Abstrak: Era globalisasi adalah era persaingan terhadap mutu dan kualitas sumber dayamanusia. saat ini pemerintah melakukan upaya strategis dalam menjamin mutu lulusandengan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan melalui sertifikasidan adanya surat tanda registrasi yang sebelumnya harus melalui tahap uji kompetensi.Maka Perguruan tinggi menjadi ujung tombak terhadap standarisasi kualitas lulusan. Salahsatu indikator mutu lulusan dapat dilihat dari akreditasi perguruan tinggi. Pada hakekatnyaperguruan tinggi harus terus menerus meningkatkan mutu pendidikan dengan dapat melihatpeluang, potensi, ancaman agar lebih efektif bertindak dan menghasilkan lulusan yang siapdi pasar kerja. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan data sekunder. Hasilpenelitian ini terdapat aspek kepemimpinan dan cara mengelola sumber dana masih rendah.Masih terlihatnya disparitas antara perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi A, B,maupun C. Kesimpulan yang didapatkan bahwa menghasilkan lulusan Sarjana KesehatanMasyarakat sesuai standar nasional dan lulus uji komptensi, diharapkan perguruan tinggimemberikan perhatian yang seimbang bagi 8 (delapan) komponen uji kompetensi,khususnya aspek kepemimpinan dan dalam rangka menciptakan perguruan tinggi denganakreditasi A, diharapkan lembaga akreditasi memberikan pembinaan dan pengawasan bagiperguruan tinggi dalam hal peningkatan mutu.Kata kunci: Mutu pendidikan, uji kompetensi, akreditasi.

---

Globalization is an era of competition to the quality of human resources. This timethe goverment established a strategy effort to ensure graduate‟s competency by coachingand supervised human resource of public health through sertification and registration letterthat have to through the stage of core competency. So the university become the main coreto graduates standardization. One of graduate‟s quality indicator can be seen byaccreditation of the university. Essentially, the university have to increased education‟squality gradually by ability to see the oportunity, potency, and threat to be effective inaction and producing compatible graduate that ready to compete at the work field. This casestudy research was conducted with secondary data. The result of this research, there areleadership aspect and the way to manage resouce of fund is still low. We still could see thedisparity between the university with A accreditation, B, or C. The conclusion that wecould take is to produce Public Health gradute that match with national standard andpasssed core competency, university is being expeccted to give balanced attention for 8(eight) components of core competency, espescially in leadership aspect to create theuniversity with A accredition, accreditation foundation give coaching and monitoring to theuniversity in order of quality escalation.Key words: Quality of education, core competency, accreditation.

Abstrak: Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi

Abstrak:

---

Abstrak: Tesis ini membahas dampak pemidanaan pengguna Narkotika terhadap kesehatanmasyarakat. Faktor risiko dalam pemidanaan dianalisis melalui Focus Discussion Group kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan wawancara mendalam kepada petugas pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan studi kasus yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIANarkotika Jakarta. Faktor kebijakan yaitu dualisme pendekatan pidana dan kesehatanmasyarakat dalam konten dan implementasi kebijakan, faktor lingkungan yaitukelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan layanan kesehatan, faktor individu yaitukondisi ketergantungan dan perilaku berisiko yang saling mempengaruhi sehinggaberdampak terhadap peningkatan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik,mental dan sosial. Kata Kunci: Dampak Pemidanaan, Pengguna Narkotika, Kesehatan Masyarakat

---

This thesis aimed to analyze the impact of criminalization of people who use drugsrelated risk factors in the criminalization are analyzed through the Focus of theDiscussion Group with prisoners and in-depth interviews with prison staff . Thisstudy uses qualitative method case study conducted in Jakarta Narcotics Prison in2014. The policy factors that dualism between criminal and public health approach inthe content and implementation of the policy, environmental factors is overcapacityand lack of health care services, the individual factors that drugs dependence andrisky behavior among prisoners that affect each other and impact on increasedvulnerability to physical, mental and social health problems.Keyword : Criminalization , Impact, People who use drugs, Public Health

Abstrak: Desentralisasi merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme sumber Jaya manusia di daerah sehingga mampu melaksanakan kewenangannya dengan baik. Pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan di kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural mengatakan bahwa syarat untuk menduduki jabatan struktural adalah kepangkatan, pendidikan yang sesuai dan kompetensi jabatan yang diperlukan. Pengangkatan pejabat struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Propinsi Riau hanya berdasarkan pangkat minimum, sedangkan kompetensi yang juga disyaratkan belum menjadi perhatian dan belum diketahui bagaimana kompetensi pejabat struktural tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran keadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi. proyeksi kebutuhan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan), mekanisme penempatan, kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi yang belum terpenuhi dan upaya organisasi dalam memenuhi kompetensi pejabat struktural tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan Kepala Dinas dan Kepala Sub Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Sekda, Bappeda dan Kepala Puskesmas, diskusi kelompok terarah dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, serta melakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Teknik analisis yang dilakukan adalah teknik analisis isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi cukup ramping dan tugas pokok dan fungsinya telah mencakup seluruh program kesehatan di kabupaten, proyeksi kebutuhan sumber daya untuk lima tahun mendatang sudah dibuat berupa dokumen ketenagaan, tetapi ketersediaan sumber daya manusia saat ini masih kurang. Sebagian pejabat struktural belum mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatannya, sebagian belum mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis untuk pelaksanaan tugas pokoknya masih kurang. Kompetensi yang diburuhkan untuk melaksanakan tugas pokok pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya, menetapkan dan melaksanakan program, membangun jaringan kerja lama, merencanakan dan menetapkan program peningkatan sumber daya manusia, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasinya. Belum semua kompetensi tersebut memadai untuk melaksanakan tugasnya, dimana kompetensi yang belum memadai adalah kemampuan pengorganisasian dalam pelaksanaan program, merencanakan dan menetapkan program peningkatan sumber daya manusia dalam unit organisasinya. Upaya organisasi dalam memenuhi kompetensi saat ini adalah dengan mengirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis.

Disarankan agar pemerintah daerah meninjau kebijakan tentang persyaratan dan mekanisme penempatan jabatan struktural bagi pegawai negeri sipil, serta mendukung pembentukan program peningkatan sumber daya manusia kesehatan di daerahnya. Peningkatan sumber daya manusia disarankan dalam hal jumlah dan jenis ketenagaan yang masih dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Dinas Kesehatan disarankan secara proaktif mengadvokasikan program-program peningkatan sumber daya nianusia kepada pemerintah daerah. Kepada pejabat struktural disarankan secara proaktif meningkatkan kompetensinya baik melalui peningkatan pendidikan maupun melalui pelatihan-pelatihan teinis yang sesuai dengan jabatannya.

---

Decentralization is the attempt of center government to give authority to the district in planning and conducting the development appropriate with their need. Hence, it is considered necessary to maintain the professionalism of human resources in the district in order to be able to conduct its authority well. Structural Job of the District of Kampar Health Office plays an important role on accomplishing the implementation of health programs in the district. Government regulation Number 13 Year 2002 in term of the Amendment of Government Regulation Number 100 Year 2000 in term of the Deployment of Civil Government Officer in structural Job says that the requirements to get structural position are grade or position in the organization, appropriate educational background, and job competencies. The deployment of structural officer in the District of Kampar Health Office, the Province of Riau was based on minimum grade, meanwhile the required competencies had not been noticed yet.

This research was conducted to obtain the information about the description of Health Office in the District of Kampar (organization structure, main task and function, need projection of human resources, availability of human resources, education and training), placement mechanism, required competencies other uncovered competencies, and organization's efforts to meet the competency of structural officer.

This research used qualitative approach through conducting in-depth interview to the informants (the Head of Health Office and Sub-head of Health Office. Local Government Secretary, District Planning Board, and Head of Health Center), and conducting focus group discussion to the Head of Unit and Head of Section of Health Office. Besides, this research also reviewed the documents. Data processing was conducted by making matrix table that obtained from the transcript (interview result) of both in-depth interview and focus group discussion. Analysis technique used an essay analysis technique, which analyzed the interview result according to topics and identified them into some topics.

The result showed that organization structure was flat enough and the main task and function had included all of district health programs. The need projection or planning of human resources had been made as human resources documents. However, the lack of human resources still remained. Some of structural officers had not had appropriate educational background with their position. Some of them had not got the leadership training yet and also technical training to conduct their main task. Required competencies to do the main task of structural officer of the District of Kampar Health Office were the understanding of main task and function, setting up and implementing the programs, developing the network, planning and setting up the human resources development, and monitoring and evaluating the work performance in each unit. Nevertheless, not all the competencies above were implemented yet. Insufficient competencies that found were the ability to organize the programs, planning and setting up the human resources improvement program in the unit. Organization's attempt to meet the competencies was sending its human resources to get technical training.

It is recommended to the district government in order to review the placement mechanism of structural officer for the civil government officer, and to support the making of human resources improvement program in their district. Besides, the amount and sort of human resources that needed by the District of Kampar Health Office were also recommended to be reviewed. The Health Office is suggested to proactively advocate the district government to maintain the human resources improvement programs. It is also recommended to the structural officer to enhance his competence through continuing education and taking technical training that in line with his job.

Abstrak: Kota Serang telah menjalankan program Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) sejak tahun 2012. Namun masih ditemukan perilaku BuangAir Besar Sembarangan (BABS) dan akses masyarakat terhadap penggunaanjamban masih cederung sama dengan sebelum dilaksanakan program yaitu barumencapai 60% dari target sebesar 90%. Penelitian ini bertujuan menganalisisimplementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Serang.Subyek penelitian adalah Dinas Kesehatan, Puskesmas, kader, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program STBM PilarPertama di Kota Serang belum dilaksanakan secara optimal, media informasisebagai sarana sosialisasi kebijakan masih kurang. Sikap pelaksana menunjukkankurangnya komitmen dari pelaksana kebijakan dalam mengimpelentasikankebijakan program STBM. Koordinasi dengan pihak eksternal belum berjalandengan baik. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dan merata kepada semuakalangan.
Kata kunci : STBM, implementasi, evaluasi

---

Serang has been doing the program of Community Based Total Sanitation(STBM) since 2012. However, there are still found the behavior of defecationcarelessly (BABS) and the public access toward of the use of toilet is still same asbefore the program implemented, it is only reach 60% of the target of 90%. Thisstudy aims to analyze the implementation of program of Community Based TotalSanitation in Serang. The subjects are the Department of Health, Clinic, cadresand the public.The results of the study shows that the implementation of the First PillarSTBM program in Serang city has not been implemented optimally, media as ameans of policy socialization is still lacking. The attitude of executive shows thelack of commitment of implementing policy in implementing the program policiesSTBM. Coordination with external parties have not been going well. It needsproper and equitable socialization strategy to all parties.
Keywords: STBM, implementation, evaluation.