and triangulation method. Primary data is procured from deepening inteview, quesioner, observation and documents. Secondary data procured from documents and literatures. From result of this reseach showed that Re-reference Program is less optimum at Johar Baru Hospital. Collaboration between the policy maker and the implemeters of Re-reference Program need to be better, so there implementation of Re-reference Program will be optimum. Keywords : Re-reference Program, Diabetes Mellitus , Policy Implementation

Abstrak: ABSTRAK Rujuk Balik merupakan program BPJS yang bertujuan untuk mengendalikan serta mengelola penyakit-penyakit kronis termasuk Diabetes Melitus dan Hipertensi. pengobatan terhadap pasien penyakit kronis tersebut diberikan seumur hidup sehingga hal ini tentu saja dapat mengakibatkan adanya peningkatan biaya pelayanan kesehatan. Sesuai dengan Permenkes No. 28 tahun 2014 BPJS menerapkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya dengan cara memberikan pelayanan secara berjenjang, efektif dan efisien. Salah satu program yang mewakili konsep tersebut adalah Program Rujuk Balik (PRB). Dengan adanya Program Rujuk Bali diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi biaya. Program rujuk balik seharusnya memudahkan pelayanan promotif preventif terhadap penyakit Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Namun, pada pelaksanaannya, program Rujuk Balik di Rumah Sakit IMC Bintaro masih jauh dibawah target capaian Nasional. Hal ini akan berdampak kepada penumpukan pasien poli internist dan juga menjadi resiko atas kekosongan persediaan obat di rumah sakit. Dalam menganalisis implementasi pelaksanaan program rujuk balik diabetes mellitus dan hipertensi dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan Van Horn Van Meter serta Edward III dengan variable : Standard dan Tujuan Kebijakan; Sumber Daya; Komunikasi antar Organisasi; Karateristik Agen Pelaksana; Disposisi Implementor ; Lingkungan Social Ekonomi dan Politik. Hasil penelitian menunjukan adanya kekosongan obat di FKTP, tidak adanya link pendataan secara system diantara Rumah Sakit dan FKTP, sosialisasi serta koordinasi yang kurang diantara BPJS, Rumah Sakit dan FKTP menjadi hambatan dalam pelaksanaan program rujuk balik diabetes mellitus dan hipertensi di Rumah Sakit IMC, Bintaro Kata Kunci : Kebijakan, Rujuk Balik, Diabetes Mellitus, Hipertensi ABSTRACT Back-Refferal is a BPJS program that aims to control and manage chronic diseases including Diabetes Mellitus and Hypertension. The treatment of patients with chronic diseases is given for long term periods and lead to an increase the cost of health services. In accordance with Permenkes No. 28 of 2014 BPJS applies the principles of quality control and cost control by providing services in stages, effective and efficient. One program that represents the concept is Back Referral Program (BRP). With the existence of the Back-Referral Progra is expected to improve accessibility, quality of health services and cost efficiency. The referral program should facilitate preventive promotive services for Diabetes Mellitus and Hypertension. However, the implementation of Back-Referral Program in IMC Bintaro Hospital was still far below the National achievement target. This will have an impact on the accumulation of patients in internist station and also be a risk for drugs availabilities supplies in hospitals. In analyzing the implementation of the program of back-refferal program diabetes mellitus and hypertension was carried out using the policy theory of Van Horn Van Meter and Edward III with variables: standard and policy objectives; resource; Communication between organizations; Characteristics of implementing agents; Implementor Disposition; Socio-economic and political environment. The results showed that there was a drug shortage in the FKTP, there was no system data link between the Hospital and FKTP, lack of socialization and coordination among BPJS, hospitals and FKTP as obstacles in implementing back-refferal program diabetes mellitus and hypertension in IMC Hospital, Bintaro Keywords: Policy, Feedback, Diabetes Mellitus, Hypertension

Abstrak: Atas rekomendasi dokter spesialis pelayanan Rujuk Balik ke puskesmas dianjurkan bagi pasien di RS yang menderita penyakit kronis termasuk diabetes melitius. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kesediaan pasien diabetes mellitus Tipe 2 peserta JKN di RSU Jagakarsa untuk dirujuk balik ke FKTP. Desain potong lintang dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam digunakan dalam studi ini.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pasien terhadap dokter layanan primer, persepsi pasien mengenai ketersediaan obat di fasilitas kesehatan primer, jarak tempuh terhadap fasilitas kesehatan primer dan dukungan keluarga dan teman berhubungan dengan kesediaan pasien untuk dirujuk balik. Disarankan untuk mengembangkan SOP rujuk balik di RS dan mengembangkan pojok rujuk balik. Kata Kunci: rujuk balik, peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Dibetes Melitus Tipe 2 Back referral service to primary care is provided for JKN patients including diabetes mellitus type 2 patients as recommended by the internal medicine specialist. This study aim is to analyse the factors that related to willingness of the patients to be referred to primary care after receiving care at the hospital in Jagakarsa Hospital. This study is using quantitative method with cross sectional design, followed by qualitative method with in-depth interview. The study revealed that trust to the primary health care physician, perception on medicine availability in primary health care facility, accessiibility and support from family and friend affect patient willingness to agree with back referral service. The study suggested to develop standard procedure for back referral and initiate back referral corner in hospital Key word: Back referral, National Health Insurance members, Diabetes Mellitus Type 2

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dapat digunakan sebagai masukan optimalisasi pelayan program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari. Metode penelitian. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan metode case study. Informan dari 22 orang pasien hipertensi yang telah dirujuk balik dan 6 orang petugas RS Mitra Medika Batanghari, sumber data dari wawancara mendalam, observasi telah dokumen. Hasil. Sebagian besar pasien hipertensi yang telah dirujuk balik tidak patuh mengunjungi FKTP. Pengetahuan pasien terhadap PRB kurang. Akses menuju fasyankes mudah. Penghambat tidak optimalnya pelayanan PRB adalah kurangnya sosialisasi monitoring dan evaluasi kebijakan PRB di lingkungan rumah sakit, tidak ada SOP terkait PRB, PIC PRB bertugas melayani PRB dan non PRB, tidak ada pelatihan terkait PRB, Pojok PRB tidak tersedia, tidak ada insentif petugas pelaksana PRB, pasien tidak patuh terhadap instruksi DPJP, tidak ada SRB rekomendasi dokter dan lembar resep khusus PRB, SRB tidak diisi lengkap, edukasi pasien singkat. Faktor pendukung pelayanan PRB yaitu petugas pelaksana berkomitmen aktif terhadap PRB, DPJP patuh merujuk balik pasien PRB, komunikasi dan koordinasi antar petugas pelaksana PRB baik, petugas pelaksanan mengetahui formularium nasional obat PRB. Kesimpulan. Program rujuk balik di instalasi rawat jalan RS Mitra Medika Batanghari belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada panduan yang jelas terkait PRB dan masih ada pasien hipertensi yang telah direkomendasikan untuk dirujuk balik tidak melanjutkan hingga terdaftar sebagai pasien PRB. Saran. Pelayanan PRB akan terimplementasi dengan baik apabila rumah sakit memiliki panduan pelayanan PRB yang jelas yang mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan PRB serta dilakukannya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut terkait PRB diharapkan dapat meneliti secara holistik dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Abstrak: Kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai Keselamatan Pasien dituangkan dalamIUndang-UndangInomor 44Itahun 2009Itentang RumahISakit, khususnyaIpasal 43. Kemudianudijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Kebijakan ini menjadi dasar kewajiban pelaksanaan Keselamatan Pasien bagi rumah sakit. Rumah sakit jiwa mempunyai keunikannya sendiri dibandingkan dengan rumah sakit umum, termasuk dalam ranah Keselamatan Pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam kurang standarnya Keselamatan Pasien ditinjau dari perspektif implementasi kebijakan. Penelitianiini adalahipenelitian kualitatifidengan desainideskriptif yangidilaksanakan di RSJDeSungai BangkongeProvinsi KalimantaneBarat. 9 orangeinforman terlibatedalam penelitianfini. Pengumpulanfdata dilakukanfdenganfobservasi, telaahfdokumen, diikuti wawancaraimendalam danikemudian dilakukanianalisis dataikualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 kelompok besar dalam kinerja penyelenggaraan keselamatan pasien belum terlaksana optimal. Telah ada produk kebijakan keselamatan pasien berupa keputusan direktur untuk pembentukan Sub Komite Keselamatan Pasien sebagai bagian dari Komite PMKP, namun hanya 1 dari 7 tugas Sub Komite Keselamatan Pasien yang telah dilaksanakan. Untuk ketersediaan sumber daya, terdapat kekurangan SDM keperawatan dan keamanan, serta belum adanya SOP dan panduan lainnya yang mengatur penyelenggaraan keselamatan pasien. Telah ada struktur organisasi yang relatif baik dalam bentuk Sub Komite Keselamatan Pasien. Kekurangan yang ditemukan dalam komponen kewenangan adalah belum adanya petugas Penggerak Keselamatan Pasien, serta adanya sikap menyalahkan individu dalam penerapan pelaporan IKP. Pada komponen fasilitas masih terdapat banyak kekurangan pada sumber daya penunjang, antara lain belum lengkapnya fasilitas fisik penunjang keselamatan dasar, tidak terdapat ruangan khusus dan fasilitas pendukung untuk administrasi, kurangnya pemanfaatan kemajuan teknologi, khususnya pada alat physical restraint dan sistem informasi untuk pendataan IKP yang baik. Dari komponen komunikasi terdapat kekurangan terutama pada jalur transmisi yang digunakan, yaitu kurangnya koordinasi dan sosialisasi yang terencana kepada para pelaksana pelayanan. Pada komponen pelatihan ditemukan standar pendidikan belum dipenuhi oleh RSJDSB untuk seluruh petugasnya. Tidak ada kebijakan insentif untuk petugas pelaksana dalam Penyelenggaraan Keselamatan Pasien. Secara keseluruhan implementasi kebijakan keselamatan pasien di RSJDSB tahun 2019 disimpulkan belum optimal sehingga diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pada ketersediaan sumber daya dan pelaksanaan program penyelenggaraan keselamatan pasien.

Abstrak: Latar Belakang: Prevalensi HIV/AIDS di Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, termasuk di Bali dan Gianyar, namun pemanfaatan VCT masih rendah, di Gianyar hanya 28,4%. Rendahnya pemanfaatan VCT berhubungan dengan faktor-faktor seperti umur, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan HIV-AIDS dan VCT, persepsi pelayanan kesehatan, stigma, diskriminatif, dukungan pasangan, keluarga dan teman, dukungan petugas kesehatan, dukungan LSM, keterampilan petugas dan akses ke pelayanan kesehatan. Tujuan: Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan klinik VCT HIV-AIDS di RSUD Sanjiwani, Gianyar tahun 2017. Metode: Penelitian ini adalah studi potong lintang, metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh responden yang berkunjung ke klinik VCT RSUD Sanjiwani. Sampel adalah seluruh responden yang berkunjung ke klinik VCT bulan Oktober sampai November 2017 yang memenuhi kriteria inklusi, bersedia ikut dalam penelitian dan menandatangani inform consent dan sampel diambil secara konsekutif. Pengumpulan data primer dengan wawancara menggunakan kuesioner, data sekunder diambil dari register kunjungan klinik VCT. Analisis data menggunakan spss dan penyajian hasil dalam bentuk tabel. Hasil: Terdapat 70 responden yang ikut dalam penelitian ini, didapatkan hubungan bermakna antara umur, pengetahuan VCT, sikap keluarga, sikap pasangan, dukungan LSM, akses pelayanan kesehatan dengan persepsi individu. Adanya hubungan bermakna antara umur, pendidikan, pengetahuan HIV-AIDS, pengetahuan VCT, persepsi pelayanan kesehatan, stigma dan diskriminasi, sikap keluarga, sikap pasangan, sikap petugas kesehatan, dukungan LSM, keterampilan petugas kesehatan dan persepsi individu terhadap pemanfaatan VCT. Persepsi individu, stigma dan diskriminasi merupakan tiga faktor dominan berhubungan dengan pemanfaatan VCT. Kesimpulan: terdapat berbagai faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan VCT, pada penelitian ini persepsi individu, stigma, umur dan diskriminasi behubungan dominan terhadap pemanfaatan VCT. Adanya stigma dan diskriminatif yang tinggi, serta rendahnya persepsi undividu, perlu dilakukan intervensi untuk mengeliminasi hal tersebut. Kata kunci: VCT, HIV-AIDS dan Pemanfaatan VCT. ABSTRACT Background: Prevalence of HIV / AIDS in Indonesia has increased significantly every year, including in Bali and Gianyar, but VCT utilization is verry low, in Gianyar just only 28.4%. The low utilization of VCT relates to factors such as age, marital status, education, employment, HIV-AIDS knowledge and VCT, health service perceptions, stigma, discrimination, partner support, family and friends, health care support, NGO support, access to health services. Aims: To know the factors related to the utilization of VCT HIV-AIDS clinic in RSUD Sanjiwani, Gianyar 2017. Methods: This research is cross sectional study, quantitative method. The study population was all respondents who visited the VCT clinic RSUD Sanjiwani. Samples were all respondents who visited VCT clinics from October to November 2017 who met the inclusion criteria, were willing to take part in the research and sign the informed consent and the sample was taken consecutively. Primary data collection by interview using questionnaires, secondary data is taken from the VCT clinic visit register. Data analysis using spss and presentation of results in tabular form. Results: There were 70 respondents who participated in this study, found significant relationship between age, knowledge of VCT, family attitudes, couples attitude, NGO support, access to health services with individual perceptions. There is a significant relationship between age, education, HIV-AIDS knowledge, VCT knowledge, health service perceptions, stigma and discrimination, family attitudes, partner attitudes, health officer attitudes, NGO support, health officer skills and individual perceptions of VCT utilization. Individual perceptions, stigma and discrimination are the three dominant factors associated with VCT utilization. Conclusions: there are various factors related to the utilization of VCT, in this study individual perceptions, stigma, age and discrimination are dominant relation to the utilization of VCT. High stigma and discrimination and low individual perceptions, need to be intervened to eliminate it. Keywords: VCT, HIV-AIDS, and VCT utilization.

Abstrak: ABSTRAK Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, komitmen, kewenangan. Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach. The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital. Keywords: Hospital policy implementation, No Smoking Area, commitment, Authority

Abstrak: Tesis ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebelangsungan program rujuk balik (PRB) BPJS Kesehatan di RSUD Kota Kendari Tahun 2021. PRB adalah salah satu layanan dari BPJS Kesehatan yang menangani pasien-pasien dengan penyakit kronis. Sejak tahun 2019 RSUD Kota Kendari menyelenggarakan layanan PRB namun dalam studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, didapatkan bahwa PRB di RSUD Kota Kendari terkendala oleh beberapa hal, yakni pengetahuan beberapa petugas rumah sakit mengenai program ini tidak begitu baik, adanya peserta yang tidak mau dirujuk kembali ke rumah sakit meski kondisi kesehatannya tidak bisa tertangani di FKTP, adanya peserta yang enggan dikembalikan ke FKTP, dan adanya peserta yang telah dikembalikan ke FKTP tidak lagi rutin mengambil obat ke FKTP atau ke apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor pendukung PRB di RSUD Kota Kendari adalah pelaksana program rujuk balik berkomitmen menjalankan PRB, DPJP melaksanakan PRB, komunikasi yang baik antar pelaksana PRB, dan pelaksana PRB mengetahui adanya formularium nasional. Faktor penghambat PRB di RSUD Kota Kendari adalah tidak ditemukan adanya kebijakan terkait PRB, tidak adanya SPO sebagai dasar pelaksanaan PRB, kurangnya sosialisasi, monitoring, dan evaluasi PRB di rumah sakit, rangkap tugas PIC PRB, belum adanya pelatihan terkait PRB, tidak ada insentif terakit PRB, dan tidak tersedianya pojok PRB

Abstrak: Latar belakang: Program Rujuk Balik merupakan program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta dengan penyakit kronis yang sudah stabil namun masih membutuhkan pengobatan jangka panjang. Evaluasi BPJS Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa RSU Hasanah Graha Afiah (HGA) memiliki 3511 pasien potensial PRB yang harus dikembalikan ke FKTP namun sampai dengan tahun 2020 RSU Hasanah Graha Afiah masih belum berhasil memenuhi target tersebut. Berdasarkan data 10 diagnosa terbanyak kunjungan instalasi rawat jalan RSU HGA tahun 2020, Chronic Heart Failure (CHF) menduduki peringkat no 1 dengan jumlah kunjungan 9667 kunjungan dan hanya 35 pasien CHF yang mengikuti PRB. Hasil kredensial RSU HGA tahun 2020 menunjukkan bahwa skor pencapaian PRB 100 % hanya 4.6 % sehingga terancam untuk tidak dapat melanjutkan kerja sama Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif kasus kontrol dan kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner, formulir data klinis dan pedoman wawancara. Analisis dilakukan dengan melihat karakteristik, data klinis, pengetahuan, tingkat kepatuhan minum obat masing- masing kelompok dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PRB serta pandangan informan tentang PRB Hasil dan Kesimpulan:Kesehatan yang belum paham mengenai PRB, tidak tersedianya obat-obatan di apotik rekanan, pelayanan di FKTP yang belum optimal dan tingkat kepercayaan peserta BPJS Kesehatan yang rendah terhadap FKTP menyebabkan PRB tidak berjalan dengan baik. Saran: Sosialisasi alur dan manfaat PRB bagi peserta BPJS Kesehatan, peningkatan pengetahuan DPJP mengenai kriteria stabil, peningkatan kualitas pelayanan di FKTPdan peningkatan kualitas pelayanan farmasi di apotik rekanan terutama ketersediaan obat- obatan bagi peserta PRB diharapkan dapat mengoptimalkan PRB