Abstrak: Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala yaitu sosialisasi dilakukan baru sebatas pada sebagian pegawai Itjen belum dilakukan secara keseluruhan. Belum ada Tim Khusus terhadap proses peningkatan kapabilitas APIP, pembagian waktu dan tugas belum jelas dan belum memiliki anggaran khusus. Belum dibuat peraturan turunan dari Internal Audit Charter (IAC). Belum ada sistem reward dan punishment. Belum ada dokumentasi kertas kerja pengawasan. Kebijakan belum terinternalisasi. Kesimpulannya adalah pelaksanaan kebijakan belum tercapai dengan optimal berdasarkan PerKa BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011. Komunikasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Belum ada dukungan dan komitmen dari seluruh pegawai dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kapabilitas APIP. Saran yang diajukan adalah konsisten melakukan sosialisasi kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), mengalokasikan anggaran kegiatan di tahun 2018, membuat nota kesepahaman dengan instansi lain, dan self assessment serta evaluasi program mutlak dilakukan secara kontinyu. Kata kunci: IACM, Kapabilitas APIP, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan The capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is the ability to carry out supervisory tasks consisting of three interrelated elements of capacity, authority, and competence. The objective of the research is to analyze the implementation of the policy of enhancing the capability of APIP in the Inspectorate General of the Ministry of Health. The study used qualitative analysis with in-depth interview method and literature study. The result shows that there are some obstacles: the socialization done only to some employees of Itjen; no Special Team on the process of improving APIP capability; the time and task division is unclear; has no special budget yet; There has not been a derivative rule from the Internal Audit Charter (IAC); no reward and punishment system; no documentation of supervision working papers; The policy has not been internalized. The conclusion is that the implementation of the policy has not been reached optimally based on PERKA BPKP Number PER-1633/K/JF/2011. Communication is the most influential factor in the implementation of the policy. There is no support and commitment from all employees in the implementation of APIP enhancement policy. The suggestion is to consistently socialize to employees within the Inspectorate General, make Standard Operating Procedures (SOP), allocate budget activities in 2018, create a memorandum of understanding with other agencies, and Self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously. Keywords: IACM, Capability of APIP, Inspectorate General of the Ministry of Health

Abstrak:

ABSTRAK
Nama : Karmellia Nikke Darnesti
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat
Judul : Analisis Kinerja Unit Pelayanan Gigi Puskesmas Kelurahan di
Wilayah Kecamatan Koja Jakarta Utara Tahun 2018
Pembimbing : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
Lebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki permasalahan gigi dan mulut, ironisnya
berdasarkan Riskesdas 2018, hanya sekitar 10% yang mampu mendapat akses ke layanan
kesehatan gigi. Rifaskes 2011 mengindikasikan cakupan program usaha kesehatan gigi
berbasis masyarakat di puskesmas masih sangat rendah, termasuk di wilayah DKI Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atas kinerja unit pelayanan gigi
puskesmas kelurahan di wilayah Kecamatan Koja. Pendekatan wawancara mendalam,
observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada dua jenis unit pelayanan gigi yang ada di
puskesmas kelurahan wilayah Kecamatan Koja. Terdapat dua skema, yaitu Pola I yang
memiliki dokter gigi saja dan Pola III memiliki dokter gigi dan terapis gigi. Hasil
penelitian menyatakan bahwa unit pelayanan gigi pola III memiliki kinerja pelayanan gigi
yang lebih baik karena dapat menangani lebih banyak pasien dan tindakan, serta dapat
memenuhi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) dan Upaya Kesehatan Gigi
Masyarakat (UKGM). Sebaliknya, unit pelayanan gigi pola I hanya dapat memenuhi
program UKGS dan menangani jumlah pasien yang lebih sedikit. Adanya kompetisi
waktu antara program kesehatan gigi masyarakat dan poli gigi membuat dokter gigi
kesulitan memenuhi semua pelayanan gigi. Pelaksanaan program UKGS maupun UKGM
yang dipenuhi hanya terbatas pada penyuluhan singkat dan pemeriksaan sederhana yang
dilaksanakan sekedar memenuhi target. Akibatnya, permasalahan gigi dapat terus
berkembang menjadi penyakit yang semakin parah dan membutuhkan perawatan lebih
kompleks. Hasil kajian juga menguak bahwa tindakan mayoritas, yaitu mumifikasi,
kurang sesuai dengan standar perawatan yang dibutuhkan karena keterbatasan sumber
daya. Disamping itu, tugas manajemen puskesmas ternyata menambah beban kerja dokter
gigi dan mempengaruhi kinerja unit pelayanan gigi. Kolaborasi dokter gigi dengan terapis
gigi akan meningkatkan kinerja unit pelayanan gigi karena dapat mengakomodasi
kenaikan permintaan pelayanan, membantu melaksanakan semua upaya kesehatan gigi,
dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kata kunci: kinerja, pelayanan gigi, puskesmas, dokter gigi, terapis gigi

---

ABSTRACT
Name : Karmellia Nikke Darnesti
Study Program : Public Health Science
Title : Analysis of Dental Medical Unit Performance in Puskesmas
Kelurahan at Koja District North Jakarta 2018
Counsellor : Prastuti Soewondo, S.E., MPH., Ph.D
More than 50% of the population in Indonesia were reported to have dental problems,
ironically based on Riskesdas 2018, only around 10% are able to get access to dental
services. Rifaskes 2011 has indicated the coverage of the community-based oral health
program at the Puskesmas is quietly low, even in the DKI Jakarta. This study aims to
analyze the performance of the dental medical unit at the puskesmas kelurahan in Koja
District area. The approach is through in-depth interviews, observations, and document
studies were carried out on two types of dental medical units that mostly be divided into
Pattern I with only dentist and Pattern III which have dentist and dental therapist. The
results of the study indicated that Pattern III had higher dental service performance
primarily because it could handle more patients and type of treatments also could carry
out School-based Oral Health (UKGS) and Community-based Oral Health (UKGM)
programs. In contrast, Pattern I only fulfill the UKGS program and handle fewer patients.
Clash of time between community-based program and dental poly makes it difficult for
dentists to fulfill all dental services. The implementation of the UKGS and UKGM
programs which only brief counseling and screening tended merely meet the targets so
that dental problems become more severe then require more complex treatments. The
study also revealed that the mummification, which were among the most frequent
treatment, were not in accordance with the standard of care due to limited resources. In
addition, management duties within puskesmas adds further workload of dentists and
influenced the performance of dental service. Dentist collaboration with dental therapist
will improve the performance of the dental service, allowing them to accommodate the
increase in demand, support implementation of all dental health efforts, and improve
dental service quality in the era of National Health Insurance (JKN).
Keywords : dental services; performance; puskesmas; dentist; dental therapist

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, mengetahui perbedaan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan lima dimensi mutu (wujud, kehandalan, keresponsifan, jaminan dan empati), mengetahui hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, mengetahui hubungan karakteristik pasien dengan kepuasan, mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan tngkat kepuasan pasien. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Responden berjumlah 212 orang yaitu pasien yang berobat ke Puskesmas. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan selama bulan April 2017 di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi Kota Tangerang. Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariat, bivariat uji Chi Square dan analisis multivariat uji regresi logistik. Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi (51,9%) dan belum terakreditasi (17%). Terdapat perbedaan persepsi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, pada Puskesmas terakreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi baik sedangkan pada Puskesmas belum akreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi yang tidak baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan bahwa terdapat hubungan bermakna pada semua variabel kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, dan hanya variabel pendidikan pada karakteristik responden yang mempunyai hubungan bermakna dengan kepuasan. Hasil analisis multivariat tidak didapatkan variabel yang paling berhubungan dengan kepuasan pasien. Kata kunci : Kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pasien The purpose of this research is to know the description and the difference of patient's satisfaction level in accredited and unaccredited community health center, to know the difference of health service quality based on the five dimensions of quality (tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy), to know the relation of health service quality with patient satisfaction, characteristics of patients with satisfaction, knowing the factors most related to the level of patient satisfaction. This research is a quantitative research with cross sectional study design. Respondents amounted to 212 people ie patients who went to the community health center. Data collection using questionnaires conducted during April 2017 at accredited community health center and unaccredited community health center in Tangerang City. Data collected were analyzed by univariate analysis method, bivariate of Chi Square test and multivariate analysis of logistic regression test. There is a difference of patient's satisfaction level in accredited community health center (51.9%) and unaccredited (17%). There is a difference of perception of health service quality in accredited and unaccredited community health center, at accredited community health center most of respondent have good perception whereas at unaccredited community health center most of respondent have bad perception toward health service quality. Based on the results of bivariate analysis found that there is a significant relationship on all variables of health service quality with patient satisfaction, and only variable education on the characteristics of respondents who have a significant relationship with satisfaction. The result of multivariate analysis was not found the most correlated variable with patient satisfaction. Keywords: Quality of health service, patient satisfaction

Abstrak:

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat. Pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi merupakan salah satu upaya pemenuhan pelayanan kesehatan yang komperehensif dengan memadukan layanan konvensional dan juga tradisional. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dan dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian ini diukur dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat sudah cukup baik. Variabel komunikasi dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Namun, variabel sumber daya dan disposisi masih terdapat kendala dalam hal kurangnya tenaga kesehatan yang dilatih, fasilitas, dan juga komitmen dalam melaksanakan program tersebut. Implementasi program pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat pada tahun 2019 ini sudah sebanyak 6 dari 8 puskesmas kecamatan.

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Tempat penelitian dipilih berdasarkan FKTP yang berada pada zona aman dan zona tidak aman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pada indikator angka kontak, hambatan menengah pada indikator prolanis, dan hambatan kecil pada indikator RRNS. Seluruh FKTP sudah cukup baik pada variabel sumber daya kewenangan dan disposisi, namun masih belum baik pada variabel struktur birokrasi. Perbedaan FKTP yang berada pada zona aman dengan zona tidak aman terdapat pada variabel komunikasi, keikutsertaan PJ indikator pada pertemuan dengan BPJS, dan pemahaman seluruh petugas FKTP. Perbedaan klinik dengan puskesmas terdapat pada variabel sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas.

Abstrak: Waktu tunggu pasien Rawat Jalan Reguler RSUP Fatmawati masih melebihi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu ≤ 60 menit. Waktu tunggu menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pasien pada pelayanan pasien rawat jalan. Pada bulan Desember tahun 2016, RSUP Fatmawati membuka pelayanan rawat jalan eksekutif bagi pasien BPJS di Instalasi Griya Husada. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator yang paling penting dan luas dalam mengukur kualitas dan hasil dari pelayanan kesehatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui determinan faktor kepuasan pasien BPJS pada pelayanan rawat jalan eksekutif di Instalasi Griya Husada RSUP Fatmawati. Penelitian inimenggunakan desain cross sectional dengan pengambilan data melalui penyebaran kuesioner skala likert kepada 100 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 95% pasien BPJS yang merasa puas pada pelayanan rawat jalan eksekutif di Instalasi Griya Husada RSUP Fatmawati. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien adalah tangibles (OR=11,2 dan nilai p=0,024). Oleh sebab itu, rumah sakit disarankan untuk melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada di pelayanan rawat jalan eksekutif.
Kata kunci : Kepuasan, rawat jalan eksekutif, tangibles

---

Waiting times on regular outpatient at Fatmawati Central Hospital still exceeds minimun healthcare service standard (≤ 60 minute). Waiting times can becontributing factor influence outpatient dissatisfaction. In December 2016, Fatmawati Central Hospital opened excevutive outpaient for BPJS patients. Patient satisfaction can be one of the indicators for measurement health care service and evaluation. The purpose of this research is to know determinant factor on BPJS patient satisfaction in Griya Husada executive outpatient at Fatmawati Central Hospital 2018. This research uses cross sectional design with questionnare based on likert scale from 100 respondent. The result shows that patient satisfaction on BPJS patient is 95%. Factor that influence patient satisfaction is tangibles (OR=11,2 and p-value=0,024). Therefore, it is important for Fatmawati Central Hospital to improve in facilities and infrastructure in executive outpatient.
Keywords : Executive outpatient, satisfaction, tangibles

Abstrak: Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangatdiperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatanterhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidak sesuaian isi kebijakan hospital by laws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital by laws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah. Kata Kunci : Hospital Bylaws, Adverse events, perlindungan hukum, tenaga kesehatan

---

One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for allparties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when healthworkers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how thepolicy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against theclaim of adverse events and the content of policy conformance with existing guide lines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for healthworkers but still need to be equipped with making other technical operationalpolicies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylawsguidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylawspolicy can be improved, making technical operasional policies and improvement ofhospital bylaws guidelines by government. Keywords : Hospital Bylaws, Adverse events, legal Protection, Healthworkers.